Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Pelantikan Gubernur Jatim Akan Dilakukan Presiden Sore Hari Ini

Published

on


Pelantikan Gubernur Jatim

Pelantikan gubernur Jatim periode 2019 – 2024 akan dilakukan di Istana Negara pada hari ini (13/2) pukul 15.00 Wib.

Finroll.com – Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, selain Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, Presiden Jokowi juga akan melantik Wagub Jambi Fachrori Umar yang naik posisi sebagai gubernur definitif.

Fachrori menggantikan Gubernur Jambi Zumi Zola dinyatakan yang terjerat kasus korupsi dan sudah inkracht.

Menurut Tjahjo, berdasar UU Pemerintahan Daerah, masa jabatan kepala daerah tidak boleh dikurangi sehari pun. Masa jabatan Soekarwo, menurut jadwal, berakhir hari ini.

’’Maka tanggal 13 (besok, Red) atas arahan presiden, waktunya ada, jam tiga sore sementara (pelantikan),’’ ujar Tjahjo.

Bila tidak ada perubahan, sepekan kemudian atau 20 Februari mendatang, giliran gubernur dan wakil gubernur terpilih Riau Syamsuar-Edy Nasution yang dilantik. Disusul gubernur dan wakil gubernur terpilih Maluku Murad Ismail Barnabas Orno yang dilantik pada Maret nanti.

Terakhir adalah pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih Lampung Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim. ’’Memang lucu, sudah pilpres, tapi ada (pelantikan gubernur). Maluku itu (jadwalnya) Juni,’’ lanjut Tjahjo.

Tidak mungkin jadwal dimajukan mengikuti gubernur lain karena sama saja dengan memotong masa jabatan.

Sebagaimana pelantikan gubernur-gubernur sebelumnya, tetap ada tradisi mengunjungi KPK setelah pelantikan. Karena itu, Khofifah, Emil, dan Fachrori juga akan dibawa tur ke KPK untuk berdialog dengan pimpinan lembaga antirasuah itu.

’’Setelah kami bawa, bisa baik-baik semua. Soal ada (kasus) Jambi dan Bengkulu, itu bukan salah KPK,’’ tambahnya. Yang penting, gubernur telah bertemu dan berdialog dengan pimpinan KPK pada awal masa jabatan mereka. (jpnn)

Nasional

Wajah Baru MUI, Manuver Ma’ruf Amin dan Pembersihan 212

Published

on

FINROLL.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring Miftachul Akhyar resmi menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 menggantikan Ma’ruf Amin lewat Musyawarah Nasional X MUI di Jakarta, 25-27 November.

Misalnya, nama Din Syamsuddin dan sejumlah ulama identik dikaitkan dengan Aksi 212 terdepak dari kepengurusan. Nama Din digeser Ma’ruf Amin. Wakil Presiden RI itu kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Dari susunan kepengurusan yang dibuka ke publik, selain nama Din yang hilang, raib juga nama mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris Wantim Bachtiar Nasir. Keempatnya dikenal sebagai tokoh yang keras mengkritik pemerintah. Din aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan tiga nama terakhir merupakan pentolan Aksi 212.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dominasi dan kekuatan Ma’ruf Amin di MUI sangat kentara. Membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut.

“Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma’ruf Amin kan wapres. Tentu pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Seperti diketahui, kurang lebih dua tahun sejak Ma’ruf ikut dalam politik kekuasaan. Akhir 2018, ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama petahana Joko Widodo. Saat itu, ia sedang memegang jabatan sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI. Jabatan di PBNU ia tinggalkan, tapi tidak dengan jabatan di MUI.

Ma’ruf, dalam Munas MUI tahun ini, memimpin Tim Formatur yang terdiri dadi 17 ulama. Tim ini berwenang menentukan siapa saja yang akan berada di pucuk pimpinan MUI, termasuk ketua umum MUI. Ujang berpendapat skenario ini mirip seperti yang terjadi di DPR RI. Kubu pemerintah merangkul sebanyak-banyaknya rekan koalisi dan menyingkirkan yang bernada sumbang.

Ujang mengatakan MUI sangat strategis bagi pemerintah. Sebab ormas ini mengumpulkan berbagai ormas Islam dalam satu wadah. Sementara pemerintah punya masalah dengan kelompok Islam kanan yang diorkestrasi Rizieq Shihab. Dengan menggandeng MUI, kata dia, posisi pemerintah tentu akan jadi lebih aman.

“Kalau MUI tidak dipegang, akan membahayakan. Buktinya dulu zamannya Pak Ma’ruf Amin pas demo Ahok, itu kan MUI menaikkan terus,” ujarnya.

Terpisah, peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai ada upaya penyeragaman suara di MUI. Ia membandingkannya dengan cara pemerintah Orde Baru dalam merangkul kelompok-kelompok masyarakat.

Siti melihat ada upaya kubu pendukung pemerintah untuk menyamakan suara di kalangan masyarakat. Salah satunya di MUI. Siti menyebutnya sebagai state coorporatism.

“Ini harus keluar dari state coorporatism. Semua dikooptasi, semua kekuatan yang ada dikooptasi, itu Orde Baru. Ini Orde Reformasi yang tidak sepatutnya itu,” ujar Siti kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Ia berpendapat seharusnya kelompok-kelompok yang berbeda pandangan tidak didepak dari kepengurusan MUI. Ia menjelaskan MUI dibentuk untuk mewadahi berbagai ormas Islam.

Meski begitu, Siti menilai upaya menyingikirkan suara sumbang di MUI bukan kemenangan mutlak kubu pendukung pemerintah. Siti mengingatkan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh elite.

“Naif menurut saya memaksakan organisasi lembaga tertentu dengan penyeragaman seperti ini. Demokrasi kita partisipatoris, bukan lagi perwakilan. Masyarakat tidak lagi diwakili oleh sejumlah kalangan,” tutur Siti.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading

Nasional

KPK Dilaporkan Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

Published

on

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dilaporkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu dinihari, 25 November 2020. KPK menangkap Eddi atas dugaan korupsi ekspor benur.

Menurut sumber Tempo, Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari lawatan ke Amerika Serikat. “Ditangkap jam 01.23,” kata sumber Tempo, Rabu, 25 November 2020.

Hingga kini Tempo masih mengupayakan konfirmasi ke KPK dan sumber-sumber resmi lainnya. Namun hingga kini belum dibalas.

nformasi awal Edhy ditangkap lembaga antirasuah di kantornya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS). Namun Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklarifikasi bahwa Menteri Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta.

Edhy ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan penangkapan terhadap Edhy Prabowo.

“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi,” kata Nawawi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/11).

Konfirmasi penangkapan Edhy juga dibenarkan sumber CNNIndonesia.com di KPK.

“OTT di KKP,” ujar sumber CNNIndonesia.com saat dikonfirmasi.

Belum diketahui kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Edhy. Namun diduga terkait dengan tugas-tugasnya sebagai Menteri KKP.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Minta Pangkas Libur Panjang Natal dan Tahun Baru

Published

on

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta agar libur dan cuti bersama jelang Natal dan tahun baru diperpendek. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy setelah rapat terbatas yang dilakukan Jokowi dengan jajarannya.

“Kemudian yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Bapak Presiden berikan arahan supaya ada pengurangan (hari libur),” kata Muhadjir di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (23/11).

Lebih lanjut, Jokowi, kata Muhadjir, meminta pejabat terkait untuk segera melakukan rapat koordinasi. Rapat untuk memutuskan teknis pengurangan jatah libur pada akhir tahun ini.

“Beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi oleh Kemenko PMK dan lembaga terkait terutama soal libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idu Fitri,” beber dia.

Pemerintah sebelumnya sudah mengundur waktu cuti bersama pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 lalu. Rencananya libur pengganti bakal diberikan pada 28 Desember hingga 31 Desember 2020.

Libur nasional sendiri sudah ditetapkan pada Surat Keputusan Bersama dengan 3 Menteri Nomor 440 Tahun 2020 kemudian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Di dalamnya ditetapkan bahwa satu hari libur nasional jatuh pada Jumat, 25 Desember 2020 yang merupakan Hari Raya Natal. Sementara cuti bersama pertama jatuh pada tanggal 24 Desember 2020 yang merupakan cuti bersama Hari Raya Natal.

Di sisi lain

pada 24 Desember-31 Desember. Usulan ini ia sampaikan lantaran berpotensi mengulang rekor Covid-19 seperti terjadi usai libur panjang akhir Oktober lalu.

Selain memicu mobilitas warga yang tinggi, ia menyebut liburan bisa membuat masyarakat abai pada protokol kesehatan memakai masker-menjaga jarak-mencuci tangan (3M).

“Iya sebaiknya ditunda, liburan dan cuti bersama memicu mobilitas penduduk lebih besar, padahal mobilitas tinggi dan berkerumun sangat berisiko terhadap tingginya potensi penularan Covid-19, dan berpotensi melanggar protokol kesehatan 3M,” ucap Daeng saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending