简体中文EnglishBahasa Indonesia한국어Русский

KPK ingatkan pejabat tidak korupsi anggaran untuk kesejahteraan petani

  • Bagikan
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan agar pejabat penyelenggara negara tidak korupsi anggaran untuk program-program kesejahteraan petani.

“Saya pastikan akan kami kejar, tangkap, dan jerat siapa pun yang berani mengusik apalagi memakan anggaran negara dari program-program kesejahteraan petani dengan pasal tindak pidana korupsi yang paling berat hukumannya,” kata Firli dalam keterangannya, Minggu, pada Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh setiap 24 September.

Ia menilai dengan kontribusi dan peran nyata para petani terhadap negara selama ini, maka pahlawan pangan tersebut tidak boleh dikecewakan apalagi dirampok hajat hidupnya.

“Saya ingatkan dan peringatkan kepada siapa pun, khususnya aparatur pemerintah termasuk pejabat terkait yang mengurusi hajat hidup para petani untuk tidak coba-coba apalagi berani main-main dengan hak para pahlawan pangan ini yang diberikan negara melalui program-program kesejahteraan petani yang telah dicanangkan pemerintah,” ucap Firli.

Baca juga: Firli Bahuri ingatkan program APBD harus sasar kepentingan rakyat

Ia memastikan lembaganya bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.

“Jika memiliki cukup alat bukti kuat akan kami pilih opsi terberat bagi siapa pun tersangka korupsi program kesejahteraan, yakni hukuman penjara paling lama dengan pengembalian uang negara berikut denda atau KPK miskinkan para koruptor melalui pasal TPPU (tindak pidana pencucian uang),” kata dia.

Terkait hal tersebut, Firli menyinggung soal kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Hasanuddin Ibrahim (HI).

Baca juga: Firli Bahuri: Jangan sampai perangkat desa tersangkut korupsi
Baca juga: Firli ingatkan modus korupsi semakin canggih seiring majunya teknologi

“Beberapa waktu lalu, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pupuk hayati untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan pada Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013 yang kami ungkap pada tahun 2022, saya perintahkan langsung Deputi Penindakan KPK untuk menahan paksa oknum penyelenggara negara yang menjadi pejabat terkait pada tahun 2012,” tuturnya.

Ia menganggap kontribusi nyata para petani di seantero negeri ini terbukti menjadi garda terdepan dalam menopang dan menumbuhkan kembali perekonomian negara di masa-masa sulit seperti saat pandemi COVID-19.

“Insyaallah, kami di KPK akan mengawal seluruh anggaran peningkatan kesejahteraan para petani di seluruh Indonesia agar kemakmuran bagi pahlawan pangan nasional ini benar-benar terwujud dan dirasakan seluru petani dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote,” ujar Firli.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

简体中文EnglishBahasa Indonesia한국어Русский
-->