Connect with us

Ragam

Pemekaran Papua, Apakah Transaksi Elite?

Published

on


Rencana pemekaran baru di wilayah Provinsi Papua dinilai sebagai bagian dari transaksi politik yang dilakukan para elit. Bukannya mengatasi masalah yang selama ini terjadi, pemekaran justru bisa menambah masalah baru di Bumi Cenderawasih.

Rencana pemekaran di Papua makin mengerucut setelah Presiden Jokowi mengunjungi pulau di ujung timur Indonesia itu akhir pekan lalu. Sebelumnya, ide pemekaran berasal dari aspirasi sejumlah tokoh Papua yang diundang Presiden ke Istana Negara, September lalu.

Ditemui media di kantornya, selepas kembali dari tugas mendampingi Presiden ke Papua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hanya ada penambahan dua provinsi terkait pemekaran di Papua.

“Pemerintah Pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua Provinsi. Ini yang lagi kita jajaki, yang jelas Papua Selatan sudah oke lah,” sebut Tito kepada wartawan (29/10/2019).

Tito mengklaim Gubernur Papua, Lukas Enembe, juga telah menyetujui rencana pemekaran itu

“Tinggal pemekaran kota Merauke harus. Karena harus lima (kota). Sementara baru empat, Mappi, Boven Digoel, Asmat, Merauke.”

“Kalau ada kota Merauke maka oke,” ujar mantan Kepala Kepolisian RI ini seperti diberitakan media lokal.

Nyatanya, langkah Pemerintah Indonesia itu justru mendapat kritikan tajam dari warga asli Papua sendiri.

Sekretaris Dewan Adat Papua, Leo Imbiri, mengatakan ide pemekaran itu berasal dari para elit yang difasilitasi oleh institusi-institusi formal di Jakarta.

Leo menilai pemekaran kali ini tak merepresentasikan suara dan aspirasi masyarakat Papua.

“Saya rasa bahwa pemekaran yang sedang didorong sekarang itu lebih bernuansa dua hal. Satu, kepentingan transaksi politik, tapi yang kedua itu kepentingan eksploitasi sumber daya alam.”

“Pemekaran itu sama sekali tidak ada kaitan dengan pertimbangan kepentingan rakyat,” jelasnya kepada ABC melalui sambungan telepon.

Jika dasar pertimbangan pemekaran ini adalah kepentingan rakyat maka, tegas Leo, pemekaran itu seharusnya masuk ke perencanaan Pemerintah.

“Bukan ada aspirasi mendadak muncul kemudian satu pemekaran langsung diberikan,” katanya.

Pemekaran, tutur Leo, harus melalui persiapan sosial yang matang.

“Satu daerah harus disiapkan dulu, ditetapkan kemudian dipersiapkan untuk jangka waktu 5 tahun begitu, dipersiapkan insfrastrukturnya.”

“Tapi yang paling penting adalah dipersiapkan sumber daya manusianya supaya ketika itu dimekarkan, kita tidak memakai tenaga dari Jawa, dari lain-lain tempat yang ke Papua untuk mengisi posisi-posisi yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat Papua.”

Sekretaris Dewan Adat Papua ini bahkan menuding Indonesia sama sekali tidak konsisten untuk melaksanakan amanat Undang-Undang.

“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan pemekaran itu bukan kewenangan Pemerintah pusat.”

“Kewenangan itu diusulkan melalui masyarakat lewat MRP (Majelis Rakyat Papua) dan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) baru dibawa ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala LP3BH (Lembaga, Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum) Manokwari, Yan Warinussy, mengatakan ia tak melihat adanya relevansi antara akar masalah di Papua -salah satunya mengenai perbedaan pemahaman mengenai sejarah integrasi dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) yang terjadi -dengan ide pemekaran tersebut.

Jayapura, Provinsi Papua, disambut dengan tarian adat. Pemerintah Indonesia berencana membentuk dua provinsi baru di Papua.

Biro Pers Kantor Presiden

“Soal pemekaran sesungguhnya sudah diatur dalam amanat pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus (otonomi khusus) bagi Provinsi Papua.”

“Tapi dalam faktanya selalu dilanggar oleh Pemerintah Pusat sejak zaman Presiden Megawati yang mengeluarkan Inpres (instruksi Presiden) untuk mengaktifkan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (kini Papua Barat) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 1999,” papar Yan kepada ABC ketika dihubungi.

Ia mempertanyakan dasar hukum rencana pemekaran ini beserta mekanismenya.

Yan juga menyebut pemekaran ini, jika benar disahkan, tidak akan membawa perbaikan bagi aspek hak asasi manusia di Papua dan bagi hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan sumber daya alam.

Datang dari atas

Pengamat Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, mengingatkan jika merujuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, pemekaran di provinsi paling timur tersebut harus memperoleh persetujuan dari Majelis Rakyat Papua.

“Nah karena itu, kalau pemekaran ini kemudian datangnya dari atas, tidak melalui DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), tidak melalui Gubernur dan tidak melalui MRP, itu hanya akan menambah masalah baru,” utaranya.

Masalah itu disebutnya sebagai menambah daftar panjang ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Indonesia. Lebih parahnya lagi, kata Cahyo, pemekaran tak akan menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi di Papua.

“Jadi pemekaran itu untuk menyelesaikan persoalan yang mana? Itu harus dilihat dan pemekaran yang tidak memenuhi prosedur yang tepat.”

“Pemekaran yang tidak berasal dari aspirasi mainstream (arus utama) orang Papua, itu hanya cenderung memenuhi kebutuhan elit politik lokal yang menuntut pemekaran,” ujarnya kepada ABC.

Cahyo menjabarkan jika akar persoalan di Provinsi itu adalah kegagalan pembangunan atau pelayanan publik yang tidak efektif, semestinya hal itu bisa diperbaiki.

“Bagaimana Pemerintah Pusat bisa memastikan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah kabupaten-kabupaten di bawahnya untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan publik bukan dengan menambah jumlah provinsi.”

Ia kembali menekankan bahwa pemekaran bukanlah aspirasi masyarakat akar rumput di Papua tetai lebih terdorong oleh kepentingan politik.

“Tetapi aspirasi sejumlah elit lokal yang selama ini “kalah” dalam persaingan memperebutkan Gubernur Papua.”

Ragam

Ada Jokowi dan Modi di Balik Impor Gula dari India

Published

on

Pemerintah memutuskan akan mengimpor gula mentah atau raw sugar untuk kebutuhan gula konsumsi atau gula kristal putih (GKP). India menjadi pemasok gula impor mentah yang akan diolah jadi GKP di dalam negeri.

FINROLL.COM — Keputusan pemerintah mengimpor gula karena pertimbangan stok yang masih kurang dan stabilisasi harga di dalam negeri jelang puasa dan lebaran. Harga gula di awal tahun ini memang tidak jinak menyusul berakhirnya musim giling. Di sisi lain produksi GKP domestik hanya sekitar 2,2 juta ton, sedangkan kebutuhan ditaksir 2,8 juta ton

Kenapa impor gula dari India?

Rencana impor gula sudah dirancang sejak tahun lalu, suka tak suka ini sudah disepakati di level kepala negara Indonesia dan India. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri India Narendra Modi sudah sepakat saling tukar perdagangan antara gula dan sawit.

Bahkan, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terbang ke India saat ini, untuk bertemu para pelaku bisnis India di New Delhi, pada 19-21 Februari 2020. Salah satu topik utama yang dibahas ialah peningkatan target nilai perdagangan Indonesia-India sebesar US$ 50 miliar pada 2025.

Agus akan menggelar pertemuan dengan Menteri Kereta Api, Perdagangan, dan Industri India Piyush Goyal yang akan membahas isu peraturan impor terbaru di Indonesia untuk gula mentah, peningkatan akses pasar produk Indonesia ke India, peraturan impor terbaru India untuk minyak kelapa sawit, dan beberapa hambatan perdagangan atas ekspor Indonesia.

Soal impor gula dari India ini juga sudah disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono yang menjelaskan telah diputuskan di Kemenko Perekonomian bahwa Indonesia akan impor raw sugar untuk kebutuhan konsumsi (non-industri) sebanyak 495 ribu ton.

“Terakhir kan [terkendala] soal ICUMSA. Itu nanti untuk persyaratan dari India untuk masuk,” kata Kasdi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Pemerintah telah mengubah standar International Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) untuk gula mentah yang diimpor. Pemerintah sepakat untuk mengubah syarat standar ICUMSA gula mentah yang diimpor Indonesia dari 1.200 menjadi 200. Artinya dengan diubah semakin kecil angkanya, gula mentah yang diimpor warnanya tak terlalu pekat.

Impor gula dari Indonesia tak dipungkiri dari diplomasi perdagangan. Kedua negara sepakat ‘saling tukar’ kepentingan, Indonesia punya kepentingan produk sawitnya masuk India tetap bisa bersaing dengan sawit Malaysia, sedangkan India ingin gula mentahnya dibeli oleh Indonesia.

Pada akhir tahun lalu, India menyetujui persyaratan yang diminta Indonesia terkait ekspor kelapa sawit agar tidak ada perbedaan nilai tarif impor dengan Malaysia. Namun India juga meminta Indonesia untuk bisa membeli beras dan gula dalam bentuk raw sugar (mentah) dari negaranya.

“Memang saat sekarang tarif kelapa sawit, baik itu untuk CPO maupun RBD sudah sama. Semula ada perbedaan 5 persen, namun sesuai dengan permintaan Bapak Presiden (Jokowi), Perdana Menteri Narendra Modi menerima itu sehingga tarif CPO itu sama, Refined Bio Blended itu sama, RBD itu sama,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Minggu (3/11).

Menurut Airlangga, bea masuk untuk CPO saat ini 40%, 50% RBD, pada Desember akan diturunkan menjadi 37,5% dan 45%. Bea masuk impor ini berlaku untuk Indonesia dan Malaysia, sehingga tidak ada perbedaan lagi soal bea masuk.

Sejak 1 Maret 2018 lalu, India menaikkan bea masuk CPO dari 30% menjadi 44%. Selain itu, tarif impor produk turunan CPO juga dikerek naik dari 40% hingga menjadi 54%.

“Dengan demikian, tentu ini menjadi bagian dari kerja sama,” kata Airlangga.

Pemerintah juga sudah memutuskan memangkas tarif bea masuk produk gula kristal mentah/gula kasar (raw sugar) dari India menjadi 5% (lima persen). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96 Tahun 2019 tentang perubahan atas PMK No. 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-India FTA, yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Airlangga mengatakan India mengharapkan Indonesia bisa membeli beras dan gula dalam bentuk raw sugar dari India. Menurut Airlangga, dan pemerintah sudah mengatakan diambil secara bertahap alias sudah setuju.

Bila ini terealisasi tentu akan mengubah peta perdagangan gula Indonesia selama ini. Indonesia lebih banyak mengimpor gula mentah selama inii dari Thailand. Tahun lalu, sebanyak 3,63 juta ton atau 78% dari total impor gula mentah Indonesia sepanjang Januari-November 2018 dipasok dari Thailand.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading

Ragam

Anies Tolak Dideklarasikan Menjadi Capres 2024

Published

on

Jakarta, FINROLL — Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) DKI Jakarta Raya berencana mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan menjadi calon presiden 2024. Seperti di kutip cnnindonesia.com, mulanya deklarasi hendak dilakukan di pinggir Kali Mookervaart, Kali Deres, Jakarta Barat, Minggu (16/2/2020). Akan tetapi, rencana itu tak terlaksana alias ditunda.

Ketua GPMI DKI Jakarta Raya Syarief Hidayatulloh mengatakan keputusan penundaan diambil karena Anies menolak deklarasi. Dia mengaku dipanggil langsung oleh Anies usai mengumumkan rencana deklarasi.

“Saya barusan ketemu dengan Gubernur [Anies], saya langsung kontak beliau dan beliau telepon saya. Tadi sudah bicara di Hotel Bidakara, tempat Haji Lulung. Setelah selesai saya bicara, [deklarasi] bukan hari ini,” kata Syarief.

Dalam pertemuan di Hotel Bidakara, menurut dia, Anies mengaku belum mau dideklarasikan sebagai capres. Anies beralasan masih fokus mengurus DKI Jakarta sebagai gubernur.

Meski begitu, Syarief mengungkapkan GPMI DKI Jakarta Raya sedang merencanakan agenda deklarasi untuk mendukung Anies. Dia bilang gelaran itu akan dilakukan sekitar Maret 2020. GPMI berencana mengumpulkan kader dari Jakarta dan sekitarnya. Mereka mengklaim akan menggaungkan dukungan masyarakat untuk Anies melaju di sebagai salah satu capres dalam perhelatan Pilpres 2024.

“Di situ adanya deklarasi, bukan sekarang. Sekarang bukan apa-apa, rakyat yang sudah minta,” ujar Syarief.

Acara deklarasi yang sudah terlanjur disiapkan pun berubah menjadi pelantikan pengurus GPMI cabang Jakarta Barat. Acara dihadiri para kader GPMI, perwakilan Polres Jakarta Barat, Pemkot Jakarta Barat, dan puluhan anak yatim piatu. (CNN)

Continue Reading

Ragam

Rapor Pemain Indonesia di BATC 2020

Published

on

By

Indonesia berhasil menjadi juara di Badminton Asia Team Championship (BATC) 2020. Berikut rapor para pemain di turnamen tersebut.

FINROLL.COM — Indonesia menjadi juara dengan mengalahkan Malaysia 3-1 di partai final. Sebelum menang lawan Malaysia, Indonesia juga mampu melewati adangan Korea Selatan, Filipina, dan India.

Anthony Ginting (Nilai 9)

Anthony Ginting membuktikan bahwa ia layak dipercaya sebagai ujung tombak Tim Indonesia di Badminton Asia Team Championship (BATC) dan Piala Thomas 2020 mendatang.

Anthony Ginting bermain apik di BATC 2020. (Anthony Ginting bermain apik di BATC 2020. (Dok. Humas PBSI)
Dari empat partai yang dilakoni Ginting, semuanya berujung kemenangan. Ginting berhasil memberikan awalan yang bagus bagi perjuangan Indonesia. Kemenangan Ginting di laga pertama memberikan ketenangan dan meringankan beban pemain Indonesia yang tampil di laga berikutnya.

Jonatan Christie (Nilai 5)

Jonatan Christie tidak menunjukkan penampilan terbaik di Badminton Asia Team Championship (BATC) 2020. Jonatan yang biasa dikenal memiliki penampilan apik justru benar-benar kehilangan sentuhan. Bukan hanya dalam satu pertandingan, melainkan empat pertandingan.

Lihat juga: Michael Jordan, Atlet yang Lebih Sukses di Masa Pensiun
Kekalahan beruntun ini jadi pukulan telak bagi Jonatan namun ia harus bisa bangkit dalam waktu tiga bulan karena kualitas Jonatan dalam kondisi terbaik sangat diperlukan Indonesia untuk memenangkan Piala Thomas

Shesar Hiren Rhustavito (Nilai 6)

Sebagai pemain yang bakal turun di pertandingan penentuan, tungga ketiga Indonesia dituntut punya mental bertanding yang kuat.

Rapor Pemain Indonesia di BATC 2020

Shesar masih perlu mempersiapkan diri lebih baik sebagai pemain yang diplot untuk turun di partai penentuan.Melihat kualitas peserta Piala Thomas mendatang, kemungkinan laga ditentukan oleh partai kelima sangat besar.

Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (Nilai 9)

Kevin/Marcus sebagai ganda putra nomor satu juga berhasil menunjukkan kualitas mereka sebagai andalan di BATC 2020. Dari tiga laga yang dijalani, Kevin/Marcus selalu mampu mengakhirinya dengan kemenangan.

Tak hanya itu, Kevin/Marcus juga mampu menang dua gim langsung pada tiga laga tersebut tanpa ada satu laga pun yang berlangsung lebih dari 30 menit.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Nilai 7,5)

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhasil memenangkan dua laga saat mereka dipercaya turun di BATC 2020, yaitu ketika menghadapi Peter Magnaye/Alvin Morada dan M.R Arjun/Dhruv Kapila.

Meski meraih kemenangan di dua laga tersebut, penampilan Ahsan/Hendra kurang meyakinkan ketika bertemu ganda India. Hal itu pula yang bisa jadi salah satu alasan mereka tak diturunkan di partai final.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Nilai 7,5)

Fajar/Rian hanya mendapat satu kesempatan turun bermain di laga BATC 2020 sebagai pasangan. Mereka pun berhasil menunaikan tugas tersebut dengan sangat baik lewat kemenangan di tangan.

Fajar/Rian tak boleh menganggap diri mereka hanya sekadar cadangan karena Indonesia kemungkinan besar bakal menerapkan rotasi bermain untuk nomor ganda di Piala Thomas 2020.

Mohammad Ahsan/Fajar Alfian (Nilai 8)

Indonesia menunjukkan strategi kejutan di babak final BATC 2020 ketika menghadapi Malaysia. Manajer dan Tim Pelatih memutuskan menurunkan duet Ahsan/Fajar.

Duet ini harus menghadapi Ong Yew Sin/Teo Ee Yi yang merupakan ganda putra nomor dua Malaysia. Strategi ini membuahkan hasil positif. Ahsan/Fajar memenangkan pertandingan sekaligus mengunci gelar juara untuk Indonesia. (CNN)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending