Pakar: Penentuan korupsi di BUMN harus mengacu UU BUMN dan UU Tipikor

  • Bagikan
Jakarta (ANTARA) – Pakar hukum sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Bandung Prof. I Gede Pantja Astawa mengatakan untuk menentukan terjadi atau tidaknya praktik korupsi di BUMN maka harus mengacu pada Undang-Undang (UU) BUMN dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Jika melihat UU BUMN Pasal 11 disebutkan BUMN merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan-nya menanggapi isi pidato Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR yang mengapresiasi Menteri BUMN Erick Thohir terkait bersih-bersih, dan pemberantasan korupsi di perusahaan pelat merah.

Kemudian, jika melihat UU Tipikor Pasal 14 disebutkan bahwa BUMN memiliki kekhususan sitimatis (lex specialis).

Baca juga: Erick Thohir: Bersih-bersih BUMN untuk perbaiki sistem perusahaan

Baca juga: KPK minta BUMN melahirkan milenial agen antikorupsi

Maka dari itu, karena kekayaan negara sudah dipisahkan, tidak bisa serta merta kerugian yang terjadi di BUMN dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, ujarnya.

Sebab, di dalam UU BUMN tidak dikatakan kerugian atau pelanggaran yang terjadi merupakan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, apabila tidak disebutkan di UU BUMN kerugian BUMN merupakan tindak pidana korupsi, maka tidak bisa diberlakukan UU Tipikor.

“Namun faktanya tidak demikian. Kerugian yang terjadi di BUMN langsung dimasukkan dalam kasus korupsi,” kata Gede.

Ia mengatakan BUMN memiliki organ komisaris, direksi dan pemegang saham. Pemegang saham identik dengan pemilik perseroan. Sebagai perseroan terbatas, BUMN merupakan badan hukum perdata. Sehingga kekayaan BUMN merupakan kekayaan yang terpisah dari pemegang saham.

“Karena sudah dijadikan kekayaan terpisah, maka setiap kerugian di BUMN tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi,” ucap dia.

Kalaupun rugi maka itu risiko bisnis. Sepanjang direksi memiliki iktikad baik dan prinsip kehati-hatian, semua itu dilindungi undang-undang. Sehingga, kerugian yang terjadi di BUMN tidak bisa dituntut sebagai tindak pidana korupsi, jelas Gede.

Baca juga: Menteri Erick dukung langkah tegas Kejagung usut kasus korupsi BUMN

Jika manajemen tidak memiliki iktikad baik dan prinsip kehati-hatian, bukan berarti tidak bisa diproses secara hukum. Namun yang berlaku adalah hukum adminstratif dengan risiko manajemen diberhentikan dalam Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), atau bisa dituntut mengembalikan kerugian yang terjadi di BUMN.

“Jika memiliki indikasi kuat terhadap tindak pidana korupsi, tentu bisa masuk,” ujarnya.

Terakhir, agar potensi kerugian BUMN dapat dikurangi, ia menyarankan Menteri Erick Thohir memilih manajemen dan komisaris yang memiliki kapasitas serta kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan BUMN.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2022

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

-->