Connect with us

Keuangan

Pembukaan Pasar Awal Pekan, Rupiah Stagnan di Posisi Rp 14.445

Published

on


Pembukaan Pasar Awal Pekan, Rupiah Stagnan di Posisi Rp 14.445

Finroll.com – Di perdagangan pasar spot hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sudah tidak melemah. Namun bukan berarti rupiah sudah menguat.

Pada Senin, 20 Mei 2019, US$ 1 ditransaksikan Rp 14.445 kala pembukaan pasar spot. Sama seperti posisi penutupan perdagangan akhir pekan lalu alias stagnan.

Sepanjang minggu kemarin, rupiah melemah 0,87% di hadapan dolar AS, dilansir CNBC Indonesia.

Pelemahan yang sudah lumayan dalam tersebut membuat tren pelemahan rupiah terhenti, karena investor kemungkinan kembali melirik mata uang Tanah Air yang sudah murah.

Apalagi secara year-to-date rupiah sudah melemah 0,49%. Sementara secara year-on-year, depresiasi rupiah mencapai 1,87%.

Selain itu, sepertinya pelemahan rupiah juga tertahan oleh intervensi yang dilakukan oleh Bannk Indonesia (BI).

Pekan lalu, bank sentral melakukan stabilisasi pasar secara masif sehingga depresiasi rupiah bisa ditahan di bawah 1%.

Intervensi BI terlihat mampu menjaga rupiah tidak sampai melemah seperti mayoritas mata uang utama Asia lainnya.

Ya, pagi ini sebagian besar mata uang utama Benua Kuning terdepresiasi di hadapan dolar AS, mulai dari yen Jepang, rupee India, ringgit Malaysia, sampai yuan China.

Jika Voltron adalah penjaga alam semesta (defender of the universe), maka BI adalah penjaga rupiah. Sejauh ini, Gubernur Perry Warjiyo dan kolega melakukan tugasnya dengan baik.

Hari Ini Tak Akan Mudah Buat BI

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi gerak rupiah hari ini. Pertama adalah perkembangan harga minyak dunia.

Pada pukul 08:21 WIB, harga minyak jenis brent melesat 1,45% sementara light sweet melejit 1,37%.

Tensi geopolitik Timur Tengah yang memanas membuat harga minyak bergerak naik.

Gontok-gontokan Arab Saudi cs versus Iran belum mereda, di mana masing-masing pihak sudah siap jika sampai terjadi konflik bersenjata alias perang.

“Kerajaan Arab Saudi tidak ingin ada perang di kawasan ini, dan tidak ingin mencari perang. Kami akan melakukan sebisa mungkin untuk mencegah perang. Namun pada saat yang sama, Kerajaan akan merespons dengan segenap kekuatan serta melindungi diri dan kepentingannya,” jelas Adel Al Jubeir, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, dikutip dari Reuters.

Pernyataan senada dikemukakan oleh Teheran. Mayor Jenderal Hossein Salami, Komandan Korps Penjaga Revolusi Islam Iran, menegaskan pihaknya tidak mencari perang tetapi tidak takut kalau itu sampai terjadi (amit-amit).

Ketegangan di Timur Tengah dikhawatirkan bisa mempengaruhi harga minyak. Konflik (kalau berkepanjangan) bisa membuat pasokan si emas hitam dari kawasan tersebut terhambat.

Timur Tengah adalah daerah penghasil minyak terbesar di dunia, sehingga saat pasokan dari sana berkurang maka harga bisa naik cukup signifikan.

Jika tren ini berlanjut, maka bisa menjadi alamat jelek buat rupiah. Pasalnya, kenaikan harga minyak akan membuat biaya impor komoditas ini semakin mahal.

Padahal Indonesia mau tidak mau harus mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri karena produksi yang belum juga memadai.

Artinya, akan ada tekanan bagi neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Ini bukan berita baik buat rupiah dan aset-aset berbasis mata uang Tanah Air.

Kedua, investor sepertinya masih wait and see jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Semakin dekat ke Hari H, situasi bukannya tenang tetapi malah semakin gaduh.

Kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terus menyuarakan dalam Pemilu sehingga hasilnya tidak sah. Artinya, ada delegitimasi atas keputusan KPU.

Rencana aksi massa besar-besaran pada 22 Mei pun kian santer terdengar. Bahkan kepolisian mengendus upaya teror yang akan menunggangi aksi tersebut.

Menuju 22 Mei, pelaku pasar sepertinya memilih untuk menunggu terlebih dulu. Ada kemungkinan investor menunda rencana masuk ke pasar keuangan Indonesia sebelum situasi agak tenang.

Dua sentimen tersebut menjadi tantangan bagi BI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Bukan tugas yang ringan, dan tentu butuh biaya yang tidak sedikit. Cadangan devisa menjadi taruhannya.

Keuangan

Waspada Tawaran Pinjaman Lewat HP Berasal Dari Fintech Ilegal

Published

on

Finroll.com — Masyarakat diminta waspada terhadap tawaran pinjaman melalui pesan seluler. Pasalnya, tawaran tersebut biasanya berasal dari financial technology (fintech) tak berizin atau ilegal, jelas Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar.

Munawar mengatakan, “Percuma juga (nomor) diblokir karena itu adalah mesin. Ada dugaan kalau sering dikirim SMS pinjaman daring berarti nomor kita pernah digunakan pihak lain untuk transaksi tidak bertanggung jawab,” ujar Munawar seperti dikutip dari Antara, Jumat (13/9/2019).

Munawar mengibaratkan fintech ilegal yang bergerak di bidang pinjaman daring seperti monster yang sulit diberantas. Kondisi itu tak lepas dari kebutuhan uang masyarakat yang tidak diimbangi dengan pemahaman teknologi informasi yang memadai.

“Karena cara meminjamnya gampang, saat butuh uang pinjam ke saudara sulit, tiba-tiba ada SMS masuk menawarkan pinjaman, dalam 1 jam masuk ke rekening. Padahal, lupa bunganya sangat tinggi,” tuturnya.

Lenih lanjut Munawar menjelaskan, hingga saat ini, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK telah menutup 1.350 fintech ilegal berdasarkan penyelidikan server yang mayoritas berada di luar negeri. Upaya pemberantasan itu dilakukan karena kegiatan usahanya berpotensi merugikan masyarakat.

Selain menawarkan sebagai gambaran, tawaran kredit melalui pesan seluler, ciri lain fintech ilegal adalah cara penagihan yang kasar dan cenderung mempermalukan peminjam. Bahkan, fintech ilegal tak segan melakukan perundungan saat menagih.

Sementara pada saat pinjaman jatuh tempo, seorang peminjam biasanya akan dihubungi untuk penagihan. Jika tidak dibayar, peminjam akan menerima pesan penagihan mulai dari kata-kata halus hingga kasar. Bahkan, lanjutnya, ada yang diteror setiap satu jam.

Apabila tidak digubris, pengelola fintech ilegal mulai mengirim pesan ke seluruh nomor kontrak yang ada di daftar kontak telepon genggam peminjam mulai dari teman, tetangga, hingga keluarga.

“Bahkan, ada yang sempat foto bugil disebar ke seluruh nomor kontak,” paparnya.

Lebih lanjut Munawar mengingatkan sebaiknya hanya 3 fitur penting telepon seluler yang bisa diakses fintech yaitu kamera, microphone, dan lokasi. “Di luar itu tidak boleh, apalagi jika tidak ada hubungan dengan peminjaman. Misalnya, nomor kontak, foto, hingga data telepon genggam,” tuturnya.

Menurut Munawar, peminjam sulit melaporkan tindakan fintech ilegal kepada aparat kepolisian karena belum ada undang-undang khusus soal perlindungan data pribadi.

Pesan Munawar, bagi masyarakat yang sudah terlanjur terjebak pada fintech ilegal dan belum mampu melunasi pinjamannya, Munawar menyarankan cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah meminta restrukturisasi pembayaran.(red)

Continue Reading

Keuangan

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Tagih Tunggakan BPJS Kesehatan Rp 6,5 Triliun

Published

on

Finroll.com — Tagihan yang mencapai Rp 6,5 triliun pada 2019. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) menagih tunggakan BPJS Kesehatan.

Odang Muchtar selaku Anggota Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi mengatakan, BPJS Kesehatan kerap menunggak pembayaran JKN selama 4 bulan.

” Tunggakan yang ada sekarang bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya segera dibayar,” ujarnya yang dilansir dari Kompas di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Bila hal ini terus didiamkan kata Odang, maka rumah sakit akan mengalami  stunting. Sebab margin tipis dan peluang investasi terganggu oleh tunggakan BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu rumah sakit membutuhkan uang tunai untuk operasionalnya. Bahkan kata dia, akibat tidak memiliki uang tunai yang cukup akibat tunggakan BPJS Kesehatan, ada rumah sakit yang suplai obatnya sampai diputus oleh suplier.

“Perhatian kita segera lah bisa bayar tunggakan BPJS Kesehatan terpenuhi sampai obat kita distop supplier obat. Kalau iuran naik, darah BPJS juga baik,” katanya.

Ia meminta Ombudsman mendorong BPJS Kesehatan atau Kementerian Keuangan agar sesegera mungkin membayar tunggakan program JKN.(red)

Continue Reading

Keuangan

Lewat Kur, Bank Mandiri Dorong Industri Pariwisata

Published

on

Finroll.com — Untuk mendukung terciptanya pemerataan pembangunan ekonomi. Bank Mandiri terus mendorong perkembangan sektor pariwisata.

Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan berskema Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp. 2,48 triliun pada periode Januari – Agustus 2019 kepada 32,416 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terkait dengan pariwisata.

Adapun sebaran usaha yang menjadi obyek pembiayaan KUR pariwisata Bank Mandiri meliputi usaha penyediaan akomodasi (homestay), usaha kerajinan souvenir atau makanan oleh-oleh khas, usaha restoran, kafe dan rumah makan, serta usaha penyewaan transportasi, kendaraan roda dua atau perahu.

Menurut Direktur Retail Banking Bank Mandiri Donsuwan Simatupang, keberadaan UMKM penunjang sektor pariwisata tersebut sangat penting untuk memastikan kenyamanan wisatawan saat beraktivitas di lokasi tujuan wisata.

“Semakin banyaknya UMKM yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan diharapkan akan mendorong terjadinya persaingan yang sehat serta berdampak pada peningkatan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan,” kata Donsuwan dalam Talkshow tentang Dukungan Bank Mandiri pada Pengembangan UMKM Sektor Wisata di Balai Desa Adat Kutuh, Badung Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dalam siaran pers, Kamis (12/9/2019).

Saat ini, pembiayaan KUR Mandiri telah menjangkau tujuh dari 10 lokasi destinasi wisata yang diprioritaskan menjadi Bali Baru. Ketujuh lokasi tersebut adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Bromo Tengger, Borobudur dan Mandalika dengan total limit Rp. 251 miliar kepada 3.114 UMKM.

Di samping dukungan pembiayaan langsung kepada UMKM, Donsuwan bilang pihaknya juga memberikan pendampingan kepada UMKM dalam pengelolaan usaha untuk meningkatkan penjualan. Salah satunya, melalui pelatihan khusus untuk memperkenalkan program promosi secara digital dan pemanfaatan solusi pembayaran online.

“Contohnya adalah program pelatihan bagi kelompok-kelompok usaha di Desa Kutuh, Bali. Di sini kami menggandeng Google Business untuk memberikan materi edukasi terkait promosi produk di situs Google. Lalu untuk pembayarannya nanti bisa menggunakan alat pembayaran online Mandiri,” kata Donsuwan.

Bagi pelaku UMKM pariwisata dari generasi muda, Donsuwan melanjutkan, pihaknya juga memiliki program Wirausaha Muda Mandiri yang merupakan sebuah program kompetisi kreasi dan inovasi generasi muda dan mahasiswa untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan lagi mencari pekerjaan.

“Mereka memang belum mendapatkan pembiayaan KUR, namun mereka sangat berpotensi mengingat program pelatihan dan pendampingan yang telah mereka lalui,” katanya.

Dia mencontohkan Nglanggeran Mart di Desa Wisata Nglanggeran, kawasan ekowisata Gunung Api Purba Yogyakarta sebagai salah satu UMKM wisata alumni program WMM. UMKM ini berhasil memberdayakan masyarakat untuk produk lokal berdaya saing unggul.

Sementata Realisasi KUR nasional.
Secara nasional, penyaluran KUR Bank Mandiri pada periode Januari – Agustus 2019 telah mencapai Rp15,03 triliun atau 60,13% dari target tahun 2019 yang sebesar Rp 25 triliun. Dari kucuran tersebut, penyaluran KUR Mikro mencapai Rp. 1,2 triliun, KUR Kecil Rp. 13,8 triliun dan KUR TKI sebesar Rp. 17 miliar

“Sejauh ini kami masih on track dengan target yang telah ditetapkan dan kami sangat optimis bisa memenuhi mencapai target Rp25 triliun pada akhir tahun nanti,” jelas Donsuwan.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran KUR Bank Mandiri ke sektor produksi hingga 31 Agustus 2019 telah mencapai Rp7,58 triliun, atau setara dengan 50,47% dari total KUR tersalurkan. Sementara KUR yang diberikan ke sektor perdagangan mencapai Rp7,44 Triliun atau 49,53%.

Di sektor produksi, penyaluran ke sub-sektor pertanian tercatat sebesar Rp2,61 triliun, sementara ke sub-sektor perikanan sebesar Rp34,71 miliar. Khusus ke sub-sektor Industri Pengolahan, KUR yang telah diberikan mencapai Rp558,19 miliar, sub-sektor pertambangan sebesar Rp.1,91 miliar dan sub-sektor Jasa Produksi Rp.4,37 triliun.

Secara regional, penyaluran KUR terbesar Bank Mandiri sampai dengan Agustus 2019 dilakukan di wilayah Jawa Timur dengan total limit Rp. 3,21 triliun kepada 47,041 debitur dan wilayah Jawa Tengah dengan total limit Rp. 2,33 triliun kepada 32,185 debitur. Khusus di wilayah Bali, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp. 515 miliar kepada 4,459 debitur UMKM.

“Kami juga terus menjaga kualitas penyaluran KUR oleh tenaga pemasaran Bank Mandiri. Atas komitmen itu, rasio kredit bermasalah KUR kami juga terjaga sangat baik di kisaran 0,56%,” kata Donsuwan.

Tenaga pemasaran yang ikut berperan dalam penyaluran KUR Bank Mandiri adalah para agen banking yang berperan memberikan referral, khususnya UMKM yang berdomisili di wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan cabang Bank Mandiri.

Hingga Agustus 2019, Bank Mandiri memiliki sebanyak 28,630 agen banking yang terdiri dari agen mandiri dan agen bansos di seluruh Indonesia.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending