简体中文EnglishBahasa Indonesia한국어Русский

Kemarin, Reformasi hukum peradilan hingga perlawanan koruptor

  • Bagikan
Jakarta (ANTARA) –

Lima berita hukum pada Selasa (27/9) yang terjadi di wilayah Indonesia masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari reformasi hukum peradilan cegah mafia hingga jaksa diingatkan tidak takut perlawanan para koruptor.

 

Klik di sini untuk berita selengkapnya

 

1. Mahfud akan reformasi hukum peradilan berantas mafia hukum

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan mencari formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim agung Sudrajat Dimyati oleh KPK.

 

“Presiden meminta saya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan, sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia,” kata Mahfud dalam akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd yang dipantau, di Jakarta, Selasa.

 

 

2. Jampidsus ingatkan jajaran tak takut hadapi perlawanan para koruptor

 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengingatkan jajarannya jangan takut menghadapi upaya perlawanan para koruptor dengan tetap menjalankan tugas secara profesional, teliti, dan cermat.

 

“Jangan pernah takut dan gentar menghadapi corruption fight back (perlawanan para koruptor). Sepanjang bekerja secara baik, profesional, teliti, dan cermat, saya akan terus menjaga jajaran pidsus di seluruh Indonesia,” kata Ferie dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Jampidsus Tahun 2022, dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

 

 

3. KPK minta Sumbar memperbaiki tata kelola perizinan genset

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperbaiki tata kelola perizinan genset untuk dunia usaha di daerah setempat.

 

Direktur Korsup Wilayah I KPK Edi Suryanto dalam Diskusi Publik Penerbitan Izin Genset Wilayah Provinsi Sumbar, di Padang, Selasa, mengatakan perbaikan ini bertujuan untuk mempermudah perizinan dan menjaga keberlangsungan berusaha.

 

 

4. KPK kembali periksa mantan pemberi dana ke Zumi Zola

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Direktur PT Athar Graha Persada Basri, Muhammad Imaduddin alias Iim terkait suap “Ketok Palu” RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018 .

 

Iim diketahui termasuk salah satu pemberi dana bantuan terhadap Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Iim mengenal Zola dari Apif Firmansyah yang merupakan asisten pribadi Zumi Zola sekaligus pencari dana untuk memenuhi permintaan Zola .

 

 

5. Kemenkumham Riau memfasilitasi tuntutan pengungsi Afghanistan

 

Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Riau siap memfasilitasi 150-an pengungsi asal Afghanistan di Kota Pekanbaru untuk dapat dipindahkan ke negara ketiga (resettlement).

 

“Jangan berdemonstrasi seperti ini, namun sebaiknya jika kalian bisa menyampaikan aspirasi dengan mengirimkan lima perwakilan untuk menyampaikan keluhan. Dengan melakukan demonstrasi yang mengganggu ketertiban masyarakat, kalian justru akan kehilangan simpati dan dianggap sebagai sumber keributan,” ujar Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Riau Achmad Brahmantyo Machmud, di Pekanbaru, Selasa.

 

 

 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2022

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

简体中文EnglishBahasa Indonesia한국어Русский
-->