Connect with us

Peristiwa

Penjelasan Lengkap Anies soal Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi

Published

on


Finroll.com  – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjadi sorotan karena mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lahan pulau reklamasi. Padahal, pembangunan di lahan itu sempat dihentikan dan disegel oleh Anies.

Akhirnya Anies menyampaikan penjelasannya. Dia memastikan, tidak ada aturan yang dilanggar dalam penerbitan IMB untuk pembangunan di lahan pulau reklamasi.

“Mereka lalu melakukan kegiatan pembangunan dengan merujuk pada Peraturan Gubernur no 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Pergub itu mengatur tentang rencana tata ruang di lahan hasil reklamasi tersebut,” kata Anies dalam keterangannya, Kamis (13/6).

“Apakah boleh membangun berdasarkan Pergub PRK ? Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 30 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3, kawasan yang belum memiliki RTRW dan RDTR, Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara. Pulau C dan D sudah ada di RTRW DKI Jakarta namun belum ada di RDTR DKI Jakarta. Oleh karenanya, Gubernur saat itu mengeluarkan Pergub 206 tahun 2016 dengan mendasarkan pada PP tersebut,” jelas dia.

Anies juga membantah penerbitan IMB dilakukan diam-diam. Pemerintah tak punya kewajiban mengumumkan setiap kali menerbitkan IMB.

“Setiap proses pengajuan IMB untuk semua Gedung memang tidak diumumkan. Kalau anda mengajukan permohonan IMB ya akan diproses dan bila permohonannya sesuai dengan ketentuan yang ada maka diterbitkan IMB. Nama Anda pun tidak kemudian diumumkan dan lain-lain,” tutur Anies.

“Jadi ini bukan diam-diam, tapi memang prosedur administratif biasa. Justru anda yang sudah mendapatkan IMB lah yang diharuskan memasang papan nama proyek dan mencantumkan nomor IMB di rumah Anda, imbuh dia.

Berikut penjelasan lengkap Anies soal penerbitan IMB di atas lahan pulau reklamasi.

Tanya Jawab dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tentang Reklamasi dan IMB Pantai Maju

Katanya reklamasi dihentikan, mengapa IMB dikeluarkan ? Ada dua hal yang berbeda: Pertama reklamasi dan kedua pemanfataan lahan hasil reklamasi.

Reklamasi adalah kegiatan membangun daratan di atas perairan. Jadi yang dimaksud dengan reklamasi adalah pembuatan lahan baru. Ada 17 pantai/pulau yang akan dibangun di teluk Jakarta. Kini Kegiatan reklamasi itu telah dihentikan. Semua ijin reklamasi telah dicabut. Ada 13 pulau tidak bisa diteruskan dan dibangun. Ada 4 kawasan pantai yang sudah terbentuk sebagai hasil reklamasi di masa lalu. Faktanya itu sudah jadi daratan. Di 4 kawasan pantai tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum untuk sebanyak-banyaknya kepentingan publik.

IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tapi IMB adalah soal ijin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan Reklamasi adalah dua hal yang berbeda.

Penyegelan proyek reklamasi di Pulau D oleh Pemprov DKI Jakarta. Foto: Fitra Andrianto/kumparan
Berikut penjelasan lengkap Anies soal penerbitan IMB di atas lahan pulau reklamasi.

Tanya Jawab dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tentang Reklamasi dan IMB Pantai Maju

Katanya reklamasi dihentikan, mengapa IMB dikeluarkan ? Ada dua hal yang berbeda: Pertama reklamasi dan kedua pemanfataan lahan hasil reklamasi.

Reklamasi adalah kegiatan membangun daratan di atas perairan. Jadi yang dimaksud dengan reklamasi adalah pembuatan lahan baru. Ada 17 pantai/pulau yang akan dibangun di teluk Jakarta. Kini Kegiatan reklamasi itu telah dihentikan. Semua ijin reklamasi telah dicabut. Ada 13 pulau tidak bisa diteruskan dan dibangun. Ada 4 kawasan pantai yang sudah terbentuk sebagai hasil reklamasi di masa lalu. Faktanya itu sudah jadi daratan. Di 4 kawasan pantai tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum untuk sebanyak-banyaknya kepentingan publik.

IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tapi IMB adalah soal ijin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan Reklamasi adalah dua hal yang berbeda.

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Itulah janji kami sejak masa kampanye: 1) menghentikan reklamasi dan 2) memanfaatkan utk kepentingan publik atas lahan/daratan hasil reklamasi di masa lalu. Dan kami tetap konsisten melaksanakan janji itu.

Reklamasi ini program siapa? Ya, ini memang sering jadi pertanyaan: Reklamasi itu program pemerintah atau program swasta? Reklamasi adalah program pemerintah yang dituangkan dalam Kepres no 52 tahun 1995 dan dalam Perda no 8 tahun 1995. Pemerintah saat itu menugaskan pihak swasta untuk melaksanakan reklamasi dan dibuat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah DKI dengan swasta di tahun 1997. Perjanjian ini mengharuskan pihak swasta melakukan reklamasi dengan imbalan mendapat hak memanfaatkan lahan seluas 35 persen.

Kalau reklamasi adalah program pemerintah, mengapa selama ini kesannya lahan reklamasi itu milik swasta dan pengembang? Mengapa pulau2 itu dijaga ketat dan tidak bisa dimasuki ? Dahulu ini semua fakta dan pengertian dasar seperti yang sebut tadi seakan terkubur. Efeknya Lahan hasil reklamasi itu dahulu 100 persen dikuasai oleh swasta. Bahkan dahulu pulau itu jadi areal tertutup, dimana publik dan media sekalipun tidak bisa masuk. Seakan itu wilayah tersendiri dan terpisah dari publik Jakarta.

Sejak kita bertugas di Pemprov DKI Jakarta, kita luruskan semua itu sesuai dengan aturan hukumnya. Seluruh daratan itu adalah milik pemprov DKI, dan swasta hanya berhak untuk menggunakan 35 persen lahan hasil reklamasi, sesuai dengan ketentuan yang ada.

Lalu kami buka seluruh kawasan pulau itu untuk publik. Kedaulatan kita tegakkan, ketentuan hukum kita jadikan pedoman. Tidak ada lagi pantai ekslusif, tertutup dan terlarang utk dimasuki publik. Semua dibuat terang benderang dan kami menugaskan BUMD milik Pemprov DKI yaitu Jakpro utk mengelola dan memanfaatkan lahan hasil reklamasi tersebut.

Bagaimana dengan lahan yg dikelola oleh pihak pengembang? Nah, areal sebesar 35% itu memang hak penggunannya ada pihak swasta. Mereka lalu melakukan kegiatan pembangunan dengan merujuk pada Peraturan Gubernur no 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Pergub itu mengatur tentang rencana tata ruang di lahan hasil reklamasi tersebut.

Apakah boleh membangun berdasarkan Pergub PRK ? Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 30 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3, kawasan yang belum memiliki RTRW dan RDTR, Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara. Pulau C dan D sudah ada di RTRW DKI Jakarta namun belum ada di RDTR DKI Jakarta. Oleh karenanya, Gubernur saat itu mengeluarkan Pergub 206 tahun 2016 dengan mendasarkan pada PP tersebut. Jika tidak ada pergub tersebut maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di lahan hasil reklamasi. Suka atau tidak suka atas isi pergub 206 tahun 2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat.

Pemprov DKI saat ini sedang melakukan Revisi RDTR, sehingga pemanfaatan ruang akan diatur dengan lebih pasti di Revisi RDTR tersebut.

Apa pelanggaran yang dilakukan Pihak Swasta ? Mereka melakukan pembangunan tanpa IMB. Di tahun 2015, 2016, 2017 Pemprov sebenarnya sudah melakukan penindakan. Diberi surat peringatan, bahkan pernah disegel. Tapi pihak swasta seakan tidak peduli. Kawasan itu tetap tertutup, pembangunan jalan terus walau tanpa izin. Sebuah pelanggaran yang terang-terangan dan menggambarkan bahwa Pemprov tidak dihargai oleh pihak swasta. Dengan kata lain, Pemprov tidak bisa menertibkan pelanggar hukum.

Begitu kami mulai bertugas di DKI, saya tegaskan bahwa sikap pihak swasta yang seperti itu tidak akan dibiarkan. Negara tidak boleh loyo dalam menegakkan hukum, apalagi di hadapan yang besar maka negara justru harus hadir lebih besar lagi!

Lalu di tahun 2018, kami melakukan penyegelan. Saya khusus hadir menyaksikan penyegelan dan sekaligus membuka kawasan tersebut. Saya tegaskan yang memang sudah menjadi ketentuan hukum bahwa kawasan itu milik pemprov, terbuka untuk publik dan tidak boleh ada larangan memasuki kawasan hasil reklamasi.

Apa yang terjadi? Ketegasan kita berdampak jelas yaitu pengembang patuh. Mereka berhenti berkegiatan. Tidak ada lagi kegiatan pembangunan tanpa izin. Semua kegiatan di kawasan hasil reklamasi itu berhenti. Lahan itu terbuka untuk publik.

Jadi tanda segel itu kini ada wibawanya. Negara kini dihormati. Hukum ditaati. Itu yang berbeda dengan dulu, dimana segel diacuhkan, hukum disepelekan oleh pelanggar.

Lalu bagaimana sampai kemudian keluar IMB? Semua pihak yang bangunannya mengalami penyegelan harus diproses secara hukum oleh Penyidik kita. Lalu dibawa ke pengadilan. Hakim kemudian memutuskan denda sesuai dengan Perda yang berlaku. Itu juga yang terjadi pada pihak swasta yang melakukan pelanggaran IMB di kawasan hasil reklamasi. Mereka dihukum denda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah itu, mereka mengurus IMB sebagaimana pengurusan IMB kegiatan pembangunan lainnya di seluruh wilayah DKI.

Ada yang menyebut IMB dikeluarkan secara diam-diam. Mengapa? Semua dilakukan sesuai prosedur. Setiap proses pengajuan IMB untuk semua Gedung memang tidak diumumkan. Kalau anda mengajukan permohonan IMB ya akan diproses dan bila permohonannya sesuai dengan ketentuan yang ada maka diterbitkan IMB. Nama Anda pun tidak kemudian diumumkan dll. Jadi ini bukan diam-diam, tapi memang prosedur administratif biasa. Justru anda yang sudah mendapatkan IMB lah yang diharuskan memasang papan nama proyek dan mencantumkan nomor IMB di rumah anda.

Mengapa mereka diberi IMB? Mengapa tidak dibongkar saja? Begini, ada sekitar seribu unit rumah yang telah mereka bangun tanpa IMB dan dibangun pada periode 2015-2017, sebelum kami bertugas di DKI. Jadi masalah yang kami temui dan harus diselesaikan terkait dengan beberapa fakta: 1) ada Pergub 206/2016 tentang PRK, 2) ada lahan kurang dari 5% yang telah dibuat bangunan rumah tinggal dengan berdasar pada Pergub tersebut dan 3) ada pelanggaran membangun tanpa IMB.

Pergub 206/2016 itulah yang jadi landasan hukum bagi pengembang untuk membangun. Bila saya mencabut Pergub itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bangunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang.

Bayangkan jika sebuah kegiatan usaha yang telah dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu bisa divonis jadi kesalahan, bahkan dikenai sanksi dan dibongkar karena perubahan kebijakan di masa berikutnya. Bila itu dilakukan, masyarakat, khususnya dunia usaha, akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum. Efeknya peraturan Gubernur yang dikeluarkan sekarang bisa tidak lagi dipercaya, karena pernah ada preseden seperti itu. Suka atau tidak terhadap Pergub 206/2016 ini, faktanya pergub itu adalah sebuah dasar hukum. Lahan yang terpakai utk rumah-rumah itu kira-kira hanya sebesar kurang dari 5% dari lahan hasil reklamasi. Adanya bangunan rumah-rumah itu adalah konsekuensi dari menghargai aturan hukum yang berlaku, melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan ketaatan pada prinsip good governance.

Fakta berikutnya, masih ada 95% kawasan hasil reklamasi yang masih belum dimanfaatkan, itu yang kita akan tata kembali agar sesuai dengan visi kita utk memberi manfaat sebesar-besarnya pada publik. Misalnya sekarang sedang dibangun jalur jogging, jalur untuk sepeda, lapangan utk kegiatan olah raga termasuk akan dibangun pelabuhan dll.

Apakah Gubernur masih konsisten dengan janjinya utk menghentikan reklamasi ? Semua kebijakan yang kita buat sesuai janji kami, yaitu (1) menghentikan reklamasi dan (2) untuk lahan yang sudah terjadi dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Itulah janji kami, dan kami konsisten memegang dan melaksanakan janji itu. Bayangkan bila kami tidak menghentikan reklamasi, maka kini sudah akan terbangun 17 Pulau, seluas Kabupaten Sukabumi, di Teluk Jakarta.

Kawasan hasil reklamasi yang dahulu tertutup eksklusif, sepenuhnya dikuasai swasta dan tidak boleh dimasuki siapapun tanpa izin mereka, kini telah menjadi kawasan yang dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta dan menjadi kawasan terbuka yang bisa diakses oleh publik. Bahkan sekarang, kita akan punya pantai yang terbuka untuk umum dan bisa dinikmati oleh semua warga.

Saya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan prinsip good governance, sehingga aturan hukum yang ada, suka ataupun tidak, dilaksanakan secara konsisten. Dengan cara seperti ini, kami percaya bahwa janji bisa terlaksana dengan baik dan akan tercipta kepastian hukum bagi semua.

Kita ingin semua yang berkegiatan di Jakarta bisa belajar dari kasus ini untuk selalu mengikuti semua prosedur dengan benar dan tertib.

Peristiwa

Layanan Data Di Papua Mulai Diblokir

Published

on

Finroll.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan memblokir layanan data telekomunikasi sementara di Papua dan Papua Barat menyusul insiden bentrok yang kembali terjadi di Fak-fak hari ini, Rabu, 21 Agustus 2019. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan pemblokiran bakal dilakukan pada Rabu petang ini.

“(Pemblokiran) Mulai Rabu (21 Agustus) hingga suasana Papua kembali kondusif dan normal,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu petang.

Kebijakan ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan situasi. Selain itu, pemblokiran oleh kementerian juga menimbang alasan keamanan dan ketertiban.

Ferdinandus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait. Kominfo belum dapat memastikan kapan kebijakan pemblokiran bakal dicabut.

Massa pada Rabu pagi kembali meradang setelah aksi di Manokwari dan Sorong Papua Barat kondusif. Dalam aksi protesnya hari ini, demonstran membakar kios yang berada di kawasan Pasar Fakfak dan jalan menuju pasar tersebut.

Continue Reading

Peristiwa

Akibat Aksi Unjuk Rasa Di Manokwari, Polri Lakukan Pendataan Kerusakan Fasilitas Publik

Published

on

Keterangan foto : Dokumen Antara

Finroll.com — Pasca bentrokan di Manokwari, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan pendataan sementara kerusakan fasilitas publik akibat aksi unjuk rasa yang terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, mengatakan, “Untuk sementara di Sorong ada hampir 15 fasilitas publik yang mengalami kerusakan, kemudian Manokwari 10 fasilitas publik yang rusak dan masih didata,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/9/2019).

Hanya, Dedi tak mengungkapkan secara rinci apa saja fasilitas publik yang mengalami kerusakan itu.

Lebih lanjut Dedi menjelaskan selain melakukan pendataan fasilitas publik yang rusak, aparat kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah setempat juga melakukan pembersihan pohon tumbang akibat aksi massa.

“Melaksanakan pembersihan pohon-pohon tumbang di Manokwari dan sisa-sisa pembakaran ban dibersihkan,” ujarnya.

Dedi menyebut pembersihan itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. “Diharapkan hari ini semua aktivitas masyarakat betul-betul berjalan dengan normal,” ucap Dedi.

Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, Senin (19/8) pagi kemarin kondisi Manokwari memanas. Sejumlah jalan-jalan utama diblokade massa, pembakaran pun terjadi di sejumlah titik.

Kantor DPRD menjadi target pembakaran massa yang mengamuk. Kerusuhan di Manokwari merembet ke Kota Sorong. Bahkan, menurut Jurnalis Transmedia, Jersey Allen, rusuh terjadi sporadis hampir di setiap titik di Sorong, Papua Barat.

“Secara keseluruhan aksi ini berlangsung secara sporadis, hampir di seluruh lokasi di Kota Sorong, dari mulai di Kampung Baru, semua terjadi aksi sporadis dan blokade jalan. Sejumlah jalan ditutup oleh massa,” kata Jersey Allen.

Sejumlah aksi itu diduga buntut dari insiden yang terjadi di Surabaya. Diketahui sebanyak 43 orang diangkut polisi menggunakan mobil pengendali masyarakat untuk diminta keterangan. Namun selang sehari mereka akhirnya dilepaskan.(red)

Continue Reading

Peristiwa

Kerusuhan Meledak di Manokwari Pagi ini

Published

on

By

Finroll.com – Pagi ini (Senin 19/8) sejak pukul 06.30 Waktu di Manokwari kerusuhan meledak di ibu kota Papua Barat, Manokwari. Masyarakat turun ke jalan bersama mahasiswa. Mereka membakar ban-ban di berbagai sudut kota dan jalan protokol, misalnya di kawasan Sanggeng (Hadi Mall) dan juga depan Kampus Universitas Papua (Unipa) Manokwari.

”Terjadi pembakaran banyak banyak kios dan warung di depan Unipa. Selain di bakar warung itu dijarah dan di rusak masa. Gedung DPRD Papua barat dilempari. Di area jalan yang menuju area pelabuhan Manokwari juga terjadi pembakaran,” kata seorang warga Manokwari, ketika dihubung Republika.co.id, Senin pagi (19/8).

Menurutnya, semua sekolah yang sejak kemarin memang sudah dihimbau tutup. Ini karena satu hari sebelumnya sudah ada undangan yang beredar untuk mengajak warga Manokwari pada Senin ini untuk unjuk rasa. ”Topik demontrasinya soal rasa kepedulian terhadap situasi rasis terhadap mahasiswa Papua yang sedang kuliah di Surabaya dan Malang. Untuk masyarakat melalui undangan itu diajak memberikan solidaritas dengan cara berkumpul di kampus Unipa. Himbuan ini beredar melalui media sosial,” kata sumber itu lagi.

Akibat adanya himbauan dan terjadinya unjuk rasa, lanjutnya, warga pendatang tak berani ke luar rumah. Warga asal Jawa Timur seperti Malang dan Surabaya tampak yang paling ketakutan.

’’Namun saya duga, demonstrasi yang rusuh ini dipicu pula oleh situasi di mana dalam kurun sepekan terakhir di Unipa terjadi unjuk rasa tentang kebijakan rektor. Kala itu muncul unjuk rasa tentang SPP mahasiswa baru yang sekitar Rp 1.200.000. Juga soal pemindahan kampus baru Unipa di Manokwari Selatan yang belum lengkap,” ujarnya.

Terkait dua hal itu para mahasiwa kemudian berunjuk rasa untuk meminta agar biaya kuliah turun seperti tahun sebelumnya. Dan soal pemindahan kampus Unipa Manokwari para mahasiwa tak sepakat, karena kampus Unipa yang baru di Manokwari selatan pembangunannya belum seluruhnya selesai.

”Jadi sebelum kerusuhan ini, Kampus Unipa memang sudah dan masih dipalang. Dan demontasi ini makin besar karena kemudian berkaitan dengan situasi yang dialami mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya,” tegasnya sumber yang enggan menyebutkan nama karena munculnya situasi yang tak kondusif di Manokwari tersebut.

Namun, kata dia, menjelang siang ini kerusuhan mereda. Perlahan-lahan aktivitas di Manokwari mulai menggeliat.”Namun sampai kini masyarakat pendatang masih enggan ke luar rumah. Mereka masih khawatir.”

Continue Reading
Advertisement

Trending