Connect with us

Business

Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur, Redam Corona

Published

on


Finroll – Jakarta,  Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah demi menggerakkan perekonomian yang tengah lesu akibat virus corona. Dia menilai pemerintah harus fleksibel dalam mendukung kegiatan perekonomian.

Namun, dia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas mengharuskan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mencari pendanaan lainnya. Contohnya adalah pendanaan lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

“Pelemahan perekonomian (akibat virus corona) tentu Indonesia tidak terkecuali, tapi kami harus yakin bahwa APBN harus tetap bisa fleksibel. Dalam arti, memberi dukungan terhadap ekonomi dan kegiatan masyarakat,” ucap Suahasil, Senin (9/3).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Eko Heripoerwanto menyebut KPBU diperlukan karena dari total seluruh proyek yang menjadi target PUPR 2020 hingga 2024, pemerintah hanya mampu mendanai 30 persen dari total keseluruhan. Kebutuhan pembangunan PUPR hingga 2024 yang senilai Rp2.000 triliun hanya dapat dibiayai APBN sebesar Rp600an triliun.Sehingga, skema pendanaan KPBU dinilai tepat untuk menjawab lesunya pendanaan infrastruktur yang menjadi prioritas kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengaku keseriusan pemerintah merealisasikan skema pendanaan KPBU mulai menunjukkan hasil.

Jumlah keterlibatan swasta tercermin dari proyek-proyek jalan tol PUPR. Katanya, terdapat 58 ruas jalan tol PUPR yang dikelola oleh BUMN sementara 17 lainnya kini dikelola oleh swasta. “Proyek yang dirilis PUPR saja ada 223 proyek, penanggungjawab proyek tidak hanya PUPR tapi bisa jadi Gubernur atau Wali Kota masing-masing daerah. Saat ini pendanaan sudah berbeda dengan awal dibentuknya KPPU,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Suahasil menyatakan fleksibilitas APBN akan diterapkan Kementerian Keuangan menyusul berbagai persoalan ekonomi yang terus datang sejak awal tahun. Mulai dari perang dagang antara AS-China, merebaknya kasus virus corona, hingga penurunan harga minyak mentah dunia.

Dia menyebut pemerintah akan terus mendorong stimulus untuk menopang dunia usaha di tengah lesunya ekonomi saat ini.

Diketahui, harga minyak mentah dunia jatuh ke posisi terendah lebih dari 11 tahun terakhir pada perdagangan minggu lalu. Minyak mentah berjangka Brent terjun US$4,72 atau 9,4 persen ke posisi US$45,27 per barel.

Sementara, seperti dilansir Antara, Senin (9/3), harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) anjlok US$4,62 atau 10,1 persen menjadi US$41,28 per barel. Harga ini merupakan yang terendah sejak Agustus 2016 lalu.

 

Sumber : CNN Indonesia

Ekonomi Global

Akibat Tarik Menarik Sentimen Harga Minyak Dunia Stabil

Published

on

Finroll – Jakarta, Harga minyak berjangka bergerak stabil pada akhir perdagangan Senin (1/6) waktu AS atau Selasa (2/6) pagi WIB akibat tarik menarik sentimen. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli turun tipis lima sen atau 0,1 persen ke US$35,44 per barel.

Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik tipis US$0,48 atau 1,3 persen ke US$38,32 dolar AS per barel.

Minyak pada awal pekan mendapatkan tekanan dari peningkatan ketegangan hubungan antara AS dengan China. Tekanan meningkat setelah China memperingatkan akan melakukan pembalasan atas langkah AS di Hong Kong.

China telah meminta perusahaan milik negara untuk menghentikan pembelian kedelai dan babi dari Amerika Serikat. Langkah itu mereka lakukan setelah Washington mengatakan akan menghilangkan perlakuan khusus AS bagi Hong Kong demi menghukum Beijing.

“Kemungkinan meningkatnya ketegangan memang menimbulkan risiko bagi kenaikan harga minyak baru-baru ini,” kata Harry Tchilinguirian, kepala penelitian komoditas di BNP Paribas seperti dikutip dari Antara, Selasa (2/6).

Namun, di tengah tekanan tersebut, minyak mendapatkan angin segar dari kabar bahwa OPEC dan Rusia hampir mencapai kesepakatan memperpanjang pemangkasan produksi.

Harga minyak mendapat dukungan setelah berita bahwa Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Rusia, yang dikenal sebagai OPEC+, bergerak lebih dekat ke kompromi pada perpanjangan pemotongan produksi minyak dan sedang membahas perpanjangan pembatasan satu hingga dua bulan.

Aljazair, yang memegang jabatan presiden OPEC telah mengusulkan agar OPEC+ memajukan pertemuan dari yang awalnya akan dilaksanakan pada 9-10 Juni menjadi 4 Juni.

OPEC+ sepakat pada April untuk memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari untuk Mei dan Juni karena pandemi COVID-19 merusak permintaan. Cadangan di Cushing, Oklahoma, turun menjadi 54,3 juta barel dalam seminggu yang berakhir 29 Mei, kata para pedagang, mengutip laporan Genscape pada Senin (1/6) kemarin.

Bank of America mengatakan pada Senin (1/6/2020) bahwa mereka percaya bahwa penutupan minyak Amerika Utara memuncak pada Mei. “Harga minyak telah menguat ke tingkat di mana penutupan tidak lagi masuk akal dan seharusnya benar-benar mendorong produsen untuk segera mengembalikan produksi,” menurut laporan BofA Global Research.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Business

Tahun Ini Pemerintah Taksir Kebutuhan Garam 4,5 Juta Ton

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah menengarai kebutuhan garam terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini, kebutuhan garam diperkirakan mencapai 4,5 juta ton atau lebih tinggi dari tahun lalu di kisaran 3 juta ton.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin mengungkapkan Indonesia sebenarnya telah mencapai swasembada garam karena sudah bisa memproduksi hingga 3,5 juta ton garam, tapi kebutuhan komoditas tersebut terus meningkat.

Menurut Safri, peningkatan kebutuhan garam sejalan dengan terus meningkatnya kebutuhan industri.

Untuk itu, upaya untuk meningkatkan produksi garam juga terus dilakukan. Dengan luas lahan yang meningkat hampir 30 ribu hektare lebih, ia mengatakan pemerintah juga terus mendorong intensifikasi lahan garam.

Pemerintah juga telah meminta PT Garam (Persero) untuk mendorong metode pergaraman yang lebih modern sehingga produktivitas bisa meningkat.

“Kami sudah sampaikan ke PT Garam, umur mereka sudah lebih dari 75 tahun, kami minta pergaraman tidak lagi dilakukan secara tradisional,” ujar Safri seperti dikutip dari Antara, Minggu (31/5).

Ia mengungkapkan, dengan proses tradisional hasilnya 50-60 ton per ha per tahun. Kalau intensif, bisa 100-150 ton per ha.

“Kalau punya 30 ribu ha, dengan produksi 100-150 ton, seharusnya kita bisa swasembada,” jelasnya.

Lebih lanjut, meski kebutuhannya cukup tinggi, pemerintah tetap memasang target produksi di kisaran 3,5 juta ton hingga 4 juta ton tahun ini.

Pemerintah juga terus berupaya untuk menekan impor garam dengan mendorong produksi tanpa lahan garam seperti dengan metode memanfaatkan PLTU batu bara di Cilegon, Banten.

“Semua cara mengurangi impor, bagaimana mengurangi seoptimal mungkin, kami lakukan,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Mulai Agustus Pemerintah Targetkan Pungut Pajak Netflix dkk

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan efektif memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai Agustus bagi perusahaan jasa dan produk layanan digital di luar negeri yang berbisnis di Indonesia seperti Netflix, Spotify, hingga Zoom.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan saat ini aturan pungutan pajak tengah dipersiapkan. Aturan itu ditargetkan terbit pada 1 Juli 2020.

Setelah itu, sambungnya, DJP akan menetapkan soal kriteria pelaku usaha yang wajib menjadi pemungut PPN produk digital. Begitu pula dengan daftar pelaku usaha yang ditunjuk menjadi pemungut.

“Pemungutan PPN paling cepat akan dimulai pada bulan Agustus, sehingga diharapkan memberi cukup waktu agar dapat mempersiapkan sistem pemungutan, pembayaran, dan pelaporan yang mudah, sederhana, dan efisien,” ucap Hestu dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5).

Hestu menekankan bila aturan sudah berlaku maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa online dari luar negeri akan dikenai pajak. Hal ini serupa dengan berbagai produk digital di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Pungutan pajak, kata Hestu, akan dikenakan kepada penjual berupa pedagang atau penyedia jasa luar negeri, baik secara langsung maupun melalui platform marketplace. Bersamaan dengan aturan ini, pemerintah pun sudah melancarkan program sosialisasi kepada beberapa pihak terkait.

Teranyar, DJP menggelar sosialisasi kepada 290 perwakilan usaha dan konsultan pajak dari beberapa negara secara virtual. Mulai dari Amerika Serikat, Australia, China, Hong Kong, India, Inggris, Jepang, Singapura, Swedia, hingga Thailand.

Misalnya, American Chamber of Commerce in Indonesia, European Business Chamber of Commerce in Indonesia, dan US-Asean Business Council. Harapannya, aturan ini bisa diterima dan cepat diimplementasikan.

Selain itu, aturan ini juga bermaksud untuk melahirkan kesamaan perlakuan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini bisa menopang penerimaan pajak negara ke depan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending