Connect with us
[adrotate group="1"]

Investasi

Pemerintah Akhirnya Melegalkan Status Bitcoin Cs, Namun Tak Bisa Jadi Alat Bayar!

Published

on


Bitcoin

Pemerintah tegaskan status Bitcoin Cs atau Cryptocurrency tetap tak bisa jadi alat pembayaran di Indonesia. Yang melegalkan hanya Bursa Berjangka di mana hanya terbatas di perdagangan futures.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan “Bitcoin Cs, selama itu bukan uang untuk alat pembayaran, ya biarin saja lah. Tapi kalau untuk pembayaran nanti dulu. Kita uang kertas saja sudah bikin pusing, kamu masih mau ngomong bitcoin?”.

Seperti dilansir dari laman CNBC, Pemerintah sendiri tidak pernah melihat seberapa besar potensi Bitcoin akan berkembang. Dan Darmin memastikan, bukan Indonesia yang melegalkan Cryptocurrency tersebut namun hanya bursa berjangka saja.

“Bukan pemerintah secara keseluruhan. Bank Indonesia pun tidak mengatur soal uang kripto sebagai currency. Itu yang dilakukan oleh bursa berjangka kita itu bukan sebagai alat pembayaran. Sebagai barang saja diperjualbelikan, kalo mau beli, beli aja. Gak ada apa-apanya di dalam.” tegas Darmin.

Baca Juga: Bitcoin Tak Bisa Kembalikan Masa Jayanya, Para Investor Balik Arah Menuju Komoditas

Resminya mata uang digital ini sebagai komoditas dan bisa diperdagangkan di bursa berjangka didapati setelah Bappebti mengeluarkan Peraturan No 5/2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Dalam beleid ini disebutkan bahwa cryptocurrency yang bisa diperdagangkan harus berbasis distributed ledger technology dan berbentuk aset kripto utility (utility crypto) atau kripto beragun aset (crypto backed asset).

Investasi

Jepang Datang Beri Hutang ke RI Rp6,9 T

Published

on

FINROLL.COM – Pemerintah Jepang akan memberikan pinjaman senilai 50 miliar yen atau sekitar Rp6,9 triliun (asumsi kurs Rp139 per yen) untuk membantu penanggulangan bencana di Indonesia. Kebijakan itu disepakati usai Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (20/10).

“Dengan mempertimbangkan dampak penyebaran covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, pada kesempatan ini Jepang telah menetapkan pemberian pinjaman sebagai bantuan fiskal sebesar 50 miliar yen untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana Indonesia,” ujar Suga dalam keterangan yang disiarkan Youtube Sekretariat Negara.

Selain itu, Jepang akan mendorong kerjasama terhadap lembaga pengkajian kesehatan di Indonesia melalui pemberian barang dan peralatan medis.

“Kemudian kami memastikan untuk memulai kembali perjalanan antara kedua negara bagi pebisnis, termasuk perawat dan care keeper di bawah kerangka Jepang-Indonesia APA atau IJAPA, sekaligus kami sepakat untuk memulai kembali secepat-cepatnya perjalanan dengan tujuan bisnis untuk jangka pendek, dengan melonggarkan langkah isolasi mandiri selama 14 hari setelah memasuki negara tujuan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suga juga menegaskan komitmen Jepang untuk memajukan kerja sama di bidang infrastruktur dengan Indonesia, termasuk pembangunan proyek Moda Raya Terpadu (MRT).

“Jepang akan secara mantap memajukan kerjasama di bidang infrastruktur seperti pembangunan MRT, Kereta semi cepat jalur Jakarta-Surabaya, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Patimban, pembangunan pulau-pulau terluar, serta kerja sama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi,” ujar Suga.

Sebagai informasi, Suga terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang menggantikan Shinzo Abe beberapa waktu lalu. Setelah ia terpilih, Indonesia menjadi negara pertama yang ia kunjungi dalam perjalanan bilateral ke sejumlah negara.

Continue Reading

Investasi

Benarkah Omnibus Law Dapat Bereskan Rumitnya Izin Usaha?

Published

on

FINROLL.COM – Pemerintah berharap UU Cipta Kerja dapat menggairahkan investasi di tanah air. Alasannya omnibus law ini telah memangkas berbagai hambatan dalam pengurusan perizinan berusaha, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam hal kemudahan bisnis, seperti yang tercatat dalam Ease of Doing Business 2020 yang dirilis Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara. Dari 10 indikator, terdapat dua indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia. Keduanya adalah perizinan konstruksi di peringkat 110 dan pendaftaran properti (106).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, undang-undang tersebut akan mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah dan pasti. Dengan demikian pelaku usaha akan mendapatkan manfaat seperti kemudahan dan kepastian usaha.

“Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah,” kata Airlangga, Selasa 6 Oktober.

Sumber berita dan Grafis : Katadata.com

Continue Reading

Investasi

Kemenperin: Jumlah kawasan industri melonjak, siap tampung investor

Hingga Agustus 2020, telah terbangun sebanyak 121 kawasan industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

Published

on

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Dody Widodo. ANTARA/HO-Kementerian Perindustrian

FINROLL.COM – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan jumlah dan luas kawasan industri di Indonesia terus melonjak dan siap menampung investor.

“Hingga Agustus 2020, telah terbangun sebanyak 121 kawasan industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Dody Widodo di Jakarta, Senin.

Dirjen KPAII melalui keterangan tertulis menyebutkan dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah dan luasan kawasan industri.

Dari sisi jumlah, naik sebesar 51,25 persen, sedangkan dari sisi luas juga melonjak lebih dari 17 ribu hektare atau sebesar 47,35 persen.

“Hingga saat ini, kawasan industri di luar Jawa mengalami peningkatan sebanyak 14 kawasan dengan penambahan luas lebih dari 9 ribu hektare. Selain itu, peningkatan persentase luas kawasan di luar Jawa juga lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa,” katanya.

Berdasarkan data penjualan lahan di kawasan industri yang dicatat Himpunan Kawasan Industri (HKI) pada 2019, terdapat investasi penanaman modal asing (PMA) sebanyak 42 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 371,11 ha dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 35 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 50,27 hektare.

“Pada 2020 terdapat investasi PMA sebanyak 20 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 61,82 hektare dan untuk PMDN sebanyak 5 perusahaan dengan kebutuhan lahan 13 hektare,” sebut Dody.

Hal ini, kata dia, sejalan dengan tekad pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Tanah Air melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, termasuk juga fasilitasi kemudahan dalam izin usaha.

Misalnya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Diharapkan aturan tersebut memudahkan para investor dalam mengurus perizinan sehingga dapat meningkatkan investasi di sektor industri,” ujar Doddy.

Dody juga mengatakan dalam mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif, pemerintah berusaha untuk mendorong pembangunan kawasan industri di Pulau Jawa, yang difokuskan pada sektor industri padat karya dan industri teknologi tinggi.

Sedangkan, kawasan industri di luar Jawa lebih difokuskan pada industri berbasis sumber daya alam, peningkatan efisiensi sistem logistik dan sebagai pendorong pengembangan kawasan industri sebagai pusat ekonomi baru.

“Dengan adanya pengembangan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi ini, diharapkan dapat memberi efek yang maksimal dalam pengembangan ekonomi wilayah,” jelasnya.

Apalagi, kata dua, seiring dengan era industri 4.0, pengembangan kawasan industri akan lebih terpadu dengan fasilitas infrastruktur, logistik, bahan baku, SDM, dan riset, sehingga lebih efektif dan berdaya saing. (Antara)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending