Connect with us
[adrotate group="1"]

Business

Menko Perekonomian Pastikan 60% Alokasi KUR Untuk Sektor Produksi

Published

on


Menko Perekonomian Pastikan 60% Alokasi KUR Untuk Sektor Produksi

Finroll.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan sebanyak 60 persen alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2019 akan dimanfaatkan untuk sektor produksi. Alokasi sektor produksi ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 50 persen.

“Targetnya tahun depan 60 persen,” kata Darmin dalam acara pemberian penghargaan bagi para pemangku kepentingan dalam program KUR di Jakarta, Kamis (22/11).

Peningkatan alokasi bagi sektor produksi ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong potensi kegiatan ekonomi di berbagai daerah. KUR untuk sektor produksi merupakan skema KUR bagi kelompok usaha yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan mitra usaha untuk komoditas perkebunan, peternakan dan perikanan.

Untuk kelompok usaha bersama komoditas perkebunan, KUR diharapkan bisa mendorong produktivitas kelapa sawit, karet dan kelapa yang menjadi produk unggulan Indonesia. Sedangkan untuk kelompok usaha bersama komoditas peternakan, bantuan pinjaman khusus ini diharapkan bisa membantu usaha penggemukan sapi serta ayam dan menjadi jawaban atas persoalan ketahanan pangan.

Darmin juga mengatakan selama ini program KUR terus mengalami perubahan skema maupun regulasi untuk mendorong partisipasi maupun keterlibatan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Salah satunya terkait penurunan suku bunga KUR yang terjadi setiap tahun, hingga pada 2018 ditetapkan sebesar 7 persen, dibandingkan periode 2017 sebesar 9 persen dan 2015-2016 sebanyak 12 persen.

“Demi kemudahan pengelolaan basis data debitur usaha mikro dan kecil, pemerintah juga melakukan perubahan pada sistem informasi program KUR dengan meluncurkan sistem informasi kredit program pada 2014,” ujarnya.

Tercatat selama periode 2015-2018, penyaluran KUR telah mencakup kepada 13.258.016 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan total plafon mencapai Rp 317 triliun. Kinerja penyaluran KUR ini juga diikuti dengan terjaganya kualitas kredit yang tercermin dari tingkat kredit bermasalah (NPL) sampai 2018 sebesar 1,24 persen.

sumber Republika

Investasi

Jepang Datang Beri Hutang ke RI Rp6,9 T

Published

on

FINROLL.COM – Pemerintah Jepang akan memberikan pinjaman senilai 50 miliar yen atau sekitar Rp6,9 triliun (asumsi kurs Rp139 per yen) untuk membantu penanggulangan bencana di Indonesia. Kebijakan itu disepakati usai Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (20/10).

“Dengan mempertimbangkan dampak penyebaran covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, pada kesempatan ini Jepang telah menetapkan pemberian pinjaman sebagai bantuan fiskal sebesar 50 miliar yen untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana Indonesia,” ujar Suga dalam keterangan yang disiarkan Youtube Sekretariat Negara.

Selain itu, Jepang akan mendorong kerjasama terhadap lembaga pengkajian kesehatan di Indonesia melalui pemberian barang dan peralatan medis.

“Kemudian kami memastikan untuk memulai kembali perjalanan antara kedua negara bagi pebisnis, termasuk perawat dan care keeper di bawah kerangka Jepang-Indonesia APA atau IJAPA, sekaligus kami sepakat untuk memulai kembali secepat-cepatnya perjalanan dengan tujuan bisnis untuk jangka pendek, dengan melonggarkan langkah isolasi mandiri selama 14 hari setelah memasuki negara tujuan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suga juga menegaskan komitmen Jepang untuk memajukan kerja sama di bidang infrastruktur dengan Indonesia, termasuk pembangunan proyek Moda Raya Terpadu (MRT).

“Jepang akan secara mantap memajukan kerjasama di bidang infrastruktur seperti pembangunan MRT, Kereta semi cepat jalur Jakarta-Surabaya, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Patimban, pembangunan pulau-pulau terluar, serta kerja sama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi,” ujar Suga.

Sebagai informasi, Suga terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang menggantikan Shinzo Abe beberapa waktu lalu. Setelah ia terpilih, Indonesia menjadi negara pertama yang ia kunjungi dalam perjalanan bilateral ke sejumlah negara.

Continue Reading

Automotive

Pasar Mobil RI ‘Meregang Nyawa’ Usai Pajak 0 Persen Ditolak

Published

on

FINROLL.COM – Harapan perbaikan industri mobil di Tanah Air lenyap usai usulan pajak 0 persen mobil baru yang diupayakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) ditolak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak usulan tersebut dengan mengungkap sejumlah alasan pada Senin (19/10) untuk menanggapi usulan yang sudah disampaikan sejak pertengahan September.

Kemenperin menjelaskan usulan itu punya efek bukan hanya pada pergerakan industri otomotif, namun juga bisa membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia yang sama-sama terganggu pandemi Covid-19.

Pajak 0 persen yang diusulkan misalnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama (BBN). Tanpa pengenaan pajak-pajak itu harga mobil baru bakal terpangkas kemudian menarik minat masyarakat untuk membeli.

Rangsangan itu dipercaya akan menggerakkan mekanika industri otomotif, mulai dari meningkatkan volume produksi mobil dan suplai komponen, dealer lebih aktif, aktivitas leasing, serta membuat 1,5 juta orang yang terlibat di dalamnya bekerja sebagaimana mestinya.

Ada pro dan kontra terkait usulan pajak 0 persen mobil baru. Selama menggantung berbagai pihak juga sudah menyatakan mengalami efek negatif misalnya dealer yang menyebut ada kecenderungan masyarakat menahan membeli mobil baru dan bahkan mobil bekas.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira berpendapat keputusan menolak yang diambil Kemenkeu tepat. Pada satu sisi, kata Bima, industri mobil sudah banyak memperoleh insentif sehingga usulan itu wajar diabaikan.

Kemenperin diketahui tidak hanya sekali mengusulkan insentif yang ditujukan mengurangi dampak pandemi bagi industri. Pada April Kemenperin pernah mengusulkan tiga poin stimulus fiskal, nonfiskal, dan moneter yang jika dirinci berupa insentif atau relaksasi PPh Pasal 21, 22, 25 selama enam bulan.

Kemudian insentif atau restitusi PPN dipercepat selama enam bulan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 23 tahun 2020, hingga memberikan pengurangan bea masuk impor.

Bima juga mengatakan ada banyak sektor yang harus diperhatikan pemerintah jika berbicara mengenai stimulus ekonomi selama pandemi.

“Jadi sebetulnya industri otomotif sudah banyak mendapatkan insentif dan kalau dikhusus pada sektor otomotif, nanti sektor lain bakal minta stimulus yang lebih besar. Padahal banyak sektor yang lebih diprioritaskan seperti kesehatan,” kata Bima saat dihubungi, Selasa (20/10).

Menurut Bima sudah sepatutnya usulan ditolak karena itu menjadi momentum mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan yang menghasilkan polusi.

“Justru sekarang momentum mengurangi ketergantungan terhadap mobil berbahan bakar,” ucap dia.

“Karena ke depan banyak investasi menghendaki Indonesia mengarah ke green economy atau ekonomi yang pro terhadap lingkungan. Jadi kita menangkap peluang tersebut. Jadi kita harus mendorong menstimulus sektor yang ramah lingkungan,” sambung Bima kemudian.

Bima juga berpendapat pada masa sulit pandemi sekarang, pajak nol persen mobil baru tidak akan terlalu berpengaruh pada penjualan.

“Masyarakat saat ini cenderung menabung. Apalagi situasi lagi tidak kondusif dan berisiko buat kemana-mana,” kata Bima.

Andai Pajak 0 Persen Disetujui

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan usulan pajak 0 persen mobil baru menjadi harapan pihaknya untuk memperbaiki hasil penjualan yang merosot.

Kata Nangoi sejak wabah virus corona ada di Indonesia, Maret- September, penjualan mobil susut hingga 50 persen dibanding periode sama tahun lalu. Gaikindo juga telah merevisi target penjualan tahun ini menjadi 600 ribu unit padahal tahun lalu tembus 1,1 juta unit.

Mengutip data Gaikindo, penjualan retail atau dari dealer ke konsumen Januari- September hanya mencapai 407.396 unit. Sedangkan periode yang sama tahun lalu 762.390 unit.

“Karena dengan kapasitas produksi saat ini dan jualan di bawah 500 ribu unit ya kami susah ya. Kalau ada relaksasi bisa lebih baik,” kata Nangoi.

Nangoi juga mengatakan ketika penjualan mobil terus menyusut itu berarti kontribusi perpajakan yang disetor ke pemerintah juga mengecil. Jika relaksasi pajak disetujui, dia bilang setidaknya kontribusi pajak bisa meningkat karena penjualan diyakini bakal terus bertambah.

Pajak mobil baru terdiri dari beberapa komponen, di antaranya PPn 10 persen, PPnBM 10-125 persen dan pajak daerah yakni PKB sekitar dua persen serta BBN 10-12,5 persen tergantung daerah.

Nangoi memberi contoh singkat soal potensi kehilangan pendapatan pajak. Misalnya saat situasi sulit penjualan mobil hanya 10 unit per bulan, jika total pajak yang harus disetor Rp1.000 per unit maka uang yang masuk ke pemerintah sebesar Rp10 ribu.

Bila pajak 0 persen mobil baru disetujui, lantas volume penjualan meningkat, itu diyakini akan meningkatkan pendapatan perpajakan buat pemerintah.

“Terus sekarang misal [pajak] diturunkan jadi Rp500, tapi kami kontribusi dari 10 unit jadi 40 unit. Itu berarti kami bayar ke pemerintah Rp20 ribuan, jadi double dari normalnya,” kata Nangoi.

Efektivitas Insentif

Bima menilai cara paling efektif secara logika untuk memulihkan industri otomotif pada masa pandemi yakni melalui penanganan optimal Covid-19. Bima menekankan industri tidak pasti pulih seketika jika hanya mengandalkan stimulus.

“Yang harus diperhatikan ya penanganan Covid-19, yang ujungnya akan ada pemulihan daya beli. Kalau sudah gitu otomatis situasi akan stabil dan ekonomi naik. Jika seperti itu ya otomotif akan ikutan naik,” kata Bima.

Bima juga menyarankan kepada Kemenperin dan Gaikindo mengoptimalkan segala bentuk insentif yang sudah tersedia, ketimbang mengusulkan pajak nol persen bakal mobil baru.

“Ya efektifkan dulu insentif yang ada sekarang. Kenapa tidak itu yang dioptimalkan dahulu dari pada meminta insentif baru,” ucap Bima.

Minta Diskon Jika 0 Persen Ditolak

Nangoi mengatakan pihaknya tak punya alternatif lain kepada pemerintah selain usulan stimulus atau relaksasi pajak ini. Menurut Nangoi jika itu ditolak, upaya lain yang akan dilakukan hanya mencoba bertahan.

“Tidak ada [alternatif]. Kami kan kan hanya meminta pemerintah, boleh dong yang namanya anak ke orang tua dan pelindung supaya kami dikasih sesuatu relaksasi. Jadi yang biasanya kami menyumbang pajak dalam jumlah besar, nah hal ini tolong ya kami minta bayarnya setengah saja. Tapi kalau tidak dikasih ya sudah,” kata Nangoi.

“Ya pokoknya kami akan mencoba menyelamatkan diri sendiri dan mudah-mudahan kami bisa melewati hal ini dan industri otomotif tidak terganggu,” kata Nangoi lagi. (CNN Indonesia)

Continue Reading

Investasi

Benarkah Omnibus Law Dapat Bereskan Rumitnya Izin Usaha?

Published

on

FINROLL.COM – Pemerintah berharap UU Cipta Kerja dapat menggairahkan investasi di tanah air. Alasannya omnibus law ini telah memangkas berbagai hambatan dalam pengurusan perizinan berusaha, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam hal kemudahan bisnis, seperti yang tercatat dalam Ease of Doing Business 2020 yang dirilis Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara. Dari 10 indikator, terdapat dua indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia. Keduanya adalah perizinan konstruksi di peringkat 110 dan pendaftaran properti (106).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, undang-undang tersebut akan mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah dan pasti. Dengan demikian pelaku usaha akan mendapatkan manfaat seperti kemudahan dan kepastian usaha.

“Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah,” kata Airlangga, Selasa 6 Oktober.

Sumber berita dan Grafis : Katadata.com

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending