Connect with us

Business

Pada 2027, Proyek Masela Ditargetkan Dapat Selesai Dan Bisa Hasilkan Gas

Published

on


Finroll.com — 2027 mendatang proyek Masela ditargetkan dapat selesai dan bisa menghasilkan gas. Diperkirakan produksi gas bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton per annum (MTPA) per tahun. Jumlah itu terdiri dari 9,5 MTPA dalam bentuk gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dan 150 juta kaki kubik (mmscfd) dalam bentuk gas pipa.

Vice President Corporate Service Inpex Masela, Nico Muhyiddin mengatakan dengan besarnya potensi produksi gas dari Blok Masela tersebut, pihaknya harus dapat mencari pasar yang potensial. Untuk saat ini diakui bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN disebut akan menjadi pelanggan prioritas dan utama. Potensi Gas Masela Bakal Jadi Pemasok Untuk PGAS dan PLN.

“Kami sedang menyusun assessment calon pembeli dari PGN, PLN dan lainnya. Kami sudah tanya kebutuhannya,” kata Nico di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Dijelaskannya, PGAS sejak menjadi subholding gas membutuhkan kepastian pasokan gas bagi para konsumennya. Sementara PLN membutuh pasokan gas secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik bertenaga gasnya.

Meski bakal menjadi pelanggan gas utama, Nico menjelaskan bahwa pihaknya masih akan membidik pasar lain baik di dalam maupun luar negeri. Sebab dengan jumlah produksi sebesar itu sangat mencukup kebutuhan bahkan sisa apabila hanya untuk dua pelanggan utamanya tersebut.

Nico menjelaskan bahwa, Inpex tengah mempersiapkan penyusunan desain tahap awal dan rekayasa (Front End Engineering Design/FEED). Diperkiraka FEED membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk melakukan FEED yang akan dimulai pada 2020.

Untuk tahap selanjutnya, masih Nico, adalah keputusan akhir investasi (Final Investment Decision/FID). Dalam pendanaan proyek terutama untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan produksi LNG yang menelan biaya antara US$18 miliar – US$20 miliar itu Inpex akan mengandalkan pendanaan dari eksternal dengan menggunakan skema trusee borrowing scheme (TBS). Inpex menargetkan FID bisa tercapai antara 3-4 tahun setelah Plan of Development (PoD) diberikan pemerintah.

Setelah FID maka tahap selanjutnya adalah teknik pengadaan konstruksi dan instalasi atau Engineering, Procurement, Construction, and Installation ( EPCI ). “Kalau FEED bisa kami kontrol, yang berat setelah FID, karena melibatkan kontraktor juga kan,” katanya.(red)

Advertisement

Business

Dorong Saya Saing Industri, Kemenperin Minta Kemenkeu Bebaskan PPN Biji Kakao

Published

on

Finroll.com — Guna memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri pengolahan kakao sekaligus memacu produktivitas dan daya saingnya. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membebaskan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) importasi biji kakao.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan usulan pembebasan PPN tersebut diharapkan segera direspon oleh Kemenkeu.

Dengan adanya kebijakan itu nantinya industri domestik bisa lebih berdaya saing terutama yang berbasis komoditas lantaran bahan baku di dalam negeri bisa didorong lebih optimal dalam penyediaannya.

“Kita ingin PPN kakao nol, selain kapas dan log kayu. PPN tidak dihapus, tetapi tarifnya nol. Ini diharapkan bisa mendorong daya saing industri, karena di era free trade dengan negara-negara ASEAN sudah nol tarifnya,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Semengara untuk menjaga ketersediaan bahan baku, pemerintah bersama stakeholder dapat memfokuskan diri untuk meningkatkan produktivitas budidaya kakao. Sedangkan, di sektor industri, diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan petani dalam menjaga kontinuitas pasokan bahan baku biji kakao.

“Selain itu, kami memacu pada konsumsi kakao bagi masyarakat Indonesia. Salah satu upayanya adalah melalui edukasi di sekolah dan promosi yang dilaksanakan di dalam maupun luar negeri serta gerakan peringatan Hari Kakao Indonesia,” tandasnya.(red)

Continue Reading

Business

Pemerintah Bakal Suntik PMN Ke GeoDipa Energi Sebesar Rp700 Miliar

Published

on

Finroll.com — Pemerintah mengajukan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT GeoDipa Energi (Persero) sebesar Rp700 miliar di tahun anggaran 2020. Pemberian PMN tersebut diharapkan dapat mendorong pencapaian target pemanfaatan energi panas bumi sebesar 7.000 MW.

Riki Firmandha Ibrahim, Direktur Utama GeoDipa, mengatakan, PMN tersebut merupakan wujud komitmen DPR dan Pemerintah RI dalam pencapaian bauran energi baru terbarukan (EBT) di tahun 2025 sebesar 23 persen.

PMN tersebut menurut Riki akan dialokasikan untuk pengembangan proyek panas bumi Dieng unit 2 dan Patuha unit 2 dengan kapasitas terpasang sebesar 2 x 55 MW. Estimasi total project sebesar USD370 juta yang berasal dari pinjaman multilateral bank dan porsi ekuitas GeoDipa sebesar 25-30 persen dari total project.

“Tahun 2019 ini, kami sedang melakukan pembelian Long-Lead Items (Casing-Welhead-Pipe-etc), Drilling Rig contract, Rig Services contract, Civil works, AMDA l works, EPC preparation works, etc. dengan menggunakan dana PMN tahun 2015. Tahun depan, kami sudah masuk dalam tahapan pengeboran dan konstruksi melalui pembiayaan bersama dengan ADB multilateral bank,” ujar Riki di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Sementara dengan adanya tambahan PMN itu maka GeoDipa memiliki ekuitas sebesar Rp1,3 triliun. Hal ini dikarenakan GeoDipa masih memilki PMN di tahun anggaran 2015 sebesar Rp607 miliar yang tertunda penggunaannya.

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, GeoDipa yang juga merupakan satu-satunya BUMN di sektor panas bumi, berkomitmen untuk bisa memenuhi target pemanfaatan EBT menjadi energi listrik melalui pemanfaatan potensi panas bumi.

Riki menambahkan, dalam Road Map Pengembangan Energi Panas Bumi Indonesia Tahun 2019-2030, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan Kebijakan Energi Nasional yang memiliki sasaran bauran energi di tahun 2025 dari sektor EBT mencapai 23 persen, minyak bumi 25 persen, batubara 30 persen dan gas bumi 22 persen.

Di tahun 2030 porsi EBT pada bauran energi ditetapkan sebesar 31 persen. Untuk itu dibutuhkan penambahan kapasitas EBT hingga 10.002 MW. Dalam waktu 10 tahun kedepan, GeoDipa akan fokus pada pengembangan unit Dieng dan Patuha agar mencapai target 800 MW dengan total investasi sebesar Rp 25,6 triliun.

“PMN yang diberikan Pemerintah akan memberikan dampak positif terhadap pemanfaatan energi terbarukan, khususnya panas bumi, terhadap target ketenagalistrikan nasional oleh GeoDipa,” kata Riki.(red)

Continue Reading

Keuangan

Komisi V Setujui Anggaran Kemenhub 2020 Sebesar Rp43,11 Triliun

Published

on

Finroll.com — Besaran anggaran Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp43,11 triliun akhirnya disetujui oleh Komisi V DPR-RI.

Persetujuan keputusan itu ditetapkan secara sah pada Rapat Kerja Komisi V DPR tentang Penetapan Hasil Pembahasan Alokasi Anggaran & Program Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Kom V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020, Rabu (18/9).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan, “Anggaran Kemenhub untuk tahun 2020 telah disetujui sebesar Rp 43,11 Triliun.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Komisi V DPR RI yang telah bersama-sama membahas alokasi anggaran dalam rapat kerja dan rapat dengan pendapat dengan kami,” ujarnya, Rabu (18/9/2019).

Semenyara total jumlah anggaran ini didapatkan setelah Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 441,5 miliar untuk membangun infrastruktur transportasi untuk pengembangan destinasi wisata prioritas, pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPRI RI. Dimana sebelumnya alokasi anggaran Kemenhub tahun 2020 sebesar Rp42,67 triliun.

Anggaran Kemenhub Tahun 2020 dengan jumlah total Rp 43,11 triliun ini akan digunakan untuk 4 (empat) jenis belanja yaitu, belanja modal sebesar Rp 22,49 triliun (52,16 persen dari total anggaran), belanja pegawai sebesar Rp 4,05 triliun (9,4 persen), belanja barang mengikat Rp 2,98 triliun (6,9 persen), belanja barang tidak mengikat Rp 13,59 triliun (31,54 persen).

Adapun sumber pendanaan dari total anggaran tersebut didapatkan dari berbagai sumber yaitu, rupiah murni sebesar Rp 28,62 triliun (66,4 persen dari total anggaran), Surat Berharga Syariah Negara ( SBSN ) sebesar Rp 6,91 triliun (16 persen), BLU sebesar Rp 1,73 triliun (4 persen), Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) sebesar Rp 2,90 triliun (6,7 persen), Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 2,94 triliun (6,8 persen).(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending