Connect with us

Politik

Link Berita Jadi Bukti Gugatan ke MK, BPN: Jangan Ketinggalan Zaman

Published

on


Link Berita Jadi Bukti Gugatan ke MK, BPN: Jangan Ketinggalan Zaman

Finroll.com – Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara resmi telah mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019) malam.

Dalam gugatannya, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi menyertakan sejumlah bukti antara lain link berita seperti yang didapat dari berkas permohonan yang didapat pada Minggu (26/5/2019). Misalnya Bukti P-14 berupa link berita 6 November 2018 dengan judul ‘Pose Jari Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggaran Pemilu’.

Tim Kampanye Nasional pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin memberikan penilaian terhadap langkah Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi.

“Buktinya itu harus dibuktikan secara materiil, bukan formil. Kalau yang diajukan alat buktinya media online itu kan hanya secara formil saja. Saya berkeyakinan kalau hanya mengandalkan link berita online ditolak MK,” kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan kepada wartawan, Minggu (26/5) dilansir detik.com.

Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi Habiburokhman merespons tanggapan TKN Jokowi-Amin. Menurut dia, penggunaan link berita sebagai bukti bukanlah sesuatu yang baru.

“Jangan ketinggalan zaman dong. Pasal 5 ayat (1) UU ITE jelas mengatur jika informasi elektronik dan/atau cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. UU ITE sudah hampir sepuluh tahun diberlakukan dan sudah ratusan perkara yang diputus dengan bukti link berita,” kata Habiburokhman.

“Link berita justru kuat karena sebelum diberitakan, dia melalui mekanisme keredaksian dan mengikuti kode etik. Saya sudah sering pakai bukti link berita di MK dan diterima pembuktiannya,” lanjutnya.

Anggota Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Denny Indrayana meminta publik melihat pembuktian pada persidangan 14 Juni mendatang.

“Jadi bukti kami apa, argumentasi kami, sebenarnya bagaimana, ibarat bayi itu akan lahir 14 Juni pada saat pemeriksaan pendahuluan oleh hakim MK. Kalau sekarang disebutkan apa bukti dan lain-lain itu (ibarat) bayi prematur, nanti nggak sehat. Jadi saya nggak mau bicara itu, jadi belum saatnya untuk lahir, tunggu 14 Juni,” katanya.

seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan Jokowi-Amin sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Presiden 2019. Pengumuman itu disampaikan KPU dalam rapat pleno di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari WIB.

“Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara,” ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.

Tak terima dengan keputusan KPU, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi secara resmi menyampaikan gugatan ke MK, Jumat (24/5/2019). Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto mengatakan, MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai sengketa pemilihan, khususnya kepala daerah dengan prinsip terstruktur, sistematis dan masif.

“Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator atau numerik, tapi betapa kecurangan itu semakin dahsyat,” ujarnya.(cnbc)

Politik

Partai Bulan Bintang Umumkan Susunan Pengurus DPP Periode 2019 – 2024

Published

on

Finroll.com — Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mengumumkan struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB periode 2019-2024, yang diberi nama Kabinet PBB Maju, di Markas Besar DPP PBB, Pasar Minggu Jakarta Selatan Rabu (30/10/2019).

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2019 -2024, berdasarkan hasil muktamar V PBB yang diselenggarakan pada (25/9) lalu di Belitung.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kepengurus PBB saat ini sangat ramping dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya.

“Kalau dulu kepengurusan ada 200 orang, saat ini menjadi 33 orang 11 diantaranya adalah perempuan,” ungkap Yusril Ihza Mahendra.

Menurutnya, perampingan itu akan mempercepat penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan. Dengan jumlah pengurus yang tidak terlalu banyak ini akan memudahkan keputusan,” tuturnya.

Yusril berharap dengan sedikit kepengurusan ini tidak sulit untuk berkomunikasi, mudah untuk menyelenggarakan rapat dan cepat untuk dapat segera mengambil keputusan dan lebih cepat bekerja,” ungkapnya.(red)

Continue Reading

Politik

Jaga Peluang, Partai Demokrat Ulangi Politik Dua Kaki atau Oposisi?

Published

on

By

Nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak masuk dalam jajaran menteri yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak ada pula wakil Partai Demokrat lain dalam daftar 38 menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kabar Demokrat merapat ke barisan Jokowi berhembus setelah Pilpres 2019. Demi mengusung AHY di Pilpres 2024, Demokrat secara intensif menjalin komunikasi dengan Jokowi.

AHY sendiri terhitung dua kali sowan ke Istana. Pada 2 Mei dan 22 Mei 2019. Kemudian sepuluh hari sebelum pelantikan, SBY turun gunung. Ketua Umum Partai Demokrat itu menemui Jokowi di Istana Kepresidenan pada 10 Oktober 2019. Namun Jokowi tak memastikan jatah kursi untuk Demokrat.

“Ya mungkin ada pertimbangan masih bisa berubah,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10).

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Budi Mulia Silvanus Alvin menilai Demokrat akan kembali menerapkan politik dua kaki seperti yang mereka lakukan sejak tahun 2014. Menurutnya, itu akan dilakukan Demokrat ketika tidak ada kadernya yang masuk dalam kabinet.

Sebab sejak debut di Pemilu 2004, Demokrat tak pernah menjadi oposisi. Namun saat ini mereka mengalami nasib yang sama seperti pada 2014. Mereka tak punya akses ke pemerintahan.

“Demokrat ingin bermain dua kaki, luwes. Istilahnya di kiri bisa, di kanan bisa. Di depan masuk di belakang pun juga masuk. Supaya nanti politik 2024 sudah mulai, itu akan jadi momentum bagi Demokrat,” kata Alvin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Sejauh ini, sejumlah petinggi Demokrat menyatakan bakal mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam menyejahterakan masyarakat. Sikap itu diambil meski tidak ada kader Demokrat dalam kabinet.

Namun menurut Alvin, AHY dan Demokrat tentu tak akan seratus persen mendukung kabinet Jokowi karena tak mendapat jatah menteri. Namun di sisi lain, Demokrat tak akan sepenuhnya menjadi oposisi karena punya kepentingan di 2024.

Demokrat, ucap Alvin, akan tetap memelihara peluang masuk kabinet dengan bermain dua kaki. Menurut Alvin memasukkan AHY ke pemerintahan adalah cara terbaik menyiapkan Putra Mahkota Demokrat itu untuk Pilpres 2024.

Menurutnya, masih ada peluang Demokrat masuk ke kabinet. Mengingat Jokowi melakukan reshuffle kabinet enam bulan setelah dilantik di periode pertama lalu.

“Kalau misal memang Demokrat mengincar kursi tertentu di dalam kabinet, nah Demokrat bisa tunjukkan hal itu dengan cara kritisi kebijakan dengan solusi yang lebih baik. Dengan seperti itu, Jokowi bisa saja membuka peluang reshuffle,” ujar dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan ada dua langkah yang mungkin diambil Demokrat setelah tak dimasukkan dalam kabinet.

Langkah pertama adalah mengambil posisi sebagai oposisi. Ia melihat Demokrat punya potensi untuk menjadi lawan pemerintah seperti pada Pilpres 2019. AHY, kata Adi, bahkan punya potensi untuk jadi simbol oposisi.

“Memang agak susah kalau AHY jadi simbol oposisi, kecuali merubah style menjadi oposan. Apa saja yang dilakukan pemerintah dikritik dengan lebih sering dan lebih agresif menyerang pemerintah, bisa ambil alih oposisi yang saat ini dikomandoi PKS,” ujar Adi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Meski begitu, Adi lebih yakin Demokrat memilih jalan kedua, yakni bermain politik dua kaki. Sebab mereka punya kepentingan untuk menyiapkan AHY untuk jadi calon presiden lima tahun mendatang.

“Tentu pilihan jalan tengah ini ada harapan kalau di kemudian hari reshuffle, Demokrat bisa masuk. Tentu ini membangun batu bata kekuatan politik 2024,” ucap dia.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Terdiri dari berbagai kalangan.

Ada dari kalangan partai politik, akademisi, serta ahli di bidangnya masing-masing. Setidaknya, 22 menteri berasal dari kalangan profesional dan 16 dari partai politik.

Gerindra, yang merupakan lawan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 lalu, turut serta dalam koalisi pemerintahan. Mereka mendapat dua kursi menteri dalam kabinet.

Prabowo Subianto didapuk sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian, Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sementara Demokrat, PAN, dan PKS, yang merupakan mitra Gerindra di Pilpres 2019 dengan mengusung Prabowo-Sandiaga Uno, tidak ikut serta dalam koalisi pemerintah. Tidak ada kader mereka yang dipilih Jokowi menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Continue Reading

Politik

Bahlil Lahadalia, Supir Angkot yang Kini Mengurus Investasi

Published

on

By

Pengusaha Bahlil Lahadalia resmi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2019-2024 menggantikan Thomas Lembong.

“Bahlil Lahaladia urusan investasi. Kepala BKPM,” kata Jokowi saat mengumumkan nama-nama menterinya di Istana, Rabu (23/10)

Bahlil yang sempat jadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2015-2019 Bahlil Lahadalia sempat dipanggil oleh Jokowi ke Istana pada Selasa (22/10). Ia masuk ke kabinet, bukan hal yang mengagetkan, karena sudah santer disebutkan sebelumnya.

Apalagi ia sempat menjabat Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, saat kampanya Pilpres 2019 lalu.

Ia mengaku siap membantu Jokowi dalam kabinet mendatang. 

”Sebagai warga negara sebagai anak muda yang lahir dari kampung dan cinta kepada negarannya persoalannya bukan siap atau tidak siap. Persoalannya adalah ibu pertiwi sudah banyak melahirkan anak anak muda dan kita bagian anak ibu pertiwi,” ujar Bahlil.

“Sekarang ibu pertiwi memanggil kita untuk mengabdi. Jadi hukumnya wajib dan ini kan amanah bukan untuk gaya-gayaan. Saya yakin dan percaya dijalankan dengan baik dan sungguh sungguh,” lanjutnya.

Ia berasal dari Fakfak, Papua Barat, Bahlil pernah menjadi sopir angkot, penjual kue, dan penjual koran, hingga menjadi pengusaha. Pria kelahiran 7 Agustus 1976 ini sukses menjadi pengusaha yang memiliki beberapa perusahaan di bawah bendera PT Rifa Capital.

“Selain berjualan kue, saya juga pernah menjadi sopir dan kondektur angkot ketika SMP dan SMA. Berkat kegigihan saya bisa meneruskan bangku kuliah di Universitas Cendrawasih. Saat itu saya juga mencari tambahan uang buat kuliah dengan menjadi pendorong gerobak para pembeli di pasar,” sebut Bahlil 14 November 2014 lalu.

Setelah lulus kuliah, Bahlil bekerja di konsultan keuangan di Jayapura. Lalu setelah itu mendirikan perusahaan kontraktor dengan modal tabungan dan bantuan teman-temannya. Selain bidang infrastruktur ia juga memiliki bisnis pertambangan emas dan nikel.

Dikutip dari situs Bahlil Lahadalia, Senin (12/1/2015) Bahlil lahir di tengah keluarga yang penuh keterbatasan, namun tidak membuatnya rendah diri dan berputus asa. Ayahnya yang hanya berprofesi sebagai kuli bangunan membuat Ibunda Bahlil harus ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, sebagai tukang cuci, masa kecil yang penuh keterbatasan justru menempanya jadi pengusaha sukses, hingga ke kursi kabinet Jokowi periode kedua menempel pada kekuasaan

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending