Pemberhetian ASN yang Terlibat Korupsi Masih Lemot, KPK Angkat Bicara

  • Bagikan
Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyebutkan, pihaknya baru-baru ini menerima informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal lambatnya proses pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat korupsi.

Finroll.com – Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyebutkan, pihaknya baru-baru ini menerima informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal lambatnya proses pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat korupsi.

“Hal ini disebabkan mulai dari keengganan, keraguan atau penyebab lain para PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan beredarnya surat dari LKBH Korpri yang meminta menunda pemberhentian para ASN tersebut,” ujar Febri dalam pesan singkat, Senin (28/1).

Ia menambahkan per 14 Januari 2019 ini, BKN mencatat hanya ada 393 ASN yang diberhentikan dengan tidak hormat dari daftar 2.357 ASN yang telah divonis bersalah lewat putusan berkekuatan hukum tetap.

Walau begitu, di luar total 2.357 ASN tersebut juga terdapat tambahan 498 ASN yang terbukti korupsi yang telah diberhentikan. Sehingga total ASN yang diberhentikan berjumlah 891 orang.

“Seharusnya pemberhentian seluruh ASN yang berjumlah 2.357 ini ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018. KPK sangat menyayangkan rendahnya komitmen PPK baik di pusat ataupun daerah untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku tersebut,” paparnya.

Febri menegaskan saat ini KPK terus bekoordinasi untuk memastikan ketidakpatuhan dan hambatan dalam pemberhentian ASN yang terlibat korupsi tersebut.

Baca Lainnya: Extraordinary Effort Buat Berantas Korupsi di Debat Capres Belum Terlihat

Dihimpun dari berbagai sumber, pada instansi pemerintahan pusat terdapat 98 ASN yang divonis bersalah karena korupsi, sementara baru 49 orang yang diberhentikan.

Beberapa kementerian pun tercatat belum memberhentikan ASN mereka yang melakukan korupsi diantaranya; PUPR (9 orang), Kemenristek Dikti (9 orang), Kementerian Kelautan dan Perikanan (3 orang), Kementerian Pertahanan (3 orang) dan Kementerian Pertanian (3 orang).

Sementara Kementerian yang memberhentikan PNS terbukti korupsi terbanyak adalah Kementerian Perhubungan (17 orang) dan Kementerian Agama (7 orang).

“KPK mengimbau agar pimpinan instansi serius menegakan aturan terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang korupsi tersebut. Karena sikap kompromi terhadap pelaku korupsi, selain dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, juga beresiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan ASN tersebut masih harus dibayarkan negara,” tutupnya.

Sumber: Republika

  • Bagikan
-->