Connect with us

News

Pernah Jadi Napi, Bolehkah Ahok Jadi Komisaris BUMN?

Published

on


Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok semakin dekat untuk masuk ke salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ingatan masyarakat pun langsung melayang ke kasus hukum yang pernah menjeratnya. Dengan status sebagai mantan narapidana, apakah Ahok diperkenankan untuk menjadi petinggi di perusahaan pelat merah?

Pada 9 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada eks gubernur DKI Jakarta tersebut. Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama.c

Kasus ini bermula kala Ahok menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Ahok mengutip ayat di kitab suci Al-Qur’an tepatnya surat Al-Maidah ayat 51.

“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak-ibu nggak bisa pilih saya ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak-ibu ya. Jadi kalau bapak-ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin begitu, ya nggak apa-apa,” demikian penyataan Ahok di Kepulauan Seribu.

Majelis Hakim menilai Ahok memenuhi unsur pelanggaran pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut bunyi pasal tersebut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Setelah menjalani masa hukuman di Mako Brimob, Ahok akhirnya bebas pada 24 Januari 2019. Pamor eks bupati Belitung Timur ini ternyata masih ada, terbukti dengan keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengajaknya bergabung ke salah satu BUMN (santer disebut Pertamina).

Namun dengan predikat sebagai mantan Warga Binaan, apakah Ahok boleh menjadi petinggi di BUMN?

Kalau mengacu kepada UU No 19/2003 tentang BUMN, Ahok bisa-bisa saja kok menjadi bos di perusahaan negara. Sebab di pasal 45 ayat (1), larangan bagi seseorang untuk menjadi calon direksi BUMN adalah pernah melakukan tindak pidana yang merugikan negara.

Berikut bunyi pasal tersebut:

“Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.”

Well, Ahok memang pernah melakukan tindak pidana. Namun sepertinya kekhilafan yang dilakukannya tidak berakibat kepada kebocoran kas negara.

Oleh karena itu, rasanya sah-sah saja kalau Erick Thohir mempercayakan salah satu BUMN ke tangan Ahok. Sebab dari sisi kapabilitas dan integritas, Ahok sudah mendapat banyak pengakuan.

International

Jam Malam Diterapkan dari LA sampai New York Untuk Cegah Kerusuhan

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah Amerika Serikat (AS) memperpanjang aturan jam malam untuk 25 kota di 16 negara bagian.

Aturan jam malam diberlakukan sebagai langkah antisipasi meluasnya  kerusuhan di tengah aksi protes atas kematian George Floyd, seorang warga berkulit hitam berdarah Afrika-Amerika oleh seorang polisi di Minneapolis, Minnesota, AS.

Kebijakan jam malam berlangsung di California, Beverly Hills, Los Angeles, Colorado, Denver, Florida, dan Miami.

Lalu, di Georgia, Atlanta, Illinois, Chicago, Kentucky, Louisville, Minnesota, Minneapolis, St. Paul, New York, dan Rochester,

Kemudian, di Ohio, Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dayton, Toledo, Oregon, Eugene, Portland, Pennsylvania, dan Philadelphia.

Selanjutnya, di Pittsburgh, South Carolina, Charleston, Columbia, Tennessee, Nashville, Utah, Salt Lake City, Washington, Seattle, Wisconsin, dan Milwaukee.

Wali Kota Los Angeles, Eric Garcetti mengatakan kebijakan jam malam mulanya diberlakukan di pusat kota. Namun pemerintah setempat akhirnya memperluas ke seluruh bagian kota.

Pemerintah Los Angeles mewajibkan masyarakat untuk berada di dalam rumah, setidaknya mulai pukul 20.00 hingga 05.30 waktu setempat. Kebijakan ini mulai berlaku pada hari ini, Minggu (31/5).

“Jam malam ini tersedia untuk melindungi keselamatan mereka dan keselamatan semua orang yang tinggal dan bekerja di kota kami,” ungkap Garcetti dalam sebuah pernyataan dikutip dari CNN.

Selain itu, pemerintah setempat juga akan mengerahkan seluruh petugas keamanan untuk memastikan perlindungan kepada masyarakat di tengah kerusuhan atas aksi protes. Bahkan, pasukan Garda Nasional California ikut turunkan.

Kendati memberlakukan kebijakan jam malam, Garcetti memastikan pemerintah tetap memberi hak kepada masyarakat untuk melakukan aksi solidaritas antirasisme.

“Saya akan selalu melindungi hak masyarakat Los Angeles untuk membuat suara mereka didengar dan kami dapat memimpin gerakan melawan rasisme tanpa takut akan kekerasan atau vandalisme,” ujarnya.

“Sebagian besar orang turun ke jalan melakukannya dengan damai, kuat, dan dengan hormat untuk alasan sakral yang mereka perjuangkan,” sambungnya.

Senada, Wali Kota Philadelphia Jim Kenney juga telah menandatangani perintah eksekutif untuk memperpanjang kebijakan jam malam.

Rencananya, kebijakan jam malam akan dilangsungkan di seluruh bagian kota mulai malam ini sampai Senin (1/6) pagi.

Jam malam diberlakukan mulai 20.00 sampai 06.00 waktu setempat.

“Orang dapat meninggalkan rumah mereka hanya untuk pergi bekerja di bisnis penting atau untuk mencari perhatian medis atau bantuan polisi,” kata Kenney.

Sumber : CNN INDONESIA

Continue Reading

International

26 Ribu Sehari, Brasil Capai Rekor Tertinggi Kasus Corona

Published

on

Finroll – Jakarta, Brasil pada Kamis (28/5) mencatatkan rekor tertinggi kasus baru virus corona sebanyak 26.417.

Dikutip dari CNN, Kementerian Kesehatan Brasil mengatakan dengan penambahan tersebut maka total kasus Covid-19 di negara itu menjadi 438.238.

Sementara jumlah kematian baru mencapai 1.156 sehingga total keseluruhan mencapai 26.754. Brasil selama tiga hari berturut-turut mencatat lebih dari 1.000 kematian dalam sehari.

Meski tingkat infeksi dan kematian corona masih tinggi, Wali Kota Sao Paulo Bruno Covas mengumumkan pedoman baru untuk secara bertahap membuka kembali kota.

Sao Paulo merupakan salah satu wilayah di Brasil yang terpapar parah virus corona.

Pada Rabu, Sao Paulo melaporkan 129 kematian baru dan 3.096 kasus baru, yang merupakan 15 persen dari total keseluruhan di Brasil. Kota ini mencatat 54.948 kasus Covid-19.

Bruno Covas dalam konferensi pers mengatakan bahwa beberapa sektor di kota itu diminta untuk menyusun rencana pembukaan kembali. Setelah rencana ini disetujui oleh pemerintah kota, maka dapat dibuka kembali.

Sejumlah bisnis yang diizinkan untuk mengajukan rencana pembukaan kembali yakni kantor, toko ritel, dealer mobil, agen properti dan pusat perbelanjaan. Tempat makan dan gym tidak termasuk. Sementara belum ada rencana untuk pembukaan kembali sekolah dan taman bermain.

Rencana datang setelah para ahli memperingatkan bahwa Amerika Latin menjadi pusat krisis baru corona. Brasil terpapar parah virus corona dan menjadikannya sebagai negara dengan kasus corona terbanyak kedua di dunia setelah AS.

Bahkan pada Senin dan Selasa lalu, Brasil mencatatkan angka kematian harian lebih tinggi daripada AS.

Sejumlah pihak menilai lonjakan kasus Covid-19 Brasil terjadi lantaran buruknya penanganan pemerintah, terutama respons Presiden Jair Messias Bolsonaro dalam menanggapi pandemi. Kebijakannya dianggap kontroversial.

Lihat juga: Kasus Corona Naik Lagi, Korsel Kembali Terapkan Pembatasan

Seperti halnya Presiden AS Donald Trump, sejak awal penyebaran, Bolsonaro kerap menganggap virus corona tak ubahnya flu biasa.

Akibat Covid-19, Brasil mengalami krisis kesehatan masyarakat terburuk sejak wabah virus Zika pada tahun 2015. (dea)

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

International

China Setujui UU Keamanan Hong Kong, Ini Reaksi Trump

Published

on

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya akan menggelar konferensi pers soal China pada Jumat (29/5/2020). Langkah tersebut diumumkannya di tengah meningkatnya ketegangan antara AS-China akibat perseteruan soal Hong Kong dan wabah virus corona (COVID-19).

FINROLL.COM — Hal itu juga disampaikan setelah sebelumnya Trump mengancam bakal menerapkan sejumlah hukuman pada China terkait masalah-masalah tersebut.

“Kami akan mengumumkan besok apa yang kami lakukan sehubungan dengan China,” katanya kepada wartawan pada pertemuan di Oval Office, Kamis. “Kami tidak senang dengan China.”

Hong Kong Episentrum Konflik AS-China, Wall Street Merana

Namun demikian, presiden ke-45 AS itu tidak memberikan rincian spesifik tentang rencananya, sebagaimana dilaporkan AFP.

Pasca pengumuman Trump, Wall Street ditutup melemah, melanjutkan penurunan untuk hari ketiga berturut-turut.

Panasnya hubungan AS-China baru-baru ini awalnya dipicu oleh masalah COVID-19. Trump telah dengan tegas menyatakan bahwa AS akan meminta China bertanggung jawab karena gagal menekan penyebaran wabah mematikan asal Wuhan, China itu hingga menyebar ke ratusan negara termasuk AS.

Trump juga mencurigai asal sebenarnya dari virus yang telah menginfeksi hampir enam juta orang di seluruh dunia itu dari sebuah laboratorium virologi di Wuhan. Menurut Worldometers, saat ini ada 5.904.658 kasus corona yang sudah dikonfirmasi di seluruh dunia. Di mana 362.010 orang telah meninggal dunia dan 2.579.629 sembuh.

Sekitar sepertiga kasus global atau 1.768.461 kasus ada di Amerika Serikat. Dari total itu 103.330 orang telah meninggal dan 498.725 sembuh.

Terkait Hong Kong, perselisihan kedua ekonomi terbesar di dunia itu dipicu oleh kekhawatiran bahwa China akan menggunakan undang-undang baru untuk mengakhiri kebebasan Hong Kong sebagai wilayah semi-otonom.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini pemerintah Hong Kong mengeluarkan Undang-undang yang dianggap banyak pihak mencerminkan keinginan China untuk memperkuat cengkeramannya atas Hong Kong. UU itu adalah undang-undang keamanan nasional Hong Kong.

UU yang berisi tujuh pasal tersebut dipandang bakal memberi jalan bagi China untuk memperkuat kendalinya atas kota administrasinya itu. Aturan itu dianggap salah oleh banyak pihak lantaran saat ini kebebasan Hong Kong dari China telah dijamin.

Jaminan bagi Hong Kong memperoleh kebebasan telah disepakati oleh China dan Inggris dalam aturan “satu negara, dua sistem” setelah Hong Kong diserahkan oleh Inggris kembali ke China pada tahun 1997.

Menurut beberapa sumber diplomatik, konferensi pers Trump akan digelar pada hari yang sama ketika Inggris dan Amerika Serikat mengajak Dewan Keamanan PBB bertemu secara tidak resmi untuk membahas situasi di Hong Kong.

Menurut The New York Times, salah satu langkah yang dipertimbangkan AS sebagai hukuman untuk China atas kesalahan-kesalahannya adalah pembatalan visa bagi ribuan mahasiswa pascasarjana China di universitas AS yang memiliki ikatan dengan lembaga pendidikan di negara asal dan yang memiliki hubungan dengan militer China.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending