Connect with us

Nasional

Peduli Kanker Pada Anak, YOAI Gelar Kampanye Hari Kanker Anak International

Published

on


Finroll.com — Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI) yang tergabung dalam Childhood Cancer International (CCI), bekerja sama dengan Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais (RSKD), kampanyekan International Childhood Cancer Day atau Hari Kanker Anak International (HKAI). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang Kanker pada anak, serta untuk memberi dukungan kepada para pasien, survivors, dan orang tua.

Dengan mengusung tema “Save Our Children and The Environment” kampanye ini di hadiri oleh Ibu Linda Amalia Sari Gumelar selaku Dewan Pembina Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI) yang juga sebagai Ketua YKPI, sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia (KREKI) periode 2019-2023, dan Ketua Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP). Ibu Rahmi Adi Putra Tahir selaku Ketua Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI), Prof. Djajadiman Gatot selaku dewan pembina YOAI serta para dokter, Orang tua survivor kanker anak yang tergabung dalam Komunitas Cancer Buster Community (CBC).

Ketua Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI)
Rahmi Adi Putra Tahir mengatakan, tahun ini kita mengadakan hari kanker anak Internasional yang bertujuan, ingin mengajak berbagai kalangan dan masyarakat luas menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga dapat membangkitkan semangat melawan kanker,” ujarnya di bilangan Jalan Sudirman Jakarta Minggu (16/2/2020).

Selain itu kampanye ini juga sekaligus mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan baik, serta ditambah dengan gaya hidup sehat yang merupakan pencegahan kanker yang tepat,” tambahnya.

Rahmi menjelaskan, YOAI dibangun sebagai ungkapan rasa syukur para orang tua yang anaknya terkena kanker, dan berhasil disembuhkan. YOAI telah ditetapkan sebagai anggota Childhood Cancer International (CCI) yang beralamat di Amsterdam yang tiap tahunnya pada 15 Februari merayakan Hari Kanker Anak Internasional (HKAI) di seluruh dunia,” jelasnya.

Selama kiprahnya lanjut Rahmi, YOAI telah mempunyai enam program unggulan, diantaranya yaitu YOAI dapat membantu biaya pengobatan anak tidak mampu yang terkena kanker di lima RS di Jakarta yaitu RSCM, RSKD, RS Harapan Kita, RS Gatot Subroto dan RS Fatmawati.

YOAI memiliki program Recovery, dimana YOAI yang telah berdiri sejak 27 tahun lalu telah mempunyai Survivor Kanker Kem yaitu anak yang terkena kanker dan sudah dinyatakan sembuh dari penyakitnya. YOAI memiliki program Konseling yang dilakukan oleh Family Sporting Group yaitu para relawan dan juga oleh para Varen Club di RSCM dan RSKD,” labjutnya.

Selain itu masih katanya, YOAI juga telah membangun fasilitas kanker pada anak di RSKD dengan luas 1000 m untuk ruang perawat anak yang kemudian pada 2018 lalu diperluas 1000 meter lagi untuk perawat remaja dan telah menyumbang tujuh Mesin Apheresis di RSCM, RSKD, dan lima RS diluar kota seperti Solo, Jogya, Makasar, Bandung, Surabaya dan Bali.

YOAI juga mempunyai ‘Rumah Singgah YOAI’ yaitu rumah singgah untuk para pasien dan orang tua yang tinggal di luar kota yang ingin berobat di RSKD,” ungkapnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama Prof. Djajadiman Gatot selaku dewan pembina YOAI menambahkan, sebaiknya kenali gejala kanker sejak dini. Oleh karena itu YOAI tidak henti- hentinya menyebarkan sosialisasi pengetahuan tentang kanker agar masyarakat tau tentang penyakit ini,” tambahnya.

“Semakin cepat kanker diobati kemungkinan sembuh semakin besar,” pungkasnya.

Advertisement

Hukum & Kriminal

MK: Alih Status ASN Tak Boleh Rugikan Hak Pegawai KPK

Published

on

Mahkamah Konstitusi (MK) menyinggung masalah alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) dalam pembacaan putusan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Menurut MK, alih status tersebut tak boleh merugikan pegawai KPK.

Hal tersebut disampaikan hakim konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 di Gedung MK, Selasa (4/5).”Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan dimaksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019, maka dalam peralihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut,” kata Enny.

Enny mengatakan hal tersebut perlu diperhatikan sebab para pegawai selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.

Pertimbangan hakim MK ini merespons poin gugatan mengenai persoalan usia pegawai KPK. Dalam gugatan, pemohon menyampaikan dalil bahwa sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN, terutama bagi mereka yang telah berusia 35 tahun.

MK menyatakan, syarat sebagai ASN yang tercantum dalam UU ASN, seperti maksimal berusia 35 tahun tak berlaku bagi pegawai KPK.

Pasalnya, proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sudah diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan seperti UU 19/2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Argumen MK ini muncul di saat isu puluhan pegawai KPK tak lolos tes alih status sebagai ASN. Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, ada 75 pegawai yang tak lolos ujian dan terancam diberhentikan bekerja dari lembaga antirasuah.

Mereka yang tak lolos ujian terdiri dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti Wadah Pegawai (WP) KPK, hingga pegawai berprestasi lainnya. readyviewed Novel Baswedan termasuk satu di antara 75 pegawai tersebut.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa mengatakan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN masih tersegel.

KPK telah menerima hasil asesmen TWK pegawai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 27 April 2021. Penyerahan hasil tes tersebut dilakukan di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sebanyak 1.349 pegawai KPK mengikuti tes untuk alih status menjadi ASN sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Lembaga antirasuah akan mengumumkan informasi resmi terkait hasil ini dalam waktu dekat.

“Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK,” ujar Cahya.

sumber :cnnindonesia.com

 

Continue Reading

Nasional

Larangan Mudik, 7 Pintu Keluar Tol Surabaya-Gempol Disekat

Published

on

Sebanyak tujuh exit tol atau pintu keluar Gerbang Tol (GT) Surabaya-Gempol (Sugem) akan disekat di masa larangan mudik lebaran 2021, 6-17 Mei.

“Tol Surabaya-Gempol ada tujuh gerbang yang dioperasikan Surabaya-Gempol yang aksesnya diakukan penyekatan,” ujar GM Jasamarga Transjawa Tollroad Representative Office 3 Ruas Surabaya-Gempol Hendri Taufik, Selasa (5/5).

Tujuh GT Sugem yang yang akan disekat itu yakni Exit Dupak, Banyu Urip, Satelit, Gunung Sari 1, Gunung Sari 2, Sidoarjo 1 dan Gempol.

Para pengendara, kata Hendri, akan diperiksa petugas di gerbang tersebut. Jika untuk mobilisasi pekerjaan, kedinasan dan disertai surat keterangan diizinkan lanjut perjalanan. Namun, bila keperluannya mudik, maka akan diputarbalikkan.

“Jadi saat keluar, ada pemakai jalan yang masuk kategori mudik, langsung diputarbalik masuk kembali ke tol,” ujarnya.

Nantinya, kata Hendri, penjagaan di titik penyekatan Tol Sugem akan dilakukan oleh Polri dan Dinas Perhubungan. Kini ini, properti penyekatan pun sedang disiapkan di titik-titik tersebut.

Para pengendara, kata Hendri, akan diperiksa petugas di gerbang tersebut. Jika untuk mobilisasi pekerjaan, kedinasan dan disertai surat keterangan diizinkan lanjut perjalanan. Namun, bila keperluannya mudik, maka akan diputarbalikkan.

“Jadi saat keluar, ada pemakai jalan yang masuk kategori mudik, langsung diputarbalik masuk kembali ke tol,” ujarnya.

Nantinya, kata Hendri, penjagaan di titik penyekatan Tol Sugem akan dilakukan oleh Polri dan Dinas Perhubungan. Kini ini, properti penyekatan pun sedang disiapkan di titik-titik tersebut.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Nikah-Qunut Disebut Jadi Soal Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Published

on

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menceritakan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) lebih terkait radikalisme ketimbang kebangsaan.

Beberapa pertanyaan yang diberikan pun, seperti dibenarkan salah satu pihak internal komisi antirasuah, mencakup hal-hal seperti nikah dan doa qunut.

Pertanyaan dalam ujian bagi pegawai lembaga antirasuah ini menjadi perbincangan publik. readyviewed Pasalnya, diduga ada sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut.

Salah seorang pegawai KPK lainnya menilai TWK lebih didominasi oleh pertanyaan tentang radikalisme. Menurut dia, Front Pembela Islam (FPI) hingga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga menjadi poin pertanyaan.

“Kemarin nuansanya 70-80 persen soal-soal itu tidak terkait dengan kebangsaan. Lebih banyak terkait dengan radikalisme,” tutur dia saat dikonfirmasi.

“Pertama, kenal Rizieq [Rizieq Shihab] enggak, terus tanggapan tentang pembubaran FPI dan HTI seperti apa. Terus LGBT, aneh juga itu. LGBT dilarang di Indonesia, terus tanggapan saudara seperti apa,” ujarnya menambahkan.

Humas BKN, Paryono, mengatakan pihaknya menggandeng sejumlah lembaga dalam pelaksanaan tes tersebut, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Sehingga saya pun tidak punya akses untuk melihat proses mau pun hasilnya, termasuk misalnya apakah pertanyaan di sana ada, habib Rizieq, atau apa. Saya enggak tahu persis,” ujar Paryono saat dikonfirmasi.

Sebanyak 75 pegawai KPK dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan terancam diberhentikan oleh pimpinan lembaga antirasuah. Kebanyakan dari mereka merupakan Ketua Satuan Tugas penyidik dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti Wadah Pegawai KPK hingga pegawai berprestasi lainnya.

Sebelumnya, KPK sempat diserang isu polisi Taliban vs polisi India. Hal itu merujuk kepada tudingan kubu tertentu di lembaga antirasuah yang condong pada radikalisme.

Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, menyebut kubu Taliban merujuk pada kubu Novel Baswedan, dan polisi India merujuk pada kubu di luar Novel Baswedan.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Trending