Connect with us

Keuangan

Peer Review BPK Diserahkan Ke Pimpinan DPR RI

Published

on


Finroll.com — Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Bahrullah Akbar dengan didampingi Anggota III BPK, Achsanul Qosasi menerima Laporan Hasil Peer Review dari Tim Peer Review BPK Tahun 2019.

Vice President NIK Polandia, Wojciech Kutyla dan Pimpinan BPK menyerahkan laporan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Jakarta kemarin.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal, Bahtiar Arif, Inspektur Utama, Ida Sundari, Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Slamet Kurniawan, Pimpinan Komisi XI DPR dan Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR.

Peer review ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia.

Wakil Ketua BPK dalam sambutannya mengatakan, peer review atau telaah sejawat adalah salah satu mekanisme BPK sedunia untuk menjamin pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan BPK telah sesuai dengan stanndar pengendalian mutu. Peer review dilakukan oleh BPK negara lain yang menjadi anggota Organisasi Pemeriksa Keuangan Sedunia (INTOSAI).

“Peer review dilakukan untuk menjawab pertanyaan, siapakah yang mengaudit BPK? dan sebagai cerminan transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah,” ungkap Wakil Ketua BPK.

Masih kata Wakil Ketua BPK, Sejak tahun 2004 BPK telah melakuakan peer review sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 2004 oleh BPK Selandia Baru, pada tahun 2009 oleh ARK Belanda, tahun 2014 oleh NIK Polandia, dan pada tahun 2019 dilakukan oleh Tim Peer Review gabungan antara NIK Polandia, BPK Norwegia dan BPK Estonia.

Proses Peer Review Tahun 2019 ini telah dimulai dengan preliminary visit pada 28 Januari – 1 Februari 2019, dilanjutkan dengan Field Work I di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada 25 – 29 Maret 2019,

Field Work II di BPK Perwakilan Provinsi Bali dan Kantor Pusat BPK pada 20 – 24 Mei 2019. Proses penyusunan laporan Peer Review di Warsawa Polandia pada bulan Juli – Agustus 2019.

Sesuai dengan nota kesepahaman antara BPK dengan Tim Peer Review Tahun 2019 bahwa, laporan Peer Review Tahun 2019 diserahkan kepada Pimpinan BPK dan sekaligus diserahkan kepada DPR sebagai pemangku kepentingan utama BPK dalam rangka lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (Red).

Advertisement

Keuangan

Di Acara Muslim Fashion Festival 2020 (Muffest), BNI Syariah Berikan Solusi Transaksi Keuangan

Published

on

Finroll.com — Dalam acara Muslim Fashion Festival 2020 (MUFFEST), BNI Syariah ikut serta yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), pada 20-23 Februari 2020. Peran BNI Syariah dalam acara ini adalah sebagai penyedia jasa pembayaran transaksi dengan menggunakan BNI iB Hasanah Card.

Pada Senin, (27/1/2020), kemarin diselenggarakan press conference di Goodrich Suites by Artotel, Jl. Pangeran Antasari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hadir dalam kesempatan ini

Pemimpin Divisi Kartu Pembiayaan BNI Syariah, Rima Dwi Permatasari berharap keikutsertaan BNI Syariah dalam acara MUFFEST 2020 dapat meningkatkan literasi dan awareness masyarakat mengenai produk BNI Syariah khususnya BNI iB Hasanah Card.

Keikutsertaan BNI Syariah dalam Muffest 2020 ini juga merupakan bentuk dukungan BNI Syariah terhadap pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia salah satunya terkait industri halal fashion.

Selain itu keikutsertaan BNI Syariah di Muffest  2020 sebagai komitmen BNI Syariah dalam mengusung tema di tahun ini yaitu “Embracing New Opportunities” dimana BNI Syariah siap meraih peluang-peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan menjadi partner yang lebih baik salah satunya pada fenomena hijrah yang beberapa tahun belakangan bahkan menjadi gaya hidup.

BNI Syariah juga mendukung sustanainle fashion karena  konsep ini mengutamakan bahan baku saja tapi juga memperhatikan keberlangsungan kesejahteraan pekerja, kepedulian lingkungan, memanfaatkan limbah dengan lebih eco friendly. Sustainable fashion bisa memberikan keuntungan simbiosis mutualisme antara desainer, pekerja, perajin, konsumen, hingga industri mode secara keseluruhan.

Sebagai Hasanah Banking Partner, BNI Syariah siap memberikan solusi bagi pelaku industri maupun konsumen fashion muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa perbankan syariah.

“Melalui produk BNI iB Hasanah Card, BNI Syariah mengajak segenap masyarakat untuk bijak dalam mengelola keuangan, bukan mendorong konsumerisme berlebihan,” kata Rima. Dengan adanya kartu ini, diharapkan bisa membuat masyarakat berhijrah ke yang Hasanah, seperti dilansir dari Kontan.co.id.

BNI Syariah berkomitmen meningkatkan kemudahan transaksi, dimana kartu BNI iB Hasanah Card dapat digunakan di seluruh merchant Mastercard di seluruh dunia dengan kurs  yang kompetitif.

Dengan memiliki BNI iB Hasanah Card, pengguna bisa mendapatkan promo-promo menarik seperti diskon/cashback untuk transaksi, baik untuk pembelian kebutuhan sehari-hari, tiket, maupun kebutuhan lainnya. BNI Syariah juga menawarkan promo hotel, restoran, paket umroh dan paket wisata muslim.

BNI iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kartu ini dikembangkan sebagai solusi pembayaran kebutuhan sehari-hari berlandaskan prinsip syariah.

Kartu ini mempunyai berbagai keunggulan, diantaranya adanya akad yang melandasi penerbitan kartu, sistem perhitungan ujroh/fee, pembatasan transaksi, dan kategori biaya yang muncul. Kartu ini hanya dapat bertransaksi di merchant halal di seluruh dunia pada merchant yang berlogo MasterCard.

Berbagai macam promo terbaru seperti diskon/cashback di e-commerce baik untuk pembelian kebutuhan sehari-hari maupun untuk pembelian tiket. Ecommerce yang telah bekerjasama diantaranya Pegipegi, JDID, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Traveloka, dan Tiket.com.

Untuk memperkuat positioning Hasanah Card sebagai Travel Card, BNI Syariah bekerjasama dengan hotel syariah seperti Hotel Noer di Bandung dan Hotel Namira di Surabaya. Selain itu BNI Syariah juga ikut serta di dalam event-event travel fair yang dilaksanakan oleh BNI Induk seperti Japan Airline Travel Fair.

BNI Syariah juga menyediakan promo diskon 10% menggunakan Kartu BNI iB Hasanah Card di Booth Irna Mutiara.

Pada 2020, BNI Syariah menargetkan transaksi kartu pembiayaan sebesar Rp 1,2 triliun dengan jumlah kartu BNI iB Hasanah Card di akhir tahun 2020 sebanyak 350.000 kartu.

Disamping target bisnis, dalam acara MUFFEST 2020 BNI Syariah juga berharap dapat mengedukasi  masyarakat terkait kartu pembiayaan berbasis syariah melalui produk BNI iB Hasanah Card.

Sampai September 2019, pembiayaan BNI Syariah ke industri halal diantaranya halal food, halal education, halal fashion, halal hospital, halal travel sebesar Rp2,54 triliun naik 6% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode sama 2018 sebesar Rp2,4 triliun.

Pembiayaan BNI Syariah ke industri halal diantaranya halal food, halal education, halal fashion, halal hospital, halal travel menyumbang 8% dari total pembiayaan BNI Syariah. Sedangkan untuk pembiayaan ke industri halal fashion tercatat sebesar Rp38,2 miliar atau 2% dari total pembiayaan BNI Syariah ke industri halal diantaranya halal food, halal education, halal fashion, halal hospital, halal travel.

Muffest merupakan ajang fashion festival yang mempertemukan pelaku industri busana muslim se-Indonesia, baik dari brand besar, maupun dari usaha kecil dan menengah.

Tentang BNI Syariah

BNI Syariah bermula sebagai Unit Bisnis Strategis bagian dari BNI yang mulai beroperasi sejak 29 April 2000. Pada 19 Juni 2010 status BNI Syariah meningkat menjadi Bank Umum Syariah (BUS).Komposisi kepemilikan saham BNI Syariah adalah 99,94% dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan sisanya dimiliki oleh PT BNI Life. BNI Syariah senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi infrastruktur BNI Induk diantaranya layanan lebih dari 16.000 ATM BNI, ditambah ribuan jaringan ATM Bersama, ATM Link Himbara serta ATM berlogo Maestro dan Cirrus di seluruh dunia, fasilitas 24 jam BNI Call (021-1500046), SMS Banking, dan BNI Internet Banking. Saat ini BNI Syariah telah didukung oleh jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia yaitu 375 outlet syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, serta didukung oleh lebih dari 1.746 Outlet BNI yang melayani pembukaan rekening syariah. ***

Tentang Hasanah

Hasanah merupakan corporate campaign BNI Syariah yang memiliki makna “segala kebaikan” bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan Negara baik di dunia maupun di akhirat (QS. Al Baqarah 201). Hasanah merupakan sebuah nilai yang disarikan dari Al – Quran dan menjadi identitas BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan melalui insan hasanah dan produk / layanannya. Cita – cita mulia yang ingin disampaikan melalui nilai Hasanah adalah kehadiran BNI Syariah dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi Rahmatan Lil’ Alamin. Hasanah didasari oleh Maqoshid Syariah yang berarti tujuan dari ditetapkannya syariah (hukum agama) yaitu untuk melindungi keyakinan, keberlangsungan hidup, dan hak asasi manusia terdiri dari lima hal yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Tentang Hasanah Banking Partner

BNI Syariah sebagai mitra bisnis yang memberikan layanan terbaik sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga bisnis yang dijalankan tidak hanya berorientasi terhadap keuntungan semata tetapi juga memperhatikan faktor keberkahan dengan nilai kebaikan. BNI Syariah berkomitmen untuk menjadi partner pada setiap tahapan kehidupan.

Dewan Pengawas Syariah: Ketua: Dr. Hasanudin, M.Ag; Anggota: Ah.Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H.(belum  efektif, masih proses persetujuan OJK).

Dewan Komisaris: Komisaris utama: Fero Poerbonegoro; Komisaris: Imam Budi Sarjito; Komisaris Independen: Max Niode;  Komaruddin Hidayat (belum efektif, masih dalam proses fit & proper test).

Direksi: Direktur Utama: Abdullah Firman Wibowo; Direktur Bisnis: Dhias Widhiyati; Direktur Kepatuhan dan Risiko: Tribuana Tunggadewi; Direktur Keuangan dan Operasional: Wahyu Avianto; SEVP Bisnis Ritel dan Jaringan: Iwan Abdi.

Continue Reading

Keuangan

Mohon Maaf Dolar AS, Rupiah Masih Terlalu Perkasa!

Published

on

By

Jakarta — Nilai tukar rupiah menguat melawan dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (15/1/2020), membalikkan pelemahan cukup tajam di awal sesi.

Rupiah langsung melemah 0,04% ke Rp 13.670/US$ begitu perdagangan hari ini dibuka. Mata Uang Garuda terus tertekan hingga menyentuh level Rp 13.725/US$, melemah 0,51% sebelum tengah hari.

Perlahan rupiah berhasil memangkas pelemahan hingga mengakhiri perdagangan di level Rp 13.660/US$, menguat tipis 0,04% di pasar spot melansir data Refinitiv. Performa hari ini membuat rupiah mampu mempertahankan posisinya di level terkuat sejak Februari 2018.

Mata uang kebanggaan Tanah Air juga belum pernah melemah dalam lima hari perdagangan, dan sejak awal perdagangan 2020, total penguatan yang dikumpulkan sebesar 1,59%. Jika melihat lebih ke belakang, sebelum minggu ini Sang Garuda sudah membukukan penguatan enam pekan beruntun.

Mata uang utama Benua Asia bervariasi melawan dolar AS pada hari ini. Hingga pukul 16:00 WIB, yen Jepang menjadi mata uang terkuat dengan penguatan 0,06%, dan rupiah berada di posisi runner up.

Berikut pergerakan dolar AS melawan mata uang utama Benua Kuning. (CNBC/GPH)

Continue Reading

Keuangan

Cerita Sri Mulyani “Rampas” Rp 1,2 Triliun dari Tommy Soeharto

Published

on

By

Di zaman Orde Baru, pengusaha nasional yang juga anak Persiden Soeharto, Tommy Soeharto, menginisasi proyek mobil nasional bernama Timor. Badan usahanya pun dibentuk di bawah bendera PT Timor Putra Nasional (TPN).

Belakangan proyek mobnas tersebut belakangan gagal setelah ikut dilanda krisis moneter pada tahun 1997. Meski TPN sudah tak lagi beroperasi, perusahaan tersebut masih meninggalkan kewajiban utang pada pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya bisa mengejar pelunasan utang tersebut. Dikutip dari laman resmi Setkab, pemerintah berhasil mengamankan uang negara senilai Rp 1,2 triliun dari rekening TPN yang diblokir di Bank Mandiri.

Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak upaya Peninjauan Kembali (PK) kedua yang diajukan oleh PT Timor Putra Nasional terhadap Putusan PK Perkara 118 di PN Jakarta Utara terkait kasus pemblokiran uang Rp 1,2 triliun di Bank Mandiri.

Dalam informasi yang dimuat di website Mahkamah Agung disebutkan, penolakan atas PK kedua PT TPN kepada Bank Mandiri dan Menteri Keuangan dengan Nomor Register 716 PK/PDT/2017 itu diputuskan oleh tiga majelis hakim MA pada 13 Desember 2017, dan sudah dikirimkan ke pengadilan pada 4 Juli 2018 lalu.

Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu Tio Serepina Siahaan menyambut baik keputusan Majelis Hakim PK Mahkamah Agung itu, dan bersyukur dengan kemenangan tersebut. “Kemenangan yang dicapai Pemerintah sampai tingkat PK sudah melalui proses pembuktian dan argumentasi hukum yang sangat kritis, tajam, dan jelas karena kami sangat menyakini dana tersebut memang hak Pemerintah,”” kata Tio dalam keterangannya.

Dengan putusan atas Permohonan PK ke-2 yang diajukan oleh PT TPN ini, lanjut Tio, maka kemenangan Pemerintah sebagai pihak yang berhak atas dana yang sudah disetor ke negara sebesar Rp 1,2 triliun sudah dikukuhkan. Selain itu, kemenangan atas perkara PT TPN ini, menjadikan Menkeu sebagai pemegang hak tagih atas seluruh utang PT TPN kepada Pemerintah RI.

“Dengan demikian, PT TPN tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain atas perkara mengenai utang PT TPN,” terang Tio.

Perkara yang melibatkan PT TPN sebagai Pemohon PK Kedua, serta PT Bank Mandiri Tbk. dan Kemenkeu sebagai Para Termohon PK Kedua, merupakan perkara pelik yang telah dimulai sejak tahun 2006.

Selain itu, juga terdapat 5 perkara perdata terkait PT TPN di pengadilan Indonesia yang diantaranya sudah sampai pada tingkat MA. PT TPN sendiri mengajukan permohonan PK ke-2 atas Putusan PK Perkara 928 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terhadap Putusan PK Perkara 118 di PN Jakarta Utara.

Dalam proses tersebut, Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu berkoordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara dan Bank Mandiri untuk menyiapkan strategi serta materi dalam Memori Kontra PK Kedua perkara tersebut.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending