Connect with us
[adrotate group="1"]

Makro Ekonomi

Melihat Ganjalan RI Lepas dari Tekanan Resesi Corona

Published

on


Finroll – Jakarta, Pemerintah nampaknya harus lebih waspada terhadap kondisi perekonomian di tahun depan. Meski sejumlah lembaga memprediksi pemulihan ekonomi bisa berlangsung pada kuartal akhir 2020, potensi Indonesia terjebak dalam resesi berkepanjangan masih terbuka lebar.

Apalagi, kalau melihat kemampuan anggaran pemerintah yang kian terbatas akibat besarnya pemberian subsidi dan insentif untuk mendorong perekonomian supaya tetap bergerak di tengah tekanan virus corona. Eks Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Chatib Basri bahkan menyebut ‘real problem’ atau masalah ekonomi yang diakibatkan virus corona baru akan terlihat pada 2021.

Kekhawatiran Chatib Basri tentu bukan tanpa alasan. Runtuhnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 telah menekan membuat banyak usaha gulung tikar dan menghancurkan permintaan masyarakat.

Di sisi lain bantuan yang digelontorkan pemerintah saat ini masih terbatas pada kelompok miskin. Padahal kelompok menengah ke bawah yang jumlahnya jauh lebih besar juga membutuhkan.

Jika di kelompok rentan miskin tersebut tak ada permintaan, maka pemulihan ekonomi domestik di tahun depan dipastikan akan semakin sulit. “Jadi ekspektasi (ekonomi segera pulih) bisa berubah kalau daya beli enggak muncul-muncul,” kata Chatib dalam video conference, Kamis (25/6).

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai pemerintah perlu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika pandemi berlangsung hingga akhir tahun. Ada empat hal yang menurutnya akan merintangi fase pemulihan ekonomi.

Pertama adalah rendahnya konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah, menurutnya, harus sadar bahwa rendahnya konsumsi bukan hanya disebabkan oleh daya beli.

Pemerintah juga harus sadar bahwa masalah itu kemungkinan juga dipicu penurunan minat masyarakat untuk berbelanja. Karenanya, ia mengatakan perluasan penerima bantuan, baik dalam bentuk sembako maupun uang tunai kepada masyarakat menengah ke bawah mutlak dilakukan untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu mendorong kelompok menengah ke atas mengeluarkan lebih banyak uang untuk berbelanja sehingga tingkat permintaan dapat terkerek lebih tinggi.

“Mereka enggak terlalu menderita, tapi willingness to spend nya kurang, cenderung menghindari risiko dan saving. Mereka masih wait and see, maka mereka harus distimulasi,” tutur Faisal.

Kedua, besarnya angka pengangguran baru akibat pandemi Covid-19. Mereka, menurut Faisal, bakal jadi beban bagi perekonomian jika pemerintah tak segera membuka lapangan pekerjaan baru.

Produktivitas buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi juga akan menurun dan ongkos yang perlu dikeluarkan pemerintah untuk re-skilling dan up-skilling akan lebih besar.

“Selama mereka terlay-off, mereka bisa kehilangan produktivitas karena akan terdepresiasi keahliannya. Buruh ini pada saat pemulihan ekonomi harus diberikan skill tambahan, supaya bisa lebih fleksibel pindah antar sektor ketika masa pemulihan” ucap Faisal.

Ketiga, minimnya realisasi penyaluran stimulus dan insentif kepada dunia usaha. Ia mencontohkan misalnya, pemberian kredit murah bagi UMKM yang masih jauh dari harapan

Stimulus yang diskemakan dalam bentuk dana penempatan menurutnya kurang tepat karena terhambat oleh prosedur administrasi bank yang semakin hati-hati di tengah pandemi. Hingga saat ini, berdasarkan data Kementerian Keuangan, serapan anggaran stimulus UMKM baru 0,06 persen dari total Rp123,4 triliun.

“Kalau kami lihat sedikit sekali eksekusinya. UMKM aja baru sedikit. Semua itu akan sangat bergantung dengan apa yang dilakukan sekarang. Yang bisa kita lakukan adalah mempercepat uangnya keluar,” tuturnya.
Kelima, sulitnya mencari alternatif pembiayaan APBN di tengah menurunnya penerimaan pajak lantaran banyaknya sektor usaha terhenti.

Karena itu, dalam rangka refinancing, Bank Indonesia harus membeli surat utang negara yang diterbitkan pemerintah di pasar primer dengan harga khusus dan bukan mengikuti mekanisme pasar.

Jika tidak, beban fiskal pemerintah pasca pandemi Covid-19 akan semakin berat. “Kalau bisa rate-nya beli di pasar perdana jangan tinggi-tinggi. Dan pemerintah harus cari alternatif financing yang lain, yang lebih murah,” terang Faisal.

Kepala Departemen Ekonomi CSIC Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa dalam keadaan terpuruk seperti sekarang, sinyal positif pemulihan ekonomi tak bisa serta-merta diterima sebagai sesuatu yang menggembirakan.

Maka itu, pemerintah harus hati-hati, termasuk dalam menggelontorkan stimulus. Penambahan stimulus akan berbanding lurus dengan penambahan utang pemerintah yang.

Jika tak dapat dikendalikan dan dikelola dengan hati-hati, hal itu bisa memberi masalah lebih berat terhadap ekonomi. Pasalnya, kredibilitas pemerintah di mata investor bisa jatuh dan peringkat utang Indonesia bisa melorot.

Karena itu, menurutnya, kuartal tiga dan keempat tahun ini akan menjadi kunci apakah rencana pemulihan ekonomi Indonesia dapat berlangsung mulus.

“Apakah bisa langsung menanjak, atau masih tertatih. Kalau menanjak mudah mudah-mudahan lebih baik, dan di 2021 bisa lepas landas. Tapi kalau enggak, 2021 kan sudah enggak ada lagi uang stimulus udah habis memang akan ada kemungkinan lama masuk ke tahap pemulihan,” ucap Yose.

Di sisi lain, investasi yang jadi salah satu komponen penting pertumbuhan ekonomi juga diprediksi masih sulit untuk tumbuh karena mandeknya program reformasi struktural pemerintah Jokowi. Ia mencontohkan, misalnya, terhambatnya pembahasan RUU Cipta Kerja akibat banyaknya tekanan.

Masalah lainnya adalah melambatnya pembangunan infrastruktur yang sejak awal diharapkan dapat menopang industri dan menggaet investor untuk masuk ke Indonesia. Imbasnya pembukaan lapangan kerja di Indonesia akan makin minim dalam jangka waktu yang cukup lama.

“Kalau seperti ini, sulit buat pemerintah mendorong ekonomi buat pulih dan tumbuh lebih tinggi di tahun 2021. Kuncinya sebetulnya pada apa yang sudah disampaikan Presiden soal reformasi struktural itu. Tapi sekarang ini kan terhambat semua,” tandas Yose.

Sumber : CNN Indonesia

Makro Ekonomi

Pameran Dagang RI Tarik Transaksi Rp1,02 T dari Mesir

Published

on

FINROLL.COM – Pameran perdagangan Indonesia secara virtual, Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition (TEI-VE) 2020 berhasil menggaet transaksi bisnis sebesar US$73 juta atau sekitar Rp1,02 triliun dari para pengusaha Mesir.

“Meski pandemi, tidak mengecilkan semangat pembeli Mesir melakukan pembelian produk Indonesia,” kata Kepala Perwakilan RI/Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar RI di Kairo M Aji Surya dikutip dari Antara, Rabu (11/11).

Kesepakatan bisnis itu dilakukan melalui penandatanganan kontrak pembelian yang diadakan pada Selasa (10/11). Menurut dia, transaksi perdagangan tersebut mencakup beberapa produk unggulan Indonesia di antaranya manufaktur ban kendaraan senilai US$30 juta, sabun toilet US$3 juta dan produk biji kopi US$40 juta.

“Mesin diplomasi ekonomi kita tidak boleh kendor,” imbuh Aji.

Atase Perdagangan KBRI Kairo Irman Adi Purwanto Moefthi yang mendampingi pembeli Mesir melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) misi pembelian menjelaskan kehadiran pengusaha itu menegaskan loyalitas untuk mengimpor produk unggulan Indonesia.

“Tema TEI yang diusung tahun ini mengangkat upaya sustainable trade in digital era untuk mendorong keberlanjutan produk Indonesia dan promosi produk dalam negeri ke pasar Mesir dan sekitarnya,” ucapnya.

Sedangkan, Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Kairo John Admiral menambahkan pameran dagang skala internasional secara virtual ini dapat dioptimalkan sebagai bentuk inovasi promosi di tengah pandemi.

Kementerian Perdagangan menggelar TEI-VE mulai 10-16 November 2020. Pameran dagang terbesar Indonesia itu merupakan agenda rutin tahunan untuk mendongkrak ekspor Indonesia ke pasar internasional.

Pada TEI Ke-35 ini, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memasang target transaksi sebesar US$1 miliar dolar AS atau sekitar Rp14 triliun. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Indonesia Resmi Masuk ke Jurang Resesi Ekonomi

Indonesia resmi terperosok ke jurang resesi ekonomi. Kepastian tersebut terjadi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49 persen pada kuartal III 2020 kemarin.

Published

on

FINROLL.COM – Indonesia resmi terperosok ke jurang resesi ekonomi. Kepastian tersebut terjadi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49 persen pada kuartal III 2020 kemarin.

Dengan pertumbuhan itu berarti ekonomi Indonesia minus dalam dua kuartal terakhir. Pasalnya, pada kuartal II 2020 kemarin ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.

Sebagai informasi, resesi merupakan suatu keadaan di mana ekonomi negara negatif dalam dua kuartal atau lebih secara berturut-turut.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik dibandingkan kuartal III 2019 sebesar 5,02 persen.

“Dengan posisi ini kalau kita bandingkan posisi kuartal III 2019 maka posisi pertumbuhan Indonesia secara tahunan masih mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen,” ujar Suhariyanto dalam paparan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2020, Kamis (5/11).

Suhariyanto mengatakan ekonomi di sejumlah negara membaik pada kuartal III 2020 dibandingkan kuartal II 2020. Namun, perbaikan tersebut mengalami kendala kenaikan kasus pandemi covid-19 di sejumlah negara.

Di beberapa negara di Eropa sedang melakukan lockdown kembali, Jerman, Prancis, Inggris, dan Austria karena kasus covid yang terus meningkat,” ucapnya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada sejumlah negara mitra dagang masih mengalami kontraksi, kecuali China yang sudah berhasil tumbuh positif sebesar 4,9 persen pada kuartal III 2020. Namun, kontraksi tersbet tidak sedalam pada kuartal II 2020.

Pertumbuhan ekonomi pada Juli-September ini ditopang realisasi belanja pemerintah. Tercatat, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp771,37 triliun, setara 28,16 persen dari pagu anggaran 2020 sebesar Rp2.739,17 triliun.

“Kenaikan realisasi belanja negara kuartal III 2020 disebabkan naiknya realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dan desa,” katanya.

Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi mencapai Rp209 triliun pada kuartal III 2020, atau naik 1,6 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp102,9 triliun naik 2,1 persen. Sedangkan, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp106,1 triliun, naik 1,1 persen.

Sepanjang kuartal III 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp2.720,5 triliun dan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp3.894,7 triliun.

Masuknya Indonesia pada jurang resesi ekonomi sudah dipastikan oleh pemerintah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pertumbuhan ekonomi minus sekitar 3 persen pada kuartal III 2020.

“Pada kuartal III ini, kita juga mungkin sehari, dua hari, tiga hari akan diumumkan oleh BPS, juga masih berada di angka minus. Perkiraan kami minus 3 persen, naik sedikit,” ujar Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Menaker Tak Naikkan UMP 2021 karena Corona

Published

on

FINROLL.COM – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan keputusan upah minimum provinsi (UMP) 2021 tak naik diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi selama masa pandemi virus corona. Selain itu, Ida juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

Hal itu tertuang dalam surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Ida seperti tertuang dalam SE Nomor M/11/HK.04/2020, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (27/10).

Ida mengungkapkan penerbitan beleid tersebut dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara,” sambungnya.

Adapun tembusan beleid yang diteken pada 26 Oktober 2020 ini adalah Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan keputusan Ida. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

“Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata,” kata Said.

Sementara, Kalangan pengusaha menilai keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum pada 2021 mendatang sudah tepat. Pasalnya, keputusan itu diambil demi menjaga keberlangsungan bisnis ke depan yang tengah tertekan oleh pandemi covid-19.

“Kami mengerti atas keputusan tersebut demi keberlangsungan usaha. Kalau dinaikkan tentu akan memberatkan daya saing usaha,” ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno kepada CNNIndonesia.com dalam kesempatan terpisah. (CNN INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending