Connect with us

Ekonomi Global

Mengenal Dan Dampak Yang Akan Terjadi di Era Globalisasi 4.0

Published

on


Globalisasi 4.0

Panitia Forum Ekonomi Dunia (WEF) tahun ini memperkenalkan frasa baru sebagai tema pertemuan tahunan di Davos, Pegunungan Alpen Swiss, yaitu “Globalisasi 4.0”.

Finroll.com – Frasa ini sedikit banyak berkaitan dengan sejarah ekonomi. Dunia telah bergerak ke arah globalisasi-pertukaran barang, sumber daya manusia, dan gagasan sejak masa lampau. Namun sejarawan ekonomi berpendapat ada tiga fase globalisasi sejauh ini.

Fase pertama, sepanjang 1820-1914, globalisasi datang bersamaan dengan munculnya tenaga uap dan revolusi industri sementara fase kedua berlangsung dari akhir Perang Dunia II hingga sekitar tahun 1990. Saat itulah kita memasuki era terbaru – periode yang oleh beberapa orang dijuluki “hiperglobalisasi” bertepatan dengan munculnya internet, jatuhnya Tembok Berlin dan kebangkitan negara-negara berkembang seperti China dan India.

Sebagian berpendapat saat ini kita tengah memasuki gelombang keempat globalisasi.

Argumentasinya: Jika gelombang globalisasi sebelumnya berkaitan dengan perdagangan barang maka yang berikutnya adalah berkembangnya layanan digital. Atau, bisa dilihat dari dunia orang kaya di mana gelombang globalisasi terakhir adalah hilangnya lapangan pekerjaan bagi para kerah biru (buruh) dan digantikan para pekerja kerah putih (kantoran).

“Itulah masa depan globalisasi nantinya dan itulah globalisasi 4.0,” kata Richard Baldwin, penulis buku The Globotics Upheaval, dikutip dari laman the Straits Times, Rabu (23/1).

“Ini terkait pembukaan sektor jasa di negara-negara kaya untuk bersaing dengan negara-negara miskin, dengan semua kelebihan dan kekurangan di sektor jasa yang dalam pandangan kami di sektor manufaktur,” sambungnya.

Baldwin berpendapat, koneksi data yang semakin cepat dan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Google Translate membuka luas-luas peluang jasa layanan tenaga terampil di negara-negara kaya mulai dari arsitektur hingga akuntansi dan desain situs web memunculkan persaingan baru bagi para praktisi di negara berkembang.

Setiap gelombang globalisasi sebelumnya ditandai arbitrase dasar, baik harga pengiriman barang atau upah tenaga kerja yang lebih rendah. Keterampilan dan kebutuhan untuk berada di lokasi tertentu melindungi banyak pekerja kerah putih dari dampak globalisasi. Tapi muncul konsekuensi yang mengkhawatirkan bagi mereka yang berkumpul di Davos.

Baldwin mengatakan, kemarahan para kerah biru atas gelombang terakhir globalisasi yang membantu menyulut populisme yang mengarah ke Brexit di Eropa dan Donald Trump bisa segera bergabung dengan kemarahan kalangan kerah putih.

Para pekerja berpendapat, “Akan ada perasaan berbeda karena Anda akan benar-benar melihat orang-orang ini yang dibayar sepersepuluh dari apa yang Anda dapatkan dan tidak membayar pajak dan tidak mematuhi standar tenaga kerja yang harus Anda patuhi, tidak membayar rumah dan sekolah. Jadi saya pikir banyak orang akan menganggap ini tidak adil.”

Kelemahan ini diakui oleh WEF dalam definisi resmi mereka tentang Globalisasi 4.0. Perubahan dalam bisnis – yang oleh Klaus Schwab, pendiri WEF, dijuluki sebagai Revolusi Industri Keempat – datang bersamaan dengan perubahan geopolitik, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. WEF berpendapat hal ini telah “mengubah dunia kita dengan cara yang tidak mampu diterima oleh sistem tradisional kita”.

Karena itu, forum tahun ini bukan hanya tentang mengakui bahwa era baru telah datang. Ini adalah tentang menemukan jawaban yang membantu mengurangi penderitaan dan mencegah serangan baru, apakah dengan menyadari kebutuhan sistem pengamanan yang lebih baik atau memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. (Merdeka)

Advertisement Valbury

Ekonomi Global

Akibat Konflik AS-China Soal Hong Kong Minyak Dunia Anjlok

Published

on

Finroll – Jakarta, Minyak berjangka jatuh pada akhir perdagangan Rabu (27/5) waktu AS atau Kamis pagi waktu Indonesia. Kejatuhan terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan sedang memikirkan respons kuat terhadap undang-undang keamanan yang diusulkan China di Hong Kong.

Kejatuhan juga dipicu keraguan pasar atas komitmen Rusia memangkas produksi minyak. Dikutip dari Antara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli turun US$1,54 atau 4,5 persen jadi US$32,81 per barel.

Sementara itu minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli turun US$1,43 atau 4,6 persen ke level US$34,74 dolar AS per barel.

Kelompok yang dikenal sebagai OPEC+ ini memangkas produksi hampir 10 juta barel per hari (bph) pada Mei dan Juni. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman setuju melanjutkan koordinasi lebih erat dan lanjut dalam membatasi produksi minyak.

Namun banyak yang merasa Rusia mengirimkan sinyal beragam menjelang pertemuan antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya dalam waktu kurang dari dua minggu mendatang.

“Kedengarannya hebat di atas kertas, tetapi pasar menahan kegembiraan sampai kami mendapatkan rincian lebih lanjut tentang apakah akan ada pemotongan, berapa banyak barel akan dipotong dan lamanya pemotongan,” kata Analis Senior Price Futures Group, Phil Flynn.

Sementara itu ketegangan antara Amerika Serikat dan China terus meningkat. Peningkatan terjadi setelah China mengumumkan rencana untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong.

Pengumuman itu memicu protes di jalan-jalan. Tak hanya itu, dari AS, Menteri Luar Negeri Negeri Paman Sam Mike Pompeo mengatakan Hong Kong tidak lagi memerlukan perlakuan khusus berdasarkan hukum AS.

Pernyataan itu memberikan pukulan terhadap Hong Kong terkait status mereka sebagai pusat keuangan utama. Selain dua faktor tersebut, penurunan harga minyak juga terjadi akibat dampak ekonomi pandemi virus corona.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Ekonomi Global

Corona, China Akan Terbitkan Surat Utang 3,75 Triliun Yuan

Published

on

Pemerintah China akan menerbitkan surat utang (obligasi) senilai 3,75 triliun yuan atau US$526 miliar demi mendongkrak belanja atau pengeluaran sebagai pemulihan dampak virus corona.

Perdana Menteri China Li Keqiang menuturkan dana segar dari surat utang khusus itu akan digunakan untuk mengongkosi pengeluaran infrastruktur dalam pembangunan ekonomi setelah dilanda pandemi covid-19.

“China akan menerbitkan 3,75 triliun yuan dalam bentuk obligasi pemerintah khusus tahun ini,” ujarnya mengutip AFP, Jumat (22/5).

Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu sebesar 1,6 triliun yuan.

Menurut Li, dana yang dihimpun akan digunakan sebagai modal proyek, dengan prioritas, belanja barang untuk infrastruktur baru.

Sebelumnya diberitakan, fokus Pemerintah China dalam rangka pemulihan ekonomi usai covid-19 adalah pengeluaran fiskal. Selain itu, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Ditargetkan, 9 juta lapangan kerja tercipta melalui program pemulihan.

China sendiri berencana mengerek defisit fiskalnya menjadi 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini. Defisit itu lebih lebar ketimbang tahun lalu yang sebesar 2,8 persen. (CNN/ADAM)

Continue Reading

Ekonomi Global

Makin Panas! Trump Bakal Beri Sanksi ke China

Published

on

Hubungan Amerika Serikat dan China sepertinya bakal makin panas ke depan.

Para senator AS, dari partai Republik, mengusulkan undang-undang yang akan memberi wewenang kepada

Sanksi akan diberikan jika negeri Panda gagal memberikan laporan lengkap soal asal mula mewabahnya corona jenis baru (COVID-19).

Sanksi bisa berupa pembekuan aset, larangan perjalanan, pencabutan visa, pembatasan pinjaman untuk bisnis asal China oleh lembaga AS dan larangan listing di bursa.

Senator bernama Lindsey Graham itu mengatakan dirinya amat yakin ada manipulasi yang dilakukan Partai Komunis China yang menyebabkan virus masuk ke AS dan menewaskan 80 ribu orang.

“Saya yakin China tidak akan pernah bekerja sama secara serius dengan penyelidikan, kecuali dipaksa melakukannya,” tegasnya dikutip dari Reuters, Rabu (13/5/2020).

Apalagi, klaimnya, China selalu menolak peneliti asing masuk dn mempelajari wabah tersebut. Graham mengatan UU tersebut akan disebut sebagai “UU Pertanggungjawaban COVID-19”.

Jika disahkan, aturan ini akan meminta presiden untuk membuat ‘sertifikasi’ selama 60 hari, yang ditujukan kepada parlemen AS.

Sertifikasi itu berisi jawaban soal apakah benar China telah memberikan data yang lengkap terkait COVID-19 dalam penyelidikan yang dilakukan AS dan negara sekutu atau organisasi PBB yang terkait misalnya WHO.

Rancangan UU (RUU) ini juga akan menekan China untuk menutup semua pasar tradisional basah yang bisa membuat manusia terpapar penyakit.

China juga diminta membebaskan semua pendukung pro-demokrasi Hong Kong yang ditahan. Ini dilakukan sebagai upaya menekan laju penyebaran pandemi.

Sebagaimana diketahui, COVID-19 disebut berasal dari pasar ikan dan hewan langka di Wuhan, Provinsi Hubei, China bagian timur.

Saat ini berdasarkan data Worldometers, COVID-19 sudah menginfeksi 212 negara dan teritori. Jumlah pasien positif secara akumulatif mencapai 4 juta orang lebih.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending