Connect with us

Nasional

Muktamar PPP Nyatakan Dukung Paslon No 02 Prabowo-Sandi

Published

on


Muktamar PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar jakarta umumkan dukungannya pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.

Finroll.com – Dukungan ini telah disepakati dalam musyawarah kerja nasional (mukernas) III yang digelar di kantor DPP PPP, Jalan Talang, Menteng, Jakarta, Jumat (16/11).

“Mukernas memberikan dukungan pada putra terbaik Indonesia. Yang memiliki visi pembangunan ke-Indonesia-an, guna memajukan ekonomi, politik, ekonomi, dan keumatan tanpa diskriminasi,” ujar Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta Humphrey Djemat dalam konferensi pers dengan wartawan.

Humphrey menilai Indonesia saat ini membutuhkan sosok kepemimpinan nasional yang amanah, tabligh (menyampaikan), dan fathanah (cerdas). Pasangan capres cawapres nomor urut 02 itu dianggap memenuhi syarat tersebut.

“Terkait dukungan ini maka forum mukernas III Jakarta akan gunakan semua sumber daya partai dari DPP, DPW, DPC yang masih solid untuk memenangkan capres cawapres nomor urut 02,” katanya.

Selain dukungan pilpres 2019, mukernas III mengesahkan Humphrey yang sebelumnya pelaksana tugas ketua umum menjadi ketua umum PPP. Hasil mukernas juga mengesahkan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PPP Sudharto menjadi sekretaris jenderal.

“Maka pengesahan jabatan ini berlaku hingga berakhirnya periode kepengurusan hasil muktamar 2014,” ucapnya.

Humphrey mengatakan, pihaknya akan kembali menggelar muktamar Jakarta pasca Pilpres 2019.

“Mukernas III PPP juga mendesak DPP PPP sesegera mungkin memperbaiki struktur dan sarana. Mulai dari pengurus di tingkat DPP sekaligus memberikan instruksi di tingkat DPW dan DPC seluruh Indonesia,” terangnya.

PPP kubu muktamar Jakarta ini sebelumnya tak diakui Komisi Pemilihan Umum sebagai kepengurusan yang sah sehingga tak bisa ikut sebagai peserta pileg 2019.

Kepengurusan yang diakui KPU, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, adalah PPP kepengurusan dengan Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani.

PPP pimpinan Romahurmuziy telah memutuskan mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. (CnnIndonesia)

Advertisement Valbury

Nasional

Telepon Jokowi, Xi Jinping: Tiongkok Siap Bantu Indonesia Tangani Corona

Published

on

By

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima panggilan telepon dari Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Kamis (2/4) sore. Xi memastikan bahwa negaranya akan membantu Indonesia menangani pandemi corona. Bahkan, Indonesia akan menjadi mitra prioritas melawan pandemi tersebut.

“Kami siap bekerja sama dengan rakyat Indonesia, bersatu padu mengatasi Covid-19,” ujar Xi dikutip dari rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (3/4). Xi juga menyampaikan keprihatinannya atas mewabahnya virus corona di Indonesia.

Meski demikian, Xi menilai Indonesia akan mampu mengatasi virus mematikan tersebut. “Kami percaya dan yakin dengan kegigihan Anda, Indonesia pasti akan mengalahkan wabah Covid-19,” kata Xi.

Dia juga berbagi pengalaman negaranya dalam melawan virus corona. Jokowi menyampaikan apresiasi atas komitmen Negeri Panda membantu Indonesia menangani pandemi. Apalagi, Tiongkok merupakan negara pertama di dunia yang terjangkit virus tersebut.

Karenanya, Tiongkok telah melakukan berbagai upaya dalam menangani corona. “Kami harus terus bekerja sama menangani penyebaran virus ini,” kata Jokowi. Ia juga meminta agar tak ada stigmatisasi atas mewabahnya corona.

Hal seperti ini tak pantas dilakukan, terutama ketika banyak negara menghadapi pandemi corona. “Upaya stigmatisasi ini sangat tidak bermanfaat di tengah situasi yang sulit ini,” kata Jokowi.

Continue Reading

Nasional

WNA Wajib Angkat Kaki dari Indonesia, Jika Tak Penuhi Syarat

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan memulangkan kembali warga negara asing (WNA) yang terlanjur masuk bandara atau pelabuhan di Indonesia demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menegaskan WNA wajib meninggalkan wilayah Indonesia jika tak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

“Ketika ada yang datang, tidak masuk dalam kategori yang diperbolehkan, akan ditolak masuk. Pesawat yang membawanya itu berkewajiban untuk memulangkannya kembali,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/4).

Arvin menyebut maskapai tidak boleh menolak membawa kembali WNA yang mereka angkut. Sebab hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pengelola alat angkut penumpang.

Dia menjelaskan hanya enam kategori WNA yang boleh masuk ke Indonesia, yaitu pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), serta pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas.

Begitu pula tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan, awak alat angkut, serta orang asing yang bekerja pada proyek-proyek strategis nasional.

WNA pada enam kategori itu juga tidak bisa sembarangan masuk. Arvin menyebut mereka harus mengantongi surat keterangan kesehatan dari negara asal. Pun demikian mereka tetap harus mengisolasi mandiri selama 14 hari.

“Orang yang datang dengan health certificate itu, dari Kemenkes ketika di pintu masuk diperiksa tidak menunjukkan gejala, maka harus melakukan isolasi mandiri 14 hari, bisa di hotelnya atau rumahnya,” ucap dia.

Aturan itu berlaku di seluruh pintu masuk Indonesia, meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara (PLBN) mulai hari ini.

Selain pengetatan aturan di perbatasan Indonesia, kata Arvin, pemerintah juga melakukan pengetatan di luar negeri. Perwakilan Indonesia di berbagai negara tidak akan lagi melayani pembuatan visa hingga pandemi berakhir.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meneken Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Guna menekan penyebaran virus corona (Covid-19), lewat Permenkumham itu Pemerintah Indonesia melarang resmi melarang WNA masuk maupun transit di wilayah Indonesia. Aturan berlaku sejak Kamis (2/4) pukul 00.00 WIB.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Warga DKI 2,6 Juta Rentan Miskin, DKI Jakarta Dapat Rp880 Ribu

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial telah menyiapkan dana bantuan sosial sebesar Rp4,57 triliun rupiah untuk warga rentan miskin di Jakarta yang berjumlah 2,6 juta orang. Setiap orang atau keluarga rentan miskin itu akan menerima Rp880 ribu, khusus untuk bulan April dan Mei

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberikan laporan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait perkembangan kasus virus corona, secara teleconference, Kamis (2/4).

“Nilai tepatnya, jumlah orangnya, targetnya 2,6 juta. Bansosnya Rp880 ribu selama dua bulan, April dan Mei, sehingga nilai totalnya adalah Rp4,57 triliun,” kata Anies.

Anies bilang warga rentan miskin itu seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang bakso. Mereka adalah orang yang kehilangan pemasukan rutinnya akibat wabah virus corona.

“Mereka selama ini ada pendapatan tapi begitu ekonomi alami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan,” ujar Anies.

Anies mengatakan penyaluran bantuan masih menunggu kelengkapan data.

Pemprov DKI, Kemensos, dan Kementerian Kemaritiman dan Investasi disebut Anies tengah memastikan data orang-orang rentan miskin di DKI yang berhak menerima bansos tersebut.

“Jadi angkanya sudah disepakati, besarannya juga sudah, tapi datanya masih dalam proses,” ujar Anies.

Anies menambahkan total ada 3,7 juta orang miskin dan rentan miskin di ibu kota yang menerima bantuan sosial. Dia berkata selain 2,6 juta warga rentan miskin itu, DKI selama ini telah mengucurkan bantuan sosial kepada 1,1 juta warga miskin ibu kota.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah memastikan kucuran subsidi dari pemerintah kepada 2,5 juta warga miskin di Jakarta yang terdampak virus corona.

Jokowi mengatakan jumlah itu berdasarkan informasi dari Gubernur Anies Baswedan. Namun dia belum merinci berapa uang yang disalurkan kepada tiap orang yang disubsidi tersebut.

“Saya kira Gubernur DKI Jakarta angkanya kemarin 3,6 juta yang perlu dimasukkan dalam program social safety net, tapi DKI sudah berikan untuk 1,1 juta artinya tinggal 2,5 juta yang perlu dieksekusi,” kata Jokowi.

Jakarta sendiri merupakan episentrum virus corona di Indonesia. Data dari Pemprov DKI per hari ini, ada 885 kasus covid positif. Kemudian ada 561 pasien yang masih dalam perawatan, 181 orang isolasi mandiri,n53 orang dinyatakan sembuh, dan 90 orang meninggal dunia.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending