Selasa, 2 April 2019

KPK: 87 Ribu Pejabat Negara yang Belum Lapor Harta Kekayaan


Finroll.com – 87 ribu pejabat negara tercatat belum melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga batas yang ditentukan Minggu, (31/3/2019).

Sebagaimana dilansir laman berita satu, Selasa, (2/4/2019), Juru Bicara KPK Febri Diansyah Meenjelaskan, KPK akan rilis nama-nama pejabat yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Febri mengungkapkan, nantinya sanksi bagi wajib lapor yang tidak melaporkan atau terlambat melaporkan kekayaannya diserahkan kepada instansi masing-masing.

“Kami harapkan instansi dapat menegakkan aturan internalnya untuk menjatuhkan teguran atau sanksi administratif sesuai yang berlaku di instansi masing-masing,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).

“Di instansi eksekutif, legislatif atau yudikatif itu kan ada aturan masing-masing yang bisa jadi pembeda. Kalau PNS atau ASN mengacunya pada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS,” imbuh Febri.

Menurut Febri, ada 215 instansi yang sudah melaporkan kekayaannya 100 persen.

“Artinya seluruh Wajib Lapor di 215 instansi ini itu patuh melaporkan kekayaannya sebelum 31 Maret 2019,” kata Febri.

Menurut Febri, masih ada pihak lainnya dari berbagai instansi yang masih berupaya mengurus laporan kekayaannya via situs resmi KPK atau mendatangi gedung KPK.

infimas Mulia

“Mereka yang lapor setelah 31 Maret 2019 akan tercatat pelaporan yang terlambat ya. Pelaporan itu tetap akan masuk ke dalam sistem. Ketika disampaikan ke instansi masing-masing kami akan buat catatan mana penyelenggara negara yang melaporkan tepat waktu dan mana penyelenggara negara yang terlambat,” ujar Febri.

BACAAN TERKAIT