Connect with us

Nasional

Pak Presiden, Ini Syarat Swasta Mau Bantu Bangun Ibu Kota Baru

Published

on


Finroll.com – Pemerintah semakin serius untuk merealisasikan wacana pemindahan ibu kota. Rencananya Presiden Jokowi dikabarkan akan menjelaskan lebih rinci mengenai pindah ibu kota saat pidato kenegaraan di DPR/MPR 16 Agustus nanti.

Pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun. Demi meringankan APBN, pemerintah akan mengajak BUMN dan swasta untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru.

Salah satu pihak swasta yang diharapkan terlibat adalah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI). Perkumpulan pengembang itu tentu siap mendukung penuh rencana itu, tapi dengan 2 syarat.

Direktur Eksekutif REI, Dhani Muttaqin mengatakan kedua syarat itu perlu dipenuhi pemerintah guna membuat swasta tertarik berinvestasi di ibu kota yang baru nantinya.

“Pertama, pengembang swasta butuh adanya kejelasan bisnis proses pemindahan IKN dari mulai regulasi, aspek legal, aspek budaya,” ujarnya pada acara Citiestalk yang diadakan oleh Citieslab dan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia di Jakarta, kemarin sore, Rabu (31/7/2019).

Menurutnya, jika perlu, pemerintah dan DPR perlu berembuk untuk membuat undang-undang. Sebab dengan begitu rencana pemindahan ibu kota akan bersifat tetap.

“Harus ada kesinambungan terkait pengembangan kawasan IKN. Jangan sampai nanti setelah lima tahun IKN pindah lagi, padahal swasta sudah masuk di situ,” ujarnya.

Lalu syarat kedua, pemerintah harus menjamin kepastian hukum atas seluruh kegiatan pengembangan IKN yang baru. Seperti kepastian hukum terkait konsesi lahan, urban desainnya, infrastruktur, siapa mitra swasta yang dilibatkan, berapa tahun masa pengembangan, hingga kepastian tata ruangnya.

Apalagi pemerintah memberi sinyal bahwa ibu kota yang baru akan terletak di Kalimantan. Sementara di sana masih banyak kawasan hutan lindung sehingga perlu kepastian hukum dalam pembangunannya

Nasional

Marymond Dukung Kesadaran Tanggulangi Permasalahan Eksploitasi Seksual Anak

Published

on

Finroll.com — Marymond, sebuah brand produk-produk lifestyle asal Korea Selatan menjadi pendukung utama ajang Ending Sexual Exploitation of Children Online Conference 2020 (E-SECO Conference 2020).

Ajang ini merupakan kerja sama ECPAT Indonesia (End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes) dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) serta menghadirkan pembicara dari perwakilan KOMINFO, ECPAT Indonesia, Facebook Indonesia, Google Indonesia, KPAI dan Kompak Jakarta, di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat Kamis (23/1/2020).

Direktur Pemasaran Global Marymond Gun Young Kim mengatakan, kegiatan E-SECO Conference ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi anak dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi seksual anak di ranah online,” ujarnya.

Menurut Gun Young Kim dukungan penuh Marymond dalam forum End Sexual Exploitation of Children Conference 2020 ini tentunya tak terlepas dari salah satu visi Marymond lewat kampanye ‘Speak Up’ yakni berkontribusi dalam upaya mengatasi masalah eksploitasi seksual dan kekerasan terhadap anak-anak Indonesia. Faktanya, masalah ini, sejauh ini, telah menjadi perhatian utama bagi Marymond secara global,” tuturnya.

Sementara dalam keaempatan yang sama CEO Marymond Rina Hong menambahkan, Marymond didirikan pada tahun 2012. Merek ini menjadi sangat populer dan telah laris terjual setelah sejumlah selebritis Korea Selatan tertangkap kamera menggunakan produk Marymond, seperti casing HP dalam kegiatan sehari-hari mereka. Para selebritis turut mengambil bagian dalam mendukung penegakkan hak asasi dan martabat manusia,” tambahnya.

Sejak saat itu, slogan “I Marymond You” menyebar luas di kalangan warga Korea Selatan untuk membela hak asasi dan martabat manusia. “I Marymond You” memiliki arti “Kamu berharga dan cantik hari ini dan selamanya”. Namun, dukungan untuk upaya meningkatkan martabat manusia juga telah meningkatkan popularitas mereka secara global.

Terkait pemasaran produk-produk Marymond di Indonesia, Rina Hong menyebut bahwa pihaknya bekerja sama dengan e-commerce enabler Egogo Hub Indonesia sebagai mitra. Produk Marymond di Indonesia kini dapat diperoleh dengan mengunjungi Shopee – Marymond Official Store.

Selain mendukung kegiatan E-SECO Conference 2020, menandai kehadirannya di tanah air, bekerjasama dengan ECPAT Indonesia Marymond juga melakukan pemberian donasi ke SMIP 28 Oktober Jakarta Selatan, yang terkena dampak banjir cukup parah beberapa waktu lalu,” pungkasnya.

 

Continue Reading

Nasional

DPR Serukan Travel Warning ke Wuhan China Soal Virus Corona

Published

on

FINROLL.com, Jakarta –– Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya menilai pemerintah perlu mengeluarkan peringatan atau travel warning bagi warga negara Indonesia ke Wuhan, China, menyusul gejala virus corona yang mewabah daerah tersebut. Menurutnya, peringatan tidak perlu dikeluarkan ke wilayah lain di China.

“Kalau ke Wuhan langsung, perlu. Tapi untuk daerah lainnya tidak perlu,” kata Willy lewat pesan singkat kepada wartawan, Jumat (24/1).

Pemerintah, kata dia, cukup memberikan arahan atau imbauan kepada WNI yang hendak bertolak ke kota selain Wuhan di China agar terap menjadi kondisi kebugaran tubuh.

Selain jauh, Willy meyakini, bahwa pemerintah China telah mengambil langkah-langkah antisipasi penyebaran virus corona ke kota selain Wuhan.

“Pemerintah setempat juga pasti sudah melakukan tindakan khusus, terkait merebaknya virus itu di sana. Jadi untuk Wuhan, saya kira travel warning perlu. Sementara untuk Beijing atau Shanghai, itu jauh jaraknya dari Wuhan, demikian juga Hong Kong,” tutur politikus Partai NasDem itu.
Lihat juga: Moeldoko Angkat Suara soal Antisipasi Virus Corona China

Sebelumnya, pemerintah mengklaim telah menyiapkan langkah preventif untuk mencegah penyebaran virus corona yang berasal dari Wuhan, China.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah menyiagakan deteksi alat berupa pemindai suhu tubuh di pintu masuk keluar bandara.

“Saya kemarin sudah tanya ke menkes apa langkah-langkah kita untuk langkah preventif jangka panjang. Sudah ada di pintu-pintu masuk itu, yang paling penting preventif,” ujar Moeldoko di kantor KSP, Jakarta, Jumat (24/1).

Kendati demikian, Moeldoko menyebut pemerintah belum mengeluarkan peringatan atau travel warning bagi warga Indonesia yang akan ke China. Ia menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah preventif untuk mengantisipasi persebaran virus.

“Intinya kan semua dari kita masyarakat Indonesia bisa antisipasi dengan baik,” katanya.

Virus corona menjadi perhatian pemerintah menyusul gejala yang menjangkiti warga Wuhan di China. Antisipasi penyebaran virus corona digalakkan salah satunya dengan pengetatan cek medis di sejumlah bandara. (CNN)

Continue Reading

Nasional

China Provokasi, RI Bakal Bangun Pangkalan AL di Natuna

Published

on

Finroll.com, Jakarta – Setelah mengalami provokasi dari China, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempertahankan kedaulatan di Perairan Natuna.

Salah satu langkah yang diwacanakan oleh Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, adalah membangun Pangkalan Angkatan Laut di Natuna.

“Bappenas mau membangun pangkalan Angkatan Laut ini rasanya membangun pangkalan Angkatan Laut di Natuna kata pak Suharso Monoarfa bicara ke saya,” ujar Menko bidang Polhukam, Mahfud Md, di Istana Merdeka, Kamis (9/1/2019).

Selain rencana dari Bappenas, Mahfud juga mengatakan bahwa Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, juga telah memiliki sejumlah rencana.

“Kita punya rencana banyak. Menteri Pertahanan sudah punya rencana-rencana ini,” ujar Mahfud tanpa menjabarkan rencana yang dimaksud.

Pemerintah China sebelumnya mengklaim perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands). Klaim itu bahkan sudah ditegaskan kepada Kementerian Luar Negeri RI.

Hal tersebut langsung direspon oleh Indonesia yang menyatakan 4 poin, yakni Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (China) di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982.

Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982. Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982

Presiden Joko Widodo juga telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). Dalam kesempatan itu, Ia sempat memasuki dek KRI Usman Harun 359 yang berlabuh bersisian dengan KRI Karel Satsuit Tubun 356.

“Tadi saya bertanya ke Panglima TNI, Apakah ada kapal negara asing memasukui laut teritorial Indonesia? Ternyata tidak ada,” tulis Jokowi via akun Instagramnya seperti dikutip CNBC Indonesia.

“Kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia. Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas, dan Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.”

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal.

“Kapal-kapal TNI Angkatan Laut senantiasa bersiaga menjaga kedaulatan Tanah Air Indonesia di laut Natuna,” ujar Jokowi. (IHD)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending