Connect with us

Hukum & Kriminal

Paguyuban Korban Antasari 45 Cium Aroma Kecurangan Dibalik Tuntutan Pailit

Published

on


Fonroll.com — Para kreditur calon penghuni Apartemen Antasari 45 saat ini dihinggapi rasa resah dan bingung. Bagaimana tidak, unit apartemen yang sejatinya mereka terima pada 2017 lalu hingga saat ini masih belum terlaksana. Kendati sudah memenuhi kewajiban menyetor uang muka sebesar 30%, para kreditur harus menerima kenyataan bahwa hingga saat ini bangunan fisik yang terlaksana baru berupa lahan parker (basement).

Sekedar catatan, sejak dipasarkan pada 2014 lalu, hingga saat ini sebanyak 591 miliar rupiah uang pembeli yang telah disetorkan kepada pihak pengembang.
Ditengah proses menunggu selama 6 tahun (2014 dipasarkan), bukan unit apartemen yang didapat, lagi-lagi para pembeli harus menerima kenyataan pahit atas adanya laporan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terhadap PT. Prospek Duta Sukses (PDS) selaku pihak pengembang atau developer dengan jumlah piutang senilai 2 miliar rupiah dari pelapor atas nama Eko Aji Saputra.

Sontak saja pihak pembeli yang tergabung dalam ‘Paguyuban Korban Antasari 45’ mempertanyakan hal tersebut. Pasalnya Februari 2020 kemarin, pihak PDS menyebut bahwa pihaknya telah mendapatkan suntikan dana dari perusahaan asing sebesar 25 juta USD sebagai hutang untuk kelanjutan proyek pembangunan fisik apartemen yang mereka kelola.

Para pembeli menganggap pelaporan tersebut sangat tidak masuk akal dan penuh kejanggalan, apalagi para pembeli tidak ada yang mengetahui atau mengenal sosok Eko Aji selaku pihak pemohon PKPU PT.PDS kendati pelapor mengatasnamakan diri juga sebagai pihak kreditur, apalagi pelapor juga belum sekalipun ikut menghadiri proses persidangan.

Dalam jumpa pers yang digelar siang tadi (Kamis 27/8) di Metro Café Jakarta Pusat, Srihanto Nugroho (Perwakilan Kreditur Apartemen Antasari 45) menyampaikan, “Yang terjadi sampai saat ini, apartemen tersebut hanya berbentuk basement belum ada towernya. Pada 13 Juli 2020 lalu tiba-tiba kami mengetahui ada permohonan PKPU dari salah seorang kreditor dengan piutang sebesar 2 miliar dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2020, sehingga apartemen ini masuk dalam proses PKPU.”

“Jadi sampai saat ini kami bertanya-tanya uang sebesar 591 miliar rupiah yang sudah kami setorkan ditambah utang 25 juta USD pinjaman dari pihak kreditur separatis itu kemana saja, kenapa pembangunan tidak berlanjut dan malah ada proses PKPU yang tagihannya hanya 2 miliar, kenapa tidak dibayar,?” ungkap Srihanto.

Srihanto menambahkan, pihaknya berharap selama proses PKPU ada transparansi pihak pengurus dan PDS yang seharusnya bisa memberikan data-data kepada para kreditur, seperti laporan keuangan berikut dana pinjaman dari perusahaan asing seperti yang disebutkan sebelumnya. “Data tersebut tidak kami ketahui sama sekali sampai saat ini.,” tambah Srihanto.

Senada dengan Srihanto dan Cahyono, Oktavia Cokrodiharjo salah seorang kreditur yang telah melunasi kewajiban 4 unit apartemen senilai 8,9 miliar sejak 2014 silam menambahkan bahwa dirinya merasa sejumlah kejanggalan dalam hak pemenuhan kewajiban pihak PDS, dirinya telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.

“Saya melihat banyak keanehan, hingga saat ini tidak ada iktikad baik yang ditunjukkan oleh PDS. Mediasi yang dilakukan pun selalu menemui jalan buntu. Termasuk pengembalian uang konsumen (refund) yang dijanjikan Direktur PDS saat itu, Wahyu Hartanto kepada saya beberapa waktu lalu,” ujarnya.

“Rabu (25/8) kemarin laporan sudah saya serahkan ke pihak Polda Metro Jaya yang disitu disampaikan bahwa pihak developer Apartemen Antasari 45 ini sudah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, karena apa yang disampaikan pihak mereka ke kami para konsumen tidak sesuai seperti yang dijanjikan sejak awal.”

Cokro menyebut sebelumnya pihak PDS terkait keterlambatan serah terima unit pada 2017 lalu disebabkan karena adanya program pemerintah terkait infrastruktur di sekitar wilayah pembangunan apartemen sehingga kegiatan membangun terhenti sementara. Saat itu Cokro mengatakan bahwa dirinya merasa belum ada kejanggalan.

“Kita tidak merasa ada kejanggalan saat itu karena memang ada program pembangunan infrastruktur pemerintah yang mana kita bersabar dan mendukung hal tersebut,” pungkasnya.

Tahun 2018 kita diberitahukan lagi bahwa akan ada investor yang masuk dan pembangunan akan kembali dilanjutkan pada 2019. Dari situ kita semua kaget, loh kok kenapa harus menunggu investor lagi untuk mulai membangun.

Lagi-lagi kita bersabar dan menunggu, namun sampai 2020 masih tidak juga belum ada progress pembangunan dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk melakukan refund yang disetujui oleh pihak PDS dengan bukti formulir pengembalian 100% tanpa ada potongan apapun. Di situ ada keterangan yang menuliskan bahwa pihak developer akan mengembalikan secara utuh karena alasan wanprestasi pihak mereka. Namun seminggu berselang saya menerima undangan PKPU, ini kan seperti guyonan menurut saya.”

“Tiga tahun kami bersabar untuk menagih hak kami, sampai kemudian saya memutuskan untuk merefund uang saya yang mana itupun mereka setujui. Kok tiba-tiba dapat kabar PKPU PDS, jadi saya pribadi merasa ini ada dugaan penggelapan oleh pihak PDS,” sambung Cokro.

Dalam kesempatan yang sama, mewakili pihak kontraktor utama (PT.TATA) Karna Brata Lesmana menyampaikan bahwa pihaknya juga merasa dirugikan. Pasalnya dari nilai kontrak sebesar 200 miliar untuk pembangunan basement hingga saat ini baru terbayarkan senilai 130 miliar atau belum terbayarkan sebesar 70 miliar rupiah.

“Dari nilai proyek sebesar 200 miliar kami baru dibayarkan sebesar 130 miliar atau masih jadi masih ada tagihan kami senilai 70 miliar. Sama seperti teman-teman kreditur, saya pun kaget dengan adanya laporan PKPU terhadap pihak PDS.

Saya tidak menuduh, namun logikanya uang konsumen itu yang terbayar sudah hampir 600 miliar. Kami sebagai kontraktor utama baru dibayar 130 miliar. Artinya masih ada sisa dana sebesar 460 miliar lebih. Pertanyaanya, uang tersebut dilarikan kemana?. Harusnya digunakan untuk membangun.

“Kami tidak menuduh, dari kejanggalan-kejanggalan tersebut saya menduga bahwa pihak PDS ini ada dibalik proses PKPU ini sendiri. Mereka memanfaatkan celah hukum untuk kepas dari tanggung jawab.

Mudah-mudahan seluruh aparat hukum selama proses ini bisa menjalankan fungsi hukum dengan baik, karena saya yakin di negara ini pemerintah mendukung kepentingan rakyat dan hukum bisa ditegakan,” tutup Karna.

Advertisement Valbury

Hukum & Kriminal

KPK: Tak Ada Info Valid Harun Masiku Meninggal Dunia

Published

on

JAKARTA . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kabar yang menyampaikan bahwa Harun Masiku meninggal dunia. Kabar meninggalnya Harun Masiku disampaikan oleh Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.
Plt. Jubir Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan komisi antirasuah tidak menerima informasi valid tentang meninggalnya mantan politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.

“Sejauh ini tidak ada informasi valid yang KPK terima terkait meninggalnya buronan tersebut,” ujarnya kepada media melalui pesan WhatsApp, (Senin 11/1) malam.

Ali menuturkan sebagai lembaga penegak hukum, KPK membutuhkan dasar atau bukti yang kuat untuk menentukan seseorang secara hukum dinyatakan meninggal dunia. Misalnya, dokumen kematian atau setidaknya jejak kematian yang bersangkutan.

“Untuk itu KPK tetap melakukan pencarian para DPO (Daftar Pencarian Orang) KPK baik yang ditetapkan sejak tahun 2017 maupun 2020,” jelasnya.

Tercatat, KPK memiliki 7 DPO yang menjadi kewajiban KPK untuk segera dituntaskan. Dari jumlah tersebut, 2 di antaranya adalah DPO yang ditetapkan pada 2020, yaitu Harun Masiku dan Samin Tan.

Sebelumnya, Boyamin Saiman meyakini jika Harun Masiku sudah meninggal dunia. Keyakinan itu berdasarkan informasi dari jaringan Boyamin yang merupakan mantan intelijen negara.

“Jaringan saya mengatakan bahwa itu (Harun Masiku) sudah meninggal, tanda kutipnya tidak tahu seperti apa. Jaringan terbaik saya, saya jujur misalnya dulu ada beberapa pensiunan di lembaga intelijen, jaringan saya. Beberapa itu mengatakan ke saya itu (Harun Masiku) sudah meninggal,” ucapnya dalam wawancara dengan Karni Ilyas yang ditayangkan melalui kanal Youtube Karni Ilyas Club.

Menariknya, Boyamin juga meyakini jika Harun Masiku meninggal karena dibunuh. Pasalnya, DPO KPK tersebut tidak memiliki riwayat sakit. Namun, pernyataan yang disampaikannya itu hanya berdasarkan keyakinan Boyamin pribadi.

“Kalau pengertian itu kan pilihannya persentasenya, supaya saya juga aman ini ngomong gini, persentasenya lebih banyak yang kedua (meninggal karena dibunuh). Karena umurnya saya tahu di bawah saya sedikit dan dari track record teman-temannya saya tahu tidak pernah sakit. Tidak punya sakit yang komorbid, jadi rasanya kalau keadaan normal belum meninggal,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Harun Masiku terjerat kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Namun, hingga satu tahun lamanya Harun Masiku belum juga tertangkap.

Harun diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR, namun meninggal dunia. Ia diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kapolda Metro Sebut Ada Ormas yang Merobek Kebinekaan

Published

on

Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut ada organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah Jakarta yang menempatkan dirinya di atas negara. Ormas tersebut menurutnya dapat merobek-robek kebinekaan dalam aksinya selama ini.

Namun, Fadil tak menegaskan apa ormas apa yang dia maksud. Fadil hanya menyebut bahwa ormas ini juga melakukan tindak pidana.

“Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menimbulkan ujaran kebencian, berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun,” kata Fadil kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (11/12).

Tak hanya melakukan tindak pidana, kata Fadil, ormas ini juga dapat merusak kenyamanan masyarakat.

“Dapat merobek-robek kebinekaan kita, karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama enggak boleh. Negara ini dibangun dari kebinekaan,” tutur Fadil.

Karenanya, Fadil menegaskan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya mesti melakukan penegakan hukum terhadap ormas-ormas ini. “Enggak ada gigi mundur, ini harus kita selesaikan,” ujarnya.

Mantan Kapolda Jawa Timur ini menjelaskan proses hukum terhadap ormas ini perlu dilakukan karena negara butuh keteraturan da ketertiban sosial.

Hal itu, lanjut Fadil, menjadi salah satu tugasnya selaku Kapolda Metro Jaya. Tujuannya, agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

Selain itu, Fadil menuturkan dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat itu juga akan berdampak positif pada iklim investasi.

“Jadi pembangunan ekonomi ini butuh kepastian hukum dan butuh keteraturan, butuh ketertiban supaya investasi bisa datang. Jadi hukum harus ditegakkan,” ucap Fadil.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Hukum & Kriminal

48 Tahanan Bareskrim Positif Covid-19, Ada Gus Nur hingga Jumhur Hidayat

Published

on

FNROLL.COM – Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono menyebut ada puluhan tahanan Bareskrim yang positif Covid-19. Hal itu diketahui setelah Pusdokkes Polri melakukan swab test kepada para tahanan.

“Dari 170 tahanan Bareskrim, yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 48 orang delapan orang dengan gejala batuk, demam, pusing, flu, dan 40 orang tanpa gejala,” kata Awi kepada wartawan, Senin (16/11).

“Adapun langkah yang diambil Bareskrim yakni merawat tahanan yang memiliki gejala klinis dan terkonfirmasi Covid-19 ke RS Polri, Kramat Jati,” sambung Alwi. “Untuk yang OTG sementara diisolasi di ruang tahanan terpisah dengan yang sehat.”

Bareskrim Polri pun menerapkan protokol kesehatan di ruang tahanan dengan menyediakan masker, tempat mencuci tangan atau hand sanitizer, dan menjaga jarak.

“Dari Bareskrim juga memberikan vitamin dan suplemen serta obat-obatan yang dibutuhkan,” imbuh Awi.

Sementara itu, dari 48 tahanan itu beberapa merupakan tersangka yang belakangan kasusnya menyita perhatian publik.

Mereka adalah tersangka kasus ujaran kebencian, aktivis KAMI Medan bernama Juliana, Novita Zahara, dan Wahyu Rasasi Putri.

“Lalu ada Jumhur Hidayat aktivis KAMI Jakarta, dan Sugi Nur Raharja (Gus Nur) kasus ujaran kebencian kepada NU,” tandas Awi. (HFYT/jpnn)

Continue Reading

Trending