Connect with us

Nasional

Penanaman 1500 Bibit Pohon, RDP: Kita Harus Kerjasama Benahi DAS Citarum

Published

on


Finroll.com — Gerakan penanaman bibit pohon serentak yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Kampung Sambo, Desa Karang Harja, Kecamatan Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat, pada (2/2/2020). Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Bekasi Ribuan Kader.

Penanaman 1500 bibit pohon yang dilakukan sebagai bentuk peringatan perayaan HUT PDI Perjuangan ke-47 Tahun PDI Perjuangan dan ucapan syukur atas bertambah usianya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, pada 23 Januari lalu yang ke-73 tahun.

“Hari ini adalah penanaman pohon serentak, di daerah yang sebetulnya sangat penting bagi peradaban terutama Provinsi Jawa Barat, tanah parahyangan, tanah Sunda,” kata Rieke Diah Pitaloka saat sambutannya.

“Karena ini adalah muara Sungai Citarum, maka itu Ibu Megawati sekarang sedang berada di Kabupaten Bandung di hulunya Sungai Citarum. Sungai ini juga sejarah peradaban dari Tarumanegara dan Padjajaran,” tambah dia.

RDP – sapaan akrabnya mengatakan, Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan industri terbesar 8 kawasan industri dan terdapat ribuan perusahaan justru semakin subur. Apalagi, tidak disertai penambahan untuk tumbuhnya pohon. Sehingga, penanaman bibit pohon jangan dijadikan sebagai simbolis.

“Rakerda PDI Perjuangan mendatang pada tanggal 7-9 Februari, akan ada rekomendasi, yaitu pemulihan atau konservasi terhadap daerah aliran Sungai Citarum. Mudah-mudahan kita juga bisa melibatkan industri-industri yang ada, CSR nya untuk membantu kehidupan masyarakat di sekitar kawasan sungai citarum,” jelas dia.

Rieke yang juga saat ini menjadi Pimpinan Badan Legislasi DPR RI juga mencatat beberapa perihal penting terkait garis sepadan sungai. Apalagi, sering ditemukan adanya oknum yang melakukan galian C, untuk kepentingan bisnis dan merusak alam.

“Melihat kondisi sungai saat ini sangat miris. Kasihan warga yang mungkin sebagian orang mendapatkan keuntungan ekonomi, tapi kerusakan ekonomi dan kerusakan psikologis. Karena warga yang nantinya terkena bencana itu lebih banyak yang di korbankan,” ucap RDP.

Rieke menambahkan, persoalan kerusakan alam, pihaknya akan membentuk agenda untuk membenahi Sungai Citarum dengan mengajak diskusi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Kebetulan Pak Herviano di Komisi V DPR RI. Kita akan berdiskusi di DPR RI, saya di Komisi VI dan Pak Ananta Wahana anggota komisi VI, beliau di komisi bidang industri. Kita akan bekerjasama untuk membenahi Sungai Citarum, karena ini sungai yang penting bukan hanya untuk Jawa Barat,” pungkasnya. (red)

Advertisement Valbury

Nasional

Reklamasi Ancol dan Janji Politik Anies

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memancing polemik melalui pemberian izin reklamasi pengembangan kawasan rekreasi PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dengan total luas 155 hektare.

Pemberian izin dinilai mengingkari salah satu janji kampanye saat Pilkada 2020. Jargon tolak reklamasi mulanya menjadi daya tarik yang dijual Anies-Sandi kepada para calon pemilihnya. Anies saat itu tegas mengatakan reklamasi tak lebih hanya membawa kemudaratan.

“Mengapa kami menolak reklamasi, karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan,” kata Anies terekam saat debat putaran kedua Pilkada, 12 April 2017.

Setelah menjabat, Anies membuktikannya dengan membatalkan izin 17 pulau reklamasi yang dikeluarkan gubernur sebelumnya. Pembatalan izin itu masih jadi polemik lantaran masih dalam proses hukum di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Namun kemudian, Anies mengeluarkan izin reklamasi untuk kawasan Ancol. Izin reklamasi untuk Ancol tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur Seluas 120 hektare.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menilai kini publik bingung apa yang harus dipegang dari pernyataan Anies. Sikap Anies terdahulu yang menolak reklamasi, kata dia, jadi bertolak belakang dengan pemberian izin reklamasi itu.

“Artinya, enggak ngerti kita apa omongan dia yang bisa kita pegang,” kata Gilbert saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (2/7) kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Satpol PP menyegel bangunan yang berada di Pulau D Reklamasi karena tidak memiliki izin, Kamis, 7 Juni 2018. CNNIndonesia/Adhi WicaksonoGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Satpol PP menyegel bangunan yang berada di Pulau D Reklamasi karena tidak memiliki izin, Kamis, 7 Juni 2018. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)

Kritik serupa juga dilancarkan anggota Komisi B DPRD lainnya, Eneng Malianasari. Mili, sapaan Eneng, melihat penerbitan izin reklamasi ini tidak sesuai dengan janji Anies pada Pilkada 2017.

“Ada janji kampanye dari Gubernur yang terang-terangan tidak dilakukan,” tutur Mili.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga mengkritisi langkah Anies yang memberikan izin reklamasi di kawasan Ancol. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mempertanyakan urgensi penerbitan izin reklamasi Ancol tersebut.

Terlebih, ia juga menyebut bahwa Anies sebelumnya juga telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi yang sempat disegel. Selain itu, ada 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau yang sama.

“Pemprov terus memunculkan preseden buruk, setelah penerbitan IMB Pulau D dan sekarang masih menghidupkan reklamasi,” kata Tubagus.

Kekecewaan soal janji politik Anies ini juga ditunjukkan oleh Relawan Jaringan Warga (Jawara) Anies-Sandi. Mereka kecewa Anies mengingkari janji kampanye untuk menghentikan reklamasi.

Koordinator Relawan Jawara Anies-Sandi, Sanny Irsan, mengatakan pihaknya menentang rencana reklamasi kawasan Ancol dan Dufan. Apalagi, pada Pilkada 2017 lalu, salah satu janji kampanye Anies dan Sandiaga Uno saat itu adalah menolak reklamasi.

“Kalau tidak ada penjelasan kita akan turun (demonstrasi). Karena apabila ini (reklamasi) jadi, di samping menyalahi janji, efeknya akan kemana-mana,” ujar Sanny.

Pemandangan Pulau Reklamasi dilihat dari atas Teluk Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019. CNNIndonesia/Safir MakkiPemandangan Pulau Reklamasi dilihat dari atas Teluk Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019.(CNNIndonesia/Safir Makki)
Masih Bungkam

Meski mendapat kritik bertubi-tubi, Anies dan jajaran Pemprov DKI sampai sekarang belum menjelaskan kepada publik mengenai alasan penerbitan izin reklamasi Ancol.

Pada Selasa (30/6), Anies sempat ditanya ihwal mengenai izin reklamasi. Saat itu, Anies menolak untuk menjawab dan berjanji akan menjelaskan secara rinci.

Namun sampai saat ini Anies dan Pemprov DKI masih bergeming ketika ditanya mengenai sengkarut izin reklamasi Ancol. CNNIndonesia.com juga telah berulang kali mencoba menghubungi jajaran Pemprov DKI yang berkaitan dengan isu ini, namun tak kunjung mendapat respons.

Pembelaan datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif. Mantan Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta 2017 itu mengajak berdialog kepada para pihak yang keberatan.

“Kalau ada keberatan sama janji Anies ya didialogkan. Saya maklum kalau dia (Jawara) belum paham maksud Kepgub itu,” kata Syarif.

Pihak Ancol pun belum memberikan keterangan yang utuh akan jadi apa rencana reklamasi yang diizinkan Anies tersebut.

PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA) menyatakan rencana perluasan area di kawasan Ancol masuk dalam proyek jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, Ancol bakal membuat masjid apung di atas laut dan Museum Nabi Muhammad SAW pertama di luar Arab Saudi.

Corporate Secretary Jaya Ancol Agung Praptono menolak menjawab pertanyaan mengenai lahan yang akan menjadi tempat pengembangan di lahan reklamasi. Menurut dia, pengembangan mengikuti aturan yang ada.

“Sesuai Keputusan Gubernur saja,” kata Agung singkat.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Pakai Kaus Berlogo Palu Arit, Pria di Payakumbuh Diamankan

Published

on

By

Finroll – Padang, Seorang pria berinisial JS (27) ditangkap anggota Babinsa Koramil 01/Payakumbuh, Sumatra Barat karena kedapatan mengenakan kaus berlogo palu arit, Selasa (30/6). Ia ditangkap di sebuah toko pakaian setelah laporan warga.

Komandan Kodim 0306/50 Kota, Letnan Kolonel Ferry Lahe mengatakan informasi datang dari seorang warga menelepon bintara pembina desa (Babinsa). Warga tersebut memberikan informasi ada orang memakai kaus berlogo palu arit di sebuah toko pakaian.

Pada pukul 18.40 WIB, anggota Babinsa tiba di toko menemui pemuda tersebut. Pada pukul 19.00 anggota Babinsa membawa kaus itu ke Markas Koramil 01/Payakumbuh dan melaporkan hal itu ke Kodim 0306/50 Kota dan Polres Payakumbuh.



“Pemuda diamankan, barang bukti dan pemuda itu dibawa ke Markas Polres Payakumbuh,” kata Ferry Lahe, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/7).

Dalam pengakuannya, JS yang merupakan warga Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat mengaku membeli kaus tersebut di sebuah toko dalam jaringan (daring/online) di Kota Bukittinggi.

Ferry mengimbau masyarakat untuk melaporkan ke TNI dan Polri jika menemukan hal-hal yang berlogo PKI atau komunisme.

Kepala Satuan Reskrim Polres Payakumbuh, AKP M Rosidie menyebut dasar hukum penangkapan pemuda tersebut masih dalam penyelidikan. Ia juga tidak menjawab ketika ditanya apakah pemuda itu ditahan atau dilepaskan.

“Masih dalam tahap penyelidikan dan pengembangan. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini,” ucapnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang, Wendra Rona Putra mengatakan bahwa selama ini tak ada dasar hukum larangan penggunaan logo komunisme seperti gambar palu arit.

Dalil yang digunakan untuk melarang itu selama ini ialah Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Padahal, Ketetapan MPRS itu diperbarui menjadi Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003. Di dalamnya tak ada lagi larangan memakai logo tersebut.

“Berdasarkan dalil itu, tidak ada dasar bagi polisi untuk menangkap orang yang memakai atribut berlogo palu arit. Seharusnya orang yang bersangkutan cukup diberikan nasihat atau dimintai klarifikasi mengapa dia memakai kaus itu,” tuturnya.

Menurut Wendra, memakai atribut yang dianggap berpaham komunis itu bagian dari kebebasan berekspresi. Ia mengatakan bahwa dalam UUD Pasal 28 terdapat jaminan kebebasan berekspresi. Karena itu, menangkap orang yang memakai atribut yang dimaksud merupakan pembatasan kebebasan berekspresi, yang berbahaya bagi iklim demokrasi Indonesia, apalagi dasar hukum penangkapan itu masih rancu.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Belum Pasti Tolak RUU HIP Usulan DPR

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah masih belum memutuskan untuk menolak atau melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sejauh ini, DPR juga belum menyatakan penundaan membahas RUU HIP.

“Tentunya respons apa yang terjadi di sana, pemerintah mempunyai beberapa opsi-opsi yang sampai sekarang kami terus mengkaji perkembangan-perkembangan yang ada,” kata Yasonna dalam Rapat Kerja Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7).

Yasonna menjelaskan pemerintah masih mengkaji opsi-opsi yang mungkin diambil. Dia bilang pemerintah masih punya waktu 60 hari sejak DPR mengusulkan RUU HIP dalam sidang paripurna untuk dibahas.

Dalam kesempatan itu, Yasonna tak menyinggung sikap pemerintah sebelumnya yang menolak pembahasan. Dia hanya mengatakan bahwa pemerintah akan menyurati DPR terkait penghapusan sejumlah pasal.

Pemerintah, lanjutnya, akan mengirim respons resmi dalam waktu yang ditentukan undang-undang. Setelah itu, pemerintah menyerahkan nasib pembahasan RUU HIP ke DPR.

“Saya kira kita menghargai mekanisme-mekanisme seperti itu,” ucap Yasonna.

Sebelumnya, RUU HIP menjadi polemik setelah ramai ditolak berbagai ormas Islam. Bahkan FPI, PA 212, dan GNPF Ulama menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6).

Mereka menolak Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila lewat pasal dalam RUU HIP. Mereka juga ingin agar TAP MPRS No. XXV tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran komunisme dimasukan sebagai peraturan konsideran.

Proses pembahasan RUU ini belum dimulai karena masih menunggu respons resmi pemerintah. Pemerintah pernah menyatakan penolakan terhadap RUU HIP. Namun penolakan itu baru disampaikan secara lisan.

“Pemerintah akan menolak jika usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila,” kata Menko Polhukam Mahfud MD, Sabtu (13/6).

“Jadi, kalau ada yang ribut-ribut memancing seakan-akan pemerintah membuka pintu untuk bangkitnya kembali komunisme, saya ada di dalam pemerintahan, saya akan mempertahankan bahwa Pancasila yang kita anut adalah Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, bukan yang Tri atau Ekasila,” imbuh Mahfud.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending