Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

PBNU: Ada Kepentingan Politik Diajak, Selesai Ditinggal

Published

on


Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan persoalan kebangsaan yang belum selesai hingga saat ini adalah kesenjangan ekonomi. Menurut dia, rakyat sudah dilecehkan dan menjadi korban dari masalah ketimpangan ekonomi.

“(Persoalan) yang belum (selesai) adalah toleransi di bidang ekonomi, harmonis di bidang ekonomi. Di kita sudah jadi korban, kita sudah ditinggal, kita selalu dilecehkan. Ketika ada kepentingan politik, kita diajak. Sudah selesai, kita ditinggal, rakyat ditinggal,” kata dia dalam konferensi pers tentang refleksi akhir tahun 2019 di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (2/1).

Kiai Said menambahkan, implementasi terhadap sila kelima Pancasila masih jauh dari apa yang telah dicita-citakan. Sementara untuk persoalan toleransi, dia mengatakan, bagi NU itu sudah selesai. “Masalah toleransi antaragama itu sudah selesai, kami sudah toleran, kami loh ya, NU. Sudah paham semua dari pengurus pusat sampai ranting,” ujarnya.

Bahkan, Kiai Said menyatakan, NU menjadi barisan paling depan dalam mengimplementasi toleransi, kebinekaan, kemanusiaan, dan persatuan. Tapi, sila kelima, yakni, berbicara masalah sosial, kondisi saat ini menurut NU masih jauh dari yang mereka cita-citakan.

PBNU, kata Kiai Said, juga mengingatkan tugas pemerintah adalah mengakselerasi pemerataan distribusi kesejahteraan dan pemerataan kontrol atas sumber-sumber daya ekonomi yang berkeadilan. Dia menambahkan, NU mendorong agar pemerintah fokus menjalankan program pemerataan dan memotong mata rantai ketimpangan.

“NU melihat tujuh dekade pembangunan nasional belum mampu melenyapkan penyakit ketimpangan. Penyakit ini telah diwariskan sejak era kolonial yang menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan penguasaan atas kue ekonomi,” kata Kiai Said menegaskan.

Kiai Said menyebut bahwa penyakit itu diwariskan turun-temurun setelah Indonesia merdeka. Ini terlihat dari langgengnya oligarki, yaitu penguasaan atas aset ekonomi oleh segelintir orang.

Menanggapi pernyataan Kiai Said tersebut, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyebut bahwa pernyataan itu sangat mungkin ada kaitannya dengan tak diakomodasinya NU dalam kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Saya rasa tidak hanya terbatas masalah kabinet, tapi bisa saja itu salah satunya,” ujar Johan kepada Republika, Kamis (2/1).

Menurut Johan, pernyataan Kiai Said juga berhubungan dengan ekonomi umat. Di mana, ekonomi seharusnya menyejahterakan masyarakat tingkat mana saja. “Prinsipnya implementasi ekonomi Pancasila, perkuat ekonomi menengah ke bawah. Salah satunya, angka kesejahteraan petani,” ujar Johan.

Untuk itu, pemerintah sebaiknya juga mendengar curahan hati dari Kiai Said. Menurut Johan, ia adalah perwakilan umat yang dapat menjadi masukan bagi pemangku kekuasaan.

Johan menegaskan, NU adalah salah satu penopang utama pilar kebangsaan yang mengayomi puluhan juta umat di Indonesia. “Sehingga, sangat memahami kondisi sosial, politik, dan ekonomi di lapangan. Dan, kondisi ekonomi umat tentu sangat penting dalam menata kebangsaan kita,” katanya menegaskan.

Advertisement Valbury

Nasional

Warga Keluhkan ‘Tembok’ Birokrasi Saat Urus Pasien Covid-19 Masuk Wisma Atlet

Published

on

Seorang pria asal DKI Jakarta (IF) viral di twitter setelah menceritakan pengalamannya saat menemani istrinya mencari layanan kesehatan untuk isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat wisma Atlet. Ia harus melewati proses yang panjang dan terbilang rumit.

FINROLL.com – Istri IF dinyatakan positif Covid-19 setelah melakukan swab test di salah satu Klinik di Kemang, Jakarta Selatan pada 18 September 2020.

“Terima kasih doanya teman-teman, istri saya positif Covid-19. Mau cerita sedikit tentang proses dan situasi di lapangan seperti apa. Jaga diri lebih baik dari pada kena Covid, asli lebih ribet dan biaya tak terduga yang benar-benar tidak terduga,” cuit IF di akun twitternya, Minggu (20/9).

Saat dihubungi merdeka.com, IF membenarkan bahwa selama hampir satu hari penuh kewalahan menemani istrinya melewati proses yang rumit sebelum istrinya bisa diisolasi di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet.

“Iya, saya harus ke puskesmas dulu. Lalu ke RSUD Tanah Abang, terus ke RS Mitra Keluarga Kemayoran, baru ke Wisma Atlet,” ujar IF kepada merdeka.com, Senin (21/9).

Selain itu, ia juga harus mengeluarkan uang sekitar Rp 7-8 juta untuk membayar biaya scan thorax, ambulans dan Alat Pelindung Diri (APD). Rinciannya, untuk biaya scan thorax di RS Mitra Keluarga Kemayoran Rp 6 juta, kemudian Rp 1,5 juta untuk biaya Alat Pelindung Diri, dan Rp 470.000 untuk biaya ambulans yang mengantarkan istrinya dari RS Mitra Keluarga Kemayoran ke RSD Wisma Atlet.

“Saya keluar uang sekitar sekitar Rp 7-8 juta, sebagian dibiaya asuransi kantor. Saya keluar uang pribadi sekitar Rp 2 juta-an,” ungkapnya.

Ia mengetahui istrinya positif Covid-19 pada Jumat (18/9) pagi. Namun istrinya baru bisa diisolasi di RSD Wisma Atlet pada Sabtu (19/9) dini hari.

Selama 18 jam, IF bercerita bersama istrinya dengan sabar mengikuti semua proses birokrasi yang telah ditetapkan. IF berharap, tidak ada lagi pasien positif Covid-19 yang harus melewati proses yang panjang seperti dirinya itu.

Oleh karena itu, ia menyarankan kepada siapa saja yang ingin diisolasi mandiri untuk langsung ke tempat layanan kesehatan terdekat agar bisa diberikan surat rujukan, karena tanpa surat rujukan, Wisma Atlet tidak akan mau menerima pasien.

“Harus bawa surat rujukan dulu, kalau sudah bawa surat rujukan, baru deh cepat prosesnya. Lalu bisa telepon ke 119, nomor Wisma Atlet dan telepon ke 112 untuk ambulans,” ujarnya.

Dia juga berharap pemerintah bisa membiayai berbagai macam biaya kesehatan para pasien positif Covid-19 yang mau melakukan isolasi mandiri.

“Saya pikir, kalau istri saya harus diisolasi di RS swasta, bisa belasan juta biayanya. Untungnya istri saya bisa diisolasi di Wisma Atlet. Totalnya sekitar Rp 7-8 juta. Tapi bagi sebagian orang mungkin uang segitu besar,” katanya.

Saat ini, IF merasa lega, karena istrinya sudah bisa dilayani dengan baik. Menurutnya, pelayanan yang diberikan oleh RSD Wisma Atlet kepada pasien gejala ringan sangatlah baik. Sehingga lanjut IF, sayang sekali jika proses agar bisa diisolasi di Wisma Atlet harus sesulit yang ia lalui. (Merdeka.com)

Continue Reading

Nasional

Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Published

on

Menteri Agama Fachrul Razi terkonfirmasi positif Covid-19. Meski demikian, saat ini kondisi fisiknya dalam keadaan baik. (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)

Menteri Agama Fachrul Razi dikabarkan terkonfirmasi positif virus corona (Covid-19). Meski demikian, kata Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal, saat ini kondisi fisik Fachrul dalam keadaan baik.

“Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif. Namun, alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan,” kata Kevin di dalam keterangan resminya, Senin (21/09).
Lihat juga: Kasus Corona Tinggi, Menag Minta Umat Beribadah di Rumah

Kevin menjelaskan saat ini Fachrul tengah menjalani proses isolasi dan istirahat. Hal itu merupakan bagian dari wujud komitmen Fachrul dalam menaati peraturan protokol kesehatan dan memutus mata rantai kemungkinan penyebaran.

“Kami mohon doa dari masyarakat, semoga prosesnya berjalan lancar serta Menag bisa lekas sembuh, semoga hasil swab berikutnya negatif, sehingga Menag dapat menjalankan tugas-tugasnya kembali,” kata dia.

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama, Oman Fathurahman menambahkan Fachrul sementara akan fokus menjalani proses isolasi dan pemulihan kesehatan.

Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, lanjut Oman, Fachrul sudah mengoordinasikan dan sekaligus mendelegasikannya kepada Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saadi serta memberi arahan kepada para pejabat terkait.

“Pelaksanaan program Kemenag, utamanya dalam ikut mencegah penyebaran Covid-19 di lembaga pendidikan agama dan keagamaan serta lembaga keagamaan menjadi perhatian Menag. Beliau minta agar itu berjalan dengan baik. Bantuan yang disalurkan juga agar tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Oman menyampaikan pesan Menag.

Fachrul, kata Oman, meminta agar masyarakat mematuhi anjuran pemerintah dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Ia menyatakan semua orang bisa terinfeksi virus tersebut tanpa peduli latar belakang apapun.

“Mari kita saling berempati, saling menguatkan, dan berikhtiar dengan mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini bisa segera teratasi,” kata Oman.

Sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dinyatakan positif Covid-19. Beberapa di antaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga sempat dikabarkan terinfeksi virus corona.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan anggotanya Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19. Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris juga dikabarkan terpapar virus corona. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Nasional

Istana: Jokowi Percaya Luhut karena Mampu Eksekusi

Published

on

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan kasus Covid-19 selama dua pekan merupakan kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada Menko Bidang Maritim dan Investasi itu. “Itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini mampu mengeksekusi apapun yang diminta presiden,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9).

FINROLL.COM – Berbekal kepercayaan itu, kata dia, Jokowi menugaskan Luhut untuk menekan angka kasus covid-19 di sembilan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Selain itu, Luhut saat ini juga mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga berwenang untuk melaksanakan perintah Jokowi dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

“Beliau secara organisasi, secara tupoksi, berwenang melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif,” kata Donny.

Menurutnya, wajar ketika Sang Presiden memerintahkan Luhut sebagai sosok yang dianggap mampu mengeksekusi segala arahan kepala negara, alih-alih menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Donny menilai, Jokowi telah mempertimbangkan penunjukkan Luhut sesuai kemampuan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki demi menekan angka Covid-19.

“Saya kira ini penugasan biasa saja. Presiden menugaskan sosok yang menurutnya mampu melakukan atau eksekusi arahan beliau, khususnya dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.

Luhut sendiri telah menetapkan tiga sasaran untuk menekan angka kasus di sembilan provinsi tersebut yakni operasi yustisi, manajemen perawatan Covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.

Donny menegaskan tiga upaya itu merupakan tugas utama untuk menekan angka positif Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.

“Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi, penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan Covid,” jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan Luhut untuk menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan.

DKI menjadi provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi. Berdasarkan data 15 September 2020 positif Covid-19 di DKI mencapai 56.175. Sementara Jatim berada di posisi kedua kasus covid-19 terbanyak dengan jumlah kasus positif 38.809.

Jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 225.030 per 15 September 2020. Dari jumlah itu 161.065 dinyatakan sembuh dan 8.965 meninggal dunia. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending