Connect with us

Hukum & Kriminal

Pengacara Beberkan Fakta yang Sebenarnya, Tidak Benar Tahir Ferdian Melakukan Penggelapan

Published

on


Dugaan penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng, kembali disidangkan Kamis (17/10) pagi. Komisaris PT. Taindo Citratama ini, didampingi dua pengacara ternama di Jakarta. Yakni Supriyadi SH MH dan Abdul Kodir Batubara SH.

Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu. Didampingi anggota majelis hakim Efrida Yanti dan Yona Lamerossa Ketaren.Sementara jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam dihadiri Rosmarlina Sembiring , Samsul Sitinjak, dan dua jaksa lainnya.

Agenda sidang pemeriksaan saksi. Ada lima saksi yang diajukan oleh JPU yakni Fanny dkk. Tahir duduk sebagai terdakwa atas dugaan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam dakwaan primer pasal 374 KUHP, dan dakwaan alternative pasal 372 KUHP.

Saksi Fanny yang merupakan orang kepercayaan Ludijanto Taslim pertama diperiksa. Ia memberikan kesaksian seputar yang ia ketahui tentang dugaan peristiwa pidana yang diarahkan kepada terdakwa.

Baik hakim, JPU, dan pengacara terdakwa mencerca sejumlah pertanyaan kepada Fanny dkk. Suasana sidang yang semula hening berubah riuh. Itu setelah, pengacara terdakwa Supriyadi mencerca pertanyaan Fanny.

Dalam kesaksian Fanny menurut pengacara ini, terkesan berbelit-belit. Dan ada dugaan design, sehingga tak terkuak fakta yang sebenarnya sebelum peristiwa pidana ini dituduhkan kepada kliennya.

“Jadi saudara saksi, jawab saja iya atau tidak. Kami kan hanya bertanya, kuasa jual asset yang diberikan oleh klien kami kepada Ludijanto Taslim sudah habis masa sekitar sebulan. Ditambah lagi. Tadi bilang ada salah ketik notaris. Itu bagaimana?,” tanya Supriyadi.

“Iya pak, tadi saya sudah menjelaskan, kalau kuasa jual itu sudah ada. Nah, dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) ada perjanjian tegang waktu jual perusahaan. Iya begitu,” jawab saksi Fanny.

Suasana tegang lagi-lagi terjadi dalam sidang. Menurut Supriyadi, saksi Fanny seakan ada hal disembunyikan. Padahal kata Supriyadi, harusnya terbuka saja. Apa lagi kesaksian sudah di bawah sumpang masing-masing sesuai keyakinan yang dianut.

“Jadi saudara saksi, jawab saja iya atau tidak. Jangan terkesan menjawab yang bukan isi pertanyaan penasihat hukum. Jadi lebarnya kemana-mana nanti. Jadi faham yah,” timpal Dwi Nuramanu yang mengambil alih sidang yang sempat tegang.

Usai persidangan, Supriyadi bongkar-bongkaran terkait perkara yang sebenarnya. Katanya, awal mula perkara ini, terkait sejumlah asset PT. Taindo Citratama.Kronilogisnya, pada tahun 2003 lalu, oleh Ludijanto Taslim mengalihkan saham PT. Taindo Citratama sebanyak 50 persen kepada Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng.

Pengalihan saham di hadapan Notaris berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 30 April 2003 yang dibuat oleh Diah Guntari L. Soemarwoto, SH Notaris di Jakarta pada 2003 itu. Berawal dari sini, perusahaan yang bergerak di bidang produksi plastik itu antara pelapor Ludijanto Taslim sebagai direktur dan Tahir sebagai komisaris sama sama memiliki saham 50 persen atas PT. Taindo Citratama.

Sejak 2003 itu, sampai tahun 2016 perusahaan PT. Taindo Citratama yang bergerak di bidang pabrikasi plastik tidak beroperasi. Sehingga, kedua pemegang saham Ludijanto Taslim sebagai direktur dan Tahir ingin menjual aset perusahaan itu sekitar Juli 2016 lalu.

“Dari sini, keduanya sama-sama mencari pembeli asset perusahaan itu. Ternyata, keduanya baik klien kami (Tahir) maupun Ludijanto Taslim sama mendapat calon pembeli. Pak Tahir ini calon pembeli akan membeli asset perusahaan itu Rp18 miliar. Sedangkan, Ludijanto Taslim dapat calon pembeli mendapat Rp40 miliar. Karena pak Ludijanto Taslim pingin yang mahal, akhirnya calon pembeli dari klien kami pak Tahir distop dulu,” jelas Supriyadi.

Berawal dari sini, keduanya mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 9 September 2016. Sebagaimana juga terkuak dalam keterangan saksi Fanny. Kemudian, terdakwa Tahir memberikan kuasa jual kepada Ludijanto Taslim sampai dengan 15 Oktober 2016. Atau kurang lebih selama satu bulan.

“Kenapa cuman satu bulan, karena dua calon pembeli dari Ludijanto Taslim tidak terealisasi. Nah berangkat dari sini, patut kami duga Ludijanto Taslim hanya alasan doank. Kasih harga tinggi agar tak ada pembeli. Supaya tak balikin uang ini, diundur terus begitulah ceritanya,” beber Supriyadi.

Lanjutnya, yang perlu diingat kata Supriyadi, dua calon pembeli baik dari pihak Tahir dan Ludijanto Taslim sebelum digelarnya RUPS pada 9 September 2016 tersebut. Selanjutnya, tibalah 15 Oktober 2016 batas waktu penjualan. Namun belum juga terjual. Bahkan meski ada penambahan waktu. Karena menurut notaris yang dituju pada nota kesepakatan itu ada salah ketik.Sehingga membutuhkan waktu tambahan sejak 15 Oktober 2016 itu.

“Setelah batas waktu 15 Oktober 2016 dan ditambahkan lagi sekitar satu bulan, Tahir akhirnya kembali calon pembeli awal. Karena tidak setuju, Ludijanto Taslim melapor ke polisi. Hingga terjadi lah sidang ini. Jadi itu runutan perkaranya. Pertanyaanya, dimana letak kesalahan klien kami. Kami tekankan, dari kronologis ini, klien kami tak bersalah,” tegas Supriyadi.

Atas peristiwa dugaan pidana yang diarahkan kepada kliennya, Supriyadi menghormati proses hukum. Supriyadi juga percaya kepada JPU dan Pengadilan Negeri Batam untuk perkara ini. Sebab katanya, sejak awal, ada dugaan design perkara oleh pelapor. Yang seolah-olah kliennya menjual asset perusahaan.

“Klien kami pemilik saham 50 persen perusahaan itu. Lalu, jika misalnya ia sudah kuasakan jual kemudian tidak laku tentu kali-kali bisnis, dari pada fakum perusahaan ini lebih baik dijual kepada calon pembeli pertama. Klien kami yang memiliki saham jika menjualnya,lalu dari mana unsur penggelapan jabatan di sana? Rumusan dan analisa hukum saya tak masuk,” tutupnya.

Advertisement

Hukum & Kriminal

Yasonna Copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie

Published

on

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie dari posisinya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Ronny difungsionalkan agar tak ada konflik kepentinganan. “Per siang ini,” kata Yasonna.

Ronny dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada medio Agustus 2015.

Beberapa hari ini, Ditjen Imigrasi sedang menjadi sorotan dalam kasus yang menyeret Calon Anggota Legislatif PDIP, Harun Masiku dalam perkara suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Imigrasi sempat menyebut Harun berada di Singapura saat KPK menggelar rangkaian operasi tangkap tangan yang menyeret Wahyu Setiawan.

Sementara itu, Tempo menemukan fakta bahwa Harun sudah pulang ke Indonesia ketika KPK menggelar OTT tersebut pada 8 Januari 2020. Istri Harun pun membenarkan bahwa sang suami sudah pulang.

Belakangan, Imigrasi pun mengakui Harun sudah pulang. Mereka beralasan ada kesalahan sistem sehingga terlambat mengetahui kepulangan Harun. (TEMPO)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

FPPI Ingatkan Ancaman Serius Korupsi Sistemik Pelindo II

Published

on

Finroll.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka dugaan korupsi pengadaan 3 unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II, RJ Lino, Kamis (23/1/2020). RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember tahun 2015.

Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova Sofyan Hakim berpendapat, pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap RJ Lino akan membuka kotak pandora dugaan korupsi lainnya di Pelindo II.

“Jika terbukti, RJ Lino menjadi ancaman berat bangsa atas warisan korupsi Pelindo II. Padahal, pelabuhan merupakan gerbang ekonomi nasional,” ungkap Nova dalam siaran pers.

Karena itu, Nova meminta aparat penegak hukum lebih serius mengusut berbagai dugaan korupsi di Pelindo II dan masyarakat tidak terkecoh pernyataan menyesatkan yang disampaikan RJ Lino setelah pemeriksaan.

“Pernyataan RJ Lino bahwa ketika diangkat sebagai Dirut pada 2009, PT Pelindo II hanya memiliki asset Rp. 6,4 Triliun jelas menyesatkan. Faktanya, aset Pelindo II di Tanjung Priok saja lebih dari Rp. 25 Triliun dan Aset Pelindo II di 12 Cabang nilainya lebih dari Rp. 40 Triliun. Jumlah asset ini akan lebih besar jika ditambah dengan JICT dan KSO TPK Koja,” kata Nova.

Nova menambahkan, sebelum RJ Lino menjadi Dirut, Pelindo II memiliki uang kas setara Rp. 1,5 Triliun dan ketika ditinggalkan RJ Lino, Pelindo II malah memiliki utang global bond yang bermasalah secara hukum senilai Rp. 21 Triliun. Adanya dana global bond menyebabkan perseroan harus menanggung beban bunga sebesar hingga Rp 150 miliar setiap bulan.

Selain itu, sampai saat ini dana global bond masih mengendap 50% sehingga Pelindo II harus berjibaku agar tidak gagal bayar yang bisa berakibat lepasnya pengelolaan pelabuhan karena jerat hutang tersebut.

Selain itu, sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut, ada empat proyek di PT Pelindo II yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 6 triliun. Empat proyek tersebut proyek pengadaan 3 QCC dan pengadaan 10 unit mobile crane yang kasusnya masing-masing ditangani Bareskrim Polri.

Keempat proyek tersebut meliputi: Perpanjangan kontrak JICT ( indikasi kerugian keuangan negara Rp. 4,08 Triliun), perpanjangan kontrak KSO TPK Koja ( Rp. 1,86 Triliun), penerbitan global bond (Rp. 744 Miliar) dan pembanguan terminal Petikemas Kalibaru (Rp. 1,4 Triliun).

“Kesimpulan dari audit investigasi BPK jelas menyebut indikasi bukan potensi, sehingga kerugian negara secara hitungan keuangan sudah terjadi, aparat penegak hukum tinggal melakukan pembuktian terhadap bukti dan pihak terlibat yang sudah tercantum dalam audit investigatif tersebut,” urai Nova.

Nova menekankan pentingnya dukungan semua pihak untuk membantu KPK dan pemerintah dalam menangani dugaan korupsi sistemik di Pelindo II. Jika tidak, rakyat akan menerima dampak dan beban dalam bentuk peningkatan biaya jasa pelabuhan. Selain itu, aset negara berpotensi lepas ke tangan asing jika Pelindo II mengalami gagal bayar global bond.

Nova berharap KPK bisa menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Apalagi, menurutnya, rangkaian skema kasus-kasus tersebut dibangun dengan modus rekayasa keuangan yang kompleks.

“Tapi kita yakin, publik sudah jauh lebih pintar. Semua pihak akan turut mengawasi, dan tidak akan percaya begitu saja terhadap narasi-narasi tersangka korupsi.

Bagaimanapun, penuntasan kasus Pelindo II akan menjadi bukti komitmen KPK dan pemerintah dalam memberantas korupsi yang selama ini menjadi beban ekonomi negara,” pungkas Nova.(red)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Soal Harun Masiku, KPK Bicara soal Dugaan OTT Bocor

Published

on

By

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak ada kebocoran dalam operasi tangkap tangan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan itu untuk menanggapi dugaan tersangka penyuap, Harun Masiku, yang juga caleg PDIP berada di luar negeri dua hari sebelum OTT.

“Kami tidak melihatnya dari sisi adanya kebocoran atau tidak, informasi bisa kita dapatkan dengan cara yang merupakan strategi penyelidikan,” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

Ali mengatakan KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Ditjen Imigrasi mengenai keberadaan Harun. Selain itu, KPK juga akan memastikan terlebih dahulu keberadaan dari Harun.

“Jika memang benar di luar negeri tentu kami akan kerja sama dengan seperti interpol dan Kemenlu,” kata dia.

Sebelumnya, pihak imigrasi mengatakan Harun Masiku disebut pergi ke Singapura dua hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menyebut caleg PDIP ini pergi ke luar negeri sejak 6 Januari 2020.

“Tercatat saat berangkat ke Singapura. Setelahnya kami tidak bisa mengetahui,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang saat dihubungi, Senin, 13 Januari 2020.

Arvin mengatakan Imigrasi tak dapat mengetahui keberadaan Harun setelah dari Singapura. Namun, ia memastikan sampai sekarang Harun belum kembali ke tanah air. “Belum ada catatan perjalanan masuk kembali ke indonesia dalam database kami,” kata dia.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending