Connect with us

Keuangan

Peer Review BPK Diserahkan Ke Pimpinan DPR RI

Published

on


Finroll.com — Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Bahrullah Akbar dengan didampingi Anggota III BPK, Achsanul Qosasi menerima Laporan Hasil Peer Review dari Tim Peer Review BPK Tahun 2019.

Vice President NIK Polandia, Wojciech Kutyla dan Pimpinan BPK menyerahkan laporan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Jakarta kemarin.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal, Bahtiar Arif, Inspektur Utama, Ida Sundari, Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Slamet Kurniawan, Pimpinan Komisi XI DPR dan Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR.

Peer review ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia.

Wakil Ketua BPK dalam sambutannya mengatakan, peer review atau telaah sejawat adalah salah satu mekanisme BPK sedunia untuk menjamin pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan BPK telah sesuai dengan stanndar pengendalian mutu. Peer review dilakukan oleh BPK negara lain yang menjadi anggota Organisasi Pemeriksa Keuangan Sedunia (INTOSAI).

“Peer review dilakukan untuk menjawab pertanyaan, siapakah yang mengaudit BPK? dan sebagai cerminan transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah,” ungkap Wakil Ketua BPK.

Masih kata Wakil Ketua BPK, Sejak tahun 2004 BPK telah melakuakan peer review sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 2004 oleh BPK Selandia Baru, pada tahun 2009 oleh ARK Belanda, tahun 2014 oleh NIK Polandia, dan pada tahun 2019 dilakukan oleh Tim Peer Review gabungan antara NIK Polandia, BPK Norwegia dan BPK Estonia.

Proses Peer Review Tahun 2019 ini telah dimulai dengan preliminary visit pada 28 Januari – 1 Februari 2019, dilanjutkan dengan Field Work I di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada 25 – 29 Maret 2019,

Field Work II di BPK Perwakilan Provinsi Bali dan Kantor Pusat BPK pada 20 – 24 Mei 2019. Proses penyusunan laporan Peer Review di Warsawa Polandia pada bulan Juli – Agustus 2019.

Sesuai dengan nota kesepahaman antara BPK dengan Tim Peer Review Tahun 2019 bahwa, laporan Peer Review Tahun 2019 diserahkan kepada Pimpinan BPK dan sekaligus diserahkan kepada DPR sebagai pemangku kepentingan utama BPK dalam rangka lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (Red).

Advertisement

Keuangan

OJK Tegaskan Bunga Pinjaman Online Tak Boleh Lebih Dari 0,8% Perhari

Published

on

Finroll.com — Bunga untuk pinjaman online yang berada di bawah naungan perusahaan financial technology (fintech) tidak boleh lebih besar dari 0,8 persen per hari demikian tegas Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Wimboh mengatakan meskipun penetapan maksimal bunga pinjaman online tersebut tidak diatur dalam OJK namun peraturan tersebut merupakan bagian dari kode etik yang bentuk oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ( AFPI ).

“Kalau ada fintech yang memberikan bunga lebih besar dari 0,8 persen per hari silahkan lapor ke asosiasi,” katanya yanh dilansir dari Antara, dalam acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Lebih lanjut Wimboh menjelaskan, dibentuknya asosiasi penyelenggara fintech bertujuan untuk membuat berbagai kode etik bagi para pelaku fintech yang telah disetujui oleh para penyedia platform fintech sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, jika terdapat perusahaan fintech yang melanggar kode etik maka masyarakat berhak melapor ke asosiasi dan akan ditindaklanjuti oleh OJK.

“Kalau ada yang melanggar, silahkan dilaporkan ke OJK nanti fintechnya kita tutup platformnya,” ujarnya.

Sementara Wimboh melanjutkan hingga kini masih banyak masyarakat yang mengadu tentang bunga pinjaman online oleh perusahaan fintech, namun kasus tersebut bisa diselesaikan dengan negosiasi antara penyelenggara fintech dan nasabah melalui mediasi yang difasilitasi oleh asosiasi.

“Seharusnya konsumen kan tahu sejak awal mengenai bunga dan konsekuensi dari meminjam adalah membayar kembali. Kalau tidak membayar pasti akan ditagih,” katanya.

Selain itu, Wimboh mengatakan bahwa perusahaan fintech juga tidak boleh semena-mena ketika melakukan penagihan kepada nasabah karena sudah diatur dalam kode etik asosiasi.

Kode etik tersebut berisikan bahwa penagihan tidak boleh dilakukan dengan menekan nasabah dan perusahaan tidak boleh melakukan penagihan jika nasabah telah menunggak pinjaman selama 90 hari.

“Laporkan saja ke asosiasi nanti asosiasi akan melaporkan ke kita dan platformnya kita tutup kalau semena-mena. Tentunya, kita mediasi dulu,” ujarnya.

Wimboh menghimbau kepada para pelaku di perusahaan fintech agar membuat kode etik terkait seleksi nasabah untuk menghindari berbagai kejadian yang akan merugikan kedua belah pihak karena terdapat kejadian yaitu satu nasabah meminjam ke 20 perusahaan fintech peer-to-peer lending dalam satu malam.

“Yang terpenting adalan tidak boleh melakukan abuse kepada customer dan suku bunga tidak boleh terlalu mahal karena sudah dituangkan dalam kode etik yang disepakati oleh penyedia platform,” katanya.(red)

Continue Reading

Keuangan

Komisi V Setujui Anggaran Kemenhub 2020 Sebesar Rp43,11 Triliun

Published

on

Finroll.com — Besaran anggaran Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp43,11 triliun akhirnya disetujui oleh Komisi V DPR-RI.

Persetujuan keputusan itu ditetapkan secara sah pada Rapat Kerja Komisi V DPR tentang Penetapan Hasil Pembahasan Alokasi Anggaran & Program Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Kom V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020, Rabu (18/9).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan, “Anggaran Kemenhub untuk tahun 2020 telah disetujui sebesar Rp 43,11 Triliun.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Komisi V DPR RI yang telah bersama-sama membahas alokasi anggaran dalam rapat kerja dan rapat dengan pendapat dengan kami,” ujarnya, Rabu (18/9/2019).

Semenyara total jumlah anggaran ini didapatkan setelah Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 441,5 miliar untuk membangun infrastruktur transportasi untuk pengembangan destinasi wisata prioritas, pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPRI RI. Dimana sebelumnya alokasi anggaran Kemenhub tahun 2020 sebesar Rp42,67 triliun.

Anggaran Kemenhub Tahun 2020 dengan jumlah total Rp 43,11 triliun ini akan digunakan untuk 4 (empat) jenis belanja yaitu, belanja modal sebesar Rp 22,49 triliun (52,16 persen dari total anggaran), belanja pegawai sebesar Rp 4,05 triliun (9,4 persen), belanja barang mengikat Rp 2,98 triliun (6,9 persen), belanja barang tidak mengikat Rp 13,59 triliun (31,54 persen).

Adapun sumber pendanaan dari total anggaran tersebut didapatkan dari berbagai sumber yaitu, rupiah murni sebesar Rp 28,62 triliun (66,4 persen dari total anggaran), Surat Berharga Syariah Negara ( SBSN ) sebesar Rp 6,91 triliun (16 persen), BLU sebesar Rp 1,73 triliun (4 persen), Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) sebesar Rp 2,90 triliun (6,7 persen), Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 2,94 triliun (6,8 persen).(red)

Continue Reading

Keuangan

PT Bank Bukopin Sedang Mencari Dana Besar

Published

on

Finroll.com — PT Bank Bukopin Indonesia Tbk (BBKP). tengah mencari dana besar. Perusahaan hendak menerbitkan saham bertipe kelas B dengan jumlah maksimal 40 persen dari jumlah saham yang ditempatkan atau setara 4,66 miliar saham.

Emiten berkode BBKP ini menutup perdagangan dengan harga Rp276 per saham. Dengan asumsi harga tersebut, melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) V bank akan mendapat suntikan dana segar senilai Rp1,28 triliun apabila saham baru terserap semua.

Rachmat Kaimuddin selaku Direktur Bukopin M. menjelaskan bahwa hal itu masih akan meminta persetujuan pemegang saham.

Seperti dilansir dari Bisnis.com
“Ini memang kami masukan dulu, nanti tinggal dimintakan persetujuan ke RUPS , Selasa (17/9/2019).

Dalam keterbukaan informasi, BBKP menyatakan bahwa jumlah saham yang akan diterbitkan bergantung pada keperluan dana perseroan untuk memperkuat permodalan.

Apabila terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, perseroan akan mengumumkan pada 2 Oktober 2019.

Selain memperkuat rasio kecukupan modal, penerbitan saham baru juga untuk menambah kepercayaan diri perseroan dalam hal ekspansi kredit.

Pada tutup buku 2019, Bukopin membidik pertumbuhan fungsi intermediasi sebesar 9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Perusahaan berharap hal ini akan berimbas positif pada kemampuan rentabilitas.

Rachmat mengatakan bahwa dia belum mengetahui komitmen seluruh pemegang saham terkait penerbitan saham baru tersebut. “Nanti RUPS akan ketahuan,” katanya.

Pada tahun lalu, BBPK juga menerbitkan saham baru melalui PUT IV. KB Kookmin Bank sebagai Pembeli Siaga (standby buyer) membeli saham sebanyak 2,56 miliar lembar dengan harga Rp570 per saham. Bank mendapatkan dana segar senilai Rp1,46 triliun.

Kala itu PT Bosowa Corporindo selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak mengambil haknya. Dengan demikian kepemilikan Bosowa susut menjadi 23,39 persen.

Sementara itu Kookmin Bank Co. Ltd. menjadi pemilik 22,00 persen saham. Kopelindo dan Negara Republik Indonesia, masing-masing, menggenggam 11,51 persen dan 8,92 persen.

Adapun berdasarkan laporan publikasi, per Juni 2019, rasio kewajiban penyediaan modal minimum ( KPMM ) Bukopin berada di bawah rata-rata industri, atau 13,20 persen. Kendati demikian capaian itu lebih baik dibandingkan posisi Juni 2018, 11,12 persen.

Seperti diketahui, permodalan bank tergerus oleh kredit bermasalah (non performing loan/NPL. Peningkatan rasio KPMM atau capital adequacy ratio (CAR) perseroan seiring dengan membaiknya kualitas aset.

BBKP melaporkan rasio NPL kotor per Juni 2019 sebesar 5,27 persen, membaik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 6,84 persen. Begitu pula dengan rasio NPL bersih yang membaik dari 4,39 persen menjadi 3,63 persen.

Sebelumnya Bukopin telah menyatakan rencana penerbitan saham baru pada paruh kedua tahun ini. Aksi korporasi ini merupakan pengganti surat utang subordinasi senilai Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun yang semula direncakan perusahaan dilepas ke pasar tahun ini.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending