Connect with us

Business

Pengamat Sebut Larangan Mudik Tak Perlu Tunggu Aturan, Wabah Corona

Published

on


Finroll – Jakarta,  Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan pemerintah tidak perlu membuat aturan hukum untuk melarang kegiatan mudik jelang lebaran di tengah masa tanggap darurat virus corona.

Ia menilai jika menunggu aturan dibuat, namun masyarakat terus bergerak, dikhawatirkan penyebaran penyakit covid-19 semakin meluas.

“Di situasi seperti ini sebenarnya ada dasar hukum atau tidak, upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ya dilakukan. Mau tunggu aturan dibuat dulu, keburu mati orang,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/3).

Menurut dia, surat larangan mudik secara tertulis dari Kementerian Perhubungan saja sudah cukup. Mengingat, situasinya saat ini yang lenggang, banyak orang mudik lebih cepat ke kampung halaman.

“Di Jakarta kan semua aktivitas diredam. Banyak orang dari daerah pulang. Tetapi kan mereka tidak tahu apakah mereka sudah kena (corona) atau belum, banyak yang tidak cek,” imbuh dia.

Nah, apalagi, sambung Agus, budaya orang Indonesia kebanyakan tidak acuh kalau tidak ada sanak keluarga yang mengalami. “Larangan mudik sudah benar dan pemda juga harus karantina orang yang datang ke daerahnya. Seperti Tegal itu, saya setuju,” jelasnya.

Ia menilai masyarakat membutuhkan kebijakan yang tegas untuk meminimalisir jumlah korban yang terus meningkat. “Ini belum puncaknya. Mau nunggu berapa lagi menjadi korban? Mau ada atau tidak aturan, berdasarkan kemanusiaan harusnya larangan itu dilakukan,” tegas Agus.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengisyaratkan larangan mudik. Ia khawatir lonjakan mudik yang lebih cepat dilakukan warga Jabodetabek berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah korban corona di beberapa daerah tujuan.

“Dari data yang kami terima, cukup memprihatinkan, khususnya Kabupaten Sumedang. Ini ODP-nya meningkat karena dapat limpahan orang mudik dari Jabodetabek,” terang dia.

Kemudian, ia melanjutkan, kasus di beberapa daerah di Jawa Tengah juga meningkat. Ia khawatir tanpa larangan mudik dan regulasinya, penyebaran covid-19 akan meluas.

“Ini belum puncaknya (mudik). Kalau kami tidak melakukan sesuatu untuk melarang, dikhawatirkan meluas menambah zona merah (corona) di daerah tujuan mudik,” ujar Adita.

Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub beserta sanksinya bagi warga yang nekat mudik di tengah corona. Kajian itu akan disampaikan dalam rapat terbatas dengan menteri-menteri Presiden Jokowi.

Menurut Budi, meski ramadan masih satu bulan ke depan, namun jajarannya menemukan banyak masyarakat yang mudik lebih awal.

“Kami mendapati ada masyarakat yang mudik sebelum waktunya. Beberapa hari yang lalu pada 20, 21, 22 Maret 2020. Itu ada beberapa terminal tipe A mengalami lonjakan penumpang dari Jabodetabek,” tutur dia.

Sumber : CNN Indonesia

Makro Ekonomi

Batal Dibuka Hari Ini Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang IV

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah memutuskan untuk menunda proses pendaftaran kartu prakerja gelombang IV yang sedianya akan dimulai pada Selasa (26/5) ini. Pengumuman penundaan tersebut merupakan yang ke dua kalinya.

Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan penundaan dilakukan karena Komite Cipta Kerja masih mengevaluasi proses pendaftaran.

“Komite Cipta Kerja masih mengevaluasi proses pendaftaran, seleksi dan penetapan peserta dengan mempertimbangkan masukan dari lembaga pengawas pemerintah,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/5).

Ia belum memastikan kapan evaluasi akan selesai dilakukan dan pendaftaran akan dibuka kembali. “Insya Allah kalau sudah ditetapkan, saya akan umumkan,” katanya.

Penundaan pendaftaran peserta Kartu Prakerja bukan kali ini saja dilakukan. Pada awal Mei lalu, pemerintah memutuskan untuk menunda pendaftaran peserta Kartu Prakerja.

Waktu itu, Panji mengatakan penundaan pendaftaran dilakukan karena kuota gelombang ketiga program Kartu Prakerja belum terpenuhi. Ia mengatakan semula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan ada 300 ribu peserta gelombang ketiga program Kartu Prakerja.

Baru setelah itu, gelombang keempat dibuka. Namun, data PMO mencatat jumlah pendaftar yang memenuhi kualifikasi menjadi peserta baru mencapai 224 ribu orang sampai dengan hari penutupan pukul 15.00 WIB.

Oleh karena itu, mau tidak mau pendaftaran gelombang keempat harus ditunda sampai kuota gelombang ketiga terpenuhi. Alasan lain, kata Panji, juga karena PMO ingin membenahi administrasi yang belum selesai (back log).

Sebab PMO mencatat ada 456.265 peserta di program Kartu Prakerja gelombang pertama dan kedua.

Kendati begitu, baru 360.650 peserta yang melakukan pembelian kelas pelatihan. Sementara sisanya, 95.615 peserta belum. Hal ini membuat jumlah peserta yang menyelesaikan kelas pelatihan pertama baru mencapai 219.489 peserta.

Lalu, baru 132.509 peserta yang memiliki akun e-money atau rekening bank mitra yang telah melakukan upgrade data pribadi (KYC). Sementara bank dan mitra pembayaran pun baru menyelesaikan verifikasi untuk 55.101 peserta.

Secara total, baru 51.255 peserta yang baru mendapatkan transfer insentif bulan pertama sebesar Rp600 ribu per peserta. “Jadi ada back log dalam pelaksanaannya, ada yang belum selesai di masing-masing tahapan,” imbuhnya.

“Kami ingin selesaikan backlog ini dulu. Karena kalau backlog ini belum terselesaikan tapi sudah ditambah lagi nanti akan tambah beban dan buat lambat proses,” jelasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Sektor Perdagangan ‘New Normal’ Ala Pemerintah

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah mulai menyiapkan protokol membuka kembali aktivitas di tengah pandemi virus corona (covid-19) atau disebut sebagai new normal. Salah satu sektor yang disiapkan adalah sektor jasa perdagangan.

Persiapan new normal di sektor ini ditandai dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yakni SE Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Rabu (20/5).

Dalam surat tersebut, pemerintah mengatur tata cara pedagang baik jasa maupun barang dalam situasi new normal. Yakni, mencegah kerumunan pengunjung dengan cara membatasi akses masuk orang ke dalam toko.

“Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan,” tulis Terawan, dikutip Selasa (26/5).

Selain itu, pedagang dapat menerapkan sistem antrean di pintu masuk dengan tetap melakukan jarak fisik minimal satu meter. Untuk itu, pelaku usaha dapat menandai lantai atau area ramai supaya pengunjung tetap membatasi jarak satu sama lain.

Pemerintah juga menganjurkan sistem take away (bawa pulang) atau belanja online demi mencegah kerumunan. Pelaku usaha juga bisa menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, menggunakan flexy glass di meja atau counter, dan mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai,” kata Terawan.

Meski memberlakukan take away, pedagang tetap harus menyiapkan protokol untuk menghindari penumpukan pembeli. Salah satunya, dengan menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

“Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, menggunakan flexy glass di meja atau counter, dan mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai,” tuturnya.

Kemudian, bagi pengurus atau pengelola tempat kerja atau pelaku usaha wajib menetapkan protokol kesehatan, seperti melakukan disinfektan secara berkala, menyediakan fasilitas cuci tangan, mewajibkan penggunaan masker, termasuk melakukan pengecekan suhu badan.

“Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan atau konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker,” jelasnya.

Protokol itu juga mengatur para pekerja. Pemerintah mengimbau pekerja yang memiliki gejala sakit diharapkan segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Pekerja juga diingatkan untuk menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja, tidak lupa menggunakan masker saat berangkat dan pulang kerja.

Sedangkan bagi pengunjung, wajib mengenakan masker di area publik dan menjaga kebersihan tangan saat belanja. “Tetap memperhatikan jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Ekonomi Global

Corona, China Akan Terbitkan Surat Utang 3,75 Triliun Yuan

Published

on

Pemerintah China akan menerbitkan surat utang (obligasi) senilai 3,75 triliun yuan atau US$526 miliar demi mendongkrak belanja atau pengeluaran sebagai pemulihan dampak virus corona.

Perdana Menteri China Li Keqiang menuturkan dana segar dari surat utang khusus itu akan digunakan untuk mengongkosi pengeluaran infrastruktur dalam pembangunan ekonomi setelah dilanda pandemi covid-19.

“China akan menerbitkan 3,75 triliun yuan dalam bentuk obligasi pemerintah khusus tahun ini,” ujarnya mengutip AFP, Jumat (22/5).

Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu sebesar 1,6 triliun yuan.

Menurut Li, dana yang dihimpun akan digunakan sebagai modal proyek, dengan prioritas, belanja barang untuk infrastruktur baru.

Sebelumnya diberitakan, fokus Pemerintah China dalam rangka pemulihan ekonomi usai covid-19 adalah pengeluaran fiskal. Selain itu, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Ditargetkan, 9 juta lapangan kerja tercipta melalui program pemulihan.

China sendiri berencana mengerek defisit fiskalnya menjadi 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini. Defisit itu lebih lebar ketimbang tahun lalu yang sebesar 2,8 persen. (CNN/ADAM)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending