Jumat, 19 Februari 2021

Hati-hati di Sosmed, Ada Polisi Virtual Indonesia


Pengguna media sosial perlu berhati-hati, sebab akan ada polisi virtual yang berpatroli di jagat dunia maya.

Permintaan pembentukan polisi virtual ini disebutkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum lama ini.

Menurutnya para polisi virtual itu akan melakukan edukasi para pengguna media sosial yang kedapatan melanggar UU ITE. Mereka akan diberi penjelasan potensi pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya.

“Sehingga begitu ada kalimat-kalimat yang kurang pas yang kemudian melanggar UU ITE, maka virtual police yang kemudian menegur. Menegur an kemudian menjelaskan bahwa anda memiliki potensi melanggar pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian. Kemudian diberikan sebaiknya dia harus melakukan apa,” kata Sigit saat Rapim TNI-Polri 2021, dikutip Kamis (18/2/2021).

Sigit juga mengungkapkan keinginannya melibatkan para influencer dengan followers berjumlah banyak. Orang-orang berpengaruh itu akan diminta melakukan edukasi terkait UU ITE.

Menurutnya dengan mengajak influencer proses edukasi akan nyaman dan tidak menakut-nakuti. Masyarakat pun juga menjadi sadar dan memahami perilaku yang baik di media sosial.

-->

“Sehingga proses edukasi nya juga dirasakan nyaman, tidak hanya sekedar menakut-nakuti. Tapi kemudian membuat masyarakat tertarik, kemudian sadar dan memahami bahwa yang begini boleh yang gini tidak boleh. Hal-hal seperti itu tolong dilaksanakan,” jelasnya.

Beberapa waktu lalu sempat ada permintaan Presiden Joko Widodo untuk penggunaan UU ITE menjadi selektif. Sigit mengatakan menginginkan adanya petunjuk bagi penyidik saat melakukan penyidikan kasus UU ITE.

Polisi Virtual Indonesia menambahkan kasus harus dilaporkan oleh korban tanpa diwakili atau delik aduan.

Menurutnya ini menghindari asal lapor kasus dan membuat pihaknya kerepotan.

infimas Mulia

Sigit juga mendorong kasus diselesaikan secara mediasi, apalagi jika masalah tidak ada potensi konflik horizontal.

“Jadi hal-hal seperti ini ke depan kita perbaiki, apalagi memang seperti itu. Bila perlu kalau memang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal, ya tidak perlu ditahan lah. Jadi proses mediasi, mediasi enggak bisa, enggak usah ditahan,” jelasnya.

Kapolri ingin membentuk virtual police untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di media sosial, jika ada unggahan yang bisa dijerat dengan UU ITE.

“Virtual police menegur dan menjelaskan potensi pelanggaran dengan ancaman hukuman sekian, lalu diberikan (dijelaskan) apa yang sebaiknya dia lakukan,” ujar Sigit dalam Rapim Polri.

“Tolong ini dikerjasamakan dengan Kominfo, sehingga kalau ada konten-konten seperti itu, virtual police muncul sebelum cyber police yang turun,” imbuh Sigit.

Polri juga bisa bekerja sama dengan para pegiat media sosial atau influencer sehingga edukasi tentang UU ITE benar-benar dipahami masyarakat.

“Saya kira ini bisa dengan melibatkan influencer yang disukai masyarakat, sehingga proses edukasi dirasakan nyaman, tidak hanya menakut-nakuti, tapi membuat masyarakat tertarik dan sadar serta memahami apa yang boleh dan tidak boleh,” tuturnya.

BACAAN TERKAIT