Connect with us

Makro Ekonomi

Melihat Ganjalan RI Lepas dari Tekanan Resesi Corona

Published

on


Finroll – Jakarta, Pemerintah nampaknya harus lebih waspada terhadap kondisi perekonomian di tahun depan. Meski sejumlah lembaga memprediksi pemulihan ekonomi bisa berlangsung pada kuartal akhir 2020, potensi Indonesia terjebak dalam resesi berkepanjangan masih terbuka lebar.

Apalagi, kalau melihat kemampuan anggaran pemerintah yang kian terbatas akibat besarnya pemberian subsidi dan insentif untuk mendorong perekonomian supaya tetap bergerak di tengah tekanan virus corona. Eks Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Chatib Basri bahkan menyebut ‘real problem’ atau masalah ekonomi yang diakibatkan virus corona baru akan terlihat pada 2021.

Kekhawatiran Chatib Basri tentu bukan tanpa alasan. Runtuhnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 telah menekan membuat banyak usaha gulung tikar dan menghancurkan permintaan masyarakat.

Di sisi lain bantuan yang digelontorkan pemerintah saat ini masih terbatas pada kelompok miskin. Padahal kelompok menengah ke bawah yang jumlahnya jauh lebih besar juga membutuhkan.

Jika di kelompok rentan miskin tersebut tak ada permintaan, maka pemulihan ekonomi domestik di tahun depan dipastikan akan semakin sulit. “Jadi ekspektasi (ekonomi segera pulih) bisa berubah kalau daya beli enggak muncul-muncul,” kata Chatib dalam video conference, Kamis (25/6).

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai pemerintah perlu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika pandemi berlangsung hingga akhir tahun. Ada empat hal yang menurutnya akan merintangi fase pemulihan ekonomi.

Pertama adalah rendahnya konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah, menurutnya, harus sadar bahwa rendahnya konsumsi bukan hanya disebabkan oleh daya beli.

Pemerintah juga harus sadar bahwa masalah itu kemungkinan juga dipicu penurunan minat masyarakat untuk berbelanja. Karenanya, ia mengatakan perluasan penerima bantuan, baik dalam bentuk sembako maupun uang tunai kepada masyarakat menengah ke bawah mutlak dilakukan untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu mendorong kelompok menengah ke atas mengeluarkan lebih banyak uang untuk berbelanja sehingga tingkat permintaan dapat terkerek lebih tinggi.

“Mereka enggak terlalu menderita, tapi willingness to spend nya kurang, cenderung menghindari risiko dan saving. Mereka masih wait and see, maka mereka harus distimulasi,” tutur Faisal.

Kedua, besarnya angka pengangguran baru akibat pandemi Covid-19. Mereka, menurut Faisal, bakal jadi beban bagi perekonomian jika pemerintah tak segera membuka lapangan pekerjaan baru.

Produktivitas buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi juga akan menurun dan ongkos yang perlu dikeluarkan pemerintah untuk re-skilling dan up-skilling akan lebih besar.

“Selama mereka terlay-off, mereka bisa kehilangan produktivitas karena akan terdepresiasi keahliannya. Buruh ini pada saat pemulihan ekonomi harus diberikan skill tambahan, supaya bisa lebih fleksibel pindah antar sektor ketika masa pemulihan” ucap Faisal.

Ketiga, minimnya realisasi penyaluran stimulus dan insentif kepada dunia usaha. Ia mencontohkan misalnya, pemberian kredit murah bagi UMKM yang masih jauh dari harapan

Stimulus yang diskemakan dalam bentuk dana penempatan menurutnya kurang tepat karena terhambat oleh prosedur administrasi bank yang semakin hati-hati di tengah pandemi. Hingga saat ini, berdasarkan data Kementerian Keuangan, serapan anggaran stimulus UMKM baru 0,06 persen dari total Rp123,4 triliun.

“Kalau kami lihat sedikit sekali eksekusinya. UMKM aja baru sedikit. Semua itu akan sangat bergantung dengan apa yang dilakukan sekarang. Yang bisa kita lakukan adalah mempercepat uangnya keluar,” tuturnya.
Kelima, sulitnya mencari alternatif pembiayaan APBN di tengah menurunnya penerimaan pajak lantaran banyaknya sektor usaha terhenti.

Karena itu, dalam rangka refinancing, Bank Indonesia harus membeli surat utang negara yang diterbitkan pemerintah di pasar primer dengan harga khusus dan bukan mengikuti mekanisme pasar.

Jika tidak, beban fiskal pemerintah pasca pandemi Covid-19 akan semakin berat. “Kalau bisa rate-nya beli di pasar perdana jangan tinggi-tinggi. Dan pemerintah harus cari alternatif financing yang lain, yang lebih murah,” terang Faisal.

Kepala Departemen Ekonomi CSIC Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa dalam keadaan terpuruk seperti sekarang, sinyal positif pemulihan ekonomi tak bisa serta-merta diterima sebagai sesuatu yang menggembirakan.

Maka itu, pemerintah harus hati-hati, termasuk dalam menggelontorkan stimulus. Penambahan stimulus akan berbanding lurus dengan penambahan utang pemerintah yang.

Jika tak dapat dikendalikan dan dikelola dengan hati-hati, hal itu bisa memberi masalah lebih berat terhadap ekonomi. Pasalnya, kredibilitas pemerintah di mata investor bisa jatuh dan peringkat utang Indonesia bisa melorot.

Karena itu, menurutnya, kuartal tiga dan keempat tahun ini akan menjadi kunci apakah rencana pemulihan ekonomi Indonesia dapat berlangsung mulus.

“Apakah bisa langsung menanjak, atau masih tertatih. Kalau menanjak mudah mudah-mudahan lebih baik, dan di 2021 bisa lepas landas. Tapi kalau enggak, 2021 kan sudah enggak ada lagi uang stimulus udah habis memang akan ada kemungkinan lama masuk ke tahap pemulihan,” ucap Yose.

Di sisi lain, investasi yang jadi salah satu komponen penting pertumbuhan ekonomi juga diprediksi masih sulit untuk tumbuh karena mandeknya program reformasi struktural pemerintah Jokowi. Ia mencontohkan, misalnya, terhambatnya pembahasan RUU Cipta Kerja akibat banyaknya tekanan.

Masalah lainnya adalah melambatnya pembangunan infrastruktur yang sejak awal diharapkan dapat menopang industri dan menggaet investor untuk masuk ke Indonesia. Imbasnya pembukaan lapangan kerja di Indonesia akan makin minim dalam jangka waktu yang cukup lama.

“Kalau seperti ini, sulit buat pemerintah mendorong ekonomi buat pulih dan tumbuh lebih tinggi di tahun 2021. Kuncinya sebetulnya pada apa yang sudah disampaikan Presiden soal reformasi struktural itu. Tapi sekarang ini kan terhambat semua,” tandas Yose.

Sumber : CNN Indonesia

Makro Ekonomi

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Melejit Jadi 26,4 juta

Published

on

Jumlah penduduk miskin di tanah air meningkat menjadi 26,4 juta jiwa atau 9,78%. Angka ini meningkat 1,63 juta jiwa dibandingkan pada September 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, kenaikan angka kemiskinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang memukul perekonomi Indonesia. Dampaknya dirasakan oleh 12,2 juta penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan yang rentan terhadap kemiskinan dan terdampak Covid-19.

Selain itu terdapat faktor lain seperti konsumsi rumah tangga melambat, kunjungan wisatawan mancanegara menurun dan harga eceran di beberapa komoditas turun.

Persebaran tertinggi penduduk miskin terdapat di Maluku dan Papua sebesar 28,15%. Sementara persentase penduduk terendah terdapat di Pulau Kalimantan sebesar 5,81%. (katadata.co.id)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Operasional Naik, Lion Air Rekrut Lagi 2.600 Pegawai Kontrak

Published

on

Finroll – Jakarta, Lion Air Group memberikan kesempatan kepada kurang lebih 2.600 orang karyawan yang sebelumnya tidak diperpanjang masa kontrak kerjanya untuk dapat bekerja kembali, seiring dengan peningkatan operasional maskapai.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan tren operasional layanan penerbangan terus tumbuh dan diprediksi mendekati kembali normal pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.

Prakiraan tersebut didasarkan pada laju pertumbuhan jumlah penumpang yang terus meningkat dari bulan ke bulan seiring pergerakan perekonomian menuju arah yang lebih baik karena program pemerintah.

Harga uji kesehatan terutama metode uji kesehatan screening awal dan cepat (Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) juga semakin terjangkau diikuti dengan uji kesehatan semakin mudah yang tersedia di beberapa titik lokasi. Selain itu persyaratan dokumen perjalanan udara bagi penumpang pun semakin mudah.

“Lion Air Group menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh karyawan dan dari berbagai pihak khususnya Kementerian Perhubungan hingga sampai saat ini Lion Air Group masih beroperasi. Harapan terbesar ialah pandemi covid-19 segera berakhir,” ujar Danang dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (10/7).

Di sisi lain, lanjut Danang, layanan penerbangan berjadwal dari dan menuju kota-kota besar hingga setingkat kecamatan atau kabupaten, antara lain Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Lombok, Bali, serta Kupang telah dibuka.

Selain itu, maskapai juga telah membuka rute Pontianak, Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, Tarakan, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Timika, Jayapura, Merauke, Berau, Sampit, Lubuk Linggau, Labuan Bajo, Luwuk, Tambolaka, Waingapu, Bima, Sumbawa, Ende, Gunung Sitoli dan wilayah atau daerah lainnya.

Danang mengatakan, penerbangan Lion Air Group tetap menjalankan protokol kesehatan. Harapannya, agar setiap operasional memenuhi unsur-unsur keselamatan, keamanan (safety first) dan dalam upaya tidak menyebabkan penyebaran Covid-19.

Saat ini, perseroan telah mempersiapkan semua armada, yang terdiri dari tipe Boeing 737-800NG, Boeing 737-900ER, Airbus 320-200CEO, Airbus 320-200NEO, Airbus 330-300CEO, Airbus 330-900NEO, ATR 72-500 dan ATR 72-600, yang dioperasikan menurut kebutuhan.

“Perseroan saat ini masih terus melakukan analisis, mengumpulkan data dan informasi, mempelajari situasi yang terjadi dengan pandangan bisnis ke depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Danang menyebut perusahaan akan memangkas 2.600 karyawan atau kurang lebih 9 persen dari total 29 ribu karyawan akibat pandemi virus corona.

“Pengurangan tenaga kerja berdasarkan masa kontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang yaitu kurang lebih 2.600 orang dari total karyawan kurang lebih 29 ribu,” katanya kepada CNNIndonesia.com pekan lalu.

Dalam perkembangannya, ratusan pekerja alih daya (outsourcing) Lion Air berencana menggelar unjuk rasa di kantor Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat pada Senin, 13 Juli 2020. Mereka menuntut hak yang disebut belum dibayarkan oleh manajemen perusahaan.

“Aksi kami enggak muluk-muluk. Kami dari para pekerja outsourcing yang terdampak hanya meminta hak-hak kami dibayarkan,” ujar Awal Nurrizky, koordinator perwakilan pekerja Lion Air yang terdampak pemberhentian kerja, dalam keterangan resmi.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Anggaran Negara Defisit Rp257 T Semester I 2020, Untuk Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran sepanjang semester I 2020 telah mencapai Rp257,8 triliun. Defisit itu setara 1,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu diakibatkan realisasi penerimaan yang belum bisa menutupi kebutuhan belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan negara baru terkumpul Rp811,2 triliun dari target Rp 1.699,9 triliun.

Sementara realisasi belanja negara sudah mencapai Rp1.068,9 triliun atau 39 persen dari target Rp 2.739,2 triliun. “Kami memperkirakan sampai dengan akhir tahun belanja pemerintah pusat akan tumbuh 32 persen,” ujar Sri Mulyani di Badan Anggaran DPR, Kamis (9/7).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menyatakan realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp811,2 triliun disebabkan pelemahan penerimaan dari kantong perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan data Kemenkeu, penerimaan pajak sepanjang Januari-Juni 2020 hanya sebesar Rp624,9 triliun. Penerimaan itu mengalami kontraksi atau menyusut 9,4 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Total penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari Rp531,37 triliun pendapatan pajak serta Rp93,2 triliun dari kepabeanan.

Sementara itu, realisasi PNBP sepanjang Januari-Juni 2020 tercatat hanya sebesar Rp184,5 triliun. Meski secara persentase realisasinya mencapai 62,7 persen dari target APBN 2020, pertumbuhan PNBP mengalami kontraksi 11,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

PNBP dari sektor SDA tercatat hanya mampu terkumpul sebesar Rp54,5 triliun. PNBP itu terkontraksi 2,9 persen dibanding 2019. Sementara PNBP non-SDA sebesar Rp130 triliun atau terkontraksi 6,1 persen.

Hanya penerimaan dari pos dana hibah yang masih mampu tumbuh positif 231,4 persen dengan realisasi sebesar Rp1,7 triliun atau 113 persen dari target APBN 2020.

Di sisi lain, belanja negara yang cukup ekspansif. Belanja didorong pemerintah pusat yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L sebesar Rp668,5 triliun, serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 400,4 triliun.

“Belanja negara diperkirakan akan terakselerasi dengan seluruh menteri serta kepala daerah melakukan percepatan belanja ini. Sampai akhir tahun kami perkirakan outlook belanja negara mencapai Rp1.975,2 triliun,” tandasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending