Connect with us

Ragam

Pemekaran Papua, Apakah Transaksi Elite?

Published

on


Rencana pemekaran baru di wilayah Provinsi Papua dinilai sebagai bagian dari transaksi politik yang dilakukan para elit. Bukannya mengatasi masalah yang selama ini terjadi, pemekaran justru bisa menambah masalah baru di Bumi Cenderawasih.

Rencana pemekaran di Papua makin mengerucut setelah Presiden Jokowi mengunjungi pulau di ujung timur Indonesia itu akhir pekan lalu. Sebelumnya, ide pemekaran berasal dari aspirasi sejumlah tokoh Papua yang diundang Presiden ke Istana Negara, September lalu.

Ditemui media di kantornya, selepas kembali dari tugas mendampingi Presiden ke Papua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hanya ada penambahan dua provinsi terkait pemekaran di Papua.

“Pemerintah Pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua Provinsi. Ini yang lagi kita jajaki, yang jelas Papua Selatan sudah oke lah,” sebut Tito kepada wartawan (29/10/2019).

Tito mengklaim Gubernur Papua, Lukas Enembe, juga telah menyetujui rencana pemekaran itu

“Tinggal pemekaran kota Merauke harus. Karena harus lima (kota). Sementara baru empat, Mappi, Boven Digoel, Asmat, Merauke.”

“Kalau ada kota Merauke maka oke,” ujar mantan Kepala Kepolisian RI ini seperti diberitakan media lokal.

Nyatanya, langkah Pemerintah Indonesia itu justru mendapat kritikan tajam dari warga asli Papua sendiri.

Sekretaris Dewan Adat Papua, Leo Imbiri, mengatakan ide pemekaran itu berasal dari para elit yang difasilitasi oleh institusi-institusi formal di Jakarta.

Leo menilai pemekaran kali ini tak merepresentasikan suara dan aspirasi masyarakat Papua.

“Saya rasa bahwa pemekaran yang sedang didorong sekarang itu lebih bernuansa dua hal. Satu, kepentingan transaksi politik, tapi yang kedua itu kepentingan eksploitasi sumber daya alam.”

“Pemekaran itu sama sekali tidak ada kaitan dengan pertimbangan kepentingan rakyat,” jelasnya kepada ABC melalui sambungan telepon.

Jika dasar pertimbangan pemekaran ini adalah kepentingan rakyat maka, tegas Leo, pemekaran itu seharusnya masuk ke perencanaan Pemerintah.

“Bukan ada aspirasi mendadak muncul kemudian satu pemekaran langsung diberikan,” katanya.

Pemekaran, tutur Leo, harus melalui persiapan sosial yang matang.

“Satu daerah harus disiapkan dulu, ditetapkan kemudian dipersiapkan untuk jangka waktu 5 tahun begitu, dipersiapkan insfrastrukturnya.”

“Tapi yang paling penting adalah dipersiapkan sumber daya manusianya supaya ketika itu dimekarkan, kita tidak memakai tenaga dari Jawa, dari lain-lain tempat yang ke Papua untuk mengisi posisi-posisi yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat Papua.”

Sekretaris Dewan Adat Papua ini bahkan menuding Indonesia sama sekali tidak konsisten untuk melaksanakan amanat Undang-Undang.

“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan pemekaran itu bukan kewenangan Pemerintah pusat.”

“Kewenangan itu diusulkan melalui masyarakat lewat MRP (Majelis Rakyat Papua) dan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) baru dibawa ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala LP3BH (Lembaga, Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum) Manokwari, Yan Warinussy, mengatakan ia tak melihat adanya relevansi antara akar masalah di Papua -salah satunya mengenai perbedaan pemahaman mengenai sejarah integrasi dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) yang terjadi -dengan ide pemekaran tersebut.

Jayapura, Provinsi Papua, disambut dengan tarian adat. Pemerintah Indonesia berencana membentuk dua provinsi baru di Papua.

Biro Pers Kantor Presiden

“Soal pemekaran sesungguhnya sudah diatur dalam amanat pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus (otonomi khusus) bagi Provinsi Papua.”

“Tapi dalam faktanya selalu dilanggar oleh Pemerintah Pusat sejak zaman Presiden Megawati yang mengeluarkan Inpres (instruksi Presiden) untuk mengaktifkan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (kini Papua Barat) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 1999,” papar Yan kepada ABC ketika dihubungi.

Ia mempertanyakan dasar hukum rencana pemekaran ini beserta mekanismenya.

Yan juga menyebut pemekaran ini, jika benar disahkan, tidak akan membawa perbaikan bagi aspek hak asasi manusia di Papua dan bagi hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan sumber daya alam.

Datang dari atas

Pengamat Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, mengingatkan jika merujuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, pemekaran di provinsi paling timur tersebut harus memperoleh persetujuan dari Majelis Rakyat Papua.

“Nah karena itu, kalau pemekaran ini kemudian datangnya dari atas, tidak melalui DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), tidak melalui Gubernur dan tidak melalui MRP, itu hanya akan menambah masalah baru,” utaranya.

Masalah itu disebutnya sebagai menambah daftar panjang ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Indonesia. Lebih parahnya lagi, kata Cahyo, pemekaran tak akan menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi di Papua.

“Jadi pemekaran itu untuk menyelesaikan persoalan yang mana? Itu harus dilihat dan pemekaran yang tidak memenuhi prosedur yang tepat.”

“Pemekaran yang tidak berasal dari aspirasi mainstream (arus utama) orang Papua, itu hanya cenderung memenuhi kebutuhan elit politik lokal yang menuntut pemekaran,” ujarnya kepada ABC.

Cahyo menjabarkan jika akar persoalan di Provinsi itu adalah kegagalan pembangunan atau pelayanan publik yang tidak efektif, semestinya hal itu bisa diperbaiki.

“Bagaimana Pemerintah Pusat bisa memastikan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah kabupaten-kabupaten di bawahnya untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan publik bukan dengan menambah jumlah provinsi.”

Ia kembali menekankan bahwa pemekaran bukanlah aspirasi masyarakat akar rumput di Papua tetai lebih terdorong oleh kepentingan politik.

“Tetapi aspirasi sejumlah elit lokal yang selama ini “kalah” dalam persaingan memperebutkan Gubernur Papua.”

Bulutangkis

Taklukkan Shesar Hiren, Anthony Ginting Kampiun PBSI Home Tournament

Published

on

By

Anthony Sinisuka Ginting menjuarai Mola TV PBSI Home Tournament setelah di final mengalahkan Shesar Hiren Rhustavito, Jumat (10/7/2020). (PBSI)

Finroll.com, Jakarta – Unggulan pertama, Anthony Sinisuka Ginting, merebut gelar juara pada ajang Mola TV PBSI Home Tournament. Bertanding pada final di Pelatnas Cipayung, Jumat (10/7/2020), Anthony mengalahkan Shesar Hiren Rhustavito dua gim langsung, 21-19, 21-15.

Tak hanya di final, Anthony Sinisuka Ginting tampil baik di semua pertandingan sepanjang Mola TV PBSI Home Tournament. Ia bahkan tak pernah kehilangan satu gim pun. Menikmati setiap permainannya menjadi kunci bagi Anthony untuk tampil cemerlang.

“Puji Tuhan saya bisa menyelesaikan turnamen ini dengan baik. Kuncinya coba menikmati permainan meskipun ini home tournament, tapi saya anggap seperti turnamen resmi. Apalagi sudah hampir empat bulan tidak ada turnamen. Dari pikiran, mental dan semuanya disiapin banget,” ujar pemain asal klub SGS PLN Bandung ini, melalui rilis dari PBSI.

Anthony sempat tertinggal di awal gim pertama. Namun pelan-pelan ia mulai menyusul dan balik mengungguli Shesar. Anthony bisa meredam serangan-serangan Shesar yang cukup tajam.

“Waktu ketinggalan itu saya terburu-buru mau dapat poin, mau menyerang tapi pertahanan Shesar sudah siap,” ungkap Anthony.

“Dari permainan depan netnya jangan sampai ketinggalan. Saya lebih mengontrol pergerakan dia dan maksimalkan perhitungan dari panjang lebar lapangan untuk akurasi pukulan saya. Jangan sampai Shesar netting dan pengembalian saya ke atas. Dia kan pemain menyerang, jadi saya berusaha meredam semua kelebihan dia,” beber Anthony Sinisuka Ginting.

Shesar Akui Keunggulan Anthony

Meskipun tampil cemerlang di turnamen ini, Anthony tetap mengevaluasi performanya dan mempersiapkan diri lebih baik lagi jelang turnamen resmi.

“Saya harus kurangi kesalahan sendiri, mental dan fokus yang paling utama. Dari pertandingan pertama sampai final ini, masih banyak bola-bola saya yang enggak seharusnya mati malah mati. Kalau fokus hilang sedikit bisa banyak poin yang hilang,” ujar Anthony.

Sementara itu, Shesar mengatakan Anthony lebih taktis dan efisien dalam melakukan serangan, sehingga membuatnya kesulitan.

“Di gim pertama saya sudah memimpin dan kehilangan fokus. Saya kurang disiplin dan gampang memberi bola serangan buat Anthony. Pada gim kedua saya mau mempercepat permainan tapi kurang taktis dibanding Anthony,” ucap Shesar.(Bola.com)(GE)

Continue Reading

Ragam

Arab Saudi Mulai Pendaftaran Haji Bagi Warga Asing

Published

on

FINROLL.COM. Pemerintah Arab Saudi memulai proses pendaftaran calon jemaah haji bagi warga asing yang bermukim di sana mulai hari ini, Senin (6/7).

Mereka memperkirakan persentase warga asing yang beribadah haji pada tahun ini mencapai 70 persen dari total keseluruhan jemaah, setelah pemerintah setempat memutuskan menggelar ibadah tahunan itu secara terbatas akibat pandemi virus corona.

Seperti dilansir AFP, Arab Saudi hanya mengizinkan sekitar seribu warga asing yang sudah berada di sana untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Mereka akan memulai rangkaian ibadah pada akhir bulan ini.

Menurut keterangan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, proses pendaftaran calon haji bagi warga asing akan digelar sampai Jumat (10/7) mendatang. Mereka harus mendaftar melalui situs kementerian di https://localhaj.haj.gov.sa.

Warga asing yang diizinkan beribadah haji hanya yang berusia 20 sampai 65 tahun. Mereka juga harus dinyatakan tidak memiliki penyakit bawaan seperti diabetes atau jantung.

Sedangkan warga Saudi yang diizinkan melakukan ibadah haji kemungkinan besar hanya mencapai 30 persen dari jumlah keseluruhan jemaah. Para tenaga medis dan keamanan yang baru sembuh dari Covid-19 diperkenankan menunaikan ibadah haji.

“Mereka akan diseleksi berdasarkan basis data siapa saja yang sembuh dari infeksi virus,” demikian keterangan Kementerian Haji dan Umrah seperti dikutip dari kantor berita Arab Saudi, Saudi Press Agency.

Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan virus corona sebelum diizinkan memasuki Mekah. Setelah beribadah haji, mereka juga harus menjalani karantina.

Keputusan Arab Saudi menggelar haji terbatas menuai beragam tanggapan. Sebagian memuji langkah itu, tetapi pihak lainnya menyatakan kecewa karena Saudi tidak melakukan dialog dan menetapkan keputusan sepihak.

Di sisi lain, kasus infeksi virus corona di Arab Saudi sampai saat ini tercatat mencapai lebih dari 213 ribu orang, dengan hampir 2.000 pasien di antaranya meninggal.

Continue Reading

Ragam

Syarat Rapid Test Digugat, Gugas Covid Diadukan ke Ombudsman

Published

on

FINROLL.COM.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dilaporkan ke Ombudsman RI terkait syarat rapid test bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan transportasi publik di tengah pandemi virus corona (covid-19). Sebelumnya ia telah menggugat aturan syarat rapid test tersebut ke Mahkamah Agung.

Syarat rapid test ini tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat, kereta api, maupun kapal laut.

“Kami mengadukan Gugus Tugas ke Ombudsman terkait aturan perubahan kewajiban rapid test bagi penumpang transportasi umum seperti diatur dalam SE Nomor 9 Gugus Tugas,” ujar pelapor, Muhammad Sholeh, melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (7/7)

Diketahui, ketentuan dalam Surat Edaran tersebut mengubah masa berlaku rapid test yang semula tiga hari menjadi 14 hari. Ketentuan ini berlaku pula untuk masa berlaku tes PCR yang semula tujuh hari menjadi 14 hari.

“Meski sudah diubah dari tiga hari menjadi 14 hari tetap menyusahkan penumpang. Kami menuntut dihapus kewajiban rapid test, bukan diubah masa berlakunya,” katanya.Sholeh tak mempermasalahkan masa berlaku tes tersebut. Namun menurutnya kewajiban rapid test itu menyusahkan penumpang yang akan bepergian.

Sholeh menilai, Gugus Tugas tak berwenang mengatur syarat penumpang. Menurutnya, ketentuan tentang penumpang yang akan bepergian di tengah pandemi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Kebijakan rapid test berbiaya mahal ini sangat merugikan calon penumpang. Sebab tidak semua penumpang orang kaya,” ucap Sholeh.

Ia juga mengkritik pihak maskapai penerbangan yang saat ini mengadakan rapid test dengan biaya murah. Sholeh khawatir rapid test itu sekadar menjadi kepentingan bisnis alih-alih kesehatan.

“Ini sangat berbahaya sebab maskapai bukan rumah sakit, bukan lab kesehatan, sehingga tidak berwenang menggelar rapid test,” tuturnya. Sholeh sebelumnya telah menggugat kewajiban rapid test ke Mahkamah Agung (MA) dengan berpedoman pada SE Gugus Tugas Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran tersebut masih mengatur masa berlaku hasil rapid test negatif tiga hari dan tes PCR tujuh hari.Laporan ini disampaikan Sholeh pada Senin (6/7) sore secara daring. Ia meminta Ombudsman segera menginvestigasi syarat wajib rapid test bagi penumpang agar dihapus.

Tak lama muncul Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah masa berlaku hasil rapid test dan tes PCR menjadi 14 hari.

 

 

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending