Connect with us

Keuangan

Pasal Sapu Jagat UU Perbankan Hantui Nasib Bankir

Pasal 49 ayat 2 huruf B UU Perbankan yang banyak menjerat para bankir, berpotensi mengganggu upaya bank memacu penyaluran kredit. Mengkritisi kasus yang terjadi di Bank Permata

Published

on


FINROLL.COM – Setelah menanti tiga minggu, berkas salinan putusan setebal 457 halaman diterima Didit Wijayanto pada Rabu pekan lalu. Didit yang merupakan kuasa hukum dari karyawan Bank Permata menunggu salinan putusan itu untuk membuat memori banding bagi kliennya.

“Telah terjadi peradilan sesat, itu yang menjadi dasar kami mengajukan banding. Banyak hal baru yang bisa disampaikan dalam memori banding yang akan menjelaskan duduk persoalan kepada pengadilan tinggi,” kata Didit kepada Katadata.co.id, akhir pekan lalu.

Pada 3 September lalu, delapan karyawan Bank Permata mendapat vonis penjara masing-masing tiga tahun dan denda Rp 5 miliar atau diganti penjara tiga bulan. Mereka dianggap bersalah dalam kasus kredit macet PT Megah Jaya Prima Lestari (Megah Jaya) sebesar Rp 755,17 miliar.

Menurut majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Florensani Kendenan, delapan orang ini dinilai bertanggung jawab atas kredit macet Megah Jaya. Hakim menilai mereka melanggar Pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-undang No 8 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal tersebut mengatur anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk memastikan ketaatan bank terhadap UU perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ancamannya hukuman penjara tiga hingga delapan tahun serta denda Rp 5 – 100 miliar.

Delapan karyawan yang dibui yakni Eko Wilianto, Muhammad Alfian Syah, Dennis Dominanta, Tjong Chandra, Yessy Mariana, Henry Hardijaya, Liliana Zakaria, dan Ardi Sedaka.

Pasal ini kerap dijuluki sapu jagat karena dapat digunakan aparat hukum menjerat dewan direksi hingga pegawai bank sepanjang belum ditentukan secara khusus sebagai tindak pidana.

Didit menilai aparat hukum di tingkat kepolisian dan kejaksaan perlu memahami makna Pasal 49 ayat 2B UU Perbankan. Dalam kasus yang dia tangani kepolisian dan kejaksaan salah menerapkannya.

Didit mengatakan untuk melihat ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pasal tersebut harus didahului oleh laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kalaupun ada pelanggaran, maka OJK yang harus membina dan menegur, bukan masuk ranah pidana,” kata dia.

Penggunaan pasal 49 ayat 2B juga menjerat puluhan mantan karyawan Bank Swadesi yang kini telah berganti nama menjadi Bank of India Indonesia. Perjalanan kasus ini berlarut-larut, dimulai pada 2008 di Bali, sempat dinyatakan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) pada 2014, dan kembali dibuka pada Mei 2020.

Sebanyak 21 mantan karyawan Bank Swadesi ke meja hijau, mulai dari karyawan level terendah yakni bagian administrasi, hingga direktur utama. Semuanya mendapat ancaman hukuman yang sama dalam pasal 49 ayat 2B UU Perbankan, yakni sekurang-kurangnya 3 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Kasus ini bermula dari Bank Swadesi memberikan fasilitas kredit Rp 10,5 miliar kepada Rita Kishore Kumar Pridhnani pada Maret 2008. Rita mendapat kredit dengan agunan berupa tanah seluas 1.520 meter persegi di daerah Seminyak, Bali.

Debitur hanya sekali membayar cicilannya Rp 230 juta. Setelah memberikan peringatan kemudian bank melelang agunan dengan nilia Rp 6,3 miliar. Namun, Rita keberatan karena menilai harga lelang jauh di bawah harga pasar. Kemudian dia menggugat direktur utama Bank Swadesi ketika itu, Ningsih Suciati dengan tudingan melakukan tindak pidana perbankan atas pelelangan agunan miliknya.

Rita kalah di pengadilan dan kasusnya dihentikan kepolisian dengan menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3). Rita tak berhenti, dia kemudian mengajukan praperadilan untuk menggugat penetapan SP3 tersebut dan dikabulkan. Namun, ketika perkara kembali dibuka, penyidikan di kepolisian malah fokus pada masalah yang sama sekali berbeda.

“Pra-peradilannya itu hanya berada pada proses dan nilai lelang. Tapi ketika disidik kembali, kasusnya menjadi pemberian kredit yang bersifat administratif, tapi dikenakan pasal 49 ayat 2B,” kata kuasa hukum laryawan Bank Swadesi, Francisca.

Kriminalisasi Bankir Ancam Penyaluran Kredit Perbankan

Di persidangan kasus delapan karyawan Bank Permata, OJK memberikan kesaksian yang terang mengenai tak adanya pelanggaran oleh Permata dalam pencairan kredit kepada Megah Jaya. Temuan pelanggaran merupakan syarat penggunaan Pasal 49 ayat 2B.

“Penerapan pasal pelanggaran pada prinsip kehati-hatian haruslah terlebih dahulu ada surat pembinaan, serta audit investigasi, dan yang menentukan adalah OJK, bukan orang umum,” kata Deputi Direktur Pengawasan Perbankan OJK Adief Razali yang memberikan kesaksian pada 30 Juni 2020, dikutip dari salinan putusan.

Oleh karena itu, pihak ketiga atau di luar OJK tidak bisa membuat laporan atas dugaan pelanggaran pasal 49 ayat 2B UU Perbankan. “Berdasarkan apa atau tahu dari mana ada pejabat Bank Permata yang melakukan pelanggaran pasal tersebut?” kata dia.

dief menjelaskan dalam kasus pemberian kredit Megah Jaya, potensi pelanggarannya ditemukan indikasi double financing pembiayaan proyek yang serupa yang diajukan Megah Jaya pada Bank Mandiri dan BCA.

Namun, tidak menjadi permasalahan hukum karena persoalan masuk kategori perkara administratif. Perwakilan Bank Permata, Direktur Wholesale Banking Darwin Wibowo menyatakan kredit macet Megah Jaya telah ditangani secara bertahap. Pada Agustus 2017 kredit Megah Jaya sudah jatuh tempo dan masuk kategori kolektabilitas 2 dan nasabah meminta penundaan pembayaran.

Mendekati akhir tahun, Permata memasukkan kredit Megah Jaya ke kategori kolektabilitas 5 atau macet. Darwin yang ketika itu kepala divisi yang menangani kredit macet, Bank Permata telah memutuskan untuk menghapus buku kredit macet Megah Jaya. “Hapus buku sesuatu yang dapat dilakukan oleh bank,” kata dia. (Katadata.co.id)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Keuangan

Bank BUMN Restrukturisasi Kredit UMKM Rp189 T pada 2020

Published

on

Jakarta – Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau bank BUMN melakukan restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp189 triliun pada tahun lalu. Jumlah tersebut setara dengan 2,9 juta debitur UMKM yang terdampak pandemi covid-19.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berharap restrukturisasi itu dapat membantu para pelaku UMKM bertahan dan tetap bertumbuh hingga pandemi berakhir.

“Kami juga terus fokus melakukan restrukturisasi kredit pada pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Telah ada 2,9 juta UMKM yang kami restrukturisasi dengan outstanding sebesar Rp189 triliun,” ucapnya dalam webinar Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/1).

Selain itu, lanjut Tiko, panggilan akrabnya, pemerintah juga telah memberi bantuan subsidi bunga kepada 6,5 juta rekening, baik nasabah kredit usaha rakyat (KUR) maupun non KUR.

“Dalam masa pandemi covid-19 pun kami terus memberikan dorongan dan keringanan kepada pelaku UMKM sehingga ada kemampuan mereka melanjutkan usahanya, dan keringanan dalam membayar berbagai kewajiban keuangannya juga kami kurangi,” tuturnya.

Tiko melanjutkan Himbara juga mencatat penyaluran kredit sebesar Rp188,11 triliun sepanjang 2020. Angka tersebut melampaui kuota yang disediakan, yakni sebesar Rp186,6 triliun.

“Realisasinya juga lebih tinggi dari target, yakni 5,8 juta debitur. Jadi, jangkauan ini demikian luas dengan size (ukuran) yang juga besar,” ungkapnya.

Untuk tahun ini, sambung Tiko, Himbara mengajukan plafon KUR sebesar Rp253 triliun. Penetrasi KUR terus ditingkatkan agar semakin menjangkau banyak masyarakat dengan nominal yang juga semakin besar.

“Sehingga memungkinkan UMKM bisa memiliki akses yang lebih mudah kepada pinjaman murah dengan struktur subsidi pemerintah,” tandasnya.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Keuangan

Bank Perkuat Pembayaran Digital, Era Baru Persaingan dengan Fintech

BCA dan CIMB Niaga merambah layanan pemesanan tiket pesawat hingga hotel pada platform mobile banking. Ini dinilai memasuki era baru industri bank dan persaingannya dengan fintech.

Published

on

Beberapa bank seperti BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri mengembangkan platform pembayaran digital dengan merambah layanan hiburan hingga terintegrasi ke aplikasi pesan. Ekonom menilai, ini menandakan era baru persaingan teknologi finansial (fintech) dengan perbankan.

BCA misalnya, meluncurkan fitur lifestyle pada platform BCA Mobile pada akhir tahun lalu. Ini memungkinkan pengguna membeli tiket pesawat dan kereta api, serta voucer gim online hingga memesan kamar hotel.

Lalu, CIMB Niaga meluncurkan fitur Travel Concierge di Octo Mobile, yang dapat digunakan untuk memesan tiket pesawat. Kemudian, Mandiri Online milik Bank Mandiri menghadirkan fitur interaksi atau Mandiri Intelligent Assistant lewat aplikasi pesan, WhatsApp.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda memperkirakan, bank-bank terus mengembangkan platform mobile banking. “Bukan hanya layanan fintech, tetapi juga pemesanan hotel, tiket pesawat, dan lainnya,” kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (12/1). “Ada sektor yang terdisrupsi. Sudah pasti.”

Ia menilai, ekspansi tersebut merupakan babak baru di industri perbankan. Saat ini, bank-bank mulai merambah bank digital seperti BTPN lewat Jenius, DBS via Digibank, Bank Jago, Bank Digital BCA hingga Neo Commerce.

“Perbankan besar seperti Bank Mandiri dan BCA mau tidak mau harus bisa bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar bank digital, terlebih secara teknologi dan modal, keduanya memadai. Semakin praktis dan lengkap layanan maka akan semakin makin banyak penggunanya,” kata dia.

Meski begitu, menurutnya kerja sama antara perbankan dan fintech lebih menguntungkan kedua pihak. Ini karena bank memiliki modal yang mumpuni. Sedangkan fintech unggul dari sisi praktis. “Bagi perbankan dan fintech yang cerdik, strategi kerja sama patut dipertimbangkan,” kata dia.

Bank Jago misalnya, bergabung dengan Gojek dan memperkuat layanan GoPay. Sebelum GoPay, fintech lending atau pembiayaan Akulaku merambah bank digital dengan mengakuisisi Bank Yudha Bhakti pada 2019 yang kini menjadi Neo Commerce. “

Tren ke depan lebih mengarah pada integrasi vertikal, yakni akuisisi atau merger antara bank dan fintech” kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira kepada Katadata.co.id, bulan lalu (21/12/2020). Cara tersebut dinilai mampu mengembangkan ekosistem keuangan secara lebih luas.

Ini karena fintech punya keunggulan dari sisi penilaian kredit atau credit scoring, tetapi lemah dari sisi data calon debitur. Sedangkan bank mempunyai akses terhadap data ini melalui Sistem Layanan Infromasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sumber Berita : Katadata.co.id

Continue Reading

Ekonomi Global

Jokowi Targetkan Hilangkan Kemiskinan Ekstrem di 2024

Published

on

Finroll.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memasang target jumlah warga sangat miskin (extreme poverty) di Indonesia harus menyentuh angka 0% pada 2024.

Menurut data Bappenas, jumlah warga sangat miskin masih berada di kisaran angka 2,5% hingga 3% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau sekitar 26 juta orang, meningkat 0,56 persentase poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persentase poin terhadap Maret 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652/kapita/bulan

Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan ekstrem (extreme poverty) ada di pengeluaran US$ 1,9 per kapita per hari, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 12,4 juta orang atau 4,6% dari populasi pada tahun 2018.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, diperlukan sistem perlindungan sosial. Pemerintah ingin menurunkan tingkat kemiskinan level paling bawah atau extreme poverty ke 0%.

Extreme poverty kita sekitar 2,5% sampai 3%. Tadi diarahkan oleh Bapak Presiden, sampai dengan pada tahun 2024 diharapkan itu bisa menjadi 0%,” kata Suharso Monoarfa saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Bagaimana caranya bisa menurunkan tingkat kemiskinan hingga ke level 0%, Suharso mengatakan, salah satunya dengan fokus pada program bantuan sosial. Sasaran dari program bantuan sosial ini adalah kelompok masyarakat yang rentan dan miskin.

“Sehingga dengan demikian, penurunan kemiskinan akan kita bisa capai,” ujar Suharso Monoarfa.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pelajaran berharga yang didapatkan dari pandemi Covid-19 adalah bagaimana pemerintah bisa hadir membantu masyarakat melalui program-program bantuan sosial.

Agar program bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran dan tepat guna, maka salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki data penerima manfaat.

“Kita menyadari bahwa memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam hal data, ketepatan dari orang yang berhak dan orang-orang yang tidak berhak,” terang Suharso Monoarfa.

Data merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan program perlindungan sosial melalui penyaluran program bantuan sosial.

Sebelumnya, Suharso menegaskan pihaknya ditugaskan Presiden Jokowi untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial. Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas akan mengintegrasikan sistem perlindungan sosial yang ada dan telah berjalan agar penyaluran program perlindungan sosial dapat berjalan semakin efektif.

“Jadi, Bappenas ditugaskan oleh bapak presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini. Jadi ke depan, ini akan kita susun kembali, kita rancang ulang, kita desain hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini untuk kita integrasikan sedemikian rupa,” ujar Suharso Monoarfa.

Ditegaskannya, reformasi sistem perlindungan sosial akan segera dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. “Timeframenya sudah dibuat oleh Bappenas sampai dengan tahun 2024,” tukas Suharso Monoarfa.

Penyusunan ulang sistem perlindungan sosial yang akan dilakukan, menurut Suharso, langkah pertama adalah mengenai ketepatan data dengan digital based sehingga penyampaian program perlindungan sosial memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Sumber : beritasatu.com

Continue Reading

Trending