Connect with us

Ekonomi Global

Meraba Peta Perdagangan Dunia dan Indonesia saat Biden Jadi Presiden AS

Amerika Serikat diprediksi kembali masuk pakta perdagangan TPP jika Biden terpilih sebagai Presiden AS. Perang dagang mungkin berakhir.

Published

on


Brian Snyder Calon presiden Amerika Serikat dari Demokrat dan mantan wakil presiden Joe Biden berpartisipasi dalam sebuah acara virtual "Get Out the Vote" dengan Oprah Winfrey di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat, Rabu (28/10/2020).

FINROLL.COM – Penghitungan suara pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) masih berlangsung. Sejauh ini, suara elektoral Joe Biden dari partai Demokrat mengungguli Donald Trump dari Partai Republik.

Hingga pukul 19.00 WIB, suara elektoral yang dikumpulkan Biden di atas Trump dengan perolehan 264 berbanding 214. Sedangkan untuk menjadi Presiden, mereka harus mampu mengumpulkan 270 suara elektoral.

Sejumlah pihak pun memberikan gambaran mengenai kebijakan perdagangan Biden serta dampaknya terhadap kondisi global dan Indonesia.

Mengutip dari JP Morgan, proposal kebijakan Biden pada sektor perdagangan ialah meminta sekutu AS untuk menantang Tiongkok pada perdagangan. Kemudian, ia juga mendukung penegakan hukum perdagangan yang telah berlaku serta menuliskan aturan baru yang melindungi pekerja, lingkungan, dan standar ketenagakerjaan.

Sementara itu, Trump telah menarik AS keluar dari pakta perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP). Kemudian, ia juga menegosiasi ulang perdagangan bebas North American Free Trade Agreement (NAFTA), perang pada sektor perdagangan/teknologi/investasi untuk melawan Tiongkok, serta memulai perang dagang dengan Uni Eropa.

Kebijakan perdagangan Biden pun diperkirakan bakal bertolak belakang dengan Trump. Profesor pemerintahan Douglas Dillon dari Universitas Harvard, Graham Allison memprediksi, Biden akan kembali memasukkan AS dalam TPP.

“TPP akan menempatkan sekitar 40% ekonomi dunia di pihak AS,” kata Graham Allison, profesor pemerintahan Douglas Dillon Universitas Harvard seperti dukutip dari CNBC.

Namun, pada politik dalam negeri, partai Demokrat dinilai lebih proteksionis daripada Republik. Oleh karenanya, Mantan Asisten Menteri Pertahanan era Presiden Bill Clinton itu menilai hal ini akan menjadi tantangan yang sulit bagi Biden.

Biden pun menyebutkan TPP bukanlah kesepakatan yang sempurna, namun kesepakatan itu merupakan cara terbaik agar negara-negara bersatu untuk “mengekang ekses Tiongkok”.

Sebagaimana diketahui, AS di bawah kepemimpinan Trump telah mengambil sikap yang sangat keras terhadap Tiongkok, seperti memberlakukan tarif tambahan ratusan miliar dolar untuk barang asal Negeri Tirai Bambu itu. Tak hanya itu, Trump juga mempersulit perusahaan Tiongkok untuk melakukan bisnis di AS.

Dampak ke Indonesia

Sementara, Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, Demokrat lebih condong pada kerja sama regional, berbeda dengan Republik.

“Trump lebih bilateral,” kata dia saat dihubungi Katadata, Kamis (5/11). Oleh karenanya, kemenangan Biden diperkirakan dapat mengubah peta hubungan bilateral. Selain itu, ia menilai kebijakan dari Demokrat akan lebih asertif dibandingkan Republik.

Tak hanya itu, Demokrat diperkirakan tidak akan agresif untuk menyerang saingan dagangnya, seperti kebijakan Trump.

Di sisi lain, ia memperkirakan perang dagang akan berakhir bila Biden terpilih. Meski, hal ini tidak akan memiliki pengaruh besar bagi Indonesia. Fithra memperkirakan, relokasi perusahaan AS di Tiongkok tetap akan berlanjut meski perang dagang berakhir.

Indonesia pun diperkirakan dapat mengambil peluang secara signifikan dari potensi relokasi tersebut. Berikut adalah Databoks perdagangan Indonesia dengan AS dan Tiongkok:

Selain itu, ia juga memperkirakan AS akan kembali bergabung dengan TPP. Sebab, TPP dapat menjadi salah satu cara Negeri Paman Sam mengurangi ketergantungan dari Tiongkok.

Secara keseluruhan, ia menilai posisi Indonesia akan tetap netral, siapapun pemenangnya. Ini lantaran baik Trump maupun Biden sama-sama memiliki tujuan untuk mengurangi dominasi dari Tiongkok.

Oleh karenanya, AS memandang Indonesia sebagai mitra penting di tengah rencana pengurangan dominasi Negeri Tirai Bambu itu. Ia menambahkan, salah satu “ongkos” yang harus dibayar bila Biden menang hanyalah membangun relasi baru dengan presiden yang baru.

Saat ini, Indonesia pun telah mendapatkan perpanjangan fasilitas pembebasan tarif bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP). Fithra mengatakan, Indonesia perlu memaksimalkan fasilitas tersebut lantaran eksportir Tanah Air baru memanfaatkan sekitar 30% dari 3.572 pos yang diberikan.

Sebagaimana diketahui, Indonesia berpeluang meningkatkan pangsa pasar bagi produk-produk yang selama ini diisi oleh Thailand. Berdasarkan hasil review, terdapat beberapa produk ekspor Thailand yang tidak lagi mendapatkan fasilitas GSP dari AS.

Beberapa produk yang berpeluang untuk ditingkatkan pangsa pasarnya adalah pompa bahan bakar/pelumas (HS 8413.30.90), kacamata (9004.90.00), sepeda motor dengan piston (HS 8711.50.00), wastafel/bak cuci (HS 6910.10.00), papan/panel/konsol/meja (HS 8537.10.91), sekrup dan baut (HS 7318.15.80), alat kelengkapan pipa dari tembaga, perangkat makan (HS 3924.10.40), serta bingkai kayu untuk lukisan (HS 4414.00.00).

Pada Januari-Agustus 2020, total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang menggunakan fasilitas GSP meningkat hingga 10,6% menjadi US$ 1,9 Miliar dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini mendorong peningkatan total ekspor ke AS sebesar 1,56% pada periode tersebut.

Produk unggulan ekspor GSP Indonesia hingga Agustus 2020 berdasarkan level HS 8-digit meliputi matras (karet maupun plastik, US$ 185 juta), kalung dan rantai emas (US$ 142 juta), tas bepergian dan olahraga (US$ 104 juta), minyak asam dari pengolahan kelapa sawit (US$ 84 juta), serta ban pneumatik radial (US$ 82 juta).

Duta Besar Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi menyebutkan, Indonesia dan AS akan semakin mempererat hubungan kedua negara, terlepas dari siapapun pemenang pilpres.

“AS-Indonesia akan berdiri sama tinggi di region dan di kawasan dunia,” ujarnya. Hal ini tercermin dari kedekatan AS dan Indonesia pada kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, beberapa waktu yang lalu. Saat itu, kedua negara saling berdiskusi mengenai keamanan regional.

Tak hanya itu, AS juga kembali memperpanjang GSP setelah melalui proses negosisasi selama 2,5 tahun terakhir. Ke depan, ia memperkirakan ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam juga akan meningkat. “Saya memastikan perdagangan akan meningkat serta akan datangkan investasi,” kata dia.

Sumber Berita : Katadata.co.id

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Ekonomi Global

Bisnis Jack Ma Ditekan Tiongkok dan Dampaknya Bagi Startup Indonesia

Bisnis Jack Ma tertekan kebijakan baru Tiongkok. Pengetatan regulasi dan tekanan terhadap Alibaba dan Ant Group dinilai dapat berpengaruh terhadap ekosistem startup Indonesi

Published

on

Tekan Play Untuk Mendengarkan

Jakarta – Tiongkok menekan bisnis Jack Ma dengan mengeluarkan aturan baru, menyelidiki dugaan monopoli Alibaba, dan meminta Ant Group merombak usaha. Tekanan ini dinilai dapat berpengaruh terhadap startup Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Hal itu karena Alibaba Group dan afiliasinya Ant Group berinvestasi di banyak sektor startup di Indonesia. Sedangkan pemerintah Tiongkok menerbitkan aturan antimonopoli baru pada awal November yang berpengaruh terhadap raksasa teknologi ini.

“Regulasi itu diperkenalkan agar pemerintah dapat menegaskan supremasinya atas Jack Ma,” kata CEO di startup fintech asal Amerika Serikat (AS), Capital, Blair Silverberg, dikutip dari Business Insider, Selasa (5/1).

Sedangkan Jack Ma belum juga muncul ke hadapan publik sejak akhir Oktober atau setelah berpidato dalam acara Bund Summit di Shanghai. Dalam pertemuan itu, Ma mengatakan bahwa Beijing menghambat inovasi, khususnya di bidang keuangan.

Baca Juga : Jika Diusir China, Jack Ma Bisa Jadi Warga Negara Indonesia

Taipan Tiongkok itu pun dipanggil oleh Beijing pada awal November lalu (2/11/2020). Ma tak lagi muncul ke publik sejak saat itu. Selain itu, pemerintah meminta Ant Group menunda penawaran saham perdana alias IPO.

Beijing juga menyelidiki Alibaba atas dugaan monopoli sejak akhir Desember. Sedangkan Bank sentral Tiongkok atau PBOC memanggil Ant Group dan meminta perusahaan mengubah bisnis, sehingga hanya berfokus pada teknologi finansial (fintech) pembayaran.

“Kami akan mempelajari secara serius dan ketat untuk mematuhi semua persyaratan regulasi dan berkomitmen penuh dalam memenuhi semua pekerjaan terkait,” kata Ant Group dalam pernyataan resminya, dikutip dari South China Morning Post (SCMP), akhir bulan lalu (24/12/2020).

Pendiri sekaligus CEO Momentum Works Li Jianggan menilai bahwa kebijakan itu akan berpengaruh terhadap startup Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Momentum Works merupakan perusahaan venture builder yang berbasis di Singapura.

“Dampak penuh dari gelombang regulasi di Tiongkok akan membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Ini bakal membuat petinggi Ant Group sibuk untuk sementara waktu. Rencana bisnis, termasuk ekspansi internasional, mungkin akan dihentikan,” kata dia dikutip dari Channel News Asia, akhir bulan lalu (29/12/2020).

Sedangkan investasi Alibaba dan Ant Group di Indonesia dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Li mencatat, Alibaba dan Ant Group gencar berinvestasi di Asia Tenggara. Ant Group berinvestasi di eMonkey Vietnam, Touch N Go Wallet Malaysia, GCash Filipina, TrueMoney Thailand, Wave Money Myanmar, dan M-daq Singapura. Raksasa fintech ini juga membeli layanan pembayaran HelloPay dari Lazada.

Ant Group juga dikabarkan ingin berinvestasi anak usaha Grab yakni Grab Financial. Sedangkan Alibaba disebut-sebut tengah berdiskusi untuk menanamkan modal di Grab.

Li memperkirakan, investasi dari Alibaba dan Ant Group melambat akibat regulasi baru Tiongkok. “Kepemimpinan Ant akan berfokus pada restrukturisasi bisnisnya pada 2021. Ini berarti para eksekutif di kantor regional mungkin cenderung untuk mengambil pendekatan menunggu dan melihat atas setiap langkah strategis baru atau akuisisi besar,” ujar dia.

Baca Juga : Usai Kritik Pemerintah China, Jack Ma Kehilangan Rp99,4 Triliun

Selain itu, Li memperkirakan bahwa Ant Group akan gencar menyasar pasar keuangan Asia Tenggara melalui bisnis bank digital. Perusahaan afiliasi Alibaba ini memang sudah mendapatkan lisensi bank digital dari otoritas Singapura pada akhir tahun lalu.

Ant Group juga dinilai bakal mengandalkan perusahaan patungan untuk menggaet lebih banyak konsumen di masing-masing negara di Asia Tenggara, ketimbang akuisisi. “Mereka (perusahaan patungan di bawah Ant) yang memiliki kepemimpinan lokal kuat, di mana peran Ant terbatas, kemungkinan besar akan berhasil dibandingkan dengan akuisisi,” kata Li. Meski begitu, raksasa teknologi Tiongkok identik dengan gurita bisnis di banyak sektor da negara. Ini tampak pada Bagan di bawah ini:

Li mengatakan, pasar regional menjadi semakin penting bagi Alibaba karena persaingan di Negeri Panda semakin ketat. “Grup berupaya mendiversifikasi sumber pendapatannya secara global,” kata Li dikutip dari ChannelNewsAsia, September lalu (23/9/020).

“Supaya tetap relevan di Asia Tenggara, Alibaba perlu menilai ulang strateginya dan membuat penyesuaian besar dalam operasi dan investasi.” ujar dia.

Selain itu, investor Tiongkok beralih dari India ke Indonesia karena kebijakan pemerintah di Negeri Bollywood. Dua di antaranya yang beralih yakni Shunwei Capital milik pendiri Xiaomi dan BAce Capital yang didukung oleh Ant Group.

Shunwei Capital berencana untuk menutup lebih banyak kesepakatan di Indonesia. Ini karena pemerintah India mengeluarkan aturan baru untuk investor Tiongkok dan melarang aplikasi Negeri Tirai Bambu.

Baca Juga : Kenapa Jack Ma Dilarang Keluar China?

“Asia Tenggara akan memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tiongkok,” kata kepala keuangan Finvolution, Ho Tak Leung dikutip dari SCMP, bulan lalu (17/12/2020).

Investor Tiongkok memilih Indonesia, karena populasinya yang besar. Jumlah pengguna internet pun hampir mencapai 200 juta, sebagaimana Databoks di bawah ini:

Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain and Company bertajuk ‘e-Conomy SEA 2020’ nilai ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara US$ 105 miliar atau sekitar Rp 1.475 triliun pada tahun ini. Sebanyak US$ 44 miliar atau Rp 619 triliun di antaranya disumbang oleh Indonesia.

Nilai ekonomi digital di Indonesia tumbuh 11% dibandingkan tahun lalu (year on year/yoy), sementara Vietnam 16%. “Keduanya yang terkuat di regional,” kata Partner and Leader, Bain and Company’s Southeast Asia Private Equity Practice Alessandro Cannarsi dalam acara virtual pemaparan e-Conomy 2020, November tahun lalu (24/11).

Selain itu, aturan startup teknologi di Indonesia belum diatur ketat. “Bear in our mind bahwa kita juga menginginkan platform e-commerce Indonesia menjadi perusahaan skala regional atau internasional. Maka regulatory framework Indonesia juga harus menyesuaikan dengan norma global,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2014-2019 Rudiantara dalam acara virtual peluncuran ‘Studi Lazada: Percepatan Ekonomi Digital Indonesia melalui E-Commerce’, Desember lalu (17/12).

Sedangkan Presiden Komisaris SEA Group Indonesia Pandu Patria Sjahrir menilai, Kominfo perlu mengatur sektor teknologi. Ini karena kapitalisasi pasar startup di Nusantara melonjak.

Ia mencatat, nilainya sekitar US$ 50 juta pada delapan tahun lalu. “Sekarang, kalau digabung semua perusahaan teknologi yang berbisnis di Indonesia, nilainya lebih besar dibandingkan telekomunikasi,” kata dia dalam webinar bertajuk ‘Strategi Mempercepat Pemulihan Ekonomi dari Krisis’ yang diselenggarakan oleh Katadata.co.id, November tahun lalu (2/11).

Sedangkan dari sisi layanan keuangan digital, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengantisipasi lima risiko yakni dari sisi regulasi, operasional, strategis, teknologi, dan data. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengamati perkembangan big tech, seperti Amazon dan Alibaba yang melebarkan sayap hingga masuk ke sektor keuangan.

Transformasi ini dinilai menjadi tantangan bagi otoritas keuangan. “Isu risiko sistemik harus diantisipasi saat merespons disrupsi digital,” ujar dia dalam acara virtual Indonesia Digital Conference yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Selasa (15/12).

Sumber Berita dan Data : Katadata.co.id

Continue Reading

Ekonomi Global

Jokowi Targetkan Hilangkan Kemiskinan Ekstrem di 2024

Published

on

Finroll.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memasang target jumlah warga sangat miskin (extreme poverty) di Indonesia harus menyentuh angka 0% pada 2024.

Menurut data Bappenas, jumlah warga sangat miskin masih berada di kisaran angka 2,5% hingga 3% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau sekitar 26 juta orang, meningkat 0,56 persentase poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persentase poin terhadap Maret 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652/kapita/bulan

Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan ekstrem (extreme poverty) ada di pengeluaran US$ 1,9 per kapita per hari, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 12,4 juta orang atau 4,6% dari populasi pada tahun 2018.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, diperlukan sistem perlindungan sosial. Pemerintah ingin menurunkan tingkat kemiskinan level paling bawah atau extreme poverty ke 0%.

Extreme poverty kita sekitar 2,5% sampai 3%. Tadi diarahkan oleh Bapak Presiden, sampai dengan pada tahun 2024 diharapkan itu bisa menjadi 0%,” kata Suharso Monoarfa saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Bagaimana caranya bisa menurunkan tingkat kemiskinan hingga ke level 0%, Suharso mengatakan, salah satunya dengan fokus pada program bantuan sosial. Sasaran dari program bantuan sosial ini adalah kelompok masyarakat yang rentan dan miskin.

“Sehingga dengan demikian, penurunan kemiskinan akan kita bisa capai,” ujar Suharso Monoarfa.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pelajaran berharga yang didapatkan dari pandemi Covid-19 adalah bagaimana pemerintah bisa hadir membantu masyarakat melalui program-program bantuan sosial.

Agar program bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran dan tepat guna, maka salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki data penerima manfaat.

“Kita menyadari bahwa memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam hal data, ketepatan dari orang yang berhak dan orang-orang yang tidak berhak,” terang Suharso Monoarfa.

Data merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan program perlindungan sosial melalui penyaluran program bantuan sosial.

Sebelumnya, Suharso menegaskan pihaknya ditugaskan Presiden Jokowi untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial. Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas akan mengintegrasikan sistem perlindungan sosial yang ada dan telah berjalan agar penyaluran program perlindungan sosial dapat berjalan semakin efektif.

“Jadi, Bappenas ditugaskan oleh bapak presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini. Jadi ke depan, ini akan kita susun kembali, kita rancang ulang, kita desain hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini untuk kita integrasikan sedemikian rupa,” ujar Suharso Monoarfa.

Ditegaskannya, reformasi sistem perlindungan sosial akan segera dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. “Timeframenya sudah dibuat oleh Bappenas sampai dengan tahun 2024,” tukas Suharso Monoarfa.

Penyusunan ulang sistem perlindungan sosial yang akan dilakukan, menurut Suharso, langkah pertama adalah mengenai ketepatan data dengan digital based sehingga penyampaian program perlindungan sosial memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Sumber : beritasatu.com

Continue Reading

Ekonomi Global

Perusahaan Raksasa China Bakal Ditendang dari Bursa AS, Apa sajakah?

Published

on

Finroll.com – Perusahaan Raksasa China Bakal Ditendang dari Bursa AS, Apa sajakah? Tiga perusahaan telekomunikasi China bakal ditendang dari New York Stock Exchange (bursa saham Amerika Serikat/AS) bulan ini. Langkah ini mengikuti kebijakan Presiden AS Donald Trump pada akhir tahun lalu melarang orang AS investasi di perusahaan-perusahaan yang dicurigai dikendalikan oleh militer China.

Senin (4/1/2021), tiga perusahaan itu yakni China Mobile (CHL), China Telecom (CHA), dan China Unicom (CHU) semuanya akan ditangguhkan dari NYSE selambat-lambatnya 11 Januari

Sementara itu, Kementerian Perdagangan China mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Beijing akan mengambil langkah untuk melindungi kepentingan perusahaan China. Ketiga perusahaan telekomunikasi tersebut telah diperdagangkan di New York selama bertahun-tahun.

China Mobile, perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu telah terdaftar di New York Stock Exchange sejak 1997. Sementara itu, saingannya China Telecom dan China Unicom telah diperdagangkan di sana sejak awal 2000-an.

Perusahaan menyatakan, hari Senin bahwa mereka belum mendengar dari NYSE tentang kapan mereka akan dihapus dari daftar. Namun, mereka sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk melindungi hak-hak mereka.

Meski volume perdagangan relatif rendah di New York, mereka mengaku bahwa keputusan tersebut dapat mempengaruhi saham yang diperdagangkan di tempat lain.

Hal itu sudah tampak terjadi di Hong Kong, di mana saham di masing-masing perusahaan sempat turun antara 3% dan 5% pada hari Senin.

Kendati perusahaan-perusahaan tersebut mencatatkan sahamnya di New York, bisnis mereka sebagian besar berada di China. Komisi Pengaturan Sekuritas China mengatakan pada hari Minggu bahwa dampak langsung dari delisting akan ialah pertumbuhan perusahaan dan kinerja pasar secara umum.

“Kami dengan tegas mendukung ketiga perusahaan untuk menjaga hak-hak mereka yang sah sesuai dengan hukum, dan yakin mereka mampu menangani dengan baik setiap dampak negatif yang disebabkan oleh perintah eksekutif dan potensi penghapusan pencatatan,” kata regulator dalam sebuah pernyataan.

Pentagon sejauh ini telah mengidentifikasi 35 perusahaan yang dikatakan memiliki hubungan dengan militer China, termasuk pembuat chip Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) dan perusahaan teknologi Huawei.

SMIC membantah memiliki hubungan dengan militer China. Huawei juga dalam berbagai waktu membantah tuduhan AS bahwa hal itu menimbulkan risiko keamanan nasional dan Kementerian Pertahanan China sendiri tahun lalu mengatakan bahwa perusahaan teknologi itu tidak memiliki apa yang disebut latar belakang militer.

Sumber : detik.com

Continue Reading

Trending