Connect with us

Business

OJK Langsung Tutup Perusahaan Fintech yang Langgar Kode Etik

Published

on


Layanan keuangan berbasis aplikasi atau lebih dikenal dengan sebutan financial technology (fintech) kian marak di Tanah Air. Cara untuk mengaksesnya pun kian mudah sehingga banyak masyarakat yang menggunakannya.

Namun, rupanya kemudahan tersebut membawa petaka baru. Salah satunya adalah banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam praktek penggunaan fintech. Mulai dari penipuan hingga cara penagihan yang kerap dianggap kurang manusiawi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengungkapkan, berkaca dari banyaknya kasus terkait fintech, saat ini sudah dibuat kode etik penyelenggaraan fintech. Kode etik tersebut mengatur transaksi di fintech.

Pertama, kode etik tersebut mengatur beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pengusaha fintech terhadap nasabahnya.

“Jadi biar berbeda dengan rentenir. Ini semua sudah dituangkan dalam kode etik yang disepakati para penyedia platform fintech,” kata Wimboh saat ditemui di JCC, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Beberapa larangan tersebut diantaranya adalah tidak boleh menjual-belikan data pengguna, penyalahgunaan data pengguna, suku bunga yang tidak boleh terlampau tinggi serta tidak boleh melakukan penagihan dengan semena-mena.

Wimboh melanjutkan, jika ada pengusaha yang melanggar kode etik tersebut, konsumen dapat melaporkan fintech tersebut ke asosiasi. Nantinya OJK akan menindaklanjuti, salah satunya dengan cara mediasi. Jika terbukti melanggar, maka OJK memastikan akan langsung menutup fintech tersebut.

“Kalau ada yang melanggar kode etik akan dilaporkan ke OJK dan fintech-nya kita tutup. Clear. Apakah sudah di-enforce? Sudah. Berapa yang ditutup? Sudah 1.300 yang ditutup. Jadi mudah-mudahan efektif,” ujarnya.

Selain itu, kode etik tersebut juga mengatur para pengguna. Selain diberikan perlindungan, konsumen juga harus mematuhi aturan yang berlaku.

Misalnya, jangan sampai konsumen melakukan pinjaman yang tidak masuk akal hingga 20 kali ke berbagai aplikasi fintech. Dan jangan sampai konsumen tidak melakukan pembayaran atas pinjaman yang telah dia terima.

“Jangan sampai gak kuat bayar dan ditagih. Karena akan jadi gak enak dan jadi wanprestasi dan masuk daftar yang tidak membayar,” tutupnya.

Keuangan

Bank Muamalat Perlu Diselamatkan Segera, Ada Apa?

Published

on

By

Upaya penyelamatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tampaknya sedang menjadi fokus banyak pihak. Sejak 2015, bank syariah pertama di Indonesia ini dirundung masalah kekurangan modal.

Penyebabnya, pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana segar. Puncaknya terjadi pada 2017.

Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) turun menjadi 11,58%. Angka itu masih dalam batas aman namun dalam konsesi Basel III untuk CAR minimal 12% guna menyerap risiko countercyclical.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa Countercyclical Buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kinerja Bank Muamalat tergerus lonjakan pembiayaan bermasalah (non-performing finance/NPF). NPF bank syariah itu sempat di atas 5%, lebih tinggi dari batas maksimal ketentuan regulator.

Data terakhir, laba bersih Bank Muamalat hanya tersisa Rp 6,57 miliar pada periode Januari-Agustus 2019.

Laba bersih itu anjlok 94,07% dibandingkan dengan periode yang sama setahun lalu yang tercatat Rp 110,9 miliar.

Berdasarkan publikasi laporan bulanan, pendapatan setelah distribusi bagi hasil Bank Muamalat pada periode itu tercatat Rp 415,57 miliar, turun dibandingkan setahun lalu Rp 857,27 miliar.

Bank Muamalat mencatatkan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 698,85 miliar yang didominasi oleh pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai.

Sementara itu, beban operasional lainnya mencapai Rp 1,08 triliun, yang didominasi oleh beban tenaga kerja dan beban lainnya.

Beberapa kali dilakukan upaya penyelamatan, dengan cara menambah modal melalui rights issue dengan mengundang investor baru maupun sekuritisasi kredit milik Bank Muamalat. Namun upaya-upaya tersebut tampaknya mentok dan belum bisa jadi solusi.

Bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digadang-gadang akan menjadi penyelamat bank ini. Terakhir PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang disebut akan bekerjasama melakukan penyehatan Bank Muamalat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Heru Kristiyana membenarkan bahwa rencana tersebut masih berlangsung. Pada waktunya, OJK akan menyampaikan hal tersebut secara rinci bila sudah ada kepastian.

“Nah itu nanti kita ngomong, karena itu lagi berlangsung. Kalau saya ngomong nanti mereka pada lari,” ujar Heru di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Menurutnya, OJK akan terus mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses penyelamatan Bank Muamalat yang sedang berlangsung.

“Nanti kita lihat, kita lagi evaluasi itu. Supaya nanti semuanya bisa bertanggung jawab. Kalau semuanya masih berjalan, saya gak mau ngomong duluan di muka. Nanti malah investor lari kalau namanya disebut,” ujar Heru.

Isu uji tuntas suntikan modal ke Bank Muamalat oleh Bank BUMN beredar setelah ada riset dari sebuah sekuritas swasta pada awal Oktober lalu. Riset tersebut menyatakan bahwa ada bank BUMN yang mengonfirmasi untuk melakukan due diligence dalam rangka suntikan modal ke Bank Muamalat.

Meski kemudian dibantah oleh seluruh bank BUMN termasuk Bank Mandiri, namun isu tersebut kembali menguat setelah manajemen Bank Muamalat bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada pekan lalu. Dikabarkan, ada pejabat bank BUMN yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Kementerian BUMN mengakui telah mengadakan diskusi dengan OJK untuk membicarakan misi penyelamatan Muamalat. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan meski sudah diadakan diskusi dengan pihak BUMN, namun hingga saat ini kepastian masih berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Diskusi ada, tapi kan koridornya kalau bank yang tengah proses perbaikan dari masalah prosesnya, opsinya dari OJK. Kita lihatnya ada UU OJK dan UU PPKSK (UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan) ada opsi-opsinya, sesuai koridor kita tunggu OJK seperti apa tindakannya. Kita diajak diskusi beberapa kali, ada opsi-opsi tapi kan bukan ranah kita menyampaikan opsi-opsinya,” kata Kartika di Kawasan Sarinah, Jakarta, Senin (11/11/2019) malam.

Menurut dia, bank-bank pelat merah dinilai hanya bisa membantu dari segi bisnis saja, sedangkan untuk melakukan penyelamatan dinilai bukan menjadi kewenangannya.

“Di UU ada opsi-opsi penanganan bank. Dipilih dulu opsinya mau apa. Bank Himbara [bank-bank BUMN] itu kalau untuk bisnis murni itu kan bisa untuk melakukan investasi. Tapi kan kalau misalnya untuk penyelematan, kita bukan entitas yang berwenang. Kalau bisnis murni baru kita bisa masuk,” tegasnya.

Erick Bantah
Namun Menteri BUMN Erick Thohir membantah isu BUMN akan menyelamatkan Mulamalat. Pasalnya, Bank Muamalat merupakan bank swasta dan dimiliki investor asing.

“Bukan saya, itu kan enggak ada hubungannya sama BUMN. Bank Muamalat kan bukan BUMN,” tegas Erick di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Pernyataan tersebut membantah informasi yang beredar di pasar bahwa bank BUMN akan menyelamatkan Bank Muamalat. Setidaknya ada dua riset dari sekuritas yang membahas hal tersebut.

Saking gentingnya, Bank Muamalat juga bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mencari investor baru.

Chief Executive Officer Bank Muamalat Achmad K. Permana mengatakan, BKPM merupakan pintu gerbang investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, Bank Muamalat mengajak BKPM berkolaborasi agar terjalin pertukaran informasi terkait peluang investasi yang potensial.

“Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan penanaman modal dan promosi hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara lain, khususnya dengan Malaysia di mana kami memiliki full branch di sana,” kata Achmad.

cnbcindonesia.com

Continue Reading

Ekonomi Global

Waspada Jebakan Hutang China

Published

on

By

Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut total utang global menyentuh rekor terbaru yaitu mencapai US$ 188 triliun. Kalau dirupiahkan, nilainya kira-kira Rp 2,64 juta triliun. Wow.

“Jumlah ini adalah 230% dari output perekonomian dunia. Beban utang ini bisa membebani laju pertumbuhan ekonomi. Beban utang akan membuat pemerintah, korporasi, sampai rumah tangga mengetatkan ikat pinggang,” kata Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana IMF, seperti diberitakan AFP.

Oleh karena itu, Georgieva menegaskan bahwa utang harus dikelola secara berkelanjutan (sustainable). Termasuk membuat prosesnya lebih transparan dan mempersiapkan skema restrukturisasi, terutama kepada para kreditur non-tradisional.

Banyak kalangan menilai kreditur non-tradisional yang dimaksud Georgieva adalah China. Ya, Negeri Tirai Bambu memang telah dan sedang gencar memberi utangan kepada berbagai negara terutama untuk pembangunan infrastruktur dalam kerangka Belt and Road Initatives, ambisi membangun Jalur Sutera modern.

World Pension Council (WPC) mencatat kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Asia saja mencapai US$ 900 miliar per tahun selama 10 tahun ke depan. Ini adalah peluang yang dibaca oleh China.

Ada beberapa contoh negara yang mendapat utangan besar dari China. Pertama Pakistan, yang pada 2013 menyepakati proyek China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). Mega proyek ini ditaksir bernilai total US$ 62 miliar yang dibiayai oleh China Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang diinisiasi oleh China, Silk Road Fund, dan Industrial and Commercial Bank of China.

Meski nilai total proyek CPEC adalah US$ 62 miliar, tetapi TopLine Securities (perusahaan sekuritas di Pakistan) memperkirakan bahwa total utang yang harus dibayar mencapai US$ 90 miliar. Setiap tahun, pembayaran utang untuk proyek CPEC diperkirakan rata-rata US$ 3,7 miliar hingga 2030.

Kedua adalah negara tetangga Pakistan yaitu Bangladesh. Salah satu proyek China di Bangladesh yang mendapat sorotan adalah Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa.

Pelabuhan ini mulai beroperasi pada November 2010, dan 85% pembangunannya dibiayai oleh Exim Bank of China. Pada 2016, Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa hanya mampu memperoleh laba operasional US$ 1,81 juta, tidak cukup untuk membayar utang kepada pihak China.

Akhirnya pemerintah Bangladesh memutuskan untuk mengalihkan hak operasional pelabuhan kepada China Merchant Port Holdings selama 99 tahun. Kesepakatan ini membuat pemerintah Bangladesh menerima dana US$ 1,4 miliar tetapi harus digunakan untuk membayar utang kepada China.

Kuku China Juga Menancap di Eropa
Ketiga adalah Laos. China memang punya kepentingan di wilayah Indo-China. Negeri Tirai Bambu ingin menghubungkan negaranya dengan wilayah tersebut melalui jalur kereta api dan membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus di sekitarnya.

Di Laos, China mendanai pembangunan jalur kereta api Vientiane-Boten sepanjang 414 km yang rencananya rampung pada 2021. Nantinya jalur ini akan tersambung dengan Yuxi-Mohan di China. Proyek ini diperkirakan menelan dana US$ 5,95 miliar dan hanya 12% yang datang dari Laos. Sisanya? Ya China…

Nilai hampir US$ 6 miliar itu adalah separuh dari Produk Domestik Bruto (PDB) Laos. Oleh karena itu, Bank Dunia mempertanyakan kesanggupan Laos.

“Defisit anggaran Laos melebar signifikan pada 2016 dan membuat utang pemerintah mendekati 70% PDB. Defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar seiring proyek infrastruktur besar, sementara cadangan devisa masih rendah,” demikian tulis laporan Bank Dunia.

China juga mencengkeramkan kukunya di Eropa. China mendanai pembangunan jalan tol sepanjang 165 km di Montenegro yang menghubungkan negara tersebut dengan tetangganya, Serbia.

Mengutip Reuters, proyek ini sebenarnya sudah menjalani studi kelayakan pada 2006 dan 2012. Hasilnya, tidak layak secara ekonomi.

Louis Berger, firma dari Prancis yang ditunjuk melaksanakan studi kelayakan, menyebutkan bahwa pemerintah Montenegro harus menyediakan subsidi EUR 35-77 juta per tahun agar investor bersedia masuk. Sebab, jalur tol ini agak ‘kurus’ sehingga harus mendapat bantuan dari pemerintah.

Menurut kajian Ivan Kekovic, seorang insinyur yang pernah terlibat dalam proyek jalan tol ini, dibutuhkan pengguna 22.000-25.000 kendaraan per hari agar bisa feasible di mata investor. Nyatanya, jumlah traffic per hari kurang dari 6.000.

Namun ini tidak menyurutkan China untuk masuk. Exim Bank of China menggelontorkan duit EUR 809 juta untuk membiayai 85% dari kebutuhan pembangunan fase pertama. Utangan itu berbunga 2% per tahun selama 20 tahun dengan grace period enam tahun.

Demi membayar utang ini, pemerintah Montenegro terpaksa menaikkan tarif pajak, menahan gaji sebagian pegawai negeri, dan menunda penyaluran subsidi. IMF memperkirakan rasio utang pemerintah Montenegro bisa mencapai 80% dari PDB dan pemerintah akan kesulitan menambah utang untuk membiayai proyek-proyek baru.

“Ada pertanyaan besar bagaimana pemerintah Montenegro bisa membayar utang. Ruang fiskal mereka menyempit, dan ini sangat mencekik,” tutur seorang pejabat Uni Eropa, seperti dikutip dari Reuters.

Kejadian di beberapa negara tersebut memunculkan istilah debt-trap diplomacy. China menggunakan utang sebagai sarana diplomasi, dan kemudian malah memunculkan jebakan bagi negara-negara debitur.

John Pomfret, mantan kepala biro Washington Post di Beijing, menulis bahwa China sedang menjalankan imperialisme gaya baru. “Di China, mereka menyebutnya sosialisme dengan karakter China. Mungkin yang tepat adalah imperialisme dengan karakter China,” sebutnya.

TIM RISET CNBC INDONESIA

Continue Reading

Business

Semenit, Festival Belanja Alibaba 11.11 Raup Rp14 Triliun

Published

on

By

Alibaba Group telah resmi memulai Festival Belanja Alibaba 11.11 pada dini hari pukul 00.00 waktu China Standard Time (GMT +8), Senin 11 November 2019. Acara ini merupakan festival belanja nonstop 24 jam yang terbesar di dunia.

Menariknya, dalam satu menit 8 detik, festival belanja ini meraih angka penjualan fantastis. Lewat rilis yang diterima VIVA, berikut ini adalah beberapa pencapaian menarik dari pembukaan 11.11:

Dalam 1 menit 8 detik sejak 11.11 dimulai, total Gross Merchandise Volume (GMV) dari transaksi yang dibayarkan dengan Alipay mencapai RMB 7 miliar atau setara Rp14 triliun. Dalam satu jam pertama, GMV dari transaksi yang dibayarkan dengan Alipay mencapai juga mencapai nilai fantastis, RMB 84 miliar (Rp168 triliun).

Dan, dalam dua jam pertama, total GMV dari transaksi yang dibayarkan dengan Alipay adalah RMB128,15 miliar. Pencapaian GMV tersebut telah melampaui catatan GMV 11.11. tahun 2015 (RMB 91,2 miliar) dan 2016 (RMB 120,7 miliar).

Pada momen puncak, total pesanan pada festival belanja 11.11 mencapai 544.000 pesanan/detik – yaitu 1.360 kali lipat lebih banyak dari jumlah pesanan pada festival belanja 11.11 yang pertama kali diadakan tahun 2009.

Pada satu jam pertama sejak 11.11 dimulai, berikut ini daftar negara dengan jumlah penjualan tertinggi ke Tiongkok dimulai dari Jepang yang menduduki peringkat nomor satu, disusul Amerika Serikat di peringkat dua, Korea di peringkat tiga, Australia perigkat keempat, disusul Jerman, Inggris,Perancis, Italia, Kanada dan Selandia Baru di peringkat 10.

Sementara 10 kategori teratas produk impor yang dibeli konsumen Tiongkok berdasarkan GMV mulai dari suplemen makanan untuk kesehatan, masker wajah, susu bayi dan balita, make-up, popok, set perawatan kulit, emulsion dari perawatan kulit, serum kulit wajah hingga nutrisi bayi dan balita juga pembersih wajah.

Beberapa jam sebelum festival belanja 11.11 dimulai, platform streaming video Alibaba, Youku, menyajikan acara gala dan countdown 11.11 untuk merayakan peluncuran resmi festival belanja tahunan ini. Pada tahun 2019, acara Gala dimeriahkan penampilan dari berbagai selebriti internasional, seperti Taylor Swift, Kana Hanazawa, Aida Garifullina, dan tim dance terkenal, The Royal Family and Kinjaz.

Dan yang menariknya lagi, bukan cuma brand terkenal luar negeri yang ikut dalam festival belanja 11.11 Tingkok, brand asal Indonesia, TANGO, juga menjadi salah satu brand internasional yang dipromosikan dalam acara Gala ini.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending