Connect with us

Ekonomi Global

Permintaan Minyak Global Turun pada 2020 Terkena Dampak Virus – EIA

Published

on


Permintaan minyak global diperkirakan akan turun tahun ini untuk pertama kalinya selama lebih dari satu dekade akibat penyebaran cepat virus covid-19 di seluruh dunia yang membatasi sektor perjalanan dan kegiatan ekonomi yang lebih luas, menurut perkiraan pasar minyak terbaru dari Badan Energi Internasional (EIA).

FINROLL,Com — IEA kini memperkirakan permintaan minyak global sebanyak 99,9 juta barel per hari pada tahun 2020, turun sekitar 90.000 barel per hari dari tahun 2019. Ini adalah penurunan besar dari perkiraan IEA pada bulan Februari, yang memperkirakan permintaan minyak global akan tumbuh sebesar 825.000 barel per hari di 2020. Pada awal tahun, IEA telah memperkirakan pertumbuhan lebih dari 1 juta bph.

“Krisis virus mempengaruhi berbagai pasar energi – termasuk batubara, gas dan energi terbarukan – tetapi dampaknya pada pasar minyak sangat parah karena menghentikan pergerakan orang-orang dan barang-barang, menghadapi pukulan berat terhadap permintaan bahan bakar transportasi,” kata Dr Fatih Birol, Direktur Eksekutif IEA.

“Ini utaman benar (berdampak) di Cina, konsumen energi terbesar di dunia, yang menyumbang lebih dari 80% pertumbuhan permintaan minyak global tahun lalu. Sementara dampak virus menyebar ke bagian lain dunia, apa yang terjadi di Cina akan berdampak besar bagi energi global dan pasar minyak.”

Laporan itu muncul ketika harga minyak kehilangan nilainya lebih dari seperempat pada hari Senin dan akan mencatatkan kejatuhan harian terbesar sejak Perang Teluk pertama setelah Arab Saudi memangkas harga minyak ekspor di pasar yang sudah lemah akibat dampak virus covid-19.

Arab Saudi memangkas harga jual resminya dan berencana untuk meningkatkan produksi minyak mentah pada bulan depan setelah Rusia menolak melakukan penurunan produksi besar yang diusulkan oleh Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) guna menstabilkan pasar minyak.

Minyak mentah berjangka Minyak Brent Berjangka turun $8,99, atau sebesar 20%, di $36,2 per barel pada pukul 05:21 ET (09.22 GMT), setelah sebelumnya melemah ke $31,02, level terendah sejak 12 Februari 2016. Brent berjangka berada dalam jalur penurunan harian terbesar sejak 17 Januari 1991, ketika itu harga juga turun pada awal Perang Teluk pertama.

Minyak mentah West Texas Intermediate (Minyak Mentah WTI Berjangka) AS anjlok $8,57, atau 21%, di $32,66 per barel, setelah menyentuh $27,34, juga titik terendah sejak 12 Februari 2016. Minyak acuan AS itu berpotensi menuju penurunan terbesar dalam catatan, melampaui penurunan 33% pada Januari 1991.

Ekonomi Global

Akibat Konflik AS-China Soal Hong Kong Minyak Dunia Anjlok

Published

on

Finroll – Jakarta, Minyak berjangka jatuh pada akhir perdagangan Rabu (27/5) waktu AS atau Kamis pagi waktu Indonesia. Kejatuhan terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan sedang memikirkan respons kuat terhadap undang-undang keamanan yang diusulkan China di Hong Kong.

Kejatuhan juga dipicu keraguan pasar atas komitmen Rusia memangkas produksi minyak. Dikutip dari Antara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli turun US$1,54 atau 4,5 persen jadi US$32,81 per barel.

Sementara itu minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli turun US$1,43 atau 4,6 persen ke level US$34,74 dolar AS per barel.

Kelompok yang dikenal sebagai OPEC+ ini memangkas produksi hampir 10 juta barel per hari (bph) pada Mei dan Juni. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman setuju melanjutkan koordinasi lebih erat dan lanjut dalam membatasi produksi minyak.

Namun banyak yang merasa Rusia mengirimkan sinyal beragam menjelang pertemuan antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya dalam waktu kurang dari dua minggu mendatang.

“Kedengarannya hebat di atas kertas, tetapi pasar menahan kegembiraan sampai kami mendapatkan rincian lebih lanjut tentang apakah akan ada pemotongan, berapa banyak barel akan dipotong dan lamanya pemotongan,” kata Analis Senior Price Futures Group, Phil Flynn.

Sementara itu ketegangan antara Amerika Serikat dan China terus meningkat. Peningkatan terjadi setelah China mengumumkan rencana untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong.

Pengumuman itu memicu protes di jalan-jalan. Tak hanya itu, dari AS, Menteri Luar Negeri Negeri Paman Sam Mike Pompeo mengatakan Hong Kong tidak lagi memerlukan perlakuan khusus berdasarkan hukum AS.

Pernyataan itu memberikan pukulan terhadap Hong Kong terkait status mereka sebagai pusat keuangan utama. Selain dua faktor tersebut, penurunan harga minyak juga terjadi akibat dampak ekonomi pandemi virus corona.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Ekonomi Global

Corona, China Akan Terbitkan Surat Utang 3,75 Triliun Yuan

Published

on

Pemerintah China akan menerbitkan surat utang (obligasi) senilai 3,75 triliun yuan atau US$526 miliar demi mendongkrak belanja atau pengeluaran sebagai pemulihan dampak virus corona.

Perdana Menteri China Li Keqiang menuturkan dana segar dari surat utang khusus itu akan digunakan untuk mengongkosi pengeluaran infrastruktur dalam pembangunan ekonomi setelah dilanda pandemi covid-19.

“China akan menerbitkan 3,75 triliun yuan dalam bentuk obligasi pemerintah khusus tahun ini,” ujarnya mengutip AFP, Jumat (22/5).

Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu sebesar 1,6 triliun yuan.

Menurut Li, dana yang dihimpun akan digunakan sebagai modal proyek, dengan prioritas, belanja barang untuk infrastruktur baru.

Sebelumnya diberitakan, fokus Pemerintah China dalam rangka pemulihan ekonomi usai covid-19 adalah pengeluaran fiskal. Selain itu, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Ditargetkan, 9 juta lapangan kerja tercipta melalui program pemulihan.

China sendiri berencana mengerek defisit fiskalnya menjadi 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini. Defisit itu lebih lebar ketimbang tahun lalu yang sebesar 2,8 persen. (CNN/ADAM)

Continue Reading

Ekonomi Global

Makin Panas! Trump Bakal Beri Sanksi ke China

Published

on

Hubungan Amerika Serikat dan China sepertinya bakal makin panas ke depan.

Para senator AS, dari partai Republik, mengusulkan undang-undang yang akan memberi wewenang kepada

Sanksi akan diberikan jika negeri Panda gagal memberikan laporan lengkap soal asal mula mewabahnya corona jenis baru (COVID-19).

Sanksi bisa berupa pembekuan aset, larangan perjalanan, pencabutan visa, pembatasan pinjaman untuk bisnis asal China oleh lembaga AS dan larangan listing di bursa.

Senator bernama Lindsey Graham itu mengatakan dirinya amat yakin ada manipulasi yang dilakukan Partai Komunis China yang menyebabkan virus masuk ke AS dan menewaskan 80 ribu orang.

“Saya yakin China tidak akan pernah bekerja sama secara serius dengan penyelidikan, kecuali dipaksa melakukannya,” tegasnya dikutip dari Reuters, Rabu (13/5/2020).

Apalagi, klaimnya, China selalu menolak peneliti asing masuk dn mempelajari wabah tersebut. Graham mengatan UU tersebut akan disebut sebagai “UU Pertanggungjawaban COVID-19”.

Jika disahkan, aturan ini akan meminta presiden untuk membuat ‘sertifikasi’ selama 60 hari, yang ditujukan kepada parlemen AS.

Sertifikasi itu berisi jawaban soal apakah benar China telah memberikan data yang lengkap terkait COVID-19 dalam penyelidikan yang dilakukan AS dan negara sekutu atau organisasi PBB yang terkait misalnya WHO.

Rancangan UU (RUU) ini juga akan menekan China untuk menutup semua pasar tradisional basah yang bisa membuat manusia terpapar penyakit.

China juga diminta membebaskan semua pendukung pro-demokrasi Hong Kong yang ditahan. Ini dilakukan sebagai upaya menekan laju penyebaran pandemi.

Sebagaimana diketahui, COVID-19 disebut berasal dari pasar ikan dan hewan langka di Wuhan, Provinsi Hubei, China bagian timur.

Saat ini berdasarkan data Worldometers, COVID-19 sudah menginfeksi 212 negara dan teritori. Jumlah pasien positif secara akumulatif mencapai 4 juta orang lebih.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending