Connect with us
[adrotate group="1"]

Ragam

Mengapa Jepang Datang di Tengah Kedekatan RI-Tiongkok

Saat bertemu Jokowi, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menawarkan pinjaman sebesar Rp 6,7 triliun untuk penanganan Covid-19.

Published

on


FINROLL.COM – Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dan istrinya, Mariko Suga di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (20/10) sore. Kunjungan Suga seolah menunjukkan eksistensi Jepang di tengah mesranya hubungan RI-Tiongkok.

Suga yang baru bulan lalu dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang itu tiba di Istana Kepresidenan Bogor sekitar pukul 16.05 WIB. Perbincangan antara keduanya berlangsung sekitar satu jam. Dalam kesempatan tersebut, Suga menyatakan akan memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar 50 miliar yen atau sekitar Rp 6,9 triliun (kurs Rp 138,63/yen).

“Jepang telah menetapkan pemberian pinjaman sebagai bantuan fiskal 50 miliar yen untuk meningkatkan kapasaitas penaggulangan bencana (Covid-19) Indonesia,” kata Suga di Bogor, Selasa (20/10).

Selain itu, Jepang juga akan mendorong kerja sama terhadap lembaga kajian kesehatan di Indonesia melalui pemberian bantuan alat medis. Sebelumnya, Indonesia-Tiongkok menjalin kerja sama erat dalam hal penanganan Covid-19.

Pemerintah misalnya, telah memesan vaksin dari tiga perusahaan farmasi Tiongkok, yakni Sinovac, Sinopharm dan CanSino. Sebagai negara pertama yang dijangkiti virus corona, penelitian di Negeri Tirai Bambu memang lebih maju.

Di luar Covid-19, untuk meningkatkan ekonomi, Jepang akan memajukan kerja sama di bidang infrastruktur. Di antara proyek yang disebut adalah pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), kereta semi cepat jalur Jakarta-Surabaya, pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Patimban, dan pembangunan pulau terluar.

Di sisi lain, Suga mengatakan kedua negara akan memulai kerja sama travel corridor arrangement. Artinya, kedua negara akan memperlonggar langkah isolasi mandiri bagi perjalanan dengan tujuan bisnis untuk jangka pendek. Hal ini juga berlaku bagi perawat dan care taker.

Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menegosiasikan detail travel corridor arrangement dengan Menteri Luar Negeri Jepang dalam satu bulan.

Berikut adalah Databoks yang menggambarkan kunjungan wisatawan Asia (termasuk Jepang) ke Indonesia: Guna meningkatkan kerja sama di bidang kemanan dan pertahanan, kedua negara akan mengadakan pertemuan 2 Plus 2 dalam waktu dekat.

Tak hanya itu, kedua negara akan mempercepat pembahasan pengalihan peralatan dan teknologi pertahanan. Pada penegakan hukum laut, Jepang telah sepakat dengan Indonesia untuk mempererat kerja sama, terutama terkait dengan isu Korea Utara dan Laut Cina Selatan.

Di sisi lain, Jokowi juga menyampaikan kepada Jepang agar Laut Cina Selatan dapat menjadi wilayah yang damai dan stabil. Di luar itu, Suga meminta bantuan Indonesia agar penculikan warga Jepang oleh Korea Utara dapat segera diselesaikan.

Dalam kesempatan tersebut, Suga menambahkan, Jepang secara penuh mendukung Asean Outlook on The Indo-Pacific yang dipelopori Indonesia.

“Berpijak pada hal ini, Jepang akan kerja sama dengan indoensia menjelang KTT ASEAN terkait pada November mendatang,” ujar dia.

Sementara itu, Jokowi memaparkan sejumlah hal yang dibahas oleh kedua negara. Salah satunya, Indonesia menghargai komitmen dan kontribusi Jepang dalam pembentukan ASEAN Covid-19 response fund.

Selain itu, Jokowi juga mengajak Jepang untuk memperkuat tata kelola kesehatan di kawasan untuk hadapi pandemi di masa datang.

“Termasuk pembentukan ASEAN Center Public Health Emergency and Emerging Diseases,” katanya. Kemudian, Indonesia menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan Jepang di Indonesia, seperti Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical, dan Toyota.

Selanjutnya, Mantan Walikota Solo itu menyinggung kendala izin impor bagi produk pertanian, perikanan, dan kehutanan dari Indonesia. Baca Juga Lelang Sepi Peminat, Proyek MRT Jakarta Fase II Terancam Molor Setahun Di luar itu, Jokowi juga mendorong Jepang untuk berpartisipasi dalam Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.

Terakhir, ia menekankan pentingnya semangat kerja sama antara kedua negara dengan memperkuat kerja sama multilateral.

“Pentingnya spirit kerja sama untuk terus diperkuat di tengah rivalitas yang semakin menajam antara kekuatan besar dunia,” kata dia. Dalam acara tersebut, Jokowi juga didampingi oleh Iriana Joko Widodo.

Turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Indonesia Setelah Vietnam Perdana Menteri Jepanga yang baru tersebut melakukan perjalanan ke luar negeri untuk pertama kalinya. Adapun, negara yang menjadi tujuan lawatan luar negeri pertamanya ialah Vietnam dan Indonesia.

Guru Besar Hukum Internasional UI sekaligus Rektor Universitas Jenderal A Yani, Hikmahanto Juwana menilai, selain mempererat hubungan bilateral Jepang Indonesia, ada makna politis dari kunjungan tersebut di tengah ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

“Paling tidak ada empat makna politis kunjungan ini,” kata Hikmahanto seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Katadata, Selasa (20/10).

Pertama, Jepang ingin menegaskan kepada Indonesia bahwa keberadaan Indonesia sangat penting di mata Jepang. Jepang, lanjut dia, tidak pernah meninggalkan dan tidak akan meninggalkan Indonesia yang sedang giat dalam melakukan pembangunan.

Dengan demikian, Indonesia tidak perlu bertumpu hanya pada satu negara, yaitu Tiongkok dengan kekuatan ekonomi dan teknologinya.

Berikut adalah Databoks investasi Jepang di Indonesia selama 2011-2018:

Kedua, Indonesia merupakan mitra strategis Jepang terpenting saat negara tersebut mengalami gangguan dari Tiongkok, utamanya terkait jalur pelayaran internasional. “Ada kekhawatiran banyak negara seperti AS, Australia dan Jepang bahwa kekuatan militer dan ekonomi Tiongkok akan mendominasi laut Cina Selatan,” ujar dia.

Dalam konteks ini, Jepang diperkirakan akan totalitas membantu Indonesia agar Tiongkok tidak menegaskan klaim sepihak sembilan garis putus dengan memanfaatkan nelayan dan kapal coast guard-nya untuk menghalau nelayan Indonesia.

Ketiga, Hikmahanto menilai Negeri Matahari Terbit itu ingin Indonesia menyadari bahwa perusahaan-perusahaan dan teknologi Jepang lebih unggul dan terpercaya daripada Tiongkok. Oleh karena itu, Indonesia akan memiliki alternatif dalam memilih perusahaan dan teknologi untuk pembangunan.

Terakhir, Jepang diperkirakan ingin mengajak Indonesia untuk terus mengembangkan pertumbuhan di kawasan Indo Pasifik. Selanjutnya, kawasan ini diharapkan bisa mengembangkan pertumbuhan ekonomi dengan negara-negara di Afrika.

Sebagaimana diketahui, Indonesia tengah gencar membangun hubungan dengan negara-negara di Afrika. Saat ini, Indonesia sudah membangun Indonesia Africa Infrastructure Dialog. “Jepang akan mendukung Indonesia, bahkan bila Indonesia mengajak ASEAN dalam pengembangan hubungan dengan negara di Afrika,” kata Hikmahanto.

Sumber Berita : Katadata.co.id

Ragam

Sri Mulyani Beri Diskon ke 214 Ribu Wajib Pajak

Published

on

Sri Mulyani mengabulkan pemberian diskon pajak yang diajukan 214 ribu wajib pajak. (FINROLL/IST)

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan pemerintah telah menyetujui 214.097 permohonan wajib pajak (WP) untuk mendapatkan insentif pajak di masa pandemi covid-19. Data ini terhitung per 25 November 2020.

“Mayoritas adalah pajak karyawan,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (2/12).

Pajak karyawan yang dimaksud Sri Mulyani diberikan melalui insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Insentif itu diberikan untuk 130.958 WP.

Kemudian, pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan untuk 14.580 WP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diberikan untuk 66.324 WP, dan restitusi dipercepat diberikan kepada 2.235 WP. Mayoritas insentif ini diberikan untuk sektor perdagangan.

“Sektor perdagangan ini 100.470 WP atau 46,93 persen,” imbuh Sri Mulyani.

Lalu, insentif diberikan kepada 41.137 WP atau 19,22 persen WP yang bergerak di industri pengolahan, 14.855 WP atau 6,94 persen WP yang bergerak di sektor konstruksi dan real estate, serta 13.625 WP atau 6,36 persen WP yang bergerak di sektor jasa perusahaan.

“Dapat disimpulkan bahwa insentif fiskal memberikan pengaruh terhadap kelangsungan usaha WP, terlihat dari kontraksi omzet dan penurunan utilitasi tenaga kerja yang lebih baik pada WP yang memanfaatkan insentif,” jelas Sri Mulyani.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan dana untuk insentif usaha sebesar Rp120,6 triliun. Namun, realisasinya hingga 25 November 2020 baru sebesar Rp46,4 trililun.

Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan dana untuk penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Hanya saja, dana yang sudah terserap baru 62,1 persen atau Rp431,54 triliun per 25 November 2020.

Rincian realisasi tersebut, yakni klaster kesehatan sebesar Rp40,32 triliun, perlindungan sosial Rp207,8 triliun, sektoral k/l dan pemda Rp36,25 triliun, dukungan UMKM Rp98,76 triliun, insentif usaha Rp46,4 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp2 triliun.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Ragam

Tolak Ciptaker, Buruh Gelar Aksi Serentak Nasional 2 November

Published

on

FINROLL.COM – Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2 November 2020. Aksi tersebut merupakan aksi serentak nasional buruh yang sejak awal menolak UU Ciptaker.

Aksi itu bersamaan dengan penyerahan berkas Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memprediksi Presiden Joko Widodo akan menandatangani UU Ciptaker pada 28 Oktober 2020.

“Bilamana UU Cipta Kerja ditandatangani presiden dan sudah ada nomornya, maka KSPI dan beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10).

Di Jakarta, kata dia, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi dan Istana, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 November 2020.

“Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin,” kata Said Iqbal.

KSPI memperkirakan, Presiden akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomoran paling lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 – 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.

Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

“Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh,” kata Said Iqbal.

Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9 – 10 November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.

Selain meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9-10 November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8% di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah minimum 2021.

Dijelaskan Said Iqbal, aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 propinsi dan melibatkan 200 kab/kota, antara lain: Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

“Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan ‘non violence’. Aksi ini diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus damai serta tertib,” pungkasnya.  (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Ragam

Jokowi : Undang-undang ketenagakerjaan diperlukan agar Indonesia maju di tengah pandemi

Published

on

FINROLL.COM – Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah berusaha untuk mempertahankan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat kontroversial, dengan alasan undang-undang tersebut diperlukan untuk membuat Indonesia lebih kompetitif secara ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

“Pandemi COVID-19 global tidak menghalangi pemerintah dari melakukan reformasi struktural. Sementara beberapa negara maju menghadapi keterpurukan, di sisi lain Indonesia sedang maju, “kata Jokowi dalam pidato di acara virtual peringatan HUT ke-56 Partai Golkar, Sabtu, seperti dikutip kompas.com.

adalah semangat di balik kebijakan pemerintah, termasuk UU Cipta Kerja. “Ia mengatakan undang-undang yang baru disahkan itu akan membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat dengan menyederhanakan izin usaha dan proses sertifikasi halal untuk usaha mikro, kecil dan menengah.” 2021 akan menjadi tahun yang tepat. tahun peluang, tahun pemulihan ekonomi nasional dan global, “katanya.”

Pandemi ini memang merugikan kita, namun membuka peluang juga. , asal kita bertindak lebih cepat dan efisien dibanding negara lain. ”Dalam sambutannya, ia juga berterima kasih kepada Golkar atas dukungannya terhadap omnibus law di DPR.

Para ahli dan aktivis mengatakan undang-undang tersebut diburu-buru di DPR dalam sebuah proses inkonstitusional dan bahwa undang-undang itu sendiri dapat merusak hak-hak buruh dan perlindungan lingkungan.

Beberapa kelompok dan serikat pekerja masih berencana untuk menggelar lebih banyak protes menuntut pencabutan undang-undang tersebut dalam beberapa hari mendatang. (thejakartapost)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending