Connect with us

Automotive

Mobil Incaran Sri Mulyani Usai Pensiun Jadi Menteri

Published

on


Finroll.com –  Mobil ramah lingkungan yang dipajang Toyota di lantai Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani sedikit bernostalgia. Mobil itu adalah Prius Plug-in Hybrid Vehicle (PHEV).

Mobil itu mengingatkan Sri ketika dirinya berkarier di negeri Paman Sam Amerika Serikat. Sri ketika menjalani masa dinasnya di Bank Dunia rupanya mengendari Prius Hybrid.

“Dulu waktu 6 tahun di Amerika Serikat, saya pakai Prius Hybrid,” kata Sri saat berkeliling arena GIIAS 2019.

Bahkan ia pun berniat untuk memarkir Prius PHEV di garasi rumahnya ketika masa jabatan sebagai Menteri Keuangan telah usai.

“Boleh entar, kalau saya pensiun menteri naik ini (Prius Hybrid). Keren, ini mobil saya sesudah jadi menteri,” jelasnya.

Sayangnya hingga saat ini Prius PHEV belum juga diluncurkan untuk masyarakat Indonesia yang berniat meminangnya. Toyota pun masih terus berdiskusi dengan prinsipalnya di Jepang untuk merilisnya di sini.

“Sejauh ini PHEV ini kan baru dikenalkan di beberapa negara seperti Jepang, Amerika. Negeri seperti Indonesia belum dapat izin, tapi karena ada permintaan ini kami lagi diskusi dengan prinsipal (Toyota Jepang) karena jumlahnya nggak banyak. Trennya ke depan memang elektrifikasi jadi cukup banyak yang nanya, dan itu sedang kami pelajari dengan prinsipal,” ujar Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy beberapa waktu lalu.

Toyota sendiri sebelumnya telah menghibahkan enam unit Prius PHEV kepada pemerintah untuk selanjutnya diberikan kepada 6 PTN (Perguruan Tinggi Negeri) guna riset serta studi mendalam kendaraan listrik.

Riset yang nanti akan dilakukan keenam perguruan tinggi tersebut rencananya akan berjalan dalam dua tahap.

Kendaraan tersebut nantinya akan dipelajari mengenai aspek teknikal seperti jarak tempuh, emisi, infrastruktur, dan kenyamanan pelanggan melalui pelacakan data dalam penggunaan sehari-hari di tiga kota besar Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta selama periode tiga bulan.

Automotive

Denda Hingga Bui Hantui Pengemudi yang Tak Patuh PSBB DKI

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Masyarakat yang tak patuh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta terancam 1 tahun bui dan/atau denda hingga Rp100 juta. Ini termasuk bagi pengemudi kendaraan bermotor.

DKI diketahui menjadi daerah pertama yang menerapkan PSBB guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) makin meluas.

“Ada sanksi yang bisa diterapkan pada masyarakat yang tidak patuh. Di UU tentang Karantina Kesehatan Pasal 93 ancamannya satu tahun penjara dan denda 100 juta. Itu opsi yang [bisa] dikeluarkan,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dalam konferensi pers, Jumat (10/4).

Namun Yusri mengatakan pihaknya hingga kini masih mengedepankan himbauan dan pembubaran secara persuasif.

“Aturan sanksi bagi kami opsi yang terakhir kita lakukan itu. Bahwa [selama] PSBB kita harapkan yang utama kesadaran masyarakat,” tambahnya.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, bagian ketujuh mengatur pembatasan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

Pasal 18 menyatakan mobil pribadi hanya boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau aktivitas yang diperbolehkan selama PSBB. Pengemudi dan penumpang wajib memakai masker di dalam kendaraan.

Penumpang yang dibawa juga tidak boleh lebih dari setengah kapasitas kendaraan. Penumpang dan pengemudi tidak diperbolehkan pergi jika suhu badan di atas normal. Mobil juga harus didisinfeksi setelah digunakan.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi sepeda motor pribadi. Dengan tambahan pengemudi dan penumpang harus memakai sarung tangan. Tidak ada ketentuan jumlah penumpang untuk sepeda motor pribadi.

Berbeda dengan angkutan roda dua berbasis aplikasi alias ojek online. Dalam Pergub diatur ojek hanya bisa mengangkut barang.

Selanjutnya Pasal 27 mengatakan pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB yang sudah diatur bisa dikenakan sanksi.

“Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana,” bunyi pasal tersebut.

Selama PSBB berlaku masyarakat dilarang ke luar rumah, kecuali untuk aktivitas yang diperbolehkan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Automotive

PSBB DKI, Ojol Minta Aplikator Ubah Bagi Hasil Jadi 90:10

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Komunitas ojek online Garda Indonesia meminta aplikator menurunkan potongan pendapatan pengemudi Jakarta menjadi 10 persen selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta.

Selama ini aplikator menerapkan skema bagi hasil 80 persen pengemudi, dan 20 persen aplikator.

Ketua Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan potongan 20 persen sangat memberatkan, terutama saat Pemprov DKI menerapkan kebijakan PSBB hingga 23 April nanti. Selama kebijakan PSBB diterapkan, ojek online memang dilarang untuk mengangkut penumpang dan hanya bisa beroperasi untuk mengirimkan barang.

“Agar perusahaan aplikator turunkan potongan menjadi 10 persen untuk sementara di masa pandemi ini, atau hilangkan potongan pendapatan ojek online,” kata Igun melalui pesan singkat, Sabtu (11/4).

Igun mengatakan selama ini pendapatan harian pengemudi paling besar berasal dari mengangkut penumpang yaitu sekitar 70 persen, meski saat ini jumlahnya terus turun menyusul kebijakan bekerja dan belajar dari rumah yang telah berlangsung tiga pekan.

Lebih lanjut ia mengatakan bila ojek online tidak diizinkan menarik penumpang, maka ia meminta pemerintah memberi bantuan uang tunai sebesar Rp100 ribu per pengemudi.

“Apabila pembuat kebijakan tetap memaksakan ojek online dilarang membawa penumpang, maka berikan kompensasi berupa uang tunai, bukan hanya sembako. Karena kebutuhan kami ini berbeda-beda, dan agar ekonomi rakyat tetap berjalan,” kata Igun.

Igun juga menyerukan agar pengemudi tetap mengangkut penumpang, tapi dengan standar keamanan dan kesehatan pencegahan penularan corona.

“Kami menuntut kepada pembuat kebijakan agar mengijinkan ojek online dapat membawa penumpang kembali,” kata Igun.

Penghentian, izin mengangkut penumpang untuk ojek online ini sesuai dengan Permenkes No. 9 tahun 2020, yang merupakan peraturan lebih tinggi ketimbang peraturan gubernur.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Automotive

Kemenhub Klaim Ojol Boleh Angkut Penumpang Tak Menentang PSBB

Published

on

By

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengklaim kebijakan mengizinkan ojek online mengangkut penumpang selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak bertentangan dengan peraturan terkait.

“Dalam Permenhub sudah jelas, kondisi tidak bertentangan dengan PSBB. Kan ada aktivitas yang [bisa] dilakukan [saat] PSBB. Selama aktivitas itu bisa dipenuhi kebutuhan transportnya oleh sepeda motor,” ujarnya melalui konferensi video, Minggu (12/4).

Adita mengatakan selain memenuhi pengiriman barang, sepeda motor juga bisa membantu transportasi masyarakat yang bekerja di sektor yang masih beroperasi selama PSBB.

“Dan ada pekerjaan yang tidak bisa WFH, nah itu yang boleh pakai ojek. Ketentuannya ada di PSBB,” tambahnya.

Pernyataan tersebut mengacu pada Permenhub No.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pasal 11 huruf C menyatakan sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

Kemenhub Klaim Ojol Boleh Angkut Penumpang Tak Menentang PSBBFoto: CNN Indonesia/Fajrian

Selanjutnya ketentuan pada huruf D mengatakan dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan.

Adita mengatakan Permenhub ini akan dievaluasi jika realisasinya tidak memungkinkan dengan kondisi di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Hukum Menteri Perhubungan, Umar Aris mengatakan ketentuan pada Pasal 11 Permenhub No. 18 Tahun 2020 memiliki struktur hukum yang jelas.

“Kita baca lagi aturan tentang karantina, Keputusan Presiden, PP No. 21 [Tahun 2020] tentang PSBB, Permenkes, sudah kita olah. Dalam struktur hukum adalah tanggung jawab Menteri Perhubungan mengatur, mengendalikan transportasi,” ujarnya.

PSBB mulai berlaku di Jakarta sejak Jumat (10/4). Artinya masyarakat dilarang melakukan kegiatan di luar rumah, kecuali yang masih diizinkan.

Dalam hal ini angkutan umum maupun pribadi masih bisa beroperasi jika digunakan untuk kegiatan yang diizinkan. Namun kapasitas penumpang dan jam operasionalnya dibatasi. (CNN/GPH)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending