Connect with us

Ragam

Pemekaran Papua, Apakah Transaksi Elite?

Published

on


Rencana pemekaran baru di wilayah Provinsi Papua dinilai sebagai bagian dari transaksi politik yang dilakukan para elit. Bukannya mengatasi masalah yang selama ini terjadi, pemekaran justru bisa menambah masalah baru di Bumi Cenderawasih.

Rencana pemekaran di Papua makin mengerucut setelah Presiden Jokowi mengunjungi pulau di ujung timur Indonesia itu akhir pekan lalu. Sebelumnya, ide pemekaran berasal dari aspirasi sejumlah tokoh Papua yang diundang Presiden ke Istana Negara, September lalu.

Ditemui media di kantornya, selepas kembali dari tugas mendampingi Presiden ke Papua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hanya ada penambahan dua provinsi terkait pemekaran di Papua.

“Pemerintah Pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua Provinsi. Ini yang lagi kita jajaki, yang jelas Papua Selatan sudah oke lah,” sebut Tito kepada wartawan (29/10/2019).

Tito mengklaim Gubernur Papua, Lukas Enembe, juga telah menyetujui rencana pemekaran itu

“Tinggal pemekaran kota Merauke harus. Karena harus lima (kota). Sementara baru empat, Mappi, Boven Digoel, Asmat, Merauke.”

“Kalau ada kota Merauke maka oke,” ujar mantan Kepala Kepolisian RI ini seperti diberitakan media lokal.

Nyatanya, langkah Pemerintah Indonesia itu justru mendapat kritikan tajam dari warga asli Papua sendiri.

Sekretaris Dewan Adat Papua, Leo Imbiri, mengatakan ide pemekaran itu berasal dari para elit yang difasilitasi oleh institusi-institusi formal di Jakarta.

Leo menilai pemekaran kali ini tak merepresentasikan suara dan aspirasi masyarakat Papua.

“Saya rasa bahwa pemekaran yang sedang didorong sekarang itu lebih bernuansa dua hal. Satu, kepentingan transaksi politik, tapi yang kedua itu kepentingan eksploitasi sumber daya alam.”

“Pemekaran itu sama sekali tidak ada kaitan dengan pertimbangan kepentingan rakyat,” jelasnya kepada ABC melalui sambungan telepon.

Jika dasar pertimbangan pemekaran ini adalah kepentingan rakyat maka, tegas Leo, pemekaran itu seharusnya masuk ke perencanaan Pemerintah.

“Bukan ada aspirasi mendadak muncul kemudian satu pemekaran langsung diberikan,” katanya.

Pemekaran, tutur Leo, harus melalui persiapan sosial yang matang.

“Satu daerah harus disiapkan dulu, ditetapkan kemudian dipersiapkan untuk jangka waktu 5 tahun begitu, dipersiapkan insfrastrukturnya.”

“Tapi yang paling penting adalah dipersiapkan sumber daya manusianya supaya ketika itu dimekarkan, kita tidak memakai tenaga dari Jawa, dari lain-lain tempat yang ke Papua untuk mengisi posisi-posisi yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat Papua.”

Sekretaris Dewan Adat Papua ini bahkan menuding Indonesia sama sekali tidak konsisten untuk melaksanakan amanat Undang-Undang.

“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan pemekaran itu bukan kewenangan Pemerintah pusat.”

“Kewenangan itu diusulkan melalui masyarakat lewat MRP (Majelis Rakyat Papua) dan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) baru dibawa ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala LP3BH (Lembaga, Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum) Manokwari, Yan Warinussy, mengatakan ia tak melihat adanya relevansi antara akar masalah di Papua -salah satunya mengenai perbedaan pemahaman mengenai sejarah integrasi dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) yang terjadi -dengan ide pemekaran tersebut.

Jayapura, Provinsi Papua, disambut dengan tarian adat. Pemerintah Indonesia berencana membentuk dua provinsi baru di Papua.

Biro Pers Kantor Presiden

“Soal pemekaran sesungguhnya sudah diatur dalam amanat pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus (otonomi khusus) bagi Provinsi Papua.”

“Tapi dalam faktanya selalu dilanggar oleh Pemerintah Pusat sejak zaman Presiden Megawati yang mengeluarkan Inpres (instruksi Presiden) untuk mengaktifkan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (kini Papua Barat) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 1999,” papar Yan kepada ABC ketika dihubungi.

Ia mempertanyakan dasar hukum rencana pemekaran ini beserta mekanismenya.

Yan juga menyebut pemekaran ini, jika benar disahkan, tidak akan membawa perbaikan bagi aspek hak asasi manusia di Papua dan bagi hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan sumber daya alam.

Datang dari atas

Pengamat Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, mengingatkan jika merujuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, pemekaran di provinsi paling timur tersebut harus memperoleh persetujuan dari Majelis Rakyat Papua.

“Nah karena itu, kalau pemekaran ini kemudian datangnya dari atas, tidak melalui DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), tidak melalui Gubernur dan tidak melalui MRP, itu hanya akan menambah masalah baru,” utaranya.

Masalah itu disebutnya sebagai menambah daftar panjang ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Indonesia. Lebih parahnya lagi, kata Cahyo, pemekaran tak akan menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi di Papua.

“Jadi pemekaran itu untuk menyelesaikan persoalan yang mana? Itu harus dilihat dan pemekaran yang tidak memenuhi prosedur yang tepat.”

“Pemekaran yang tidak berasal dari aspirasi mainstream (arus utama) orang Papua, itu hanya cenderung memenuhi kebutuhan elit politik lokal yang menuntut pemekaran,” ujarnya kepada ABC.

Cahyo menjabarkan jika akar persoalan di Provinsi itu adalah kegagalan pembangunan atau pelayanan publik yang tidak efektif, semestinya hal itu bisa diperbaiki.

“Bagaimana Pemerintah Pusat bisa memastikan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah kabupaten-kabupaten di bawahnya untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan publik bukan dengan menambah jumlah provinsi.”

Ia kembali menekankan bahwa pemekaran bukanlah aspirasi masyarakat akar rumput di Papua tetai lebih terdorong oleh kepentingan politik.

“Tetapi aspirasi sejumlah elit lokal yang selama ini “kalah” dalam persaingan memperebutkan Gubernur Papua.”

Ragam

Danramil 05/KJ – Muspika Semprotkan Cairan Disinfektan di Masjid Raya Al – Huda, Kramat Jati

Published

on

Finroll.com — Danramil 05/ Kramat Jati, Kodim 0505/JT Kapten Inf Hadi Sasmungi bersama Muspika Kramat Jati melaksanakan Kegiatan Penyemprotan Cairan Disinfectan, sebagai bentuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), di Masjid Raya Al Huda Jalan Cililitan Besar Kramat Jati Jakarta Timur Jum’at (20/2020).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut instruksi Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan dalam rangka, menghambat penyebaran wabah Virus Corona (Covid -19).

Danramil 05/ Kramat Jati, Kodim 0505/JT Kapten Inf Hadi mengatakan, kegiatan hari ini adalah penyemprotan cairan Disinfectan, sebagai upaya untuk mencegah berkembangnya virus corona di wilayah Kramat Jati khususnya di area tempat ibadah Masjid Raya Al- Huda ini. Mudah – mudahan pencegahan ini tidak sampai menjalar,” kata Danramil usai melakukan penyemprotan cairan disinfektan.

Lebih lanjut Danramil mengatakan, penyemprotan cairan disinfektan dilakukan bukan hanya pada rumah – rumah ibadah saja namun kita lakukan pada tempat – tempat seperti perbelanjaan dan tempat -tempat keramaian lainnya tanpa terkecuali, sebagai upaya kita mencegah virus itu tidak menjalar yang lebih banyak lagi.

“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.

Sementara Lurah Kramat Jati Husni Abdullah mengungkapkan, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta telah menjadi salah satu pusat wabah Virus Corona (Covid- 19). Sampai saat ini jumlah penderita virus corona kian hari kian bertambah,” ungkapnya.

Untuk itu dirinya menghimbau kepada segenap warga khususnya warga Kramat Jati, agar mematuhi kebijakan yang sudah diberikan pemerintah, salah satunya dengan tidak bepergian ketempat -tempat keramaian jika tidak perlu. Selain itu Husni juga berpesan kepada warga masyarakat agar, melakukan pola hidup sehat mencuci tangan dengan sabun maupun cairan hand sanitizer, menggunakan masker penutup mulut, menghindari kerumunan orang banyak dan rajin berolahraga untuk menjaga daya tahan tubuh,” imbuhnya.

Terkait Seruan Gubernur DKI Jakarta tentang peniadaan sementara kegiatan peribadatan dan keagamaan di rumah ibadah dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Desease ( Covid – 19), serta memperhatikan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid -19, Husni berharap masyarakat juga dapat mamahaminya, serta mematuhi instruksi Gubernur tersebut.

“Alhamdulillah sampai saat ini virus tersebut tidak terdampak pada salah satu diantara keluarga kita. Jangan sampai. Itu sangat merepotkan,” pungkas Husni.

Hadir dalam Kegiatan Camat Kramat Jati Jati Eka Darmawan, Lurah Kramat Jati, Husni Abdullah, dan Staff, Danramil 05/KJ Kapten Inf Hadi dan Anggota, Polsek Kramat Jati Kompol Nurdin SH. FKDM, Ismarta serta DKM Masjid Raya Al Huda Sunarto.

Continue Reading

Ragam

Lionel Messi Bicara tentang Karantina sebagai Bentuk Tanggung Jawab terhadap Sesama

Published

on

By

Lionel Messi bersama kedua putranya, Mateo dan Thiago. (AFP/Lluis Gene)

Finroll.com, Jakarta – Bintang Barcelona, Lionel Messi boleh jadi dipandang sebagai pesepak bola terbaik sepanjang masa. Namun, superstar Barcelona ini tahu betul bahwa sepak bola bukanlah segalanya. Dia ingin semua orang menjaga kesehatan di tengah pandemi virus corona, di mana menurut pandangannya, mengarantina diri sendiri merupakan bentuk tanggung jawab manusia untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Sepak bola tengah berhenti. Pandemi virus corona benar-benar menjajah dunia, termasuk Eropa. Beberapa negara harus mengambil langkah ekstrem untuk mencegah penyebaran yang lebih parah.

La Liga dihentikan sementara sampai dua pekan ke depan, artinya Barcelona tidak akan bertanding. Sama seperti dua pertiga dunia, Lionel Messi pun harus mengarantina diri sendiri untuk melawan penyebaran virus corona.

Melalui media sosial Instagram, La Pulga membagikan keresahannya tentang kesehatan umat manusia di tengah ancaman virus corona. Dia tahu masa-masa ini tidak mudah, dunia sedang terluka.

Messi bicara sebagai manusia, bukan sebagai pesepak bola nomor satu di dunia. Dia tahu rasa khawatir dirasakan umat manusia, langkah terbaik adalah dengan bersama-sama melawan pandemi tersebut.

“Ini adalah hari-hari yang sulit untuk semua orang. Kita hidup dengan mengkhawatirkan apa yang sedang terjadi dan ingin membantu dengan menarik diri dari tempat-tempat yang menghadapi masa-masa tersulit,” buka Lionel Messi.

Doa Lionel Messi

Striker Barcelona, Lionel Messi, merayakan gol ke gawang Granada (LLUIS GENE / AFP)

Lionel Messi tidak bisa berbuat banyak selain menggunakan nama besarnya untuk memberikan saran kepada banyak orang. Dia tahu ada ribuan tenaga medis yang berjuang di garis terdepan, yakni mereka yang langsung bertarung dengan virus corona.

“Entah karena mereka terdampak langsung, atau keluarga dan teman-temannya, atau karena mereka bekerja di garis depan untuk bertarung di rumah sakit dan pusat kesehatan,” ujar Messi.

“Saya berharap mereka mendapatkan banyak kekuatan. Kesehatan harus selalu jadi yang utama. Momen ini tidak biasa dan Anda harus mematuhi instruksi baik dari organisasi kesehatan maupun otoritas publik. Hanya dengan cara ini kita bisa melawannya dengan efektif,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Messi membagikan perspektif berbeda tentang anjuran untuk berdiam diri di rumah alias karantina. Messi tidak memandangnya sebagai hukuman atau pengekangan, lebih sebagai tanggung jawab manusia terhadap sesama.

“Ini waktunya untuk bertanggung jawab dan tetap berdiam di rumah, juga kesempatan yang sangat baik untuk menghabiskan waktu dengan mereka yang tidak selalu ada di samping Anda,” ujar Messi

“Semoga kita bisa membalikkan situasi ini sesegera mungkin. #QuedateEnCasa #StayAtHome,” tutupnya.

Sumber: Instagram

Disadur dari: Bola.net (Richard Andreas, published 15/3/2020)

(bola.com)

Continue Reading

Ragam

Sulit Diakses, Situs Corona Pemprov DKI ala Anies Diserang DDos

Published

on

By

Situs informasi mengenai virus corona milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali tak bisa diakses pada Senin pagi (16/3). Sebelumnya pada Kamis (12/3) situs yang dibuat oleh instruksi Gubernur.

FINROLL.COM — Menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat akun Twitter menyatakan situs sulit diakses akibat akibat serangan Distributed Denial of Services (DDos), Kali ini, Pemprov DKI Jakarta belum mengeluarkan pernyataan terkait sulitnya akses situs corona.

DDoS sensdiri adalah jenis serangan dari hacker yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses.

Sebagian warga terutama para jurnalis yang memerlukan data terupdate sangat menyayangkan hal tersebut, mereka berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengatasi hal tersebut. Selain itu mereka mengingatkan para Hacker, Wabah Corona bukanlah ajang politik jadi tidak perlu menyerang fasilatas umum demi menyelamatkan orang banyak.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending