Connect with us

Makro Ekonomi

Pemerintah Belum Temukan Solusi Terkait Harga Ayam Peternak Yang Terus Bergerak Turun

Published

on


Keterangan foto : Ilustrasi Ternak ayam potong

Finroll.com – Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Kementerian Pertanian (Kemtan) sedang mengupayakan menormalisasi harga ayam peternak. Persoalan anjloknya harga ayam ras atau life birth (LB) di tingkat peternak masih belum menemukan jalan keluar.

 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemdag Tjahya Widayanti, mengatakan, sejak dua hari lalu harga ayam ras khususnya di Pulau Jawa terus bergerak turun yang mencapai rata-rata Rp 9.883 per kilogram (kg). Penurunan dimulai sejak 30 Mei 2019 yang dimulai dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta mulai diikuti oleh Jawa Barat pada tanggal 9 Juni 2019 kemarin.

 

“Menurut informasi yang diperoleh dari peternak mandiri maupun perusahaan perunggasan, kondisi tersebut diindikasikan terjadi akibat over-supply di tingkat peternak,” kata Tjahya.

 

Lebih lanjut ia mengaku, sebelum terjadi anjloknya harga yang sangat signifikan dalam tiga minggu terakhir, Kemdag telah melakukan beberapa antisipasi.

 

Tjahya bilang, pihaknya menekankan bahwa Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) anggota Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas (Arphuin) harus berkoordinasi dengan ritel anggota APRINDO untuk membeli karkas dari peternak dengan harga sesuai harga acuan Permendag nomor 96 tahun 2018, yaitu seharga Rp 18.000 per kg melalui Surat Dirjen PDN Nomor 130/PDN/SD/5/2019.

 

“Kami juga menindaklanjuti hasil keputusan rapat koordinasi perunggasan di Solo pada 14 Juni 2019 yang diselenggarakan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan,” ungkap Tjahya.

 

Maka telah diterbitkan Surat Dirjen PDN Nomor 158/PDN/SD/6/2019 yang dalam rangka pendek mengarahkan perusahaan integrator, peternak mandiri, maupun peternak UMKM untuk membagikan ayam ras dan karkas kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan dana CSR.

 

Selain juga ada upaya lain Ditjen PKH untuk pemotongan produksi chick-in DOC FS sekitar 30%. “Tapi memang belum berpengaruh signifikan karena perlu waktu koordinasi pelaku,” sebut Tjahya.

 

Untuk mengawasi peredaran stok daging ayam ras, kata Tjahya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) telah berkoordinasi dengan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) untuk mengawasi stok daging ayam ras di seluruh cold storage milik anggota Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) khususnya di Wilayah Pulau Jawa.

 

Tjahya mengaku hingga saat ini, Kemdag belum menerima informasi dari Dinas Perdagangan di daerah maupun dari instansi atau lembaga lainnya khususnya Badan Pusat Statistik yang menyatakan ada indikasi penurunan konsumsi.

 

Pada kesempatan lain, I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal PKH Kemtan mengatakan, wewenang pengaturan harga itu sebenarnya ada di Kemdag. “Coba pelajari Permendag Nomor 96 Tahun 2018 itu sendiri, di Pasal 3 Ayat 1 itu sebenarnya diatur soal harga dan yang mengatur ada di Kemdag,” kata Ketut.

 

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Menteri (Mendag) dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan pembelian sesuai dengan harga acuan pembelian di tingkat petani (atau HPP), jika harga di tingkat petani berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat petani.

 

Menurut Ketut, kunci permasalahan ini juga harus direalisasikan dengan menertibkan broker perunggasan yang menyebabkan disparitas harga di peternak dan konsumen sangat jauh. “Solusi terbaik daftar semua broker perunggasan milik integrator di Kemdag agar tidak liar, jika tidak maka harga semakin mudah dipermainkan,” katanya.

 

Lebih lanjut Tjahya Widayanti juga mengakui harga ayam live birth (ras) di tingkat peternak saat ini tengah turun. Soal pembagian ayam gratis, tidak hanya di Yogyakarta saja, tapi di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur telah dilakukan sebelumnya.

 

“Soal harga itu kan cerminan supply demand, bisa jadi sekarang supply berlebih. Ini yang sedang dipelajari,” ujarnya.

 

Dia juga menyebutkan, sebelumnya ada rapat analisa kondisi perunggasan di Kantor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kemtan) pada 13 Juni lalu, yang merumuskan akan adanya penarikan 30% bibit unggas untuk mengendalikan oversupplay.

 

“Tapi saya ngak punya hak dan wewenang soal ini (soal penarikan 30% bibit unggas) tanya Kemtan saja. Namun kalau ada kesimpulan soal penarikan itu tentu mereka ngaku ada over supply kan, logikanya kan demikian. Kami berpegang pada pandangan ya harga itu cerminan supply dan demand saja,” ungkapnya.

 

Soal usulan agar seluruh lembaga terkait melakukan rapat koordinasi terbatas, Tjahya bilang selama ini Kemdag berada pada sisi hilir bukan bagian hulu. Entah siapa yang harus melakukan inisiasi, karena menurutnya beberapa rapat dan pertemuan antar kementerian telah sering dilakukan.

 

“Maka memang perlu waktu, mungkin saat ini belum pas saja,” sebutnya.

 

Sementara Ketut menambahkan, ia mensinyalir, adanya disparitas harga antara harga ayam di tingkat peternak dengan harga ayam di tingkat kosumen menunjukkan ada permainan antara distibutor/broker.

 

“Kita harus terbuka melihat fakta di lapangan. Keutuhan peternak, kebutuhan publik, dan kebutuhan integrator. Sudah nyata-nyata ini permainan distributor atau broker. Jika tidak demikian kenapa harga di pasar stabil tinggi, di peternak hancur lebur,” ujar Ketut.

 

Dia berpendapat, masalah harga ini bukan menjadi tanggang jawabnya. Dia berpendapat harga di tingkat peternak diatur oleh Kementerian Perdagangan seperti yang tertera dalam Permendag no. 96 tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

 

Menurut Ketut hal tersebut mengacu pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi: Dalam hal harga di tingkat petani berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat petani, Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani.

 

“Tugas saya di produksi. Jika produksi meningkat artinya tugas saya berhasil. Soal harga sudah diatur di Permendag 96/2018,” pungkasnya.(red)

Advertisement

Makro Ekonomi

Dana Asing Kabur, Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Tumbuh di Bawah 5 Persen

Published

on

By

Finroll.com – Setelah meramalkan bakal ditinggal dana asing, Bank Dunia menyebut Indonesia akan meraih pertumbuhan ekonomi pada 2020 kurang dari 5 persen, yakni hanya 4,9 persen. Angka itu jauh di bawah target pemerintah dalam APBN sebesar 5,3 persen. Bahkan pada 2022 terus meluncur turun ke posisi 4,6 persen.

Mengutip laporan Bank Dunia, The Insider Stories menyebutkan, perlambatan itu dipengaruhi kondisi ekonomi global. Yakni eskalasi perang dagang Amerika Serikat dengan China, serta meningkatnya tensi geopolitik di sejumlah wilayah.

Sebelumnya dalam paparan yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (2/9), Bank Dunia menyebut Indonesia bakal ditinggal pergi dana asing (capital outflow).

Indonesia juga dinilai akan semakin terpuruk karena masih adanya defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD).

Adapun di kuartal II 2019, CAD Indonesia mencapai USD 8,4 miliar atau 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), naik dari kuartal sebelumnya yang hanya 2,6 persen dari PDB.

Bank Dunia memproyeksi, CAD Indonesia di akhir 2019 sebesar USD 33 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar USD 31 miliar. Selain itu, investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia hanya USD 22 miliar hingga akhir tahun ini.

Dalam kondisi normal saja, Bank Dunia menilai, Indonesia membutuhkan dana asing masuk (inflow) minimal USD 16 miliar per tahun untuk menutup gap defisit tersebut.
“Pembiayaan eksternal yang dibutuhkan bisa lebih banyak jika capital outflow yang diprediksi benar-benar terjadi,” tulis Bank Dunia dalam laporan itu.

Namun demikian, Bank Dunia menilai, solusi untuk mempertahankan perekonomian domestik bukan menurunkan CAD, namun meningkatkan investasi atau FDI. Nah masalahnya, FDI ini tidak dengan mudah datang ke Indonesia. Menurut data Bank Dunia, kontribusi FDI ke pertumbuhan ekonomi RI stagnan sejak 2014.

Continue Reading

Makro Ekonomi

BaliDeX 2019 Luncurkan ASWIN & IDEA Buka Akses Global untuk UMKM Lokal

Published

on

Finroll.com — Perhelatan BaliDeX International Trade Expo & Conference 2019 yang merupakan ajang terbesar pertemuan penjual dan pembeli lokal serta mancanegara sukses digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada 30 Agustus – 4 September 2019.

BaliDeX – Bali Digital eCommerce Expo yang merupakan sarana promosi dan peluang baru untuk meningkatkan omset serta keuntungan perusahaan Indonesia tersebut dihadiri lebih dari 2800 delegasi dari 45 negara.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang disampaikan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali, Nyoman Sujaya mengatakan pemerintah menyambut baik kegiatan tersebut yang sejalan dengan program Bali Smart Island, yaitu membangun masyarakat Bali yang cerdas.

“Cerdas di bidang ekonomi, budaya, infrastruktur dan cerdas dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Nyoman.

Lebih lanjut ia menyampaikan, Balidex 2019 membuka akses bagi pelaku UMKM juga koperasi untuk memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif Bali dan Indonesia pada umumnya ke pasar global.

“Pembangunan ekonomi merupakan proses yang mandiri, namun diperlukan proses interaksi dukungan dari berbagai pihak secara berkelanjutan,” kata Nyoman.

Pada kesempatan ini diserahkan penghargaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Bali untuk KSU Inti Prana Semesta sebagai “Pionir Koperasi Digital” yang diterima I Dewa Gede Ngurah dan untuk Penyelenggara BaliDeX 2019 yang diterima Dewa Ketut Dharmayana.

Kegiatan hasil kerja sama antara Koperasi Inti Prana Semesta dan OneAcademy Indonesia ini dianggap sangat penting untuk menjalin kerja sama ekonomi secara berkesinambungan.

Terkait hal itu dalam pembukaan BaliDeX 2019, Dr. Sulistya Putra selaku Global Leadership Group meresmikan pembentukan Asosiasi Wiraswasta Nusantara (ASWIN) dan International Digital Economy Association (IDEA) sebagai hasil Global Mastermind Conference yang menghadirkan para pembicara internasional. Anggota ASWIN terdiri dari berbagai perusahaan, koperasi, UMKM, lembaga pendidikan, institusi dan tokoh-tokoh nasional yang peduli dengan digital ekonomi Indonesia.

Sementara itu berbagai perusahaan dan organisasi di berbagai negara dapat mendaftar menjadi mitra IDEA. Ini merupakan tonggak sejarah baru yang dimulai dari Bali untuk kemajuan ekonomi digital Indonesia dan pemerataan ekonomi rakyat berbagai negara dunia.

“Kita harapkan dari kegiatan ini perekonomian Indonesia khususnya Bali bisa terdorong lebih maju. Apalagi dalam rangkaian acara BaliDeX diisi dengan meninjau obyek-obyek wisata dan sentra produsen unggulan yang ada di Bali,” imbuh Nyoman.

Rangkaian acara BaliDeX menarik para delegasi mancanegara. Hari pertama Balidex 2019 dimulai 30 Agustus 2019 dengan Global Mastermind Conference yang diisi dengan edukasi para market leader dan pakar e-commerce dari mancanegara.

Dealshaker Expo Indonesia Bali pada hari kedua 31 Agustus diikuti 100 merchant dari Indonesia – dari Sumatera, Jakarta & Jawa Timur, Bali, Flores sampai Papua; Vietnam, Jepang, Thailand, India, Taiwan, Dubai, Bulgaria, Rusia, dan lain-lain.

Para merchant mempromosikan produk-produk berkualitas tinggi seperti lukisan, perhiasan mutiara asli, batu permata asli, tekstil, kain tenun asli, ukiran, produk kesehatan, hingga properti dan otomotif semuanya di platform Dealshaker.ID. Pameran Dealshaker Indonesia Bali dihadiri para pembeli dari dalam dan luar negeri pemilik voucher digital ONE yang memberikan keuntungan lebih besar karena daya belinya makin menguat tiap tahun.

Para pengunjung bahkan dapat membeli apartemen mewah di Jakarta, Dubai, dan Bulgaria menggunakan ONE. Seorang pengunjung menukarkan voucher digital ONE dengan satu unit mobil baru Mercedez Benz yang diserahterimakan pada acara tersebut.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, BaliDeX dimeriahkan dengan ONE Funtastic Show, yaitu Malam Seni Bali yang menampilkan sendratari Ramayana dan dikombinasikan dengan charity gala dinner. Di akhir acara diserahkan donasi Mr. Mark Nishiyama dari IDEA Jepang untuk korban bencana alam Indonesia.

Program edukasi BaliDeX2019.com untuk pelatihan eCommerce bagi para mitra ASWIN dan IDEA terus berlangsung hingga 4 September 2019.

Acara BaliDeX diliput media nasional dan internasional hinggal menjangkau lebih dari jutaan wirausahawan di 194 negara.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Indef : Pemerintah Serius Perkuat Ekonomi Melalui UMKM

Published

on

Finroll.com — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta Pemerintah harus benar-benar serius membina usaha mikro kecil menengah (UMKM) termasuk dengan mempermudah akses pembiayaan bagi pengembangan usahanya.

Pasalnya UMKM menjadi tumpuan utama ekonomi kerakyatan dimana tahun lalu sektor ini menyumbang PDB Indonesia sebesar 60 persen.

Hal itu disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati dalam acara Focus Group Discussion bertema 13 Tahun Kiprah Lembaga Pengelola Dana Bergulir ( LPDB ) dalam Mengembangkan Koperasi dan UKM di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Lebih lanjut Eni mengatakan pemerintah Indonesia perlu mencontoh succes story dari pemerintahan Jerman dan Jepang yang mampu mendorong UMKM nya kuat dan berdaya saing tinggi.

Di Jepang, kata Enny, industri besar otomotif bergantung pada UMKM untuk produk-produk aksesorisnya.

Ketika muncul produk otomotif baru, UMKM dengan cepat merespon dengan membuat produk aksesoris yang justru mampu mendorong tingkat penjualan otomotif pada industri besar.

Sementara di Jerman, UMKM mampu menguasai seluruh sektor pertanian dari hulu hingga hilir sehingga tidak ada ruang bagi korporasi memasukinya.

Di Indonesia, setiap calon legislatif (caleg) di semua partai dan calon pemimpin baru baik pusat maupun daerah saat kampanye selalu ingin mendorong kemandirian ekonomi melalui penguatan UMKM .

Namun saat menduduki kursi pimpinan baik eksekutif maupun legislatif, tidak ada bukti konkret janji-janji mereka dalam mendorong daya saing UMKM .

“Kalau Pemerintah mau serius mendongkrak akselerasi pertumbuhan ekonomi, uruslah kekuatan utama kita sektor UMKM . Semua kebijakan peningkatan, akses pembiayaan dan pemasaran atau apapun itu justru yang utamanya adalah UMKM ,” kata Eni.

Namun untuk memastikan daya saing UMKM diakuinya tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah seperti tarik ulur kepentingan terutama apabila hal itu terkait penetapan Lembaga atau Badan yang mengurusi UMKM .

Menurutnya, banyak Kementerian dan Lembaga pemerintah di Indonesia yang membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang diniatkan untuk mendukung UMKM .

Namun dalam praktiknya setiap program yang dijalankannya terkesan tidak serius dan justru dijadikan proyek saja tanpa target terukur.

“BLU-BLU itu harus jelas statusnya, termasuk LPDB Koperasi dan UMKM . Kalaupun nggak dijadikan satu ya harus ada sinergi dan kolaborasi untuk benar-benar membina dan mendampingi UMKM . Indonesia itu yang mahal adalah sinergi dan komunikasi antar lembaga,” ulasnya.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending