Connect with us

Nasional

Menolak KPK Rasa Polri

Published

on


KPK OTT Anggota DPR Terkait Distribusi Pupuk

Finroll.com – Keinginan Kepolisian RI (Polri) mengirim perwakilannya untuk menjadi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dicermati. Masuknya unsur Polri di KPK tidak serta-merta menambah efektivitas pemberantasan korupsi. Apalagi dua di antara sembilan calon, yakni Inspektur Jenderal Antam Novambar dan Inspektur Jenderal Dharma Pongrekum, diduga bermasalah dengan terlibat pada saat KPK tengah menyidik dugaan korupsi di tubuh Polri.

Walaupun Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan Kepala Polri mengatakan proses seleksi akan berjalan nir-kepentingan, klaim ini sangat problematik. Memang betul Polri bersama kejaksaan memiliki kontribusi besar dalam perjalanan KPK. Namun lembaga antirasuah ini justru dibentuk karena aparat penegak hukum konvensional gagal memberantas korupsi. Mendorong personel penegak hukum lain masuk KPK sama saja dengan menentang tujuan pembentukan KPK itu sendiri.

Alih-alih dapat terbangun manajemen koreksi yang efektif, perjalanan 15 tahun KPK lebih sering dipertaruhkan akibat adu kredibilitas dengan Polri. Kita masih ingat betul bagaimana hubungan panas penyidik KPK dengan pejabat tinggi Polri dalam tiga jilid “cicak versus buaya”. Ini juga dianggap berkolerasi dengan minimnya pengusutan korupsi di tubuh Korps Bhayangkara.

Sejak berdiri hingga kini, KPK hanya menangani dua kasus yang melibatkan polisi. Padahal, dari berbagai hasil survei, kepercayaan publik terhadap kepolisian dinilai buruk. Survei Global Corruption Barometer 2017 menunjukkan bahwa institusi Polri dipandang rawan suap dan korupsi, walaupun turun peringkatnya dibanding hasil survei pada 2015. ICW dan LSI (2018) juga menyebut Polri paling berpotensi melakukan pungutan liar dalam pelayanan birokrasi.

Secara historis, kehadiran figur Polri menjadi pemimpin dan pejabat di KPK juga dirasa tidak memuaskan, baik dari Taufiequrachman Ruki, Bibit Samad Rianto, maupun hingga kini Basaria Pandjaitan. Hingga saat ini pun, KPK belum menyelesaikan 18 kasus megakorupsi. Kasus-kasus ini diduga mandek karena adanya upaya penghambatan yang datang dari pejabat Polri di lingkup internal KPK.

Belum lagi jika kita berbicara perihal investigasi kasus Novel Baswedan yang tak kunjung usai setelah dua tahun lamanya. Riset Transparency International (2017) yang mengukur performa KPK juga menunjukkan kelemahan pada dimensi independensi.

Selain itu, hadirnya dua unsur penegak hukum aktif di satu institusi akan memunculkan potensi konflik kepentingan. Agaknya sulit membayangkan jika pemimpin yang berasal dari Polri mau menangani dan menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan institusi asalnya. Ia akan terjegal beban moral korps dan loyalitas ganda.

Saat ini, negara-negara lain justru tengah bersemangat membentuk lembaga atau unit antirasuah yang bebas dari unsur penegak hukum lain. Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau), Swedia (National Anti-Corruption Unit), dan Norwegia (Okokrim)-yang menempati peringkat 10 besar dalam Indeks Persepsi Korupsi 2018-adalah negara-negara dengan lembaga antikorupsi yang ketergantungannya terhadap lembaga penegak hukum lain sangat minim. Bahkan lembaga antikorupsi di negara-negara seperti Inggris (Serious Fraud Office) dan Hong Kong (Independent Commission against Corruption) telah dipimpin oleh orang yang betul-betul bebas kepentingan.

Arus serupa juga terjadi di negara-negara di ASEAN. Dari sembilan negara yang masuk dalam Parlemen Asia Tenggara Melawan Korupsi (SEAPAC), lembaga antikorupsi independen di tujuh negara dipimpin oleh unsur yang independen pula. Kamboja menjadi contoh menarik. Unit anti-korupsi di sana diduga mendukung misi politik Partai Rakyat Kamboja, partai penguasa yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen, tapi, karena diisi unsur yang independen, ia tetap dapat bekerja, termasuk menangkap berbagai pejabat dari unsur partai.

Berbeda halnya dengan di Thailand dan Vietnam. Walaupun dibentuk secara independen, National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand dipimpin oleh jenderal polisi aktif. Sejak kudeta militer, NACC hanya menuntaskan satu kasus, yakni investigasi kasus korupsi mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra. Badan Inspektorat di Vietnam juga mandek karena berada dalam struktur pemerintahan.

Kualitas utama dari sebuah lembaga antikorupsi adalah independensi. Maka, pandangan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, yang menilai kehadiran unsur Polri di KPK dapat memudahkan koordinasi kelembagaan, patut dipertanyakan.

Para perwira tinggi kepolisian yang ingin menjadi pemimpin KPK harus berani mengundurkan diri jika terpilih. Selain mempersempit potensi konflik kepentingan, ini akan menjadi preseden baik bagi publik bahwa kepentingan pemberantasan korupsi berada di atas kepentingan korps.

 

Alvin Nicola
Peneliti Transparency International Indonesia

Tempo.co

Nasional

Jokowi: Semua Wajib Pakai Masker Sekarang!

Published

on

Seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan untuk menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

FINROLL.COM — Hal tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas mengenai laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Semua yang keluar rumah harus pakai masker,” tegas Jokowi, Senin (6/4/2020).WHO sendiri sebelumnya menganjurkan bahwa masker hanya digunakan untuk orang sakit. Namun, kini organisasi kesehatan tersebut menganjurkan agar seluruh masyarakat dunia memakai masker untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Karena di awal WHO menyampaikan yang pakai masker dulu hanya yang sakit,” kata Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu lantas meminta jajarannya untuk mempersiapkan ketersediaan masker untuk masyarakat di Indonesia. Hal ini untuk mengantisipasi adanya lonjakan permintaan masker.

“Saya minta penyiapan masker ini sekarang betul-betul disiapkan dan diberikan kepada masyarakat, karena kita ingin agar setiap warga yang harus keluar rumah wajib memakai masker,” kata Jokowi. (cnbc)

Continue Reading

Nasional

Bandung Jadikan TPU Cikadut Pemakaman Khusus Corona

Published

on

By

Finroll – Bandung, Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat menetapkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut, Jatihandap, Kecamatan Mandalajati menjadi lokasi pemakaman khusus pasien meninggal dunia akibat virus corona (Covid-19).

“Sudah saya tandatangani penetapan Cikadut menjadi tempat pemakaman jenazah terdampak Covid-19. Sudah ada berapa yang dimakamkan di sana,” ujar Wali Kota Bandung Oded M Danial lewat keterangan tertulis, Jumat (3/4).

Oded mengungkapkan bahwa lokasi TPU Cikadut tergolong strategis. Selain dekat dengan pusat kota TPU Cikadut juga terbilang masih luas.

“Awal-awal memang ada penolakan, namun setelah sosialisasi akhirnya warga sekitar bisa memahaminya. Tapi Tidak ada penolakan,” ujar Oded.

Oded lalu meminta jenazah yang meninggal dunia akibat terjangkit virus corona juga memperoleh perlakukan khusus dari rumah sakit. Mesti dimakamkan sesuai standar operasional prosedur dari organisasi kesehatan dunia atau WHO.

“Berikutnya secara pengurusan jenazahnya juga istimewa beda dari biasanya sesuai dengan standar WHO, dibungkus beberapa lapis. Jadi tidak ada yang perlu di khawatirkan,” ucapnya.

Dia juga meminta masyarakat untuk tidak menolak pemakaman pasien corona di TPU Cikadut. Oded mengatakan potensi tertular dari pasien yang sudah meninggal tergolong kecil.

Berdasarkan informasi yang ia himpun dari sejumlah pakar kesehatan, terdapat kesimpulan informasi bahwa virus corona akan ikut mati beberapa saat kemudian setelah pengidapnya meninggal dunia.

Berdasarkan data Pemkot Bandung, sejauh ini telah ada 28 orang yang positif terinfeksi virus corona di Kota Kembang. Sebanyak 8 di antaranya meninggal dunia dan 4 dinyatakan telah sembuh.

Sementara itu, telah ada 1.986 orang di Indonesia yang positif terinfeksi corona hingga Jumat (3/4). Sebanyak 181 orang meninggal dunia dan 134 orang dinyatakan telah sembuh.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Corona Meroket Hari Ini, Kasus Positif Hampir Tembus 2 Ribu

Published

on

By

Finroll – Jakarta,  Jumlah pasien positif terinfeksi virus corona (Covid-19) di Indonesia melonjak signifikan pada hari ini, Jumat (3/4). Ada penambahan 196 kasus, sehingga menjadi paling tinggi sejak pertama kali diumumkan 2 Maret lalu.

kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, dalam keterangan persnya, di gedung BNPB, Jakarta, Jumat (3/4).

Kasus positif corona pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo dan Menkes Terawan Agus Putranto di Istana Negara, Jakarta pada 2 Maret lalu. Sejak itu, jumlah kasus terus bertambah.

Pemerintah secara berkala memberikan informasi perkembangan jumlah orang terinfeksi, sembuh, maupun yang meninggal dunia. Informasi lain tentang langkah penanggulangan juga terus disampaikan.

Dalam satu pekan pertama atau periode 3- 9 Maret, pasien positif corona bertambah menjadi 17 orang. Kemudian selama pekan kedua atau 10-16 Maret, pasien positif corona bertambah sebanyak 115 orang. Sementara sepanjang pekan ketiga atau 17-23 Maret, terjadi penambahan pasien positif bertambah 445 orang.

Lalu, pada pekan keempat atau 24-30 Maret terjadi penambahan kasus sebanyak 835 kasus, dan periode 31 Maret- 1 April terjadi penambahan 572 kasus.

Selain lonjakan pasien positif yang drastis, virus corona telah menyebar ke-32 provinsi di Indonesia. Dengan demikian, hanya 2 provinsi yang belum terdapat pasien positif virus corona.

Sejauh ini telah ada 1.986 kasus positif Covid-19 di seluruh Indonesia per Jumat (3/4). Ada 181 di antaranya meninggal dunia dan 134 orang dinyatakan sembuh.

Pemerintah pusat sudah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan akibat pandemi virus corona. Langkah selanjutnya yakni menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bisa menetapkan suatu daerah agar memberlakukan PSBB usai berkonsultasi dengan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Pemerintah belum mau memberlakukan karantina wilayah. Lebih memilih untuk pembatasan sosial berskala besar.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending