简体中文EnglishBahasa Indonesia한국어Русский

Pakar TI usul dibentuknya Komisi Independen UU PDP

  • Bagikan

ANTARA – Disahkanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) masih menyisakan tugas tambahan terkait sanksi denda dan pidana yang masih tebang pilih. Selain itu, untuk mengawal Undang-Undang PDP perlu dibentuknya Komisi Independen di bawah komando presiden.(Imam Prasetyo Nugroho/Rizky Bagus Dhermawan/Sizuka)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

简体中文EnglishBahasa Indonesia한국어Русский
-->