Connect with us

Nasional

Panglima TNI : Pelihara dan Tingkatkan Terus Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

Published

on


Finroll.com — Pelihara dan tingkatkan terus kemanunggalan TNI dengan Rakyat, karena itu adalah urat nadi sistem pertahanan semesta. Harus disadari bahwa TNI berasal dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat dan demi kepentingan rakyat.

Demikian penegasan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi pada Upacara Bendera tanggal 17 Juli 2019 di Lapangan B3, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (17/7/2019).

Panglima TNI mengatakan bahwa nilai-nilai luhur yang menjadi sendi-sendi pengabdian setiap prajurit TNI tidak boleh berubah.

“Sapta marga, Sumpah prajurit dan Delapan wajib TNI harus selalu mengalir dalam setiap hembusan nafas prajurit dimanapun berada dan bertugas,” tegasnya.

Selanjutnya diutarakan bahwa dalam melaksanakan tugas, TNI harus memelihara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan modal utama bangsa Indonesia, mengingat ke-Bhinneka-an yang dimiliki.

“Tidak salah bila para pendiri negara ini menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia,” ujarnya.

“Para Founding Fathers telah menyadarinya sejak awal perjuangan kemerdekaan dan sekarang tanggung jawab kita semua untuk memastikan Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga,” ungkapnya.

Di sisi lain, Panglima TNI menekankan bahwa salah satu hal yang mendasar dalam keberhasilan tugas pokok adalah sumber daya manusia yang mendukung. Untuk itu, sebagai alat pertahanan Negara, TNI membutuhkan prajurit-prajurit yang profesional.

“Profesionalisme itu hanya akan bisa dicapai bila prajurit terdidik dan terlatih dengan baik. Terdidik dan terlatih untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Terlebih tantangan yang akan kita hadapi dimasa mendatang akan semakin kompleks,” jelasnya.

Menurutnya, kompleksitas tersebut menuntut Tentara Nasionl Indonesia memiliki personel dan satuan yang adaptif. Untuk itu, kita (TNI) tidak boleh terlena dengan berbagai kemajuan teknologi dan harus dapat mengeksploitasinya demi kemajuan TNI.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengingatkan bahwa Tentara Nasional Indonesia tidak lagi dapat bersikap tertutup dari segala perubahan dan kemajuan yang ada. Untuk itu, setiap Komandan Satuan bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan anggotanya.

“Saudara-saudara bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh setiap anak buah. Komandan Satuan adalah tumpuan setiap anggota dalam berbagai hal,” tuturnya.

“Setiap Komandan Satuan harus terlebih dahulu memiliki kemampuan yang tinggi dan wawasan yang luas agar dapat mengarahkan dengan baik. Waspadai upaya memecah belah, radikalisasi maupun dampak negatif lainnya dari perkembangan lingkungan yang ada,” tegasnya.

Diakhir amanatnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengajak seluruh Prajurit dan PNS TNI untuk berdoa bagi keselamatan rekan-rekan kita yang saat ini masih belum ditemukan.

“Saat ini pasukan yang ada terus berupaya untuk menemukan 12 prajurit dan Helikopter  MI-17 yang hilang kontak di Pegunungan Bintang, Papua,” ucapnya.

Autentikasi :
Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman

Advertisement

Nasional

Gelap Maya di Tanah Papua

Published

on

By

Finroll.com – Kabar dari tanah Papua sejak Rabu, 21 Agustus 2019 mulai samar. Musababnya jaringan internet di Bumi Cenderawasih itu diblokir pemerintah.

Lewat pengumumannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi itu dilakukan hingga Tanah Papua kembali kondusif dan normal.

Papua membara sejak Senin, 19 Agustus 2019. Letupan itu dimulai dari Manokwari, Papua Barat. Massa yang tumpah ke jalan membakar Gedung DPRD Papua Barat.

Kerusuhan merembet ke Kota Sorong. Di sini massa merangsek ke Bandara Domine Eduard Osok, Sorong. Mereka merusak beberapa fasilitas yang ada di sana. Beberapa kendaraan juga dibakar massa.

Kerusuhan di Manokwari dan Sorong itu dipicu kabar dari Malang dan Surabaya. Pada Kamis 15 Agustus 2019, unjuk rasa yang digelar mahasiswa Papua di Kota Malang dihadang sejumlah organisasi massa. Bentrok tak terhindarkan, beberapa mahasiswa Papua terluka.

Video dan gambar mahasiswa Papua yang terluka di Kota Malang menyebar cepat di dunia maya. Kabar lain datang dari Surabaya. Asrama mahasiswa di kota itu dikepung ormas dan polisi. Hal itu dipicu kabar adanya tiang bendera yang patah di depan asrama mahasiswa Papua Surabaya.

Kabar itu dibumbui cerita bendera merah putih yang dibuang ke selokan. Menurut kronologi yang dibuat oleh LBH Surabaya, setelah kabar itu datang seorang aparat berpakaian militer ke asrama itu.

Di sinilah semua berawal. Aparat itu kemudian menggedor-gedor pintu asrama mahasiswa sambil mengucapkan kata-kata berbau rasial seperti babi, anjing, monyet, dan lainnya.

Tak lama setelah itu, datang anggota ormas yang melempari asrama dengan batu dan meneriakkan yel-yel agar mahasiswa diusir dari Surabaya.

Insiden di Surabaya itu cepat menyebar lewat media sosial. Inilah yang diduga memicu aksi unjuk rasa lanjutan di berbagai kota di Papua. Aksi massa itu kemudian diwarnai kerusuhan di Manokwari hingga Fakfak.

Kementerian Informasi dan Komunikasi sebelumnya juga sempat memperlambat akses internet di Papua. “Seperti Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain,” kata Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu pada 19 Agustus 2019.

Upaya ini ternyata tak menyurutkan aksi massa di Tanah Papua. Massa muncul di beberapa wilayah lain menyuarakan penolakan terhadap rasisme. Mereka juga menuntut kemerdekaan Papua.

Kominfo kembali menggelapkan Papua dari dunia maya. Ferdinandus Setu mengatakan ada dua syarat layanan telekomunikasi kembali dipulihkan.

“Syaratnya, pertama kami melihat situasi normal,” ujar Ferdinandus alias Nando saat dihubungi Tempo pada Kamis, 22 Agustus 2019.

Nando mengatakan, situasi bakal dipandang normal bila tensi demonstran mereda. Tandanya ialah tidak ada lagi kerusuhan dan aksi di jalanan.

Kedua, jumlah penyebaran konten-konten hoaks di Papua yang mengandung narasi provokatif menurun. Nando mengatakan, dalam tiga hari, telah ditemukan 62 akun yang aktif menyebarkan konten sensitif dan memantik kericuhan.

Konten-konten tersebut tersebar melalui platform WhatsApp Group, Instagram, dan Facebook. “Kalau jumlah item hoaks secara jumlah cuma 2-3 terkait dengan penculikan dan mahasiswa papua yang dinyatakan tewas,” ujarnya. Namun, konten provokatif tersebar dengan intensitas yang rapat.

Nando belum dapat memastikan kapan Kominfo akan mencabut kebijakan blokir. Saat ini kementerian mengevaluasi setiap 3 jam.

Adapun Polri mencatat ada lima akun yang diduga menyebarkan konten provokatif terkait berita bohong atau hoaks yang menjadi penyebab ricuh di Papua dan Papua Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan lima akun tersebut berasal dari Twitter.

“Untuk Twitter bertambah kurang lebih ada lima akun lagi, untuk akun Instagram dan Youtube ada beberapa akun lagi, semua masih di-profiling oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim,” kata Dedi melalui pesan singkat, pada Kamis, 22 Agustus 2019.

Menurut Dedi sebagian besar akun tersebut bersifat anonim, sehingga tidak mudah melacaknya. Namun Dedi meyakinkan pihaknya bisa segera mendapatkan identitas pemilik akun dan menangkapnya.

Pemerintah Diminta Cabut Blokir

Langkah pemerintah memblokir internet di Papua dan Papua Barat ditentang berbagai elemen masyarakat.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai tindakan pemerintah yang memperlambat akses Internet (throttling) setelah kerusuhan terjadi di beberapa titik di wilayah Papua, melanggar hak konstitusional masyarakat.

Bahkan, Dewan HAM PBB, kata ELSAM mengecam praktik penutupan internet sebagai tindakan disruptif terhadap akses terhadap informasi online. “Rentetan tindakan penutupan internet tersebut merupakan catatan buruk dalam tata kelola internet di Indonesia, yang seharusnya konsisten dengan penghormatan hak asasi manusia dan demokrasi,” ujar ELSAM seperti dikutip dari siaran pers, Kamis, 22 Agustus 2019.

ELSAM membeberkan sejumlah contoh dampak atas penutupan internet, seperti terputusnya akses masyarakat untuk bertukar informasi penting terkait keamanan, menghalangi masyarakat untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dalam hal darurat, terhambatnya kerja-kerja jurnalisme, dan tingginya dampak negatif penutupan internet terhadap ekonomi sebuah negara.

“Pemerintah, alih-alih mengembalikan keadaan menjadi kondusif dan normal, internet shutdown justru menyebabkan meningkatnya intensitas kekerasan saat berlangsungnya unjuk rasa,” ucap ELSAM.

Terlebih lagi, tindakan penutupan internet di Papua tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diadaptasi oleh Indonesia, melalui UU No. 12/2005.

Kendati demikian, ELSAM menjelaskan sebenarnya dalam keadaan darurat negara memang diperbolehkan adanya tindakan pembatasan (termasuk akses informasi), dalam rangka pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum.

Namun, dalam kasus Papua, ELSAM menilai, pemerintah Indonesia gagal menerjemahkan unsur pembatasan, terutama dengan alasan ‘keadaan darurat’. Bahkan, siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tidak menjelaskan keadaan daruratnya secara gamblang.

Atas dasar itu lah, ELSAM mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memulihkan akses terhadap informasi di Papua dan Papua Barat dengan menghentikan penutupan internet di kedua wilayah tersebut.

“Kami juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan dan mempublikasikan penjelasan yang memadai terkait alasan hukum, yang menjadi dasar bagi tindakan penutupan internet di Papua dan Papua Barat,” kata ELSAM.

Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet menuntut pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, untuk segera menyalakan kembali jaringan internet di Papua dan Papua Barat.

Sebab, pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi.

“Tuntutan ini akan menjadi salah satu jalan yang akan ditempuh untuk mengupayakan agar internet di Papua dan Papua Barat dinyalakan lagi secepatnya,” ujar Executive Director SAFEnet Damar Juniarto melalui siaran pers, Kamis, 22 Agustus 2019.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemblokiran internet di Provinsi Papua dan Papua Barat demi kebaikan bersama. “Iya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 Agustus 2019.

tempo.co
FRANSISCA CHRISTY/ANDITA RAHMA

Continue Reading

Nasional

Kapushidrosal Paparkan Pentingnya Hidrografi Dalam Penyenggaraan Pembangunan Nasional

Published

on

Finroll.com — Surabaya, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H memeparkan pentingnya hidrografi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional pada forum Geomatics International Conference 2019 (GEOICON 2019) yang digelar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di Ballroom Swiss Belinn Hotel, Surabaya, Rabu (21/08/2019).

Dalam event yang bertema “Geospatial Technology for Mapping The Future: Integrating Land And Marine Development” ini Kapushidrosal diundang oleh penyelenggara sebagai Keynote Speakers.

Hadir pula pembicara lain, di antaranya Dr. Ian Church Assistant Professor, Department of Geodesy and Geomatics Engineering, University of New Brunswick, Canada., Prof Kai Wei Chiang, Geomatics Engineering Department, National Cheng Kung University, Taiwan., serta Prof Wan Mohd Naim, Head of Strategic Planning Unit, Universiti Teknologi Mara, Malaysia

Pada kesempatan itu, Kapushidrosal memaparkan tentang Tugas pokok Pushidrosal selaku penyedia data dan informasi hidro-oseanografi berupa Peta Laut Indonesia (PLI) baik peta kertas maupun elektronik bagi kepentingan umum maupun militer.

Menurut Kapushidrosal, Indonesia merupakan negara maritime yang besar, kepentingan nasional dapat dicapai dengan menggunakan lingkungan maritime sebagai salah satu medianya.

Ini didasarkan karena Perairan Indonesia merupakan perairan yang sangat strategis, karena sebagai Sea Line of Communication(SLOC) dan Sea Lane of Oil Trade (SLOT) bagi kapal-kapal yang berlayar mengingat posisi Indonesia berada pada persilangan dua samudera dan dua benua, serta 4 dari 9 choke point dunia berada di Indonesia.

“Lebih dari 80% perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut, 40% melalui perairan Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan data dan informasi hidro-oseanografi yang akurat, terpercaya dan mutakhir berupa peta laut Indonesia dan publikasi nautika terbitan Pushidrosal termutakhir yang dapat memberikan jaminan keselamatan bagi-kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia,” katanya.

Dalam penentuan batas maritime, data hidrografi dipergunakan dalam mendukung kebijakan politik luar negeri dalam menentukan batas maritime antar negara.

Dalam hal ini Pushidrosal merupakan staf teknis Kementerian Luar Negeri RI. Data hidrografi yang akurat sangat vital dan merupakan persyaratan dasar penentuan batas maritime sesuai ketentuan UNCLOS’82.

Selain itu, hidrografi juga memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan kelautan, seperti pengembangan/pembangunan pulau-pulau kecil, pengembangan pariwisata bahari, pembuatan peta tematik area konservasi laut, zonasi laut, data untuk analisa pertahanan laut nasional, serta pembangunan pelabuhan, alur pelabuhan, ALKI dan alur strategis untuk tol laut dalam rangka mewujudkan Poros Maritim Dunia.

“Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Pushidrosal adalah center of grafity dalam kebijakan Poros Maritim Dunia” tegas Kapushidrosal.(red)

Continue Reading

Nasional

Mahasiswa STP Trisakti Jakarta Ikuti Pembinaan Karakter Kepemimpinan di Lanud Halim PK

Published

on

Keterangan gambar : Inspektur Upacara Kaurnatdirga Binpotdirga Mayor Sus Sutejo Cipto R., saat menyematkan pinta tanda latihan kepada peserta kegiatan pembinaan Potensi dan Pendidikan Karakter Kepemimpinan di Lanud Halim Perdanakusuma

Finroll.com — Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti Jakarta mengikuti kegiatan pembinaan Potensi dan Pendidikan Karakter Kepemimpinan di Lanud Halim Perdanakusuma. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari dibuka oleh Kepala Urusan Minat Dirgantara (Kaurnatdirga) Binpotdirga Lanud Halim Perdanakusuma Mayor Sus Sutejo Cipto R., bertempat di Marsailing Area Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis ( 22/8/2019).

Kegiatan yang diikuti 391 mahasiswa STP ini berlangsung dari 22-23 Agustus 2019. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini antara lain kedisiplinan, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, Baris berbaris dan kerjasama.

Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI M. Tonny Harjono , S.E., dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kaurnatdirga Binpotdirga Mayor Sus Sutejo Cipto R., mengatakan Kegiatan ini bertujuan untuk membina, melatih, dan mendidik para peserta agar dapat berpikir kreatif, bersikap mandiri, dinamis, dan bertanggung jawab, serta menanamkan jiwa kepemimpinan, untuk tampil menjadi generasi muda yang berkualitas dalam merintis masa depan yang gemilang.

Karena itu, lanjut Danlanud selama dua hari ke depan, para peserta akan mengikuti berbagai kegiatan yang telah diprogramkan panitia, guna memantapkan kemampuan yang para peserta miliki, sehingga pada akhirnya nanti, para peserta akan tumbuh menjadi generasi muda yang tangguh, berkepribadian kuat dan mampu bersaing secara sehat.

“Bulatkan niat dan tekad para peserta, agar dapat menyerap semua ilmu dan keterampilan dengan sebaik-baiknya. Serius dan tekunlah dalam mengikuti semua kegiatan agar kelak dapat memberikan manfaat dalam kehidupan para peserta sekalian”, ujarnya

“Perlu juga saya ingatkan, bahwa kegiatan ini harus para peserta fahami sebagai bentuk kegiatan pembinaan yang tentunya telah disesuaikan dengan kemampuan kalian, bukan penyiksaan”, pungkasnya.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending