Connect with us

Nasional

Menolak KPK Rasa Polri

Published

on


KPK OTT Anggota DPR Terkait Distribusi Pupuk

Finroll.com – Keinginan Kepolisian RI (Polri) mengirim perwakilannya untuk menjadi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dicermati. Masuknya unsur Polri di KPK tidak serta-merta menambah efektivitas pemberantasan korupsi. Apalagi dua di antara sembilan calon, yakni Inspektur Jenderal Antam Novambar dan Inspektur Jenderal Dharma Pongrekum, diduga bermasalah dengan terlibat pada saat KPK tengah menyidik dugaan korupsi di tubuh Polri.

Walaupun Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan Kepala Polri mengatakan proses seleksi akan berjalan nir-kepentingan, klaim ini sangat problematik. Memang betul Polri bersama kejaksaan memiliki kontribusi besar dalam perjalanan KPK. Namun lembaga antirasuah ini justru dibentuk karena aparat penegak hukum konvensional gagal memberantas korupsi. Mendorong personel penegak hukum lain masuk KPK sama saja dengan menentang tujuan pembentukan KPK itu sendiri.

Alih-alih dapat terbangun manajemen koreksi yang efektif, perjalanan 15 tahun KPK lebih sering dipertaruhkan akibat adu kredibilitas dengan Polri. Kita masih ingat betul bagaimana hubungan panas penyidik KPK dengan pejabat tinggi Polri dalam tiga jilid “cicak versus buaya”. Ini juga dianggap berkolerasi dengan minimnya pengusutan korupsi di tubuh Korps Bhayangkara.

Sejak berdiri hingga kini, KPK hanya menangani dua kasus yang melibatkan polisi. Padahal, dari berbagai hasil survei, kepercayaan publik terhadap kepolisian dinilai buruk. Survei Global Corruption Barometer 2017 menunjukkan bahwa institusi Polri dipandang rawan suap dan korupsi, walaupun turun peringkatnya dibanding hasil survei pada 2015. ICW dan LSI (2018) juga menyebut Polri paling berpotensi melakukan pungutan liar dalam pelayanan birokrasi.

Secara historis, kehadiran figur Polri menjadi pemimpin dan pejabat di KPK juga dirasa tidak memuaskan, baik dari Taufiequrachman Ruki, Bibit Samad Rianto, maupun hingga kini Basaria Pandjaitan. Hingga saat ini pun, KPK belum menyelesaikan 18 kasus megakorupsi. Kasus-kasus ini diduga mandek karena adanya upaya penghambatan yang datang dari pejabat Polri di lingkup internal KPK.

Belum lagi jika kita berbicara perihal investigasi kasus Novel Baswedan yang tak kunjung usai setelah dua tahun lamanya. Riset Transparency International (2017) yang mengukur performa KPK juga menunjukkan kelemahan pada dimensi independensi.

Selain itu, hadirnya dua unsur penegak hukum aktif di satu institusi akan memunculkan potensi konflik kepentingan. Agaknya sulit membayangkan jika pemimpin yang berasal dari Polri mau menangani dan menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan institusi asalnya. Ia akan terjegal beban moral korps dan loyalitas ganda.

Saat ini, negara-negara lain justru tengah bersemangat membentuk lembaga atau unit antirasuah yang bebas dari unsur penegak hukum lain. Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau), Swedia (National Anti-Corruption Unit), dan Norwegia (Okokrim)-yang menempati peringkat 10 besar dalam Indeks Persepsi Korupsi 2018-adalah negara-negara dengan lembaga antikorupsi yang ketergantungannya terhadap lembaga penegak hukum lain sangat minim. Bahkan lembaga antikorupsi di negara-negara seperti Inggris (Serious Fraud Office) dan Hong Kong (Independent Commission against Corruption) telah dipimpin oleh orang yang betul-betul bebas kepentingan.

Arus serupa juga terjadi di negara-negara di ASEAN. Dari sembilan negara yang masuk dalam Parlemen Asia Tenggara Melawan Korupsi (SEAPAC), lembaga antikorupsi independen di tujuh negara dipimpin oleh unsur yang independen pula. Kamboja menjadi contoh menarik. Unit anti-korupsi di sana diduga mendukung misi politik Partai Rakyat Kamboja, partai penguasa yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen, tapi, karena diisi unsur yang independen, ia tetap dapat bekerja, termasuk menangkap berbagai pejabat dari unsur partai.

Berbeda halnya dengan di Thailand dan Vietnam. Walaupun dibentuk secara independen, National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand dipimpin oleh jenderal polisi aktif. Sejak kudeta militer, NACC hanya menuntaskan satu kasus, yakni investigasi kasus korupsi mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra. Badan Inspektorat di Vietnam juga mandek karena berada dalam struktur pemerintahan.

Kualitas utama dari sebuah lembaga antikorupsi adalah independensi. Maka, pandangan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, yang menilai kehadiran unsur Polri di KPK dapat memudahkan koordinasi kelembagaan, patut dipertanyakan.

Para perwira tinggi kepolisian yang ingin menjadi pemimpin KPK harus berani mengundurkan diri jika terpilih. Selain mempersempit potensi konflik kepentingan, ini akan menjadi preseden baik bagi publik bahwa kepentingan pemberantasan korupsi berada di atas kepentingan korps.

 

Alvin Nicola
Peneliti Transparency International Indonesia

Tempo.co

Nasional

Peduli Kanker Pada Anak, YOAI Gelar Kampanye Hari Kanker Anak International

Published

on

Finroll.com — Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI) yang tergabung dalam Childhood Cancer International (CCI), bekerja sama dengan Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais (RSKD), kampanyekan International Childhood Cancer Day atau Hari Kanker Anak International (HKAI). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang Kanker pada anak, serta untuk memberi dukungan kepada para pasien, survivors, dan orang tua.

Dengan mengusung tema “Save Our Children and The Environment” kampanye ini di hadiri oleh Ibu Linda Amalia Sari Gumelar selaku Dewan Pembina Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI) yang juga sebagai Ketua YKPI, sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia (KREKI) periode 2019-2023, dan Ketua Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP). Ibu Rahmi Adi Putra Tahir selaku Ketua Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI), Prof. Djajadiman Gatot selaku dewan pembina YOAI serta para dokter, Orang tua survivor kanker anak yang tergabung dalam Komunitas Cancer Buster Community (CBC).

Ketua Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI)
Rahmi Adi Putra Tahir mengatakan, tahun ini kita mengadakan hari kanker anak Internasional yang bertujuan, ingin mengajak berbagai kalangan dan masyarakat luas menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga dapat membangkitkan semangat melawan kanker,” ujarnya di bilangan Jalan Sudirman Jakarta Minggu (16/2/2020).

Selain itu kampanye ini juga sekaligus mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan baik, serta ditambah dengan gaya hidup sehat yang merupakan pencegahan kanker yang tepat,” tambahnya.

Rahmi menjelaskan, YOAI dibangun sebagai ungkapan rasa syukur para orang tua yang anaknya terkena kanker, dan berhasil disembuhkan. YOAI telah ditetapkan sebagai anggota Childhood Cancer International (CCI) yang beralamat di Amsterdam yang tiap tahunnya pada 15 Februari merayakan Hari Kanker Anak Internasional (HKAI) di seluruh dunia,” jelasnya.

Selama kiprahnya lanjut Rahmi, YOAI telah mempunyai enam program unggulan, diantaranya yaitu YOAI dapat membantu biaya pengobatan anak tidak mampu yang terkena kanker di lima RS di Jakarta yaitu RSCM, RSKD, RS Harapan Kita, RS Gatot Subroto dan RS Fatmawati.

YOAI memiliki program Recovery, dimana YOAI yang telah berdiri sejak 27 tahun lalu telah mempunyai Survivor Kanker Kem yaitu anak yang terkena kanker dan sudah dinyatakan sembuh dari penyakitnya. YOAI memiliki program Konseling yang dilakukan oleh Family Sporting Group yaitu para relawan dan juga oleh para Varen Club di RSCM dan RSKD,” labjutnya.

Selain itu masih katanya, YOAI juga telah membangun fasilitas kanker pada anak di RSKD dengan luas 1000 m untuk ruang perawat anak yang kemudian pada 2018 lalu diperluas 1000 meter lagi untuk perawat remaja dan telah menyumbang tujuh Mesin Apheresis di RSCM, RSKD, dan lima RS diluar kota seperti Solo, Jogya, Makasar, Bandung, Surabaya dan Bali.

YOAI juga mempunyai ‘Rumah Singgah YOAI’ yaitu rumah singgah untuk para pasien dan orang tua yang tinggal di luar kota yang ingin berobat di RSKD,” ungkapnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama Prof. Djajadiman Gatot selaku dewan pembina YOAI menambahkan, sebaiknya kenali gejala kanker sejak dini. Oleh karena itu YOAI tidak henti- hentinya menyebarkan sosialisasi pengetahuan tentang kanker agar masyarakat tau tentang penyakit ini,” tambahnya.

“Semakin cepat kanker diobati kemungkinan sembuh semakin besar,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Panglima TNI Menyapa Masyarakat Natuna Saat Tinjau Bakti Sosial

Published

on

Finoll.com — Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Aziz, M.Si. melakukan kunjungan  ke Kabupaten Natuna untuk memberikan motivasi kepada Prajurit TNI yang bertugas melaksanakan observasi terhadap 238 WNI sekaligus menyapa masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah observasi yang juga mendukung observasi di Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (13/2/2020).

Kehadiran Panglima TNI bertujuan untuk memberikan semangat dan apresiasi kepada prajurit TNI dan Polri dalam menjalankan tugas kemanusiaan hampir dua minggu yang tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Paduan (Kogasgbpad).

Selain memberikan semangat kepada prajurit TNI dan Polri serta instansi lain yang bertugas, Panglima TNI dan Kapolri meninjau posko bakti kesehatan dan bakti sosial yang selenggarakan oleh TNI  di dua desa yaitu Desa Penagi dan Desa Bungaran Timur untuk menyerahkan bantuan berupa obat-obatan dan sembako kepada masyarakat setempat.

Panglima TNI berharap dengan kehadirannya bersama Kapolri di Natuna mampu menjaga situasi tetap kondusif. Kedatangan pucuk pimpinan TNI dan Polri diharapkan  dapat membuat suasana menjadi kondusif antara petugas dan masyarakat yang selama ini telah dirasakan.

Sebelumnya, Panglima TNI juga memberikan pengarahan kepada 700 orang yang terdiri dari anggota TNI-Polri, Damkar, Basarnas dan Satpol PP di Lapangan Apel Lanud Raden Sadjad Natuna serta dua lokasi Baksos di desa Pering dan desa Penagi untuk memberikan bantuan makanan, sembako dan obat-obatan serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.(red)

Continue Reading

Nasional

BPIP Alat Gebuk Politik Pemerintah?

Published

on

Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyu | Foto | Istmewa

Pernyataan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyu yang menyebut agama adalah musuh Pancasila menuai polemik. Pernyataan Yudian itu disampaikan saat menuding ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingan pribadi. Apalagi Yudian juga menyebut bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama, bukan kesukuan.

FINROLL.com — Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai pernyataan Yudian selip lidah. Merujuk pada kalimat keseluruhan, ia menilai pernyataan Yudian yang ramai dikritik itu bukan pada substansinya.

Meski dibela sebagai selip lidah, namun tak membuat beberapa tokoh berhentik mengkritik Yudian. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas justru menilai Yudian telah membenturkan Pancasila dengan agama. Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun telah meminta agar Yudian segera melakukan klarifikasi.

Langkah Presiden Joko Widodo membentuk BPIP sendiri memang menuai banyak kritik dari sejumlah kalangan karena dikhawatirkan seperti Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang pernah didirikan di era Orde Baru (Orba). Badan ini dulu kerap dinilai jadi alat untuk menggebuk lawan politik pemerintah.

Pengamat politik The Habibie Center Bawono Kumoro menyebut seharusnya Yudian bisa lebih menata setiap pernyataan yang dilontarkan demi membuktikan bahwa BPIP bukan lembaga atau badan yang dibentuk untuk menggebuk lawan politik pemerintah.

Dia melanjutkan, Yudian seharusnya memberikan pernyataan yang tidak bias sehingga bisa membuktikan bahwa pemerintah tidak menggunakan Pancasila untuk menggebuk lawan politik.

Menurut Bawono, Yudian lewat pernyataan-pernyataannya harus membuktikan bahwa pemerintah ingin memperkaya dan menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi dalam bernegara.

“BPIP buktikan pancasila bukan (alat) gebuk lawan politik, tapi memperkaya agar pancasila jadi ideologi,” kata Bawono kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/2).

Senada, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin berharap agar pernyataan Yudian ini tidak semakin memperjelas bahwa BPIP dibentuk untuk melegitimasi pemerintah mencap radikal atau antinasionalisme terhadap kelompok atau kalangan tertentu. Menurutnya, Jokowi harus segera mengoreksi kinerja BPIP.

“Memang jangan (BPIP) jadi alat legitimasi untuk (pemerintah) menuduh kelompok lain radikal dan antinasionalisme,” kata Ujang.

Ujang pun meminta Jokowi segera menegur Yudian. Menurutnya, teguran itu penting agar BPIP sebagai lembaga negara satu-satunya yang membidangi Pancasila mendapatkan kepercayaan masyarakat.

“Ketua lembaga negara seperti BPIP, tidak boleh keluarkan pernyataan kontroversial. Kalau tidak, tidak akan dihormati. Hari ini masyarakat kritik sehingga BPIP yang membidangi Pancasila tidak akan dipercaya publik,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo juga mengaku khawatir pernyataan Yudian ini semakin membuktikan bahwa BPIP hanya dibentuk untuk menjadi tukang stempel pemerintah untuk mencap radikal terhadap kelompok tertentu.

Menurutnya, BPIP harus bekerja seperti saat di bawah kepemimpinan Yudi Latif yakni untuk membumikan dan merekontekstualisasi Pancasila terhadap situasi saat ini.

“Jangan sampai BPIP (menjadi) alat gebuk kelompok ini radikal antipancasila, seharusnya tidak usah masuk wilayah stempel,” kata Kunto.

Sementara itu Istana melalui Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Yudian tak bermaksud menyudutkan bahwa agama memang menjadi musuh Pancasila. Menurutnya bisa saja kesalahan terletak pada yang memaknainya.

“Ya, bisa saja yang memaknainya yang salah. Padahal bukan seperti itu maksudnya,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/2).

Moeldoko meminta semua pihak tak menyalahkan pernyataan Yudian. Ia meyakini Yudian menyampaikan pendapatnya dengan penuh pertimbangan dan pikiran yang jernih.

“Beliau itu intelektual dan agamanya juga tinggi. Jadi mesti kita lihat dengan jernih. Jangan dijustifikasi,” katanya.

Sumber Berita : CNNINDONESIA.com

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending