Connect with us

Nasional

Pengamat Kiritisi Kebijakan ‘Gimik’ Kampus Merdeka ala Nadiem

Published

on


Kebijakan Kampus Merdeka dari Nadiem Makarim dinilai tak optimal membangun SDM unggul karena justru sama sekali tak menyentuh peran guru dan dosen. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

Jakarta, Finroll.com — Pengamat pendidikan dari Center of Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji berpendapat paket kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim hanya gimik belaka.

Indra mengatakan itu karena paket kebijakan Nadiem, yakni Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka belum menyentuh Sumber Daya Manusia (SDM) sama sekali. Dalam hal ini SDM yang dimaksud adalah guru dan dosen.

“Kalau hanya seperti ini ya nggak akan berjalan. Apa ya, jadi terkesan hanya seperti gimik, bukan kebijakan strategis. Padahal yang kita butuhkan transformasi nyata,” tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/1).

Kata Indra, guru dan dosen menjadi ujung tombak dari pembangunan pendidikan yang lebih baik. Namun hingga kini permasalahan pemerataan kualitas guru dan dosen masih jadi masalah besar di Indonesia.

“Ini butuh sebuah transformasi. Beliau sudah benar menyebut ada guru penggerak dan dosen penggerak. Tapi guru dan dosen ini tidak muncul dengan sendirinya, harus disiapkan dulu. Nah itu yang belum disentuh. Harusnya mulai dari situ,” ujarnya.

Merinci pada kebijakan yang dimaksud, terkait kebebasan perguruan tinggi membuat prodi baru misalnya. Dalam kebijakannya Nadiem memberikan fleksibilitas untuk perguruan tinggi berakreditasi A dan B membuat prodi, asalkan punya kerja sama dengan organisasi kelas dunia.

Dengan situasi pendidikan yang belum dibenahi, kebijakan ini justru bisa memunculkan pemikiran komersil. Indra khawatir nantinya ada oknum perguruan tinggi yang mengakali kebijakan ini untuk jualan prodi ke mahasiswa.

“Misalnya ada perusahaan robotic membuat kurikulum pelajaraan robotics dari anak 1 sampai 12. Dia mencari klien karena for profit. Jadi mereka bakal senang-senang saja tanda tangan MoU dengan universitas di Indonesia misalnya. Karena tujuan mereka jualan kurikulum ini, yang sebenarnya ditujukan untuk anak SD sampai SMA,” jelas Indra.

“Nah kan kalau ngelihat aturannya begini, si perguruan tinggi ini bisa lihat. Sudah lah kita kerjasama dengan mereka saja. Ternyata dia ngasih nama prodi robotica. Kan orang tertarik, wah kita akan diajari robotic. Ternyata ini buat anak SD. Tujuannya bukan untuk membangun SDM yang unggul tapi malah jualan,” tambahnya lagi.

Indra menilai kebijakan Nadiem dalam memerdekakan proses belajar sebenarnya belum bisa diaplikasikan di Indonesia secara bebas. Hal itu karena budaya di Indonesia berbeda dengan di negara barat. Menurut Indra, dua kebijakan ini masih kental dengan nuansa budaya barat.

“Yang dilakukan Mas Nadiem ini tipikal daya berpikir orang barat. Yang memang akan membutuhkan kemerdekaan, kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi,” tuturnya.

Sejak menjabat Mendikbud, Nadiem mengeluarkan dua kebijakan terkait pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, yakni Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

Pada Kampus Merdeka, ia membebaskan perguruan tinggi berakreditasi A dan B mendirikan prodi. Kemudian mahasiswa juga diperbolehkan menukar 40 satuan kredit semester (SKS) dengan kegiatan di luar kuliah.

Pada kebijakan Merdeka Belajar, Nadiem mengubah sistem Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Ia juga menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan memberikan mandat sepenuhnya kepada sekolah.

Mengenai kebijakan ini Nadiem sendiri mengaku belum menyentuh permasalahan kualitas dan kesejahteraan guru. Menurutnya, program-program yang ia umumkan baru langkah awal untuk mencapai kemerdekaan belajar di Indonesia.

“Apa itu cukup, sudah jelas tidak cukup. Itu baru step pertama kita untuk mencapai kemerdekaan belajar,” katanya di sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (13/12).

Nadiem berjanji akan mencoba membebaskan guru untuk bebas mengeluarkan pemikiran. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari pembelajaran.

 

Sumber berita : CNN Indonesia

Nasional

Anies Berkeras Tolak Warga Masuk Jakarta Tanpa SIKM

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan masyarakat luar Jabodetabek yang hendak masuk ke Jakarta wajib mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM). Bagi yang tidak memiliki SIKM, dipastikan tidak dapat masuk ke wilayah Jabodetabek.

“Saya imbau ke masyarakat, bila tidak punya SIKM, kedinasan yang relevan dalam 11 sektor, jangan lakukan perjalanan, tunda, kerja dari jauh pakai video conference,” kata Anies di KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5).

Anies menegaskan pesan ini sudah disampaikan sejak April lalu. Saat itu ia meminta agar warga tidak meninggalkan Jakarta, dan kalaupun sudah terlanjur keluar Jakarta maka proses kembalinya akan dipersulit.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memastikan, bagi warga yang tidak mengantongi SIKM akan langsung diputar balik kembali ke daerah asal.

“Tunda dulu ke Jakarta. daripada memaksa berangkat dan harus diputar balik,” ujarnya.

Menurut dia, hal ini tentu akan membuat masyarakat yang diputar balik merasa tidak nyaman. Namun, hal ini harus ditegaskan lantaran demi mencegah penyebaran virus corona semakin masif.

“Bagi mereka yang merasa dikembalikan mungkin tidak nyaman, tapi lebih tidak nyaman lagi bagi jutaan warga Jakarta bila kita membiarkan orang keluar masuk, artinya kita tidak menghargai kerja keras jutaan orang yang berada di rumah selama dua bulan,” tuturnya.

Kebijakan pembatasan keluar masuk Jakarta tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pasal 4 ayat 3 Pergub tersebut dinyatakan, larangan berpergian keluar atau masuk provinsi DKI Jakarta hanya berlaku bagi masyarakat yang yang tidak memiliki KTP non-Jabodetabek. Sementara itu, bagi warga yang berdomisili dan ber-KTP Jabodetabek masih bisa leluasa berpergian di dalam area Jabodetabek.

“Mereka yang tidak punya surat izin keluar masuk tidak akan diperbolehkan untuk lewat. Dan persyaratan ini harus dipenuhi,” kata Anies saat konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Senin (25/5). (CNN)

Continue Reading

Nasional

Aturan Baru Bagi Penumpang Pesawat ke Jabodetabek

Published

on

Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberlakukan aturan baru bagi masyarakat yang akan keluar-masuk Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bogor (Jabodetabek) dengan menggunakan pesawat. Mulai Selasa (26/5) kemarin, penumpang tersebut wajib mengantongi hasil swab polymerase chain reaction (PCR Test) virus corona.

FINROLL.COM — Tanpa mengantongi hasil tes itu, calon penumpang tidak akan diberangkatkan oleh maskapai. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kebijakan itu dijalankan untuk menindaklanjuti keputusan rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan.

Dalam rapat tersebut dibahas syarat mendapatkan Surat Izin Keluar Masuk(SIKM) ke Jabodetabek. Salah satunya, kewajiban mengantongi hasil PCR test bagi penumpang pesawat yang keluar masuk ke Jabodetabek.

Keputusan diambil karena banyak masyarakat yang masuk ke Jabodetabek menggunakan angkutan udara hanya membawa surat kesehatan dan belum menjalankan PCR test.

Sebelumnya, penumpang dapat menggunakan hasil rapid test untuk mendapatkan SIKM.

“Hasil kesepakatan sebelum memiliki SIKM maka dia wajib melakukan swab test,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa(26/5),

Ia menambahkan dengan kebijakan tersebut penumpang pesawat yang memegang sertifikat rapid test diwajibkan melakukan swab test. Biaya tes ditanggung pribadi.

Selain itu, mereka juga wajib menjalani karantina hingga hasilnya tes tersebut keluar. “Jadi bagi masyarakat yang mau kembali ke Jakarta yang sudah terlanjur mudik kemudian kembali ke Jakarta atau Jabodetabek maka yang bersangkutan wajib memiliki surat izin masuk di sana ada syaratnya,” imbuhnya. (CNN)

Continue Reading

Nasional

Usai Lebaran Transjakarta Tetap Batasi Operasional Bus

Published

on

Finroll – Jakarta, Corsec Transjakarta Nadia Disposanjoyo, menjelaskan tetap membatasi jadwal dan rute operasional bus usai Hari Raya Idulfitri atau Lebaran tahun ini di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Dari 240 rute, Nadia menjelaskan ada 24 rute yang dioperasikan untuk umum dan 24 rute yang dioperasikan khusus untuk tenaga rumah sakit (TRS).

“24 Rute 13 koridor, koridor 1-13 buka semua, 24 rute untuk umum dan 24 khusus untuk TRS,” ucapnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (25/5).

Untuk TRS disediakan bus khusus agar tidak berebut dengan penumpang lainnya. Tindakan ini juga dilakukan agar bisa menjalankan imbauan physical distancing atau jaga jarak fisik.

“Layanan medis kami siapkan bus khusus. Untuk petugas medis yang tidak menggunakan layanan khusus, bisa gabung umum,” ujar Nadia.

Sementara waktu operasional untuk umum mulai pukul 06.00 WIB – 18.00 WIB dan untuk petugas medis mulai pukul 05.00 WIB – 23.30 WIB. Sedangkan untuk petugas distribusi sembako pemerintah provinsi, layanan dibuka mulai pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB.

Warga bisa mendapatkan informasi rute Transjakarta yang dibuka melalui laman resmi Transjakarta di tautan ini atau melalui akun Twitter resmi Transjakarta di @PT_Transjakarta.

Sebelumnya PT Transportasi Jakarta hanya mengoperasikan 15 rute waktu operasional pada Hari Raya Lebaran, Minggu (24/5).

Layanan Transjakarta dibatasi hanya beroperasi di 15 rute koridor utama BRT dengan interval 15-30 menit per kedatangan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending