Connect with us

Nasional

Menolak KPK Rasa Polri

Published

on


KPK OTT Anggota DPR Terkait Distribusi Pupuk

Finroll.com – Keinginan Kepolisian RI (Polri) mengirim perwakilannya untuk menjadi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dicermati. Masuknya unsur Polri di KPK tidak serta-merta menambah efektivitas pemberantasan korupsi. Apalagi dua di antara sembilan calon, yakni Inspektur Jenderal Antam Novambar dan Inspektur Jenderal Dharma Pongrekum, diduga bermasalah dengan terlibat pada saat KPK tengah menyidik dugaan korupsi di tubuh Polri.

Walaupun Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan Kepala Polri mengatakan proses seleksi akan berjalan nir-kepentingan, klaim ini sangat problematik. Memang betul Polri bersama kejaksaan memiliki kontribusi besar dalam perjalanan KPK. Namun lembaga antirasuah ini justru dibentuk karena aparat penegak hukum konvensional gagal memberantas korupsi. Mendorong personel penegak hukum lain masuk KPK sama saja dengan menentang tujuan pembentukan KPK itu sendiri.

Alih-alih dapat terbangun manajemen koreksi yang efektif, perjalanan 15 tahun KPK lebih sering dipertaruhkan akibat adu kredibilitas dengan Polri. Kita masih ingat betul bagaimana hubungan panas penyidik KPK dengan pejabat tinggi Polri dalam tiga jilid “cicak versus buaya”. Ini juga dianggap berkolerasi dengan minimnya pengusutan korupsi di tubuh Korps Bhayangkara.

Sejak berdiri hingga kini, KPK hanya menangani dua kasus yang melibatkan polisi. Padahal, dari berbagai hasil survei, kepercayaan publik terhadap kepolisian dinilai buruk. Survei Global Corruption Barometer 2017 menunjukkan bahwa institusi Polri dipandang rawan suap dan korupsi, walaupun turun peringkatnya dibanding hasil survei pada 2015. ICW dan LSI (2018) juga menyebut Polri paling berpotensi melakukan pungutan liar dalam pelayanan birokrasi.

Secara historis, kehadiran figur Polri menjadi pemimpin dan pejabat di KPK juga dirasa tidak memuaskan, baik dari Taufiequrachman Ruki, Bibit Samad Rianto, maupun hingga kini Basaria Pandjaitan. Hingga saat ini pun, KPK belum menyelesaikan 18 kasus megakorupsi. Kasus-kasus ini diduga mandek karena adanya upaya penghambatan yang datang dari pejabat Polri di lingkup internal KPK.

Belum lagi jika kita berbicara perihal investigasi kasus Novel Baswedan yang tak kunjung usai setelah dua tahun lamanya. Riset Transparency International (2017) yang mengukur performa KPK juga menunjukkan kelemahan pada dimensi independensi.

Selain itu, hadirnya dua unsur penegak hukum aktif di satu institusi akan memunculkan potensi konflik kepentingan. Agaknya sulit membayangkan jika pemimpin yang berasal dari Polri mau menangani dan menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan institusi asalnya. Ia akan terjegal beban moral korps dan loyalitas ganda.

Saat ini, negara-negara lain justru tengah bersemangat membentuk lembaga atau unit antirasuah yang bebas dari unsur penegak hukum lain. Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau), Swedia (National Anti-Corruption Unit), dan Norwegia (Okokrim)-yang menempati peringkat 10 besar dalam Indeks Persepsi Korupsi 2018-adalah negara-negara dengan lembaga antikorupsi yang ketergantungannya terhadap lembaga penegak hukum lain sangat minim. Bahkan lembaga antikorupsi di negara-negara seperti Inggris (Serious Fraud Office) dan Hong Kong (Independent Commission against Corruption) telah dipimpin oleh orang yang betul-betul bebas kepentingan.

Arus serupa juga terjadi di negara-negara di ASEAN. Dari sembilan negara yang masuk dalam Parlemen Asia Tenggara Melawan Korupsi (SEAPAC), lembaga antikorupsi independen di tujuh negara dipimpin oleh unsur yang independen pula. Kamboja menjadi contoh menarik. Unit anti-korupsi di sana diduga mendukung misi politik Partai Rakyat Kamboja, partai penguasa yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen, tapi, karena diisi unsur yang independen, ia tetap dapat bekerja, termasuk menangkap berbagai pejabat dari unsur partai.

Berbeda halnya dengan di Thailand dan Vietnam. Walaupun dibentuk secara independen, National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand dipimpin oleh jenderal polisi aktif. Sejak kudeta militer, NACC hanya menuntaskan satu kasus, yakni investigasi kasus korupsi mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra. Badan Inspektorat di Vietnam juga mandek karena berada dalam struktur pemerintahan.

Kualitas utama dari sebuah lembaga antikorupsi adalah independensi. Maka, pandangan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, yang menilai kehadiran unsur Polri di KPK dapat memudahkan koordinasi kelembagaan, patut dipertanyakan.

Para perwira tinggi kepolisian yang ingin menjadi pemimpin KPK harus berani mengundurkan diri jika terpilih. Selain mempersempit potensi konflik kepentingan, ini akan menjadi preseden baik bagi publik bahwa kepentingan pemberantasan korupsi berada di atas kepentingan korps.

 

Alvin Nicola
Peneliti Transparency International Indonesia

Tempo.co

Nasional

Kabupaten Konawe Utara, Daerah Kaya Tambang Langganan Banjir

Published

on

Finroll – Jakarta, Setiap musim hujan tiba, Kabupaten Konawe Utara menjadi daerah langganan banjir di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Misalnya Juni 2020 lalu, Konawe Utara sudah dilanda beberapa kali banjir.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara, sebanyak 19 desa dari enam kecamatan dilanda banjir sepanjang banjir bulan Juni. Sebanyak 3.741 warga terkena dampak banjir ini dan beberapa di antaranya terpaksa mengungsi di tempat aman.

Namun banjir paling parah melanda daerah ini terjadi pada Juni 2019 lalu. Data BNPB menyebutkan, sebanyak 3 kelurahan, dan 38 desa di enam kecamatan terendam banjir. Sebanyak 185 rumah warga hanyut, 1.235 rumah terendam banjir, dan 5.111 jiwa dari 1.420 kepala keluarga harus mengungsi.

Banjir turut merusak lahan padi seluas 970,3 hektare, kebun jagung seluas 83,5 hektare, dan lahan lainnya seluas 11 hektare. Banjir pun berdampak pada tambak perikanan seluas 420 hektare.

Enam kecamatan yang dilanda banjir adalah Andowia, Asera, Oheo, Langgikima, Landawe, dan Wiwirano.

Terhadap banjir ini, Bupati Konawe Utara Ruksamin menetapkan status darurat bencana dan ia menginstruksikan kepada seluruh personelnyaa untuk segera mengevakuasi warga yang kemungkinan terjebak banjir.

“Bupati Konawe Utara mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 240 Tahun 2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Konawe Utara,” tulis surat resmi Bupati Konawe utara yang diterima CNNIndonesia.com sejak Juni lalu.

Kerusakan Lingkungan

Bencana banjir yang terus melanda Kabupaten Konawe Utara ini diduga disebabkan rusaknya lingkungan dan alam. Konawe Utara adalah daerah dengan penghasil tambang nikel terbesar di Bumi Anoa. Selain itu, terdapat juga perkebunan sawit.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara menyebut, selain akibat aktivitas penambangan, perkebunan sawit, bencana turut disebabkan oleh pembalakan liar yang tak terkendali.

“Banjir dan kerusakkan hutan di Konut itu sangat erat kaitannya,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sultra Saharuddin kepada CNNIndonesia.com.

Ia menyebut, hutan di Konawe Utara tinggal 30 persen. Sisanya, telah dikonfersi menjadi area pertambangan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Dengan luasan hutan tersisa 30 persen ini, sudah menjadi ambang batas ketersediaan hutan di daerah itu. Pemerintah sudah tidak boleh mengeluarkan IPPKH kepada izin usaha pertambangan (IUP).

“Artinya, luasan yang 30 persen ini mesti dijaga,” kata Saharuddin.

Di Konawe Utara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas hutan lindung 209.661 hektare, hutan produksi terbatas 80.490 hektare, hutan produksi tetap seluas 65.999 hektare dan hutan produksi dapat dikonversi seluas 33.052 hektare.

Sementara data Walhi Sultra menyebut, di Konut ada 14 izin perkebunan sawit sejak 15 tahun terakhir. Luasannya mencapai 1.050 hektare.

Selain itu, di Konawe Utara ada 71 izin usaha pertambangan (IUP) yang dinyatakan punya izin operasi dengan luasan IUP 208.700.070 hektare. Berdasarkan data Walhi Sultra yang dirilis 2019 lalu, ada 23 perusahaan tambang yang mengantongi IPPKH dengan luasan mencakup 10.158 hektare.

Menurut Udin, bencana banjir akan terus terulang bila pemerintah tidak mengendalikan pemberian izin pertambangan, perkebunan dan ilegal loging.

Udin menyebut, praktik penambangan ilegal juga marak di Konawe Utara sejak pandemi virus corona terjadi. Di Blok Matarape yang berstatus quo, ditemukan penambangan ilegal.

“Padahal, di sana tidak boleh ada penambangan. Selain menambang ilegal, di sana juga adalah hutan produksi,” bebernya.

Masyarakat Trauma

Banjir yang terjadi saban tahun ini terus menghantui masyarakat Konawe Utara. Bahkan, tingkat psikologi warga tengah di ambang frustrasi.

Dosen Psikologi Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan (FKIP) Universitas Halu Oleo Kendari Sumarlin pernah melakukan pendampingan dan bimbingan konseling di daerah itu pasca-banjir melanda.

Ia menyebut, banjir yang menerjang suatu kawasan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi korban banjir, kerugian ini meliputi: kerugian materi, non materi maupun budaya sosialnya.

“Selain itu, dampak yang sangat rentan bagi korban banjir adalah dapat menyebabkan kecemasan, stres bahkan akan menyebabkan seseorang traumatik,” kata Sumarlin kepada CNNIndonesia.com.

Menurut dia, kondisi trauma biasanya berawal dari keadaan stres yang mendalam dan terus berlanjut dan tidak dapat diatasi oleh individu yang mengalaminya. Bila keadaan trauma dalam jangka panjang, maka itu merupakan suatu akumulasi dari peristiwa atau pengalaman yang buruk dan memilukan.

“Konsekuensinya adalah akan menjadi suatu beban psikologis yang amat berat dan mempersulit proses penyesuaian diri seseorang,” kata dia.

“Seperti halnya di Konawe Utara masyarakat yang terkena banjir selain mengalami kerugian material juga mengalami masalah psikologis, seperti stres serta mengalami rasa cemas yang mendalam,” imbuhnya.

Menurut dia, solusi untuk mengobati rasa traumatik itu adalah mengurangi sumber kecemasan mereka, salah satunya banjir yang terus mengancam setiap tahun. Bantuan sosial yang turun pasca-banjir, bukan satu-satunya solusi. Paling utama adalah menanggulangi faktor utama penyebab banjir yang terjadi selama ini.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

LIPI Respons Wilayah Indonesia Tiga Kali Gempa dalam Sehari

Published

on

By

Ilustrasi gempa bumi. (Istockphoto/ Enot-poloskun)

Finroll.com, Jakarta – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan tiga gempa bumi di Indonesia yang terjadi dalam waktu yang dekat di hari yang sama merupakan hal yang normal.

Pernyataan tersebut dikatakan Kepala Geoteknologi LIPI Eko Yulianto untuk merespons gempa bumi di Yogyakarta, Aceh, dan Maluku dengan kisaran 5 magnitudo pada Senin (13/7). Sehari sebelumnya, wilayah Sumatera Selatan juga turut diguncang gempa.

“Secara teori saya kira normal saja,” ujar Eko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (13/7).

Eko mengingatkan Indonesia rawan gempa karena terletak di atas empat lempeng yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, Lempeng Hindia dan Lempeng Indo-Australia.

Belum lagi Indonesia merupakan kawasan ring of fire atau cincin api.  Cincin api ini adalah lokasi lebih dari 75 persen gunung api yang ada di dunia, setidaknya ada sekitar 450 gunung api yang bisa mengakibatkan gempa vulkanik.

Oleh karena itu, Eko mengatakan tiga gempa berurutan yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang normal.

Sebagai gambaran, Eko mengatakan gempa dalam skala 2,5 hingga 5,3 magnitudo dalam setahun bisa terjadi 30 ribu kali  di seluruh dunia.

“Jadi sehari di seluruh dunia rata-rata ada lebih dari 80 kejadian gempa dengan kisaran skala itu,” ujar Eko.

Sebelumnya, peneliti Gempa LIPI Mudrik Rahmawan mengatakan Indonesia terletak dalam jalur ring of fire sehingga dipastikan gempa bumi pasti sering terjadi.

Ia mengatakan para peneliti  hingga saat ini masih mempelajari siklus gempa di sesar Indonesia yang bisa terjadi dalam kurun waktu ratusan hingga ribuan tahun.

“Secara prinsip seluruh Indonesia adalah ring of fire dan patahan aktif yang terus-menerus mulai dari Sumatera ada sesar Sumatera, Jawa ada sesar dan di Papua. Secara prinsip di seluruh wilayah itu harus waspada,” kata Mudrik.

BMKG sempat mencatat gempa bumi berkekuatan 5,2 magnitudo yang mengguncang wilayah Yogyakarta dan sekitarnya pada Senin (13/7) pukul 02.50 WIB, gempa ini tak berpotensi tsunami.

BMKG menyatakan pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 10 kilometer, dan berjarak 105 kilometer barat daya Bantul, Yogyakarta.

Di hari yang sama, gempa bumi berkekuatan 5,5 magnitudo mengguncang wilayah Banda Aceh, Aceh pada pukul 07.58 WIB. BMKG menyatakan, pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer, dan berada 121 kilometer barat daya Banda Aceh.

Gempa bumi turut mengguncang Maluku Tenggara Barat atau Kepulauan Tanimbar, Maluku dengan magnitudo 5,2 pada pukul 09.08 WIB. Pusat gempa berada di 6,79 Lintang Selatan, 130,62 Bujur Timur, atau 151 Km Barat Laut Maluku Tenggara Barat.

Sehari sebelumnya, Sumatera Selatan juga mengalami gempa berskala 5.0 magnitudo pada Minggu pukul 13.27 WIB,

Lokasi gempa bumi terjadi pada 5.05 lintang selatan dan 102.52 bujur timur di Pulau Sumatera bagian selatan dengan kedalaman sejauh 10 kilometer.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Tiga Dokter di Jatim Meninggal Akibat Covid-19

Published

on

By

Ilustrasi tenaga medis. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi).

Finroll.com, Jakarta – Setidaknya lima dokter di Provinsi Jawa Timur meninggal dunia dalam kurun sehari pada Minggu (12/7). Tiga orang di antaranya meninggal akibat virus corona (Covid-19).

Lima dokter yang meninggal itu, yakni dr Deni Chrismono Raharjo, dr Budi Luhur, dr Arief Agoestono, dr Djoko Wijono, dan dr Paulina Karuntu.

“Ada tiga dokter yang meninggal karena Covid-19, dr Deni Chrismono Raharjo, dr Budi Luhur, dan dr Arief Agoestono,” kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur dr Sutrisno, Senin (13/4).

Sedangkan dr Paulina Karuntu dan dr Djoko Wijono, kata Sutrisno meninggal bukan karena Covid-19, tapi penyakit lain.

Sutrisno menambahkan, dr Deni merupakan dokter di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, Surabaya dan sempat mendapat perawatan sebelum dirujuk. Ia meninggal di RSUD dr Soetomo Surabaya setelah dua pekan mendapatkan perawatan.

“Dokter Deni ini sempat dirawat di RSJ Menur, terus dirujuk ke RSUD dr Soetomo. Beliau sudah mendapat perawatan intensif selama dua minggu, tapi tidak tertolong,” kata Sutrisno.

Sedangkan dr Budi dan dr Arief diketahui merupakan dokter yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), di Gresik dan Lamongan.

Ia menuturkan, Budi mulanya dirawat di rumah sakit di Gresik. Ia lalu sempat akan dirujuk ke salah satu rumah sakit di Surabaya, pada Minggu siang.

Namun rencana itu terkendala karena kapasitas RS di Surabaya yang penuh. Budi pun meninggal dunia. Hal serupa juga dialami Arief di Lamongan.

Keduanya meninggal dalam kondisi terinfeksi Covid-19.

“Meninggal di Gresik, karena (RS) di Surabaya penuh. Mulai siang sudah akan dibawa ke Surabaya, tapi penuh, tidak ada tempat,” ujarnya.

Dengan tambahan tiga dokter ini, maka total sudah 19 dokter di Jatim meninggal akibat Covid-19 hingga saat ini.

Sutrisno mengatakan, banyaknya dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal akibat Covid-19 ini, membuat IDI Jatim berusaha keras melakukan evaluasi untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan di rumah sakit, puskesmas, serta instansi kesehatan lainnya.

“Jadi usaha-usaha untuk meningkatkan keamanan terhadap dokter dan tenaga kesehatan harus ditingkatkan,” katanya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending