Connect with us

Hukum & Kriminal

Panglima TNI dan Luhut Jadi Penjamin Eks Danjen Kopassus

Published

on


Finroll.com  – Polri mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka kepemilikan senjata api ilegal, Mayjen (Purn) Soenarko. Dalam proses penangguhan penahanan, Polri menyebut ada berbagai alasan pihaknya mengabulkan penangguhan penahanan tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, subjektivitas penyidik menjadi alasan penahanan Soenarko ditangguhkan. Penyidik, kata Dedi, berkeyakinan bahwa Soenarko tak melarikan diri dan mengulangi perbuatannya lagi.

“Dalam proses pemeriksaan Pak Soenarko juga cukup kooperatif menyampaikan masalah yang beliau alami,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Juni 2019.

Selain subjektivitas penyidik, Dedi menjelaskam, alasan lain yaitu ada penjamin dalam proses penangguhan penahanan. Disebutkan Dedi, penjamin penangguhanan penahanan eks Danjen Kopassus ini adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

“Jadi untuk permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pihak kuasa hukum Soenarko sudah diterima penyidik Bareskrim dengan penjaminnya Pak Panglima TNI dan Menko Maritim Pak Luhut,” katanya.

Diketahui, Soenarko telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran terlibat diduga terlibat penyelundupan senjata ilegal dari Aceh. Terkait penetapan tersangka itu, Soenarko telah mendekam di Rumah Tahanan Militer, Guntur, Jakarta Selatan.

Kasus yang menyeret Soenarko ke penjara ini berawal dari laporan yang diterima Bareskrim Polri pada Senin, 20 Mei lalu atas nama pelapor Humisar Sahala. Dalam laporan bernomor LP/B/0489/V/2019/Bareskrim, Soenarko dituduh melakukan tindakan dugaan makar. Kasus ini telah dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Soenarko diduga melanggar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 110 jo Pasal 108 Ayat (1), dan Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 163 bis jo Pasal 146.

Hukum & Kriminal

Ari Yusuf Amir : Pentingnya Pemegang Saham Itu Diberikan Juga Tanggungjawab Pidana

Published

on

Finroll.com — Praktisi hukum Ari Yusuf Amir berhasil meraih gelar doktor (S3) dalam bidang ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dengan hasil predikat kelulusan sangat memuaskan. Gelar tersebut diperolehnya setelah menjalani sidang terbuka promosi doktor yang berlangsung di Auditorium UII, Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, Jumat (8/11/2019).

Sidang terbuka dipimpin Fathul Wahid, Rektor UII. Sementara selaku promotor dalam sidang terbuka itu adalah Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej dengan Co-Promoter, Dr Siti Anisah. Anggota penguji diantaranya, Prof. Nindyo Pramono, Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya dan Dr. Artidjo Alkostar, mantan hakim agung.

Dalam sidang terbuka tersebut, pengacara senior yang juga pendiri Law Firm Ail Amir & Associates ini berhasil mempertahankan disertasinya berjudul ‘Sistem Pertanggungjawaban Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemegang Saham Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana’.

“Dari hasil penelitian disertasi saya ini, saya melihat begitu pentingnya pemegang saham itu diberikan juga tanggungjawab pidana,” kata Ari kepada para wartawan usai menjalani sidang terbuka.

Rektor UII yg juga Ketua Sidang terbuka promosi doktor, Fathul Wahid memberikan ucapan selamat kepada Ari yang telah berhasil meraih gelar doktor.

“Saya berikan selamat kepada Ari Yusuf Amir,” kata Fathul saat menutup sidang terbuka.

Dalam disertasinya itu, Ari mengulas bahwa banyak kasus pidana di Indonesia yang seringkali tidak lepas dari peran korporasi. Kejahatan yang dilakukan korporasi ini menimbulkan sejumlah kerugian, seperti kerusakan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Juga kejahatan ekonomi, dan kejahatan perbankan, seperti pencucian uang (money laundering), memainkan harga barang secara tidak sah (price fixing), penipuan iklan (false advertising), kejahatan dibidang teknologi, korupsi dan sebagainya.

Menurut Ari, modus kejahatan korporasi biasanya dilakukan secara terselubung, terorganisasi, dan berdasarkan suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Karena itu sulit untuk menentukan siapa korban, siapa pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausalitas secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), membatasi pertanggungjawaban pemegang saham yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki.

Pemahaman ini pada dasarnya mengacu pada pengertian perseroan terbatas yang terdiri dari kata ‘perseroan’ dan kata ‘terbatas’. ‘Perseroan’ maknanya adalah (sero-sero atau saham) ‘modal perusahaan terbagi atas sero-sero atau saham’. Sementara itu, kata ‘terbatas’ bermakna terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham,” Ari menerangkan.

Diungkapkan Ari, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia selama ini masih menganut doktrin societas delinquere non potest. Artinya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Selain itu hukum pidana nasional masih menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas legalitas.

Namun , lanjut Ari dalam pustaka hukum pidana modern, pelaku tindak pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatan secara fisik sebagaimana pelaku tindak pidana konvensional. “Saya berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk lahirnya UU terkait korporasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana pemegang saham,” tukasnya.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Calon Kapolri Diminta Ungkap Penyerang Pimpinan KPK

Published

on

By

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) butuh dukungan Polri dalam memberantas korupsi, khususnya dalam memastikan tidak ada yang mengganggu kinerja jajaran KPK.

Lembaga Antirasuah berharap banyak pada calon Kapolri, Komjen Idham Azis. Salah satunya KPK berharap Idham mampu mengusut pelaku penyerangan terhadap pimpinan KPK.

“Nah, ini tentu perlu dicari juga siapa pelakunya dan juga agar tidak ada teror-teror lain terhadap penegak hukum, baik terhadap Pimpinan dan pegawai KPK ataupun institusi penegak hukum yang lain,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 30 Oktober 2019.

Febri mengingatkan penyerangan terhadap dua pimpinan KPK, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief beberapa waktu lalu, belum diungkap. Kedua pimpinan itu menerima teror orang tidak dikenal di kediaman masing-masing.

Ada tas berisi bom palsu di rumah Agus dan lemparan bom molotov di kediaman Syarief. Hingga kini, Polri juga belum mengungkap pelaku teror itu.

Febri juga meminta Idham menuntaskan kasus penyiraman air keras pada penyidik KPK Novel Baswedan. Sebab belum ada titik terang terkait kasus ini. Febri juga mendengar kabar ada hasil investigasi tim teknis Polri yang sudah disampaikan ke Presiden.

“Kalau kami baca informasinya sudah ada laporan juga dari Polri pada Presiden,” kata Febri.

Pihaknya akan menunggu Presiden dan hal terkait penyelidikan kasus. Namun Febri juga berharap Idham bisa membawa perubahan dalam sinergi bersama KPK. Sebab harus ada koordinasi intens antara Polisi, KPK dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum.

Continue Reading

Batam

Pengacara Taher Ferdian Ragu Keaslian Surat Sakit Saksi Korban Ludijanto Taslim

Published

on

By

Pengacara terdakwa Taher Ferdian alias Lim Chong Peng, Supriyadi, SH, MH mempertanyakan alasan ketidakhadiran saksi korban Ludijanto Taslim. Sebab, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam sudah delapan kali persidangan tak pernah hadir.

Menurut Supriyadi, seharusnya sidang tersebut sesuai pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

“Runutannya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah sekarang sudah masuk ke keterangan ahli, Tapi saksi korban tak pernah nongol. Ini lompatan logika menurut kami,” ujar Supriyadi di hadapan persidangan Senin (28/10) siang.

Kemudian, oleh JPU Samsul Sitinjak, Rosmalina Sembiring, dan satu JPU dari Kajati Kepri mengatakan, saat ini saksi korban Ludijanto Taslim masih berada di negeri Paman Sam, Amerika Serikat berobat karena sakit.

“Jadi majelis, Pasal 162 ayat (1) KUHAP berbunyi, “Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan. Jadi kami rasa begitu,” ujar JPU itu.

Kemudian, Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu yang didampingi Yona Lamerosa Ketaren dan Taufik Abdul Halim Nainggolan menyela perkataan JPU. Katanya, memang sesuai KUHAP runutan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. “Tapi karena kemaren itu kita sepakat melahirkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan makanya kita lanjutkan. Tapi jangan juga tak dihadirkan. Alasannya apa,” tanya Dwi Nuramanu.

Dwi Nuramanu memerintahkan, agar JPU dapat menghadirkan saksi Ludijanto Taslim pada sidang Selasa 5 November 2019 mendatang. Pantauan, saat JPU memberikan salinan surat kepada hakim soal penguatan ketidakhadiran Ludija

“Ini kok tak ada stempelnya ini? Kalau sakit riwayat sakit karena apa? Apakah tak bisa berjalan atau tidak, Kalau surat itu berbahasa asing harus diterjemahkan oleh orang yang bersertfikat dan di bawah sumpah, KUHAP tak mengenal bahasa asing selain Bahasa Indonesia. Semua surat ini harus asli,” tegas Dwi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending