Connect with us

Makro Ekonomi

Modal Jadi Ganjalan Pertumbuhan Startup di Indonesia, BKPM Siap Bantu

Published

on


Modal Jadi Ganjalan Pertumbuhan Startup di Indonesia, BKPM Siap Bantu

Finroll.com — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menyatakan kesiapannya untuk  memfasilitasi startup companies, dalam memafaatkan pembiayaan  dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Salah satunya, dengan menggelar forum yang mempertemukan perusahaan startup (Startup Companies/SuC) dengan sejumlah perusahaan dan modal ventura.

“Kawasan Sains Teknologi atau KST, memiliki peran utama sebagai katalisator pembangunan ekonomi regional, sebagai inkubator unit-unit usaha baru yang berteknologi tinggi, dan sebagai penyedia layanan teknologi di daerah,” ujar Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Ikmal Lukman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/12).

Ia menilai, sektor permodalan menjadi salah satu aspek krusial yang banyak disuarakan oleh para pelaku SuC, untuk pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) di Indonesia. Sementara itu pemerintah menargetkan membangun 100 KST di seluruh Indonesia, yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Baca Lainnya: Defisit CAD Masih Megganjal, Jokowi Sorot Industrialisasi dan Hilirisasi

Lebih lanjut dirinya menjelaskan dalam proses inkubasi yang dilakukan KST, salah satu tantangan utama yang dihadapi startup ialah pendanaan dan skema bisnis. Untuk mengatasi kendala tadi, BKPM terus berupaya memfasilitasi para perusahaan start-up untuk mendapatkan informasi mengenai best practices, dan bantuan permodalan dari dana CSR, dana ventura, hingga sumber dana lainnya.

Di sisi lain, Direktur BPPT Iwan Sudrajat mengatakan, konsep KST/technopark pada dasarnya melakukan hilirisasi hasil pengembangan teknologi yang ada, menjadi produk-produk komersial.

“Di Indonesia, dana CSR belum banyak dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan perusahaan strat-up,” papar Iwan.

Presiden Joko Widodo sebenarnya telah menerbitkan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) No 106 Tahun 2017, tentang Kawasan Sains dan Teknologi (KST). Perpres ini juga menjadi tindak lanjut dari Nawacita keenam untuk membangun sejumlah KST di berbagai daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana teknologi terkini.

Sumber: Antara

Makro Ekonomi

Erick Thohir Tunjuk Fuad Rizal Jadi Plt. Dirut Garuda

Published

on

By

FINROLL.com, Jakarta — Kementerian BUMN membenarkan menunjuk Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Fuad Rizal menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama maskapai penerbangan pelat merah tersebut.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan salah satu alasan penunjukan Fuad ialah karena yang bersangkutan tak ikut dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia bersama empat direksi lainnya.

“Yang pasti Pak Fuad tidak ada di penerbangan,” ucap Staff Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Jumat (6/12).

Seperti diketahui penerbangan dari Prancis ke Indonesia yang membawa direksi Garuda Indonesia untuk membeli sekaligus membawa pulang pesawat pesanan jenis Airbus A330-900.

Alasan lainnya, perusahaan butuh Plt direktur utama sesegera mungkin lantaran operasional perusahaan tetap harus berjalan setelah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Ari Askhara dari jabatannya.

“Kami kan ingin operasional jalan juga, kemudian dia (Fuad) orang keuangan juga,” ujar Arya.

Menurutnya, penunjukan plt direktur utama ini dilakukan melalui rapat dewan komisaris. Hanya saja, Arya menyebut jabatan itu hanya sementara sampai menunggu jadwal rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

“Mengenai Plt kan hanya sampai RUPSLB. Supaya tetap berjalan dengan baik, maka keputusan diambil internal,” terang dia.

Sementara, total direksi yang ikut dalam penerbangan sebanyak empat orang. Selain Ari, ada pula Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Human Capital Heri Akhyar, serta Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto.

Arya menyatakan seluruh direksi Garuda Indonesia yang berada dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia sebenarnya tak mendapatkan izin dinas dari Kementerian BUMN. Maka itu, seluruh komisaris pun mengklaim empat direksi ini melanggar aturan.

“Kalau menurut komisaris ini melanggar surat edaran menteri BUMN se08/mbu/12/2015 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,” jelas Arya.

Selain itu, pesawat yang membawa direksi Garuda Indonesia ini juga merupakan pesawat baru. Bila sesuai aturan, kata Arya, pesawat baru tidak diperkenankan membawa kargo.

Ditambah, pesawat itu langsung mendarat di hanggar milik di Garuda Maintenance Facilities (GMF) demi menghindari pemeriksaan oleh pihak bea dan cukai. Arya menyatakan hal itu bisa melanggar pidana dan perdata.

“Dari situ makanya dewan komisaris merekomendasikan ke Kementerian BUMN untuk ambil tindakan ke direksi dan staf Garuda Indonesia yang ditandatangani seluruh komisaris,” pungkas Arya.

Komisaris yang dimaksud, yakni Sahala Lumban Gaol, Chairal Tanjung, Eddy Porwanto Poo, Insmerda Lebang, dan Herbert Timbo Parluhutan Siahaan.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading

Makro Ekonomi

DPR Setuju RI Setop Ekspor Gas Bumi ke Singapura pada 2023

Published

on

By

FINROLL.com. Jakarta — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rencana Kementerian ESDM untuk menghentikan ekspor gas bumi ke Singapura. Selanjutnya, ketersediaan gas bumi akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Komisi VII DPR mendukung pemerintah untuk mengkaji pengalihan alokasi gas ekspor ke Singapura untuk pemenuhan kebutuhan domestik pasca berakhirnya Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) pada 2023,” kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis (5/12).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII Falah Amru justru meminta penghentian pasokan gas bumi dilakukan lebih cepat tanpa menunggu 2023. Ia menilai industri dalam negeri masih membutuhkan pasokan gas bumi.

“Saya juga mengucap syukur kalau pasokan gas disetop ke Singapura di 2023. Kalau 2023 kelamaan kenapa tidak disetop lebih cepat atau ada alternatif lain (untuk industri dalam negeri)?” ujarnya.

Untuk diketahui, Indonesia mengalirkan gas ke Singapura dari Lapangan Suban Blok Corridor yang digarap ConocoPhillips.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengaku terdapat permasalahan selisih harga dari gas ekspor ke Singapura dibandingkan penggunaan gas untuk kebutuhan domestik.

Ia menuturkan ekspor gas bumi dihargai sebesar US$10 per MMBTU. Sedangkan jika dilepas kepada industri pupuk, harga gas bumi dipatok sebesar US$6 per MMBTU sesuai dengan ketentuan undang-undang.

“Sehingga kami perlu pikirkan apakah kami ingin gunakan gas sebagai penerimaan negara atau pupuk. Ini harus dipikirkan bersama,” ujarnya.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menambahkan besaran pengalihan gas bumi dari Singapura ke dalam negeri akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur gas bumi dan kebutuhan industri dalam negeri. Karenanya, dalam sisa waktu tiga tahun ini, ia bilang pemerintah akan mempersiapkan infrastruktur tersebut.

“Agar surplus di satu tempat bisa dialihkan ke tempat lain dan ditambah investasi industri di daerah-daerah tersebut penggunaannya,” katanya. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Kacau! Sri Mulyani Ungkap Banyak PNS-nya Jadi Makelar

Published

on

Finroll.com, Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan korupsi adalah musuh bersama dan bisa menghancurkan suatu negara. Oleh karenanya harus dilawan bersama seluruh lapisan masyarakat.

Terutama ia menegaskan, di Indonesia masih banyak profesi makelar yang membuat masalah korupsi sulit untuk diberantas. Para makelar ini bahkan memanfaatkan sistem untuk mencari keuntungan.

Menurutnya, makelar ini banyak ditemukan di daerah. Ia menceritakan, banyak yang mempertanyakan kepada dirinya kenapa untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu harus melobi dan mencairkannya harus datang sendiri.

Sebab, untuk mendapatkan DAK udah ada pengalokasian sendiri melalui sistem di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

“Banyak yang tanya itu ke saya. Padahal saya sudah sering bilang dari dulu kalau untuk mendapatkan DAK tidak perlu lobi dan mencairkan sendiri. Kita ada sistem. Ini artinya masih ada yang mencari cara, banyak yang profesinya makelar, sistem pun di-makelarin,” ujarnya di kantor Pusat DJP, Selasa (3/12/2019).

Bahkan, ia menyebutkan ada kisah yang melegenda yang membuat nama Ditjen Pajak tercoreng dan membuat kepercayaan masyarakat kepada pajak berkurang.

“Atau yang lebih serius itu kepala kantornya jadi mafia,” kata Sri Mulyani.

Oleh karenanya, ia menekankan agar para jajaran Kementerian Keuangan untuk tidak mudah puas dengan capaian yang dimilikinya. Perbaikan harus tetap dilakukan agar setidaknya tindakan Korupsi bisa dikurangi.

“Harus terus perbaiki sistem, perbaiki kualitas belanja. Jangan ada lagi korupsi, dan korupsi salah alokasi. Itu akan membawa dampak buruk bagi RI. Makanya kita harus susun belanja terarah. Makanya sama minta semua Dirjen untuk perbaiki sistem anggaran, agar tidak ada salah alokasi,” tegasnya.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending