Connect with us

Hukum & Kriminal

Penghinaan Presiden dalam RKUHP dan Langkah Mundur Reformasi

Published

on


DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan mengejar tenggat ketok palu pada Selasa, 24 September 2019. Tapi koalisi masyarakat sipil yang mengatasnamakan diri Aliansi Nasional Reformasi RKUHP mencatat draf aturan itu masih memuat sejumlah permasalahan, salah satunya pasal penghinaan terhadap presiden.

Pasal tersebut dianggap berbahaya bagi kehidupan berdemokrasi dan sebuah langkah mundur terhadap reformasi yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun.

Dalam draf RKUHP, aturan tersebut tercantum dalam Pasal 218 dan 219 tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.

Pasal 218 mengatur bahwa setiap orang yang dianggap ‘menyerang kehormatan’ presiden dan wakil presiden bisa dipidana maksimal 3,5 tahun atau denda Rp150 juta. Sementara Pasal 219 menyebut setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang dianggap menyerang kehormatan dan martabat presiden dan wakil presiden di depan publik terancam hukuman paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori IV, yakni maksimal Rp150 juta.

Pakar hukum pidana dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari memprediksi kedua pasal itu berpotensi menjadi pasal karet. Sebab tak ada kriteria jelas mengenai yang dimaksud dengan frasa ‘menyerang kehormatan’ tersebut.

“Sangat potensial menjadi pasal karet. Harusnya pasal-pasal yang menurut MK [Mahkamah Konstitusi] melanggar UUD 1945 tidak dapat lagi dihidupkan melalui undang-undang baru,” jelas Feri kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Feri merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006 silam. Saat itu MK membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Hakim MK kala itu menilai pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

Atas dasar itu Feri melihat, penghidupan kembali pasal ini hanya akan menimbulkan polemik. Sebab keberadaan aturan ini membuat presiden dan rakyatnya saling ‘bertarung’ satu sama lain dalam medium peradilan.

“Apalagi pasal penghinaan terhadap presiden itu delik aduan, pasal ini sangat mungkin membuat masyarakat dan presidennya sendiri berhadap-hadapan,” sambung dia lagi.

Karena sudah diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 maka pengusulan kembali pasal itu sama saja dengan melawan konstitusi.

“Saya usulkan agar DPR tidak mencoba-coba memasukkannya ke undang-undang kembali,” kata dia.

Potensi Ancaman untuk Jurnalis

Tak cuma membahayakan bagi masyarakat, pasal penghinaan presiden itu juga mengancam jurnalis. Menurut Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli Pasal 218 dan 219 RKUHP ini juga menambah panjang daftar ancaman kriminalisasi terhadap jurnalis.

Kendati selama ini proses pidana bisa dicegah melalui nota kesepahaman antara lembaganya dengan kepolisian–penanganan perkara terkait dunia jurnalisme akan diurus Dewan Pers–. Namun bagaimanapun, potensi kriminalisasi lewat pasal tersebut menurutnya tetap sangat terbuka.

“Tapi ada juga mereka yang mempersoalkan dengan pencemaran nama baik, UU ITE. Nah sekarang dengan RKUHP, itu ditambah porsinya. Jadi rongrongan kepada media begitu besar,” kata Azul–sapaan Arif Zulkifli kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Azul mengingatkan, tingkatan nota kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian dalam tata hukum perundang-undangan berada jauh di bawah undang-undang. Itu sebab, DPR perlu memikirkan kembali pasal demi pasal dengan seksama.

Untuk itu, Azul meminta anggota dewan bisa lebih cermat menimbang draf RKUHP sebelum disahkan. Itu sebab ia mengusulkan pembatalan atau setidaknya penundaan pengesahan agar setiap pasal bisa dirembuk secara detail dan matang.

Secara khusus ia menggarisbawahi perihal pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers. Menurutnya kebebasan itu didapat tidak dengan mudah. Tepat pada 21 tahun lalu, lewat UU Nomor 40 tahun 1999, para jurnalis baru bisa menikmati kebebasannya usai puluhan tahun ‘dicengkeram’ Orde Baru.

“Itu sudah kita akui sejak 21 tahun lalu, sejak reformasi, kemudian diwujudkan dengan UU Pers. Maka menurut saya tidak perlu ada langkah mundur karena itu akan bertentangan dengan keinginan publik soal keterbukaan dan transparansi melalui media massa.”

Diketahui selain penghinaan terhadap presiden, dalam draf RKUHP terdapat juga pasal karet lainnya. Misalnya Pasal 240, 241, 353, dan 354 yang mengatur tentang jerat hukum bagi siapa saja yang dianggap menghina ideologi negara, pemerintah yang sah dan badan umum.

“Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat akan dipidana,” bunyi Pasal 240. Orang yang melanggar diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda Rp150 juta.

Melalui Pasal 353 dan 354, ancaman serupa juga ‘mengintai’ orang-orang yang dianggap menghina kekuasaan umum dan lembaga negara.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP merekomendasikan penghapusan pasal-pasal tersebut karena dianggap tak lagi relevan. Aturan itu menurut aliansi dibuat pada masa kolonial sehingga saat ini tak lagi diperlukan.

Advertisement Valbury

Hukum & Kriminal

Yasonna Copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie

Published

on

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie dari posisinya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Ronny difungsionalkan agar tak ada konflik kepentinganan. “Per siang ini,” kata Yasonna.

Ronny dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada medio Agustus 2015.

Beberapa hari ini, Ditjen Imigrasi sedang menjadi sorotan dalam kasus yang menyeret Calon Anggota Legislatif PDIP, Harun Masiku dalam perkara suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Imigrasi sempat menyebut Harun berada di Singapura saat KPK menggelar rangkaian operasi tangkap tangan yang menyeret Wahyu Setiawan.

Sementara itu, Tempo menemukan fakta bahwa Harun sudah pulang ke Indonesia ketika KPK menggelar OTT tersebut pada 8 Januari 2020. Istri Harun pun membenarkan bahwa sang suami sudah pulang.

Belakangan, Imigrasi pun mengakui Harun sudah pulang. Mereka beralasan ada kesalahan sistem sehingga terlambat mengetahui kepulangan Harun. (TEMPO)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

FPPI Ingatkan Ancaman Serius Korupsi Sistemik Pelindo II

Published

on

Finroll.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka dugaan korupsi pengadaan 3 unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II, RJ Lino, Kamis (23/1/2020). RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember tahun 2015.

Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova Sofyan Hakim berpendapat, pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap RJ Lino akan membuka kotak pandora dugaan korupsi lainnya di Pelindo II.

“Jika terbukti, RJ Lino menjadi ancaman berat bangsa atas warisan korupsi Pelindo II. Padahal, pelabuhan merupakan gerbang ekonomi nasional,” ungkap Nova dalam siaran pers.

Karena itu, Nova meminta aparat penegak hukum lebih serius mengusut berbagai dugaan korupsi di Pelindo II dan masyarakat tidak terkecoh pernyataan menyesatkan yang disampaikan RJ Lino setelah pemeriksaan.

“Pernyataan RJ Lino bahwa ketika diangkat sebagai Dirut pada 2009, PT Pelindo II hanya memiliki asset Rp. 6,4 Triliun jelas menyesatkan. Faktanya, aset Pelindo II di Tanjung Priok saja lebih dari Rp. 25 Triliun dan Aset Pelindo II di 12 Cabang nilainya lebih dari Rp. 40 Triliun. Jumlah asset ini akan lebih besar jika ditambah dengan JICT dan KSO TPK Koja,” kata Nova.

Nova menambahkan, sebelum RJ Lino menjadi Dirut, Pelindo II memiliki uang kas setara Rp. 1,5 Triliun dan ketika ditinggalkan RJ Lino, Pelindo II malah memiliki utang global bond yang bermasalah secara hukum senilai Rp. 21 Triliun. Adanya dana global bond menyebabkan perseroan harus menanggung beban bunga sebesar hingga Rp 150 miliar setiap bulan.

Selain itu, sampai saat ini dana global bond masih mengendap 50% sehingga Pelindo II harus berjibaku agar tidak gagal bayar yang bisa berakibat lepasnya pengelolaan pelabuhan karena jerat hutang tersebut.

Selain itu, sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut, ada empat proyek di PT Pelindo II yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 6 triliun. Empat proyek tersebut proyek pengadaan 3 QCC dan pengadaan 10 unit mobile crane yang kasusnya masing-masing ditangani Bareskrim Polri.

Keempat proyek tersebut meliputi: Perpanjangan kontrak JICT ( indikasi kerugian keuangan negara Rp. 4,08 Triliun), perpanjangan kontrak KSO TPK Koja ( Rp. 1,86 Triliun), penerbitan global bond (Rp. 744 Miliar) dan pembanguan terminal Petikemas Kalibaru (Rp. 1,4 Triliun).

“Kesimpulan dari audit investigasi BPK jelas menyebut indikasi bukan potensi, sehingga kerugian negara secara hitungan keuangan sudah terjadi, aparat penegak hukum tinggal melakukan pembuktian terhadap bukti dan pihak terlibat yang sudah tercantum dalam audit investigatif tersebut,” urai Nova.

Nova menekankan pentingnya dukungan semua pihak untuk membantu KPK dan pemerintah dalam menangani dugaan korupsi sistemik di Pelindo II. Jika tidak, rakyat akan menerima dampak dan beban dalam bentuk peningkatan biaya jasa pelabuhan. Selain itu, aset negara berpotensi lepas ke tangan asing jika Pelindo II mengalami gagal bayar global bond.

Nova berharap KPK bisa menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Apalagi, menurutnya, rangkaian skema kasus-kasus tersebut dibangun dengan modus rekayasa keuangan yang kompleks.

“Tapi kita yakin, publik sudah jauh lebih pintar. Semua pihak akan turut mengawasi, dan tidak akan percaya begitu saja terhadap narasi-narasi tersangka korupsi.

Bagaimanapun, penuntasan kasus Pelindo II akan menjadi bukti komitmen KPK dan pemerintah dalam memberantas korupsi yang selama ini menjadi beban ekonomi negara,” pungkas Nova.(red)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Soal Harun Masiku, KPK Bicara soal Dugaan OTT Bocor

Published

on

By

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak ada kebocoran dalam operasi tangkap tangan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan itu untuk menanggapi dugaan tersangka penyuap, Harun Masiku, yang juga caleg PDIP berada di luar negeri dua hari sebelum OTT.

“Kami tidak melihatnya dari sisi adanya kebocoran atau tidak, informasi bisa kita dapatkan dengan cara yang merupakan strategi penyelidikan,” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

Ali mengatakan KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Ditjen Imigrasi mengenai keberadaan Harun. Selain itu, KPK juga akan memastikan terlebih dahulu keberadaan dari Harun.

“Jika memang benar di luar negeri tentu kami akan kerja sama dengan seperti interpol dan Kemenlu,” kata dia.

Sebelumnya, pihak imigrasi mengatakan Harun Masiku disebut pergi ke Singapura dua hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menyebut caleg PDIP ini pergi ke luar negeri sejak 6 Januari 2020.

“Tercatat saat berangkat ke Singapura. Setelahnya kami tidak bisa mengetahui,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang saat dihubungi, Senin, 13 Januari 2020.

Arvin mengatakan Imigrasi tak dapat mengetahui keberadaan Harun setelah dari Singapura. Namun, ia memastikan sampai sekarang Harun belum kembali ke tanah air. “Belum ada catatan perjalanan masuk kembali ke indonesia dalam database kami,” kata dia.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending