Connect with us

Ragam

Pemekaran Papua, Apakah Transaksi Elite?

Published

on


Rencana pemekaran baru di wilayah Provinsi Papua dinilai sebagai bagian dari transaksi politik yang dilakukan para elit. Bukannya mengatasi masalah yang selama ini terjadi, pemekaran justru bisa menambah masalah baru di Bumi Cenderawasih.

Rencana pemekaran di Papua makin mengerucut setelah Presiden Jokowi mengunjungi pulau di ujung timur Indonesia itu akhir pekan lalu. Sebelumnya, ide pemekaran berasal dari aspirasi sejumlah tokoh Papua yang diundang Presiden ke Istana Negara, September lalu.

Ditemui media di kantornya, selepas kembali dari tugas mendampingi Presiden ke Papua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hanya ada penambahan dua provinsi terkait pemekaran di Papua.

“Pemerintah Pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua Provinsi. Ini yang lagi kita jajaki, yang jelas Papua Selatan sudah oke lah,” sebut Tito kepada wartawan (29/10/2019).

Tito mengklaim Gubernur Papua, Lukas Enembe, juga telah menyetujui rencana pemekaran itu

“Tinggal pemekaran kota Merauke harus. Karena harus lima (kota). Sementara baru empat, Mappi, Boven Digoel, Asmat, Merauke.”

“Kalau ada kota Merauke maka oke,” ujar mantan Kepala Kepolisian RI ini seperti diberitakan media lokal.

Nyatanya, langkah Pemerintah Indonesia itu justru mendapat kritikan tajam dari warga asli Papua sendiri.

Sekretaris Dewan Adat Papua, Leo Imbiri, mengatakan ide pemekaran itu berasal dari para elit yang difasilitasi oleh institusi-institusi formal di Jakarta.

Leo menilai pemekaran kali ini tak merepresentasikan suara dan aspirasi masyarakat Papua.

“Saya rasa bahwa pemekaran yang sedang didorong sekarang itu lebih bernuansa dua hal. Satu, kepentingan transaksi politik, tapi yang kedua itu kepentingan eksploitasi sumber daya alam.”

“Pemekaran itu sama sekali tidak ada kaitan dengan pertimbangan kepentingan rakyat,” jelasnya kepada ABC melalui sambungan telepon.

Jika dasar pertimbangan pemekaran ini adalah kepentingan rakyat maka, tegas Leo, pemekaran itu seharusnya masuk ke perencanaan Pemerintah.

“Bukan ada aspirasi mendadak muncul kemudian satu pemekaran langsung diberikan,” katanya.

Pemekaran, tutur Leo, harus melalui persiapan sosial yang matang.

“Satu daerah harus disiapkan dulu, ditetapkan kemudian dipersiapkan untuk jangka waktu 5 tahun begitu, dipersiapkan insfrastrukturnya.”

“Tapi yang paling penting adalah dipersiapkan sumber daya manusianya supaya ketika itu dimekarkan, kita tidak memakai tenaga dari Jawa, dari lain-lain tempat yang ke Papua untuk mengisi posisi-posisi yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat Papua.”

Sekretaris Dewan Adat Papua ini bahkan menuding Indonesia sama sekali tidak konsisten untuk melaksanakan amanat Undang-Undang.

“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan pemekaran itu bukan kewenangan Pemerintah pusat.”

“Kewenangan itu diusulkan melalui masyarakat lewat MRP (Majelis Rakyat Papua) dan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) baru dibawa ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala LP3BH (Lembaga, Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum) Manokwari, Yan Warinussy, mengatakan ia tak melihat adanya relevansi antara akar masalah di Papua -salah satunya mengenai perbedaan pemahaman mengenai sejarah integrasi dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) yang terjadi -dengan ide pemekaran tersebut.

Jayapura, Provinsi Papua, disambut dengan tarian adat. Pemerintah Indonesia berencana membentuk dua provinsi baru di Papua.

Biro Pers Kantor Presiden

“Soal pemekaran sesungguhnya sudah diatur dalam amanat pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus (otonomi khusus) bagi Provinsi Papua.”

“Tapi dalam faktanya selalu dilanggar oleh Pemerintah Pusat sejak zaman Presiden Megawati yang mengeluarkan Inpres (instruksi Presiden) untuk mengaktifkan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (kini Papua Barat) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 1999,” papar Yan kepada ABC ketika dihubungi.

Ia mempertanyakan dasar hukum rencana pemekaran ini beserta mekanismenya.

Yan juga menyebut pemekaran ini, jika benar disahkan, tidak akan membawa perbaikan bagi aspek hak asasi manusia di Papua dan bagi hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan sumber daya alam.

Datang dari atas

Pengamat Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, mengingatkan jika merujuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, pemekaran di provinsi paling timur tersebut harus memperoleh persetujuan dari Majelis Rakyat Papua.

“Nah karena itu, kalau pemekaran ini kemudian datangnya dari atas, tidak melalui DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), tidak melalui Gubernur dan tidak melalui MRP, itu hanya akan menambah masalah baru,” utaranya.

Masalah itu disebutnya sebagai menambah daftar panjang ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Indonesia. Lebih parahnya lagi, kata Cahyo, pemekaran tak akan menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi di Papua.

“Jadi pemekaran itu untuk menyelesaikan persoalan yang mana? Itu harus dilihat dan pemekaran yang tidak memenuhi prosedur yang tepat.”

“Pemekaran yang tidak berasal dari aspirasi mainstream (arus utama) orang Papua, itu hanya cenderung memenuhi kebutuhan elit politik lokal yang menuntut pemekaran,” ujarnya kepada ABC.

Cahyo menjabarkan jika akar persoalan di Provinsi itu adalah kegagalan pembangunan atau pelayanan publik yang tidak efektif, semestinya hal itu bisa diperbaiki.

“Bagaimana Pemerintah Pusat bisa memastikan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah kabupaten-kabupaten di bawahnya untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan publik bukan dengan menambah jumlah provinsi.”

Ia kembali menekankan bahwa pemekaran bukanlah aspirasi masyarakat akar rumput di Papua tetai lebih terdorong oleh kepentingan politik.

“Tetapi aspirasi sejumlah elit lokal yang selama ini “kalah” dalam persaingan memperebutkan Gubernur Papua.”

Ragam

Kementerian BUMN: Rudiantara Jadi Dirut Baru PLN

Rudiantara pernah menjadi Wakil Direktur Utama PLN pada 2008-2009.

Published

on

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara di acara Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia bersama Katadata mengadakan diskusi dan peluncuran buku Indonesia Menuju 5 Besar Dunia di The Ballroom Theater XXI, Jakarta Pusat (12/9).

FINROLL.com, Jakarta — Joko Widodo telah menunjuk Rudiantara menjadi Direktur Utama PT PLN (Persero). Staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga membenarkan kabar tersebut. Rudiantara akan mengisi posisi direktur utama yang ditinggalkan oleh Sofyan Basir.

“Yap Pak Erick juga sudah sampaikan. Pak Rudi yang terbaik,” ujarnya speperti di lancir CNNIndonesia.com, Senin (9/12).

Sebagai informasi, posisi direktur utama PLN saat ini memang kosong. Tugas utama direktur utama perusahaan setrum negara tersebut saat ini dipegang oleh pelaksana tugas.

Kekosongan terjadi setelah Sofyan Basir ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pembangunan PLTU Riau -1.

Sebelum dipastikan menjadi direktur utama PLN, Rudiantara merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika. Posisi menteri dipegangnya pada masa Kabinet Kerja.

Rudiantara juga pernah menjabat sebagai wakil direktur utama PLN.

Selama menjabat orang kedua di PLN, Rudiantara berperan besar dalam pencarian pendanaan perusahaan, terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Namun, ia mengundurkan diri pada 22 Desember 2009 lantaran merasa telah cukup berkarier di PLN dan ditawari posisi lain yang patut dipertimbangkan.

Sebelum menjadi Wakil Direktur Utama PLN, Rudiantara sempat mencicipi jabatan di BUMN lain, yakni sebagai Wakil Presiden Direktur PT Semen Gresik Persero. Manuvernya di BUMN juga kentara saat ia menjabat sebagai bos Telkomsel.

Lulusan Universitas Padjajaran itu juga pernah mengecap kursi bos Indosat selama 10-an tahun sejak 1990-an. Dari pengalamannya itu, Rudiantara lalu ditunjuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika pada 2014 lalu untuk melengkapi Kabinet Kerja Jokowi.

Sumber Berita : Tempo

Continue Reading

Ragam

Rekap Medali SEA Games 2019: Perebutan Posisi Kedua Super Ketat

Published

on

By

Logo Sea Games 2019 (Bola.com/Adreanus Titus)

Finroll.com, Jakarta – Indonesia bertahan di peringkat dua klasemen medali SEA Games 2019 setelah merebut 15 medali emas, Minggu (8/12/2019). Namun, Kontingen Garuda justru kini terancam digusur.

Setelah unggul lima medali emas sehari sebelumnya, Indonesia kini hanya berjarak satu emas dan dua perak atas Vietnam pada tabel sementara SEA Games 2019.

BACA JUGA : 

Indonesia sebenarnya punya satu medali emas dan perak dari cabang kano yang hingga sekarang belum masuk rekap panitia (PHISGOC).

Tidak hanya Vietnam, Thailand yang menghabiskan mayoritas waktu di luar tiga besar klasemen medali kini makin mengancam.

Negeri Gajah Putih kemarin mendulang 18 emas sehingga kini hanya tertingal enam keping di belakang Indonesia dan Vietnam. Berikut klasemen sementara medali SEA Games 2019 yang segera berakhir.(bola.com)

 

Klasemen Medali

Klasemen Medali SEA GAMES 2019

 

Sumber: PHISGOC

Continue Reading

Ragam

Jokowi Minta Bantuan Orang Terkaya ke-3 RI Lawan Penyakit CAD

Permintaan dikemukakan Jokowi saat meresmikan pabrik polyethylene PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, di Cilegon, Banten.

Published

on

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo FOTO | ISTIMEWA

Jakarta, Firoll.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara lugas meminta bantuan kepada taipan Prajogo Pangestu untuk menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Permintaan tersebut dikemukakan Jokowi saat meresmikan pengoperasian pabrik baru polyethylene PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP II), di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Jumat (6/12/2019).

“Kita tahu semuanya PT Chandra Asri pionir industri petrokimia di tanah air,” kata Jokowi.

“Kita mengharap, karena impor kita di petrokimia masih besar, kita harapkan bahwa investasi penanaman modal yang terus menerus di bidang ini harus terus kita berikan ruang,” tegasnya.

Chandra Asri saat ini mengoperasikan pabrik baru polyethylene yang mampu memproduksi 400 ribu ton dan yang akan menjadikan total produksi polyethylene perusahaan menjadi 736 ribu ton per tahun.

Hingga 2024, perusahaan juga akan membangun kawasan pabrik petrokimia dengan investasi sekitar Rp 60 – Rp 80 triliun. Target pembangunannya, diharapkan bisa dieksekusi selama empat tahun ke depan.

“Kalau kita bisa membuat sendiri kenapa harus impor. Segera selesaikan. Kalau bisa jangan 4 tahun, 2 tahun selesai. Dikebut,” tegas Jokowi.

Permintaan Jokowi sejatinya tak mengherankan. Pasalnya, impor produk-produk dari industri petrokimia merupakan salah satu komponen terbesar penyumbang defisit neraca perdagangan Indonesia, setelah impor minyak dan gas.

Catatan Jokowi, defisit barang petrokimia sepanjang 2018 mencapai Rp 193 triliun. Tahun lalu, ekspor petrokimia Indonesia berbanding terbalik dengan impor petrokimia yang justru melonjak.

“Ekspor bahan kimia Rp 124 triliun, sementara impor Rp 317 triliun. Jadi defisitnya 193 triliun. Ini gede banget dan kita biarkan bertahun-tahun tidak ada perubahan,” tegasnya.

“Begitu juga dengan kebutuhan yang mencapai 2,3 juta ton per tahun. Kapasitas produksi nasional baru 780 ribu ton. Artinya kita masih impor 1,52 juta ton per tahunnya. Jangan berikan peluang seperti ini ke negara lain,” katanya.

Sebagai informasi, Prajogo Pangestu merupakan pemilik Chandra Asri, yang merupakan salah satu perusahaan petrokimia terbesar. Chandra Asri sendiri tergabung dalam grup Barito Pacific.

Prajogo Pangestu baru saja dinobatkan sebagai orang terkaya ke-3 di Indonesia dengan kekayaan bersih US $7,6 miliar atau setara dengan Rp 106 triliun, dari US $3 miliar tahun lalu.

Sebelumnya, Jokowi yakin masalah CAD bisa ditangani dalam masa 4 tahun dengan mengurangi segala impor terutama sektor miga. “Saya meyakini penyakit ini bisa kita selesaikan dalam 3-4 tahun mendatang,” ujar Jokowi. (CNBC INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending