Connect with us
[adrotate group="1"]

News

Pernah Jadi Napi, Bolehkah Ahok Jadi Komisaris BUMN?

Published

on


Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok semakin dekat untuk masuk ke salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ingatan masyarakat pun langsung melayang ke kasus hukum yang pernah menjeratnya. Dengan status sebagai mantan narapidana, apakah Ahok diperkenankan untuk menjadi petinggi di perusahaan pelat merah?

Pada 9 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada eks gubernur DKI Jakarta tersebut. Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama.c

Kasus ini bermula kala Ahok menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Ahok mengutip ayat di kitab suci Al-Qur’an tepatnya surat Al-Maidah ayat 51.

“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak-ibu nggak bisa pilih saya ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak-ibu ya. Jadi kalau bapak-ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin begitu, ya nggak apa-apa,” demikian penyataan Ahok di Kepulauan Seribu.

Majelis Hakim menilai Ahok memenuhi unsur pelanggaran pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut bunyi pasal tersebut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Setelah menjalani masa hukuman di Mako Brimob, Ahok akhirnya bebas pada 24 Januari 2019. Pamor eks bupati Belitung Timur ini ternyata masih ada, terbukti dengan keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengajaknya bergabung ke salah satu BUMN (santer disebut Pertamina).

Namun dengan predikat sebagai mantan Warga Binaan, apakah Ahok boleh menjadi petinggi di BUMN?

Kalau mengacu kepada UU No 19/2003 tentang BUMN, Ahok bisa-bisa saja kok menjadi bos di perusahaan negara. Sebab di pasal 45 ayat (1), larangan bagi seseorang untuk menjadi calon direksi BUMN adalah pernah melakukan tindak pidana yang merugikan negara.

Berikut bunyi pasal tersebut:

“Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.”

Well, Ahok memang pernah melakukan tindak pidana. Namun sepertinya kekhilafan yang dilakukannya tidak berakibat kepada kebocoran kas negara.

Oleh karena itu, rasanya sah-sah saja kalau Erick Thohir mempercayakan salah satu BUMN ke tangan Ahok. Sebab dari sisi kapabilitas dan integritas, Ahok sudah mendapat banyak pengakuan.

Nasional

KPK Dilaporkan Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

Published

on

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dilaporkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu dinihari, 25 November 2020. KPK menangkap Eddi atas dugaan korupsi ekspor benur.

Menurut sumber Tempo, Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari lawatan ke Amerika Serikat. “Ditangkap jam 01.23,” kata sumber Tempo, Rabu, 25 November 2020.

Hingga kini Tempo masih mengupayakan konfirmasi ke KPK dan sumber-sumber resmi lainnya. Namun hingga kini belum dibalas.

nformasi awal Edhy ditangkap lembaga antirasuah di kantornya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS). Namun Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklarifikasi bahwa Menteri Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta.

Edhy ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan penangkapan terhadap Edhy Prabowo.

“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi,” kata Nawawi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/11).

Konfirmasi penangkapan Edhy juga dibenarkan sumber CNNIndonesia.com di KPK.

“OTT di KKP,” ujar sumber CNNIndonesia.com saat dikonfirmasi.

Belum diketahui kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Edhy. Namun diduga terkait dengan tugas-tugasnya sebagai Menteri KKP.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Minta Pangkas Libur Panjang Natal dan Tahun Baru

Published

on

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta agar libur dan cuti bersama jelang Natal dan tahun baru diperpendek. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy setelah rapat terbatas yang dilakukan Jokowi dengan jajarannya.

“Kemudian yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Bapak Presiden berikan arahan supaya ada pengurangan (hari libur),” kata Muhadjir di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (23/11).

Lebih lanjut, Jokowi, kata Muhadjir, meminta pejabat terkait untuk segera melakukan rapat koordinasi. Rapat untuk memutuskan teknis pengurangan jatah libur pada akhir tahun ini.

“Beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi oleh Kemenko PMK dan lembaga terkait terutama soal libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idu Fitri,” beber dia.

Pemerintah sebelumnya sudah mengundur waktu cuti bersama pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 lalu. Rencananya libur pengganti bakal diberikan pada 28 Desember hingga 31 Desember 2020.

Libur nasional sendiri sudah ditetapkan pada Surat Keputusan Bersama dengan 3 Menteri Nomor 440 Tahun 2020 kemudian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Di dalamnya ditetapkan bahwa satu hari libur nasional jatuh pada Jumat, 25 Desember 2020 yang merupakan Hari Raya Natal. Sementara cuti bersama pertama jatuh pada tanggal 24 Desember 2020 yang merupakan cuti bersama Hari Raya Natal.

Di sisi lain

pada 24 Desember-31 Desember. Usulan ini ia sampaikan lantaran berpotensi mengulang rekor Covid-19 seperti terjadi usai libur panjang akhir Oktober lalu.

Selain memicu mobilitas warga yang tinggi, ia menyebut liburan bisa membuat masyarakat abai pada protokol kesehatan memakai masker-menjaga jarak-mencuci tangan (3M).

“Iya sebaiknya ditunda, liburan dan cuti bersama memicu mobilitas penduduk lebih besar, padahal mobilitas tinggi dan berkerumun sangat berisiko terhadap tingginya potensi penularan Covid-19, dan berpotensi melanggar protokol kesehatan 3M,” ucap Daeng saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Continue Reading

Nasional

Tiba di Polda Metro Jaya, Wagub DKI Singgung Acara Habib Rizieq sebelum Temui Penyidik

Published

on

Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Senin (23/11). Politikus Partai Gerindra itu tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.00 WIB.

Riza yang terlihat berpakaian dinas memenuhi panggilan Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang pada Sabtu (14/11).

“Jadi hari ini, Senin 23 November 2020 jam 11.00, saya hadir memenuhi (panggilan) Polda Metro Jaya terkait klarifikasi masalah di Petamburan,” ungkap Riza kepada awak media.

Mantan legislator di Komisi Pemerintahan dan Dalam Negeri DPR itu menegaskan bahwa dirinya akan memberikan keterangan berdasarkan fakta dan data sejauh yang dia ketahui.

“Saya akan memberikan keterangan fakta dan data sejauh yang saya ketahui sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang ada,” katanya.

Menurut Riza, dirinya akan berbicara apa adanya di depan penyidik Polda Metro Jaya. “Jadi tidak ada yang saya tambahkan dan juga tidak ada yang saya kurangi. Mudah-mudahan keterangan saya bisa memberi manfaat memberikan kejelasan, terang-menderang apa yang diharapkan semua pihak secara adil secara profesional,” tambahnya.

Riza dalam kesempatan itu juga membawa sejumlah berkas, di antaranya ialah Peraturan Gubernur (Pergub) DKI.

“Pergub dan lain-lain. Peraturan, Undang Undang Dasar, berkas-berkas yang diminta,” ujarnya. Lebih lanjut Riza menegaskan bahwa dirinya akan menyampaikan klarifikasi atas apa pun yang menjadi pertanyaan penyidik terkait acara di Petamburan, Jakarta Pusat.

Prinsipnya, tambah Riza, dirinya sebagai warga negara harus memenuhi tugas dan kewajiban. “Apa pun yang ditanya, apa pun mau di mana pun, kapan pun kami akan memberikan keterangan,” katanya.(finroll/jpnn)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending