Connect with us

Nasional

Menakar Peluang Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Published

on


Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kembali berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta pada hari Senin, 28 Oktober 2019. Salah satu tuntutan mereka agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) sebagai langkah hukum membatalkan Undang-undang (UU) KPK yang diyakini bisa melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Salah satu pengunjuk rasa, Firda Sintia mengaku tak akan berhenti turun ke jalan sampai tuntutan membatalkan UU KPK dikabulkan Presiden Jokowi.

“Untuk menguatkan kembali KPK dengan cara menuntut presiden mengeluarkan Perppu,” kata mahasiswa dari daerah Jakarta Selatan ini saat ditemui BBC News Indonesia di depan Istana Negara.

Firda juga berharap UU KPK yang baru disahkan pertengahan September lalu, tidak akan menjadikan komisi antikorupsi makin lembek dalam pemberantasan korupsi. Dengan cita-cita Presiden Jokowi mendukung investasi, diperlukan kebijakan menguatkan KPK bukan melemahkan.

“KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi superbody, jangan sampai dilemahkan,” katanya.

Di lokasi yang sama, Alfiansyah Ramdhani, mahasiswa yang turun ke jalan sudah pesimistis Presiden Jokowi akan mengeluarkan Perppu. Hal ini ia nilai dari rentetan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat sipil, tak menggoyahkan sikap presiden mengeluarkan perppu.

“Di sini Jokowi tidak berpihak kepada kita sebagai rakyat, ditambah juga kita sudah melakukan aksi dari 19 sampai 20 Oktober dan masih belum menghasilkan apa-apa,” katanya.

Belum ada arahan

Pekan lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku belum dapat arahan dari Presiden Jokowi terkait Perppu UU KPK

“Belum ada arahan, belum masuk ke substansi kita. Kita belum masuk ke materi apa pun,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini kepada media.

Dalam waktu dekat, Kemenkopolhukam akan fokus mengumpulkan persoalan-persoalan di internal institusinya termasuk kementerian yang berada di bawah koordinasinya. “Namanya menteri koordinator itu mengoordinasikan kementerian terkait,” lanjut Mahfud MD.

Sebelum menjabat Menkopolhukam, Mahfud MD merupakan tokoh yang cukup kencang menyuarakan Perppu untuk membatalkan Undang-undang KPK.

Bersama puluhan tokoh lainnya, ia diundang Presiden Jokowi, 26 September lalu. Undangan ini menyusul gelombang unjuk rasa dari masyarakat sipil dan mahasiswa menolak revisi UU KPK.

Guru besar hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini menyampaikan tiga usul yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Tiga usul ini merupakan pilihan untuk membatalkan UU KPK yang kontroverial. Apa saja usulan itu?

1 . Legislative Review

Pilihan pertama untuk membatalkan Undang-undang KPK adalah kajian ulang di legislatif (legislative review). Legislative review merupakan revisi undang-undang pada umumnya, kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan (PSHK), Gita Putri Damayana.

“Sebetulnya enggak ada yang spesial dengan istilah legislative review. Seolah-olah itu sesuatu yang baru, padahal itu enggak sama sekali,” lanjut Gita.

Revisi undang-undang atau legislative review adalah perubahan sejumlah pasal dalam undang-undang yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Selain pembaruan, pasal-pasal dalam undang-undang diubah lantaran bertentangan dengan konstitusi, atau konvensi PBB.

“Revisi undang-undang yang bisa diajukan oleh DPR atau presiden. Kalau dari DPR ya usulan DPR, kalau diajukan pemerintah, usulan revisi pemerintah,” kata Gita.

Peluang membatalkan dan memperbaiki UU KPK seperti melalui jalur ini bagaikan masuk ke dalam jalan buntu. Mayoritas fraksi koalisi pemerintah di DPR mendukung revisi UU KPK, seperti diutarakan Politikus PDI Perjuangan Aria Bima.

“Sudah enggak ada (peluang legislative review). Kita final,” katanya melalui sambungan telepon, Senin, 28 Oktober 2019.

Aria Bima melanjutkan, keberatan publik atas UU KPK sebaiknya digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau di MK lebih terbuka kajiannya, lebih mendalam dari berbagai perspektif dan persepsi mengenai UU itu,” katanya.

Sementara itu, politikus dari PPP, Achmad Baidowi mengatakan, fraksinya tak akan mengajukan perubahan UU KPK dari parlemen. Kata dia, PPP masih menunggu hasil dari uji materi (judicial review) di MK.

“Judicial review harus dihormati. Enggak bisa undang-undang yang lagi di-judicial review itu direvisi kan enggak bisa. Takut nanti ada tabrakan norma dengan putusan MK,” katanya kepada BBC News Indonesia.

PDI Perjuangan dan PPP merupakan fraksi pendukung pemerintah. Kursi mereka di parlemen jika ditambahkan dengan fraksi koalisi lainnya dari NasDem, Gerindra, Golkar, dan PKB sebesar 427 kursi. Sementara, fraksi oposisi (PKS, PAN, dan Demokrat) hanya sebesar 148 kursi. Artinya, peluang legislative review UU KPK sangat kecil.

“Dalam pandangan yang saya lihat, beberapa partai pada posisi confirm, dengan UU KPK yang baru, sehingga akan ada deadlock dan tidak akan berjalan kalau legislative review,” kata politikus PKS, Mardani Ali Sera, Senin 28 Oktober 2019.

2. Judicial review di MK

Judicial review atau uji materi UU KPK saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Dua kelompok telah mengajukan uji materi ke MK. Kelompok pertama berasal dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil berjumlah 190 orang.

Mereka menggugat UU KPK sehari setelah disahkan, atau 18 September lalu. Perwakilan penggugat, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengatakan, saat ini uji materi memasuki sidang pendahuluan pemeriksaan berkas.

Namun, Zico mengaku mendapat persoalan terkait jadwal sidang. Pada sidang 14 Oktober lalu, Hakim MK menilai berkas yang diajukan Zico dan kawan-kawan (dkk) salah. Karena, saat itu UU KPK belum mendapatkan nomor. Nomor UU KPK baru dikeluarkan 17 Oktober 2019.

Lalu berkas diperbaiki lagi dan diajukan ke MK pada 21 Oktober. Akan tetapi saat itu, MK menilai berkas yang dimasukkan sudah terlambat. “Jadi salah dan telat. Pertama, itu salah. Yang 21 (Oktober) itu dianggap telat,” kata Zico.

Menurut Zico, ada persoalan dalam penjadwalan sejak awal. Pihaknya diberitahu secara mendadak untuk perbaikan berkas.

Sampai saat ini, Zico dkk. belum tahu kapan jadwal sidang lanjutan di MK. “Hakimnya belum kasih kepastian. Dia, hakimnya bilang mau dirapatkan dulu di RPH, rapat permusyawaratan hakim,” katanya.

Kelompok kedua, gugatan UU KPK diajukan oleh 25 advokat dari pascasarjana hukum Universitas Asyafiiyah. Mereka menilai pengesahan UU KPK tidak sesuai dengan semangat Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam sidang pendahuluan pengujian, 14 Oktober lalu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, UU KPK yang diujikan para pemohon belum memiliki nomor sehingga dapat dikatakan objek dari permohonan perkara para Pemohon belum ada.

“Bahwa permohonan ini adalah permohonan yang seharusnya harus jelas objeknya,” kata Hakim MK Enny.

Enny menilai para pemohon pun harus memastikan serta konsisten terhadap hal yang ingin diujikan, pengujian formil atau materil atau keduanya. MK meminta perbaikan itu hari ini, Senin (28/10)

3. Perppu untuk membatalkan UU KPK

Perppu singkatan dari peraturan pemerintah pengganti undang undang. Perppu adalah hak prerogatif (hak istimewa kepala negara) dari presiden sebagai langkah membatalkan atau merevisi suatu kebijakan.

Perppu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Perppu dikeluarkan presiden dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Kondisi dan kegentingan ini sepenuhnya subjektivitas dari presiden.

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono pernah menggunakan hak ini beberapa kali, di antaranya terkait dengan Undang-undang Pilkada. Saat itu, kebijakan ini mendapat penolakan karena kepala daerah tak lagi dipilih langsung, melainkan melalui DPRD.

“Itu hak subjektif presiden, menurut hukum tata negara, tidak bisa diukur dari apa. Presiden menyatakan ini keadaan masyarakat begini, saya harus ambil tindakan, dan itu sudah biasa, tidak dipersoalkan orang,” kata Mahfud MD usai bertemu dengan Presiden Jokowi, 26 September.

Saat itu juga, Presiden Jokowi untuk terakhir kali berkomentar tentang Perppu KPK. “Utamanya memang masukan itu berupa penerbitan perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kita kalkulasi dan nanti setelah kita putuskan.”

Setelah pertemuan itu, Presiden Jokowi tak lagi mau berkomentar terkait Perppu. Beberapa kali wartawan menanyakan hal itu, ia hanya menggelengkan kepala.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Gita Putri Damayana menilai, Presiden Jokowi sebenarnya punya keinginan mengeluarkan perppu. Sinyal ini ditangkap dari sikap Jokowi tidak mendandatangani revisi UU KPK, meski tanpa itu kebijakan ini tetap berlaku.

“Tapi paling tidak kita melihat bahwa ketika presiden itu diharapkan ada tanda tangannya, tapi tidak ada tanda tangannya. Ini gesture politik yang pernah dilakukan Jokowi di Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD),” kata Gita kepada BBC News Indonesia, Senin, 28 Oktober 2019.

Namun, sinyal hanyalah sinyal. Presiden Jokowi yang memiliki kuasa penuh mengeluarkan perppu, hingga saat ini masih bergeming. Gita menilai presiden sedang tersandera, meski pun para penyanderanya tidak diketahui wujudnya.

“Kalau dibilang presiden tersandera, yang menyandera itu siapa sebenarnya?” tanya Gita.

Sementara itu, menurut politikus PKS, Mardani Ali Sera, perppu merupakan kebijakan yang paling minim risiko. Selama Presiden Jokowi menahan mengeluarkan perppu, aksi unjuk rasa dari publik tidak akan surut.

“Jadi Pak Jokowi tidak perlu takut mengeluarkan perppu, karena publik akan terus bereaksi ketika UU ini akan dijalankan, maka akan terasa kondisi KPK yang dilemahkan secara sistematis. Dan itu akan membuat publik bangkit dan memberikan tekanan kepada pemerintah,” kata Mardani.

Nasional

Hadapi Industri 4 0, IBLAM School of Law Launching Logo dan Visi Misi Baru

Published

on

Finroll.com — IBLAM School of Law dalam rangka menghadapi perkembangan era industri 4.0, launching logo Visi dan Misi terbarunya #Kampus Berintegritas Untuk SDM Unggul Indonesia, yaitu Menjadi SekoIah Tinggi Ilmu Hukum yang berintegritas, unggul di tingkat nasional dan berdaya saing global”. Bertempat di Kampus A Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No. 25. Senen Jakarta Pusat Senin (9/12/2019).

Ketua Yayasan Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum dan Manajemen IBLAM (YLPIHM IBLAM) Rahmat D. Putranto, dalam sambutannya mengatakan, bertepatan dengan hari anti korupsi sedunia pada 9 Desember 2019, “kami meyakini bahwa Integritas adalah kunci perbaikan SDM di bidang hukum.

Oleh karena itu, kami secara resmi menjadikan #kampusberintegritas menjadi tagar resmi perjuangan kami melalui institusi ini,” ujar Rahmat kepada wartawan.

Dikatakannya, Integritas menjadi visi utama dan pilar utama dari 4 pilar perjuangan, yang terdiri dari Integritas, Religius, Nasionalis dan Berdaya saing Global.

Kami sadar perjuangan tersebut, harus semakin dikokohkan dalam satu rumah yang bersahabat dan terbuka bagi semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada,” kata Rahmat D. Putranto, Ketua Yayasan YLPIHM IBLAM yang baru saja menjabat sejak September 2018 lalu.

Lebih lanjut Rahmat menjelaskan bahwa, dalam logo baru ini terdapat empat garis dibawahnya yang bermakna, garis pertama adalah Integritas, garis ke dua adalah religius.

“Kita perlu memiliki pedoman hidup yang berdasarkan keyakinan masing – masing yang mampu menjaga kita untuk tetap menjaga keyakinan kita pada Tuhan.

Sedangkan garis keempat dan ketiga adalah garis tentang bagaimana kita beradapasi di kehidupan sosial. “Kita perlu memiliki jiwa nasional, dan nasionalis, dan juga kita harus mampu beradaptasi dalam memiliki daya saing global,” jelasnya.

Nasionalis memiliki empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. “Mangkanya disini ada 4 garis yang melambangkan 4 pilar kebangsaan,” tambahnya.

Dalam logo baru ungkap Rahmat, merupakan kombinasi bentuk 4 bulat yang melambangkan elemen perjuangan mencapai kemajuan yang ada di IBLAM SL yaitu Dosen, Mahasiswa, Masyarakat dan Pemerintah.

Sedangkan bentuk kotak dengan bulatan ditengah sebagai Iambang satu tujuan dalam satu rumah perjuangan untuk menghasilkan ahli hukum yang berintegritas.

Dan 4 garis lurus yang melambangkan 4 nilai-nilai dasar perjuangan IBLAM SL, yang apabila semuanya digabungkan akan terlihat sebagai perisai, yang bermakna bahwa pendidikan hukum harus dijadikan instrument untuk melindungi dan menghadapi serangan kebodohan, kekacauan dan segala ketidakadilan,” ungkapnya.

IBLAM berkomitmen menjadi Sekolah Tinggi llmu Hukum yang berintegritas, unggul di tingkat nasional dan berdaya saing global, demi mewujutkan SDM unggul di Indonesia dirinya yakin bahwa Integritas merupakan masalah utama di Indonesia bagi SDM kita khususnya di bidang hukum,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan acara, Ketua STIH Dr. Adi Sujatno SH. M.H. Ketua YLPIHM IBLAM Rahmat D. Putranto, Wakil Ketua I Dr. Imam Santoso, SH.,MH. Wakil kKetua II Dr. Arum Budi Laksono SH., MH., Wakil Ketua III bidang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dr. Marjan Miharja SH., MH, Ketua Alumni IBLAM, Para Dosen tenaga pendidik, dan Para Mahasiswa sivitas Akademika STIH IBLAM.

Continue Reading

Nasional

Bantu Sejahterakan Umat, DPP P2N Lantik Pengurus P2N DKI Jakarta

Published

on

Finroll.com — DPP Perkumpulan Pengusaha dan profesional Nahdliyin (P2N) Gelar Pelantikan Pengurus wilayah (PW) P2N DKI Jakarta.

Dengan mengusung tema “Membangun SDM unggul, Modern dan padat karya.”Pelantikan ini dihadiri oleh Ketum DPP P2N, Dr Ir Irnanda laksnawan, Msc Eng, Ihsan Yunus, selaku wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Ricky Wiraguna, selaku ketua DPW DKI terpilih, Jajaran pengurus DPP P2N serta para pengurus PBNU pusat.

Ketum DPP P2N, Dr Ir Irnanda laksnawan, Msc Eng, dalam sambutannya mengatakan, pelantikan pengurus P2N Wilayah DKI merupakan salah satu upaya PBNU untuk berkontribusi membantu pemerintah menggerakan perekonomian dengan melibatkan para profesional, pengusaha dan pemerintahan.

“Hari ini merupakan pelantikan pengurus pertama wilayah P2N (PW DKI) yang ada di Indonesia, Insya Allah bisa turut membantu mensejahterakan ekonomi umat. Ini sejalan dengan arahan dari pak Jokowi bahwa 5 tahun kedepan kesejahteraan ekonomi umat perlu ditingkatkan terutama ekonomi syariah,” kata Irnanda.

Irnanda menghimbau kepada seluruh pengurus terkait Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pesantren dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 agar bisa megoptimalkan hal tersebut.

“Saya juga memohon baik kepada pengurus pusat maupun wilayah bisa ikut menggali dengan mendalam bagaimana UU pesantren ini bisa kita dukung dan dorong agar memakmurkan pesantren, santrinya maupun umat. Juga Undang-undang Wakaf yang ternyata tidak hanya berupa tanah, tetapi juga surat berharga dan bentuk-bentuk yang lain,” pintanya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua PW P2N DKI Jakarta terpilih, Ricky Wiraguna ST, MM dalam sambutannya menyampaikan, “Kami berafiliasi dengan PBNU merasa wajib berperan serta mensejahterakan umat dan mengajak para pengusaha dan profesional lainnya agar bisa mensinergikan unit bisnis dengan kegiatan keagamaan. Dengan ikhtiar dan doa InsyaAllah tujuan kita tercapai,” sebut Ricky.

Ricky juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pihak privete banking school dengan mengadakan balai latihan kerja serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan di wilayah pesantren.

“Alhamdulilah kita sudah menjalin kesepakatan dengan private banking school yang mana dalam waktu dekat kita akan mengadakan balai latihan kerja serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan para santri. Kemudian ada juga dari pomdes yang mana mereka membuka kesempatan kerjasama membangun pom bensin di desa-desa dengan bekerjasama dengan pihak Pertamina dan Bank BJB,” ungkapnya.

Sementara Ihsan Yunus, selaku wakil ketua Komisi VIII DPR RI, memberikan dukungan penuh atas pembentukan DPW DKI serta program kerja yang berjalan. Ia berharap kepengurusan dapat cepat terbentuk di seluruh provinsi.

“Saya sangat mengapresiasi dengan terbentuknya Perkumpulan Pengusaha dan profesional Nahdliyin (P2N) di wilayah Jakarta, saya yakin dan percaya bahwa kepengurusan ini bisa memberikan warna di dunia perdagangan dan perekonomian yang kental dengan nahdliyinnya,” ucapnya.

Menurutnya DPR selaku legislator, mempunyai tiga pungsi utama, yaitu monitoring, legislasi dan budgeting dalam kerangka memperjuangkan daerah pemilihannya, serta telah menelurkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pesantren,” pungkasnya.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Erick Thohir Tunjuk Fuad Rizal Jadi Plt. Dirut Garuda

Published

on

By

FINROLL.com, Jakarta — Kementerian BUMN membenarkan menunjuk Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Fuad Rizal menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama maskapai penerbangan pelat merah tersebut.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan salah satu alasan penunjukan Fuad ialah karena yang bersangkutan tak ikut dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia bersama empat direksi lainnya.

“Yang pasti Pak Fuad tidak ada di penerbangan,” ucap Staff Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Jumat (6/12).

Seperti diketahui penerbangan dari Prancis ke Indonesia yang membawa direksi Garuda Indonesia untuk membeli sekaligus membawa pulang pesawat pesanan jenis Airbus A330-900.

Alasan lainnya, perusahaan butuh Plt direktur utama sesegera mungkin lantaran operasional perusahaan tetap harus berjalan setelah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Ari Askhara dari jabatannya.

“Kami kan ingin operasional jalan juga, kemudian dia (Fuad) orang keuangan juga,” ujar Arya.

Menurutnya, penunjukan plt direktur utama ini dilakukan melalui rapat dewan komisaris. Hanya saja, Arya menyebut jabatan itu hanya sementara sampai menunggu jadwal rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

“Mengenai Plt kan hanya sampai RUPSLB. Supaya tetap berjalan dengan baik, maka keputusan diambil internal,” terang dia.

Sementara, total direksi yang ikut dalam penerbangan sebanyak empat orang. Selain Ari, ada pula Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Human Capital Heri Akhyar, serta Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto.

Arya menyatakan seluruh direksi Garuda Indonesia yang berada dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia sebenarnya tak mendapatkan izin dinas dari Kementerian BUMN. Maka itu, seluruh komisaris pun mengklaim empat direksi ini melanggar aturan.

“Kalau menurut komisaris ini melanggar surat edaran menteri BUMN se08/mbu/12/2015 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,” jelas Arya.

Selain itu, pesawat yang membawa direksi Garuda Indonesia ini juga merupakan pesawat baru. Bila sesuai aturan, kata Arya, pesawat baru tidak diperkenankan membawa kargo.

Ditambah, pesawat itu langsung mendarat di hanggar milik di Garuda Maintenance Facilities (GMF) demi menghindari pemeriksaan oleh pihak bea dan cukai. Arya menyatakan hal itu bisa melanggar pidana dan perdata.

“Dari situ makanya dewan komisaris merekomendasikan ke Kementerian BUMN untuk ambil tindakan ke direksi dan staf Garuda Indonesia yang ditandatangani seluruh komisaris,” pungkas Arya.

Komisaris yang dimaksud, yakni Sahala Lumban Gaol, Chairal Tanjung, Eddy Porwanto Poo, Insmerda Lebang, dan Herbert Timbo Parluhutan Siahaan.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending