Connect with us

Makro Ekonomi

Pengusaha Khawatir PSBB Akibatkan PHK Besar-besaran

Published

on


Pengusaha khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan demi menekan penyebaran wabah virus corona akan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

FINROLL.COM — Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan KADIN Rico Rustambi mengatakan masyarakat kecil yang akan paling terdampak akan kebijakan tersebut mengingat 70 persen perekonomian Indonesia berpusat di Jakarta. Ia menyebut, penerapan PSBB akan mengharuskan para perusahaan untuk menutup usahanya yang berimbas pada hilangnya pendapatan masyarakat.

“Akan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena perusahaan banyak yang tutup atau bangkrut dalam waktu dekat,” terangnya kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (7/4).

Namun, Rico menilai pilihan tersebut tak terelakkan sebab lesunya perekonomian telah menerjang berbagai usaha sejak awal Maret. Dia menambahkan PSBB akan menjadi puncak dari seretnya perekonomian dalam negeri dengan drastisnya penurunan permintaan.

Lihat juga: Harga Batu Bara Acuan Turun Jadi US$65,77 per Ton pada April
Sejalan dengan Kadin, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkap dengan PSBB maka semua bisnis akan terhenti dengan sendiri.

“Masing-masing masih mendata, yang mesti dirumahkan berapa besar kan kemarin disampaikan di Jakarta sudah keluar angka ratusan ribu, angka akan terus naik dengan terhentinya ekonomi,” ujarnya.

Shinta mengungkap jumlah karyawan yang dirumahkan akan membengkak dengan penerapan kebijakan PSBB. Pasalnya, rantai keberlanjutan usaha dengan hubungan karyawan tak dapat dipisahkan.

Shinta menambahkan yang dapat dilakukan pengusaha saat ini ialah mengoptimalisasi kebijakan pemerintah. Dia mencontohkan dengan bersiap diri dalam mempersiapkan pasokan kebutuhan masyarakat selama PSBB dilangsungkan.

Terkait stok makananya, Shinta mengungkap hingga saat ini stok di masyarakat masih aman dan ia yakin selama logistik tidak terganggu maka penyaluran stok ke masyarakat tak akan terkendala.

“Stok aman, selama tidak dihentikan logistiknya. Karena sangat penting untuk kebutuhan primer dan aktivitas (barang),” ungkapnya.

Shinta mengaku belum merampungkan kalkuasi kerugian yang diakibatkan wabah virus corona sejak Maret lalu. Namun, dia menyebut kerugian para pengusaha tak tanggung-tanggung besarnya mengingat covid-19 menyerang hampir seluruh sektor perekonomian.

Melansir data Kementerian Tenaga Kerja per 4 April 2020, setidaknya ada 130 ribu pekerja di sektor formal, informal, dan buruh yang diPHK maupun dirumahkan.

Dengan terhentinya pemasukan masyarakat hingga waktu yang belum ditentukan, Shinta meminta pemerintah untuk menjamin harga sembako terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Katanya, jika tidak, akibatnya bisa fatal.

Namun, Shinta menyambut baik kebijakan tersebut demi memutus rantai penyebaran wabah covid-19. Ia berharap, penerapan PSBB dapat dilaksanakan dengan tertib agar mobilitas masyarakat dapat ditekan dan roda perekonomian dapat segera berjalan normal.

Lihat juga: Airbnb Dapat Dana US$1 M Buat Atasi Dampak Virus Corona
Sementara, Dewan Penasehat Hippindo Tutum Rahanta menilai penerapan PSBB tak akan menimbulkan dampak terlalu hebat sebab sudah banyak usaha di berbagai sektor yang menutup usahanya seiring dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing.

Menurut Tutum, logistik akan menjadi kunci keberhasilan PSBB sehingga ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tak menghentikan aktivitas pengiriman logistik lewat ojek. Tutum bilang, usaha pemerintah dalam menekan lalu lintas manusia akan efektif jika kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara logistik.

“Kami menyambut baik penerapan PSBB untuk memutus rantai penyebaran covid-19,” tukasnya.

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Batal Dibuka Hari Ini Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang IV

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah memutuskan untuk menunda proses pendaftaran kartu prakerja gelombang IV yang sedianya akan dimulai pada Selasa (26/5) ini. Pengumuman penundaan tersebut merupakan yang ke dua kalinya.

Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan penundaan dilakukan karena Komite Cipta Kerja masih mengevaluasi proses pendaftaran.

“Komite Cipta Kerja masih mengevaluasi proses pendaftaran, seleksi dan penetapan peserta dengan mempertimbangkan masukan dari lembaga pengawas pemerintah,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/5).

Ia belum memastikan kapan evaluasi akan selesai dilakukan dan pendaftaran akan dibuka kembali. “Insya Allah kalau sudah ditetapkan, saya akan umumkan,” katanya.

Penundaan pendaftaran peserta Kartu Prakerja bukan kali ini saja dilakukan. Pada awal Mei lalu, pemerintah memutuskan untuk menunda pendaftaran peserta Kartu Prakerja.

Waktu itu, Panji mengatakan penundaan pendaftaran dilakukan karena kuota gelombang ketiga program Kartu Prakerja belum terpenuhi. Ia mengatakan semula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan ada 300 ribu peserta gelombang ketiga program Kartu Prakerja.

Baru setelah itu, gelombang keempat dibuka. Namun, data PMO mencatat jumlah pendaftar yang memenuhi kualifikasi menjadi peserta baru mencapai 224 ribu orang sampai dengan hari penutupan pukul 15.00 WIB.

Oleh karena itu, mau tidak mau pendaftaran gelombang keempat harus ditunda sampai kuota gelombang ketiga terpenuhi. Alasan lain, kata Panji, juga karena PMO ingin membenahi administrasi yang belum selesai (back log).

Sebab PMO mencatat ada 456.265 peserta di program Kartu Prakerja gelombang pertama dan kedua.

Kendati begitu, baru 360.650 peserta yang melakukan pembelian kelas pelatihan. Sementara sisanya, 95.615 peserta belum. Hal ini membuat jumlah peserta yang menyelesaikan kelas pelatihan pertama baru mencapai 219.489 peserta.

Lalu, baru 132.509 peserta yang memiliki akun e-money atau rekening bank mitra yang telah melakukan upgrade data pribadi (KYC). Sementara bank dan mitra pembayaran pun baru menyelesaikan verifikasi untuk 55.101 peserta.

Secara total, baru 51.255 peserta yang baru mendapatkan transfer insentif bulan pertama sebesar Rp600 ribu per peserta. “Jadi ada back log dalam pelaksanaannya, ada yang belum selesai di masing-masing tahapan,” imbuhnya.

“Kami ingin selesaikan backlog ini dulu. Karena kalau backlog ini belum terselesaikan tapi sudah ditambah lagi nanti akan tambah beban dan buat lambat proses,” jelasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Sektor Perdagangan ‘New Normal’ Ala Pemerintah

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah mulai menyiapkan protokol membuka kembali aktivitas di tengah pandemi virus corona (covid-19) atau disebut sebagai new normal. Salah satu sektor yang disiapkan adalah sektor jasa perdagangan.

Persiapan new normal di sektor ini ditandai dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yakni SE Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Rabu (20/5).

Dalam surat tersebut, pemerintah mengatur tata cara pedagang baik jasa maupun barang dalam situasi new normal. Yakni, mencegah kerumunan pengunjung dengan cara membatasi akses masuk orang ke dalam toko.

“Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan,” tulis Terawan, dikutip Selasa (26/5).

Selain itu, pedagang dapat menerapkan sistem antrean di pintu masuk dengan tetap melakukan jarak fisik minimal satu meter. Untuk itu, pelaku usaha dapat menandai lantai atau area ramai supaya pengunjung tetap membatasi jarak satu sama lain.

Pemerintah juga menganjurkan sistem take away (bawa pulang) atau belanja online demi mencegah kerumunan. Pelaku usaha juga bisa menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, menggunakan flexy glass di meja atau counter, dan mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai,” kata Terawan.

Meski memberlakukan take away, pedagang tetap harus menyiapkan protokol untuk menghindari penumpukan pembeli. Salah satunya, dengan menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

“Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, menggunakan flexy glass di meja atau counter, dan mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai,” tuturnya.

Kemudian, bagi pengurus atau pengelola tempat kerja atau pelaku usaha wajib menetapkan protokol kesehatan, seperti melakukan disinfektan secara berkala, menyediakan fasilitas cuci tangan, mewajibkan penggunaan masker, termasuk melakukan pengecekan suhu badan.

“Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan atau konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker,” jelasnya.

Protokol itu juga mengatur para pekerja. Pemerintah mengimbau pekerja yang memiliki gejala sakit diharapkan segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Pekerja juga diingatkan untuk menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja, tidak lupa menggunakan masker saat berangkat dan pulang kerja.

Sedangkan bagi pengunjung, wajib mengenakan masker di area publik dan menjaga kebersihan tangan saat belanja. “Tetap memperhatikan jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Pertamina Gandeng Korea Bangun Kilang Dumai Senilai Rp22 T

Published

on

PT Pertamina (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan konsorsium perusahaan Korea menandatangani pengembangan proyek RDMP Unit Pengolahan II Dumai. Proyek kilang Dumai tersebut bernilai US$1,5 miliar atau setara Rp22 triliun (kurs Rp14.660 per dolar AS).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan kilang Dumai dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dan bahan bakar minyak dalam negeri.

“Sehingga, akan mengurangi ketergantungan impor minyak Indonesia yang diharapkan mampu mengatasi defisit transaksi berjalan ke depan,” ujarnya mengutip Antara, Jumat (22/5).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang, Direktur Utama Nindya Karya Haedar Karim, dan konsorsium Korea diwakili oleh Chairman DH Global Holdings Co. Ltd. Jung Sam Seung, serta disaksikan secara virtual oleh Bahlil.

Menurut Bahlil, inisiatif kerja sama diprakarsai dari kunjungannya ke Korea Selatan pada akhir tahun lalu. Ia menyebut mengawinkan ketiga pihak dalam proyek kilang Dumai. “Saya harap investasi dapat memiliki makna strategis, di mana harga minyak mentah saat ini lagi turun,” imbuh dia.

Bahlil menilai proyek RDMP Unit Pengolahan II Dumai penting karena merupakan salah satu kilang prioritas Pertamina.

“Semoga dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan multiplier effect (dampak ganda) terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan,” jelasnya.

Penandatanganan nota kesepahaman sejalan dengan upaya mendukung percepatan pelaksanaan megaproyek tersebut, yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

BKPM mendorong terciptanya kemitraan strategis antara perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk menjalankan proyek tersebut.

“Begitu penandatanganan dilakukan, kami bisa langsung masuk masa percepatan. Kami akan libatkan juga pengusaha nasional yang ada di daerah, sehingga terjadi kolaborasi. Kami juga akan bantu terkait insentif fiskal dan perizinannya. Tidak perlu ada keraguan. BKPM akan bantu proyek ini,” terang Bahlil.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang membenarkan kilang Dumai menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.

“Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, Nindya Karya dan konsorsium Korea telah menjadi strategic partner bersama Pertamina dan akan melakukan kajian upgrading kilang Dumai. Pertamina berharap Desember 2020 ada milestone penting yang dapat dicapai,” jelasnya.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending