KPK jadikan humas pemda dan lembaga di Bali mitra kampanye antikorupsi

  • Bagikan
Badung (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan humas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, badan layanan umum, dan perusahaan milik daerah se-Bali sebagai mitra kampanye antikorupsi melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Badung, Bali, Rabu.

Dalam kegiatan itu, sejumlah pejabat KPK memberi pelatihan strategi menyiarkan informasi terkait antikorupsi, sekaligus langkah-langkah meningkatkan transparansi di lembaga masing-masing.

“Seluruh humas hadir hari ini untuk berkolaborasi, bagaimana humas bisa kami perkuat dan perannya menjadi yang terdepan dalam mempublikasikan materi kampanye antikorupsi, dan meningkatkan reputasi institusinya dengan menampilkan keberhasilan dalam kampanye antikorupsi,” kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief saat ditemui pada sela-sela acara di Badung, Bali, Rabu.

Ia menjelaskan pemberian materi diberikan oleh Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, kemudian ada juga dari bagian kehumasan.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief memberi keterangan kepada jurnalis pada sela-sela kegiatan bimbingan teknis kampanye antikorupsi di Badung, Bali, Rabu (6/7/2022). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

“Di akhir acara, seluruh peserta kami minta rencana aksi, komitmen mereka, apa rencana mereka mengampanyekan antikorupsi di instansinya masing-masing. Nanti rencana aksi itu kami jadikan bahan monitoring dan evaluasi, progress-nya sudah sejauh mana, bagaimana pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi bisa mempublikasikan nilai-nilai antikorupsi di daerahnya masing-masing,” kata Amir Arief menjawab pertanyaan ANTARA.

Ia menyampaikan acara bimbingan teknis untuk para humas itu merupakan program rintisan (pilot project) KPK yang pertama kali digelar di Bali.

Baca juga: KPK gelar festival film internasional di Bali meriahkan ACWG G20

“Provinsi Bali kami jadikan pilot project untuk sinergi dan kolaborasi kehumasan provinsi dan kabupaten. (Bali dipilih, red.) karena bertepatan dengan Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 yang berlangsung di Bali. Jadi memanfaatkan momentum itu,” kata dia.

ACWG merupakan rangkaian pertemuan utama G20 yang khusus membahas isu antikorupsi. Dalam struktur pertemuan G20, ACWG masuk dalam Jalur Sherpa.

Indonesia yang diwakili KPK memimpin Pertemuan Kelompok Kerja Anti-Korupsi (Anti-Corruption Working Group/ACWG) tahun ini bersama Australia.

Baca juga: KPK kenalkan praktik pendidikan antikorupsi dalam pertemuan G20 ACWG
Baca juga: KPK kenalkan praktik pendidikan antikorupsi dalam pertemuan G20 ACWG

Sejauh ini, ACWG telah digelar dua kali, yaitu yang pertama di Jakarta pada Maret 2022 dan yang kedua di Nusa Dua, Badung, Bali, pada 5–8 Juli 2022.

Demi memanfaatkan momentum ACWG, KPK tidak hanya menggelar bimbingan teknis untuk humas pemerintah daerah se-Bali, tetapi menggelar festival film internasional/International Film Screening bertema antikorupsi di Lippo Mall Kuta, Badung, pada 6–7 Juli 2022.

Festival film internasional itu yang merupakan bagian dari acara tahunan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) KPK 2022 menampilkan 13 film pendek dari 10 negara, yaitu Thailand, Indonesia, Prancis, Iran, Singapura, Estonia, India, Amerika Serikat, dan Yunani.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

-->