Connect with us

Nasional

Menhan : Tim Mawar Bukan TNI, Jangan Dibangkitkan Lagi

Published

on


Finroll.com  – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta Tim Mawar yang diduga sebagai dalang unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang berakhir ricuh pada 21-22 Mei 2019 tidak dikaitkan dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI saat ini.

Menurut Ryamizard Ryacudu, Tim Mawar yang dulu pernah menjadi bagian dari TNI riwayatnya sudah selesai. “TNI tidak ada urusan sama tim itu. Itu tim lain. Walaupun itu dulu TNI, sekarang lainlah. Jadi jangan dikait-kaitkan, tidak baik,” kata Ryamizard seusai bersilaturahim di rumah mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif di Perumahan Nogotirto II, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, 11 Juni 2019.

Menurut Menteri Pertahanan, nama Tim Mawar memang sempat kondang karena dikaitkan dengan kelompok penculik para aktivis pada peristiwa Mei 1998. Perkaranya, kata Ryamizard Ryacudu, selesai karena dan ketika itu pelakunya telah menerima hukuman. “Tim Mawar sudah selesai, sudah ada hukumannya. Sudah selesai dan jangan dibangkit-bangkitkan lagi”.

Seandainya Tim Mawar itu ada hubungannya dengan kerusuhan aksi 22 Mei 2019, kata Ryamizard Ryacudu, serahkan kepada Kepolisian untuk mengusutnya. “Kalau ada, itu tanya sama polisi. Kalau misalnya salah ya polisi yang mengusut,” kata Ryamizard.

Kepolisian tengah mendalami dugaan keterlibatan Tim Mawar dalam kasus kerusuhan 22 Mei. Langkah yang ditempuh polisi yaitu memanggil mantan anggota Tim Mawar, Fauka Noor Farid. Ia diduga terlibat dalam pengerahan massa kerusuhan pada aksi 21-22 Mei 2019.

“Kami akan panggil saudara F (Fauka Noor Farid) karena sudah disebut namanya di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Disebut oleh salah seorang tersangka,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal dalam jumpa pers di Media Center Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemanan Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019.

Iqbal mengatakan, Fauka akan dimintai konfirmasi mengenai pengakuan Kobra Hercules. Namun, tidak dijelaskan secara detail apa pengakuannya. Kobra Herkules yang sudah ditetapkan lebih dulu sebagai tersangka kasus kerusuhan 21-22 Mei lalu.

“Untuk melakukan proses hukum terhadap kasus terkait ya kami tidak spesifik menyebut tim. Tapi informasi itu akan kami dalami. Memang saudara F sudah disebut namanya oleh salah satu tersangka berinisial MN atau banyak yang menyebutnya Kobra Hercules,” kata Iqbal.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo edisi 10 Juni 2019, Fauka Noor Farid ditengarai terkait dengan aksi kerusuhan. Ia berada di sekitar Gedung Bawaslu saat kerusuhan pecah. Fauka pensiun dini dengan pangkat terakhir letnan kolonel. Setelah itu, aktivitas dia mendukung Prabowo Subianto dalam pencalonan sebagai presiden pada 2014 dan 2019.

Nasional

Larangan Mudik, 7 Pintu Keluar Tol Surabaya-Gempol Disekat

Published

on

Sebanyak tujuh exit tol atau pintu keluar Gerbang Tol (GT) Surabaya-Gempol (Sugem) akan disekat di masa larangan mudik lebaran 2021, 6-17 Mei.

“Tol Surabaya-Gempol ada tujuh gerbang yang dioperasikan Surabaya-Gempol yang aksesnya diakukan penyekatan,” ujar GM Jasamarga Transjawa Tollroad Representative Office 3 Ruas Surabaya-Gempol Hendri Taufik, Selasa (5/5).

Tujuh GT Sugem yang yang akan disekat itu yakni Exit Dupak, Banyu Urip, Satelit, Gunung Sari 1, Gunung Sari 2, Sidoarjo 1 dan Gempol.

Para pengendara, kata Hendri, akan diperiksa petugas di gerbang tersebut. Jika untuk mobilisasi pekerjaan, kedinasan dan disertai surat keterangan diizinkan lanjut perjalanan. Namun, bila keperluannya mudik, maka akan diputarbalikkan.

“Jadi saat keluar, ada pemakai jalan yang masuk kategori mudik, langsung diputarbalik masuk kembali ke tol,” ujarnya.

Nantinya, kata Hendri, penjagaan di titik penyekatan Tol Sugem akan dilakukan oleh Polri dan Dinas Perhubungan. Kini ini, properti penyekatan pun sedang disiapkan di titik-titik tersebut.

Para pengendara, kata Hendri, akan diperiksa petugas di gerbang tersebut. Jika untuk mobilisasi pekerjaan, kedinasan dan disertai surat keterangan diizinkan lanjut perjalanan. Namun, bila keperluannya mudik, maka akan diputarbalikkan.

“Jadi saat keluar, ada pemakai jalan yang masuk kategori mudik, langsung diputarbalik masuk kembali ke tol,” ujarnya.

Nantinya, kata Hendri, penjagaan di titik penyekatan Tol Sugem akan dilakukan oleh Polri dan Dinas Perhubungan. Kini ini, properti penyekatan pun sedang disiapkan di titik-titik tersebut.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Nikah-Qunut Disebut Jadi Soal Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Published

on

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menceritakan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) lebih terkait radikalisme ketimbang kebangsaan.

Beberapa pertanyaan yang diberikan pun, seperti dibenarkan salah satu pihak internal komisi antirasuah, mencakup hal-hal seperti nikah dan doa qunut.

Pertanyaan dalam ujian bagi pegawai lembaga antirasuah ini menjadi perbincangan publik. readyviewed Pasalnya, diduga ada sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut.

Salah seorang pegawai KPK lainnya menilai TWK lebih didominasi oleh pertanyaan tentang radikalisme. Menurut dia, Front Pembela Islam (FPI) hingga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga menjadi poin pertanyaan.

“Kemarin nuansanya 70-80 persen soal-soal itu tidak terkait dengan kebangsaan. Lebih banyak terkait dengan radikalisme,” tutur dia saat dikonfirmasi.

“Pertama, kenal Rizieq [Rizieq Shihab] enggak, terus tanggapan tentang pembubaran FPI dan HTI seperti apa. Terus LGBT, aneh juga itu. LGBT dilarang di Indonesia, terus tanggapan saudara seperti apa,” ujarnya menambahkan.

Humas BKN, Paryono, mengatakan pihaknya menggandeng sejumlah lembaga dalam pelaksanaan tes tersebut, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Sehingga saya pun tidak punya akses untuk melihat proses mau pun hasilnya, termasuk misalnya apakah pertanyaan di sana ada, habib Rizieq, atau apa. Saya enggak tahu persis,” ujar Paryono saat dikonfirmasi.

Sebanyak 75 pegawai KPK dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan terancam diberhentikan oleh pimpinan lembaga antirasuah. Kebanyakan dari mereka merupakan Ketua Satuan Tugas penyidik dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti Wadah Pegawai KPK hingga pegawai berprestasi lainnya.

Sebelumnya, KPK sempat diserang isu polisi Taliban vs polisi India. Hal itu merujuk kepada tudingan kubu tertentu di lembaga antirasuah yang condong pada radikalisme.

Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, menyebut kubu Taliban merujuk pada kubu Novel Baswedan, dan polisi India merujuk pada kubu di luar Novel Baswedan.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Penipuan Modus Amal, Yayasan di Ambon Raup Rp535 Juta

Published

on

Pimpinan Yayasan di Ambon, Maluku, disebut melakukan penipuan terhadap sejumlah warga dengan modus modal usaha dan sedekah. Hasilnya, pihak yayasan meraup Rp535 juta.

Dua pimpinan yayasan, yakni Ketua Yayasan Anak Bangsa Josefa Jenalia Kelbulan dan Sekretaris Lembert Miru alias Yos sudah diringkus oleh Polda Maluku, Selasa (4/4).

Pasangan suami istri ini tertangkap setelah lima orang warga melaporkan ke Polda Maluku pada Kamis (29/4) lalu. Mereka mengaku menyetor dana awal senilai Rp535 juta namun belum juga mendapatkan bantuan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Kombes Pol Sih Harno, di kantornya, Selasa (4/4), mengatakan pasangan suami istri asal Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Ambon, itu awalnya mendirikan Yayasan Anak Bangsa pada 2020.

Setelahnya, kata Harno, mereka melakukan sosialisasi ke warga sekaligus memperkenalkan yayasan tersebut.

Dalam promosinya, lanjut dia, kedua orang itu mengklaim yayasan yang terdaftar badan hukum tengah mendapatkan aliran dana dari enam negara di antaranya Australia, Singapura, Prancis, Thailand, Korea Selatan, dan Amerika Serikat (AS).

Harno mengatakan mereka mengajak warga menyetor dana awal dengan imbalan mendapatkan modal usaha. Untuk meyakinkan warga, sambung dia, ada empat cara setoran yang ditawarkan.Pertama, tender nirlaba; bagi nasabah per orang yang menyetor dana senilai Rp250 ribu akan mendapatkan Rp15 juta rupiah.

Kedua, tender rumah ibadah; bagi nasabah yang menyetor dana Rp1 juta akan mendapatkan bantuan Rp50 juta, dengan Rp30 juta di antaranya disumbangkan ke rumah ibadah dan Rp20 juta diserahkan kepada nasabah.

Ketiga, tender relawan 45. Yayasan, kata mereka, akan memberikan jaminan Rp45 juta bila per orang nasabah menyetor uang Rp1 juta rupiah. Keempat, tender relawan lepas, yakni pihak yayasan akan memberikan bonus Rp100 juta jika nasabah kembali menyetor uang senilai Rp1 juta rupiah.

Kepada polisi, Josepa mengaku sudah merekrut nasabah sebanyak 350 orang. Kasus penipuan terbongkar setelah lima orang korban melaporkan kasus ini ke Polda Maluku, Kamis (29/3). Mereka mengaku sudah menyetor uang kepada senilai Rp535 juta.

“Jadi baru lima orang diperiksa di Polda Maluku. Mereka sudah kehabisan uang senilai Rp535 juta, sementara 16 orang yang diperiksa di Polres Tanimbar, Kepulauan Tanimbar sebelumnya sudah menyetor uang juga ke Yayasan Anak Bangsa senilai Rp335 juta,” tuturnya.

Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap keduanya. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, pasangan suami istri (Pasutri) asal Tanimbar, Kabupaten Kepuluan Tanimbar, Maluku itu, dibawa dari markas Brimob Polda Maluku di kawasan Tantui dan tiba di Polda Maluku pukul 11.30 WIT.

Mereka sempat diamankan di ruangan Ditreskrimum Polda Maluku kemudian digiring ke ruangan rupatama Polda Maluku dengan kedua tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan dengan pengawalan aparat bersenjata lengkap.

Lantaran jumlah korbannya yang diakui banyak, Harno mengimbau warga yang merasa dirugikan segera melaporkan dengan disertai identitas, jumlah kerugian, hingga melampirkan bukti-bukti setoran uang.

Untuk diketahui, ketua Yayasan Anak Bangsa (YAB) Josefa Jenalia Kelbulan termasuk residivis karena pernah diputus pengadilan terkait kasus penipuan.

Kini, keduanya dijerat pasal 378 dan pasal 372 KUHP dengan ancaman kurungan badan selama 4 tahun penjara.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Trending