Connect with us

Nasional

Peta Suksesi Kapolri Usai Rotasi Polisi Besar-besaran

Peristiwa kerumunan massa Rizieq telah dimanfaatkan untuk mengubah peta kekuatan di internal Polri untuk menyongsong suksesi Kapolri pada Januari 2021

Published

on


Penunjukan Kapolri baru sebagai pengganti Idham Azis nanti adalah hak prerogatif Joko Widodo sebagai presiden. (ISTIMEWA/FINROLL)

FINROLL.COM – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis merombak ratusan perwira tinggi dan menengah (Pati dan Pamen) Polri dari jabatannya semula di Korps Bhayangkara pada pekan ini.

Idham Azis sendiri bakal purnabakti alias pensiun sebagai polisi pada Januari 2021 mendatang.

Mabes Polri sendiri menegaskan rotasi itu sebagai bentuk penyegaran organisasi. Sebagai informasi, Karopenmas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan total ada 637 orang yang diinformasikan mutasi lewat perintah dalam sembilan telegram terpisah yang terbit 16 November lalu.

Rinciannya, adalah personel dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) 1 orang, Inspektur Jenderal (Irjen) 9 orang, Brigadir Jenderal (Brigjen) 63 orang, Komisaris Besar (Kombes) 478 orang, dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) 86 orang.

Di antara perombakan tersebut, ada perwira tinggi yang diakui Mabes Polri dicopot dari jabatannya imbas dari pembiaran kegiatan yang menciptakan kerumunan massa selama pandemi virus corona (Covid-19). Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahradi. Kemudian, Kombes Heru Novianto dari jabatan Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan AKBP Roland Ronaldy dari jabatan Kapolres Bogor.

Di luar penegakan prokes Covid-19, menurut sejumlah pihak, rotasi besar-besaran perwira polisi itu sarat kepentingan suksesi Kapolri menyongsong Idham yang akan pensiun.

“Peristiwa kerumunan massa Rizieq telah dimanfaatkan untuk mengubah peta kekuatan di internal Polri untuk menyongsong suksesi Kapolri pada Januari 2021,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/11).

Menurut dia, setidaknya ada dua nama besar yang kini ditempatkan dalam jabatan strategis buntut pencopotan Irjen Nana dari jabatan Kapolda Metro Jaya. Misalnya, Irjen Muhammad Fadil Imran yang dahulu merupakan Kapolda Jawa Timur dan kini digantikan oleh Irjen Nico Afinta.

Fadil Imran sendiri, merupakan seorang Jenderal berbintang dua yang acap kali mendapat pujian langsung dari Kapolri, terutama dalam penanganan virus Covid-19 saat ini di wilayah hukumnya kala itu, Jawa Timur.

Diketahui, Idham pernah memuji Fadil lantaran dengan tegas menegur dan mencopot Kapolsek Gubeng, Kompol Naufil yang tertidur dalam rapat koordinasi Kampung Tangguh penanganan Covid-19 di Gedung Sawunggaling, Surabaya, 22 Mei lalu. Inisiatifnya dalam membuat kampung tanggung pun diapresiasi Idham.

Fadil juga adalah sosok yang dipercaya menjadi Staf Ahli Sosial Budaya Idham Azis yang dilantik pada 1 November tahun lalu. Jabatan itu diembannya sebelum diberi kepercayaan menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.

Sementara, Irjen Nico Afinta merupakan sosok seorang reserse yang pernah terlibat dalam sejumlah kasus menarik perhatian publik. Salah satunya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Gabungan dan penyidikan untuk kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Saat Idham masih sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2017 silam, Nico merupakan anak buahnya yang ditempatkan dalam jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum.

Kemudian, kala Idham pindah ke Mabes Polri, Nico pun mengikuti jejaknya sebagai Dirtipidum dan Staf Ahli Sosial dan Politik Kapolri pada 2019.

“Meski penentuan calon Kapolri adalah hak prerogatif presiden Jokowi tapi masing masing kekuatan di internal Polri berusaha mencari peluang dan bermanuver menyuguhkan calon calon terbaik dari kubunya,” ujar Neta.

“Saat Idham menjadi calon Kapolri, keduanya adalah tim sukses yang ikut membuat naskah uji kepatutan Idham di Komisi 3 DPR,” imbuhnya.

Meskipun demikian, Neta mengakui saat ini bursa calon Kapolri pengganti Idham Azis masih terlalu cair. Belum lagi, kata dia, masih akan ada sejumlah mutasi untuk jabatan jenderal berbintang tiga yang akan terjadi di tubuh Korps Bhayangkara dalam beberapa waktu ke depan.

Di satu sisi, kata Neta, tak dimungkiri perombakan sejumlah Kapolda tersebut nantinya dapat berimplikasi langsung terhadap pemilihan Kapolri mendatang. Meski, belum tentu mereka yang dijagokan Idham langsung dapat menjadi calon Kapolri baru.

“Penyuguhan calon-calon kapolri terbaik itu dilakukan dengan cara menempatkan figur-figur tersebut di posisi strategis. Siapapun yang naik, tentu berpeluang untuk masuk dalam bursa calon Kapolri,” pungkasnya.

Terpisah, Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengamini asumsi yang menyatakan terdapat unsur kepentingan dalam pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat wajar terjadi. Apalagi, kata dia, rotasi besar-besaran ini juga terjadi menjelang bergesernya kursi kepemimpinan Polri.

Di satu sisi, dia sendiri menyayangkan munculnya gerbong-gerbong berbasis primordial kedaerahan atau unsur kedekatan lain dalam kontestasi Kapolri mendatang.

“Faksi-faksi di dalam tubuh organisasi Polri memang tak bisa dipungkiri dan itu sangat disayangkan. Dan, itu harusnya ditanggalkan,” ucap Bambang.

Menurut dia, pencopotan dua Kapolda itu juga bukan serta-merta atas inisiatif Kapolri seorang. Menurutnya, pernyataan Presiden RI Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD terkait lemahnya penerapan protokol kesehatan juga turut berpengaruh.

“Banyak perwira-perwira tinggi Polri yang punya kapasitas maupun kapabilitas. Dan itu adalah hak prerogatif presiden untuk mengajukannya ke DPR setelah mendapat pertimbangan Kompolnas,” ujar dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan menilai tidak tepat mengaitkan mutasi personel Polri dengan unsur politis jelang pergantian kepemimpinan.

Menurut dia, sejumlah sosok yang dicopot lantaran memang memiliki kinerja yang kurang baik lantaran lalai dan tidak mengantisipasi kejadian-kejadian yang berujung pada kritik dari masyarakat.

“Ini menjadi pelajaran bagi seluruh Kapolda, Kapolres dan Kapolsek untuk bisa menjaga wilayahnya dengan baik,” ucap Edi.

“Dia bagus, dia dapat tempat bagus,” tambahnya.

Menurut Edi, penempatan sejumlah sosok pengganti seperti Irjen Fadil Imran, Irjen Ahmad Dofiri, Irjen Nico Afinta, Irjen Rikwanto, Irjen Albertus Rachmad Wibowo, Irjen Refdi Andri, hingga Irjen Putu Jayan Danu Putra sebagai Kapolda baru di wilayah masing-masing telah melalui proses penggodokan yang matang.

Dia mencontohkan, Irjen Fadil yang ditunjuk jadi Kapolda Metro Jaya dinilai telah dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur dengan baik. Ia mencontohkan dengan membubarkan acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang sempat bakal digelar di Gedung Juang 45, Surabaya September lalu.

Kemudian, sosok Ahmad Dofiri yang dinilainya dapat menjadi Kapolda tegas sewaktu bertugas di wilayah DIY Yogyakarta.

“Kami menilai Pak Kapolri sudah menempatkan orang yang tepat dengan kemampuan baik ditempat yang tepat,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis akan memasuki masa purnatugas pada Januari tahun depan lantaran sudah berusia 58 tahun. Keriuhan bursa calon Kapolri penggantinya pun sudah diperbincangkan belakangan ini.

Sebelumnya, pada 12 November lalu, Indonesia Police Watch (IPW) mengeluarkan rilis yang memprediksi akan ada mutasi besar di tubuh Polri jelang pensiunnya Idham Azis.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan setidaknya akan ada tiga jabatan jenderal bintang tiga yang akan memasuki masa pensiun hingga Januari mendatang. Sehingga, tiga orang pati berpangkat Irjen akan memiliki peluang untuk naik pangkat dan memenuhi persyaratan sebagai calon Kapolri.

Adapun, tiga jenderal yang akan pensiun ialah Kepala BNN Komjen Heru Winarko; Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Komjen Antam Novambar; dan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Widjarnardi.

IPW berpandangan, tiga sosok yang akan menggantikan Komjen itu adalah Irjen Nana Sujana, Irjen Ahmad Lutfhi, dan Irjen Fadil Imran.

Nana yang telah dicopot dari jabatan Kapolda Metro Jaya sebelumnya dikenal pernah menjadi Kapolresta Surakarta, Jawa Tengah, dan disebut dekat dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan menghormati pendapat-pendapat dari luar institusi terkait bursa calon kapolri tersebut.

Dia menegaskan bahwa keputusan terkait pengangkatan kapolri baru sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Mari sama-sama kita tunggu bagaimana keputusannya, nanti tentu pada waktunya dari bapak presiden akan menentukan itu,” ucap Awi.

Beda halnya dengan IPW, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat ini masih menelusuri rekam jejak para perwira tinggi (Pati) Polri yang memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk menggantikan Idham Azis.

Kompolnas, memiliki wewenang untuk memberi saran dan mengusulkan nama-nama kandidat calon Kapolri kepada Jokowi.

Idham sendiri, sempat berpesan kepada seluruh anak buahnya di Korps Bhayangkara agar menjaga soliditas internal jelang kepergian dirinya dari pucuk pimpinan Polri.

Pada 1 Juli lalu, mantan Kabareskrim itu menegaskan bahwa seluruh jajarannya memiliki kesempatan yang sama untuk dapat memimpin institusi Polri.

Jenderal bintang empat itu pun mewanti-wanti seluruh anggota kepolisian agar tetap waspada terhadap isu-isu liar ihwal bursa nama calon kapolri baru.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Ternyata Erlangga Pernah Idap Covid-19 Tapi Tak di Umumkan

Published

on

JAKARTA . Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyayangkan tidak adanya pengumuman bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terpapar Covid-19.

Diketahui, Airlangga pada hari ini, Senin (18/1/2021) mendonasikan plasma konvalesen di Jakarta. Padahal, plasma konvalesen umumnya diambil dari orang yang pernah menderita atau penyintas Covid-19 sebagai donor.

“Sangat disayangkan ya. Kan sebelumnya sudah ada yang terbuka. Menteri lain misalnya. Beberapa yang menyatakan terpapar,” kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Dicky menyayangkan hal ini karena sebelumnya para pejabat yang terpapar Covid-19 selalu diinformasikan atau menginformasikan kepada publik.

Dia mengambil contoh para pejabat atau menteri yang sempat terpapar Covid-19 dan diumumkan melalui media massa.

Bahkan, sebut dia Presiden Joko Widodo pun pernah menginformasikan langsung siapa para menterinya yang terpapar Covid-19.

“Bahkan pak Presiden sendiri memberi contoh. Pak Jokowi memberi contoh ketika itu, dia berkata, saya ketemu menteri dan dia positif. Kan begitu. Pak Presiden sendiri memberi contoh yang baik. Nah ini harus dicontoh oleh para menterinya,” ucap Dicky.

Bukan tanpa alasan, Dicky menilai bahwa tidak adanya pengumuman itu akan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah kepada publik.

Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan kepada pemerintah soal keterbukaan termasuk soal siapa saja pejabat yang terpapar Covid-19.

“Selalu disampaikan bahwa keterbukaan itu ya dimulai dari atau keteladanan dimulai dari pejabat publik atau tokoh. Kalau tidak terbuka ya bagaimana mau memberi imbauan,” ujarnya.

Ia menekankan, tidak hanya para pejabat atau tokoh publik nasional saja yang harus menjaga keterbukaan soal Covid-19.

Para tokoh pejabat daerah pun harus melakukan hal serupa, kata dia.

“Oleh karena itu apabila memang terpapar, sangat penting untuk terbuka itu bukan hanya karena dia pejabat publik untuk memberi contoh. Tapi sebagai pejabat publik yaitu bertemu banyak orang, ditemui banyak orang,” ucap dia.

Sebab, menurut dia, peran penting dari keterbukaan akan berkaitan pula dengan program tracing yang digiatkan pemerintah.

Ia menilai, apabila tidak ada keterbukaan dari pemerintah atau pejabat publik, maka program tracing juga tidak akan optimal atau berhasil.

“Karena tracing itu harusnya terbuka. Prinsip dasar dari tracing itu terbuka atau dibuka gitu. Walaupun bisa saja orangnya pada level orang umum tidak dibuka, tapi kalau pejabat publik ya dibuka, karena terlalu banyak orang yang berkaitan dan bertemu,” kata Dicky.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendonasikan plasma konvalesen di Markas Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Senin (18/1/2021).

Sebagaimana diketahui, plasma konvalesen umumnya diambil dari orang yang pernah menderita atau penyintas Covid-19 sebagai donor.

Plasma tersebut nantinya digunakan untuk terapi penyembuhan mereka yang positif Covid-19, dengan harapan penyintas Covid-19 yang menjadi donor itu sudah membentuk antibodi.

Langkah yang dilakukan Airlangga ini membuat publik bertanya-tanya kapan Ketua Umum Partai Golkar itu terkonfirmasi positif Covid-19 ?

Hingga saat ini, pemerintah belum pernah mengumumkan kepada publik bahwa Airlangga Hartarto pernah terinfeksi virus corona.

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Nasional

Jokowi: Vaksinasi Adalah Game Changer

Published

on

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menuturkan program vaksinasi adalah sebuah ‘game changer’ untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan menjadi kunci yang menentukan pulihnya kehidupan masyarakat termasuk aspek perekonomian.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi yang hadir secara virtual di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021, Jakarta, Jumat (15/1/2021).

“Pengendalian pandemi terutama melalui vaksinasi adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali,” jelas Jokowi dilansir dari Antara.

“Anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, dan agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita bisa segera bangkit,” kata Jokowi lagi.

Ia meminta semua pihak optimistis menjalani 2021 karena tahun ini akan menjadi titik balik dari permasalahan pandemi Covid-19 yang dialami di 2020.

Dia berharap meskipun nantinya kesehatan nasional berangsur pulih, masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Meskipun nantinya, meskipun sudah divaksin. Ini selalu saya sampaikan tetap yang namanya disiplin protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat sampai seluruh dunia kembali normal tanpa pandemi,” ujar dia.

Jokowi juga menjamin program vaksinasi gratis Covid-19 yang telah dimulai pada Rabu (13/1/2021) lalu, akan terus dilanjutkan hingga mencapai target penerima vaksin untuk menciptakan kekebalan komunal.

Program vaksinasi gratis yang menyasar 181,5 juta masyarakat Indonesia ini tidak disusun secara mendadak, namun telah dirumuskan sejak lama oleh pemerintah agar efektif menciptakan kekebalan komunal guna menghentikan pandemi Covid-19.

“Sistem pendukung vaksinasi juga telah direncanakan dan telah siap sejak beberapa bulan lalu. Ini adalah sebuah langkah penting, langkah bersama kita,” ungkap Jokowi.

“Untuk membawa bangsa kita keluar dari pandemi, memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan pada rakyat serta akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara cepat,” imbuh dia.

Jokowi juga memastikan pemerintah telah mengamankan 426 juta dosis vaksin untuk masyarakat, yang berasal dari empat perusahaan dan negara yang berbeda.

“Dengan vaksinasi massal ini kita berharap akan muncul herd immunity (kekebalan komunal)s ehingga risiko penyebaran Covid-19 akan berhenti dan kegiatan perekonomian akan sepenuhnya pulih kembali,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menginstruksikan kepada setiap Kementerian/Lembaga untuk melakukan realokasi dan recofusing anggaran belanja di tahun 2021 ini.

“Menkeu memang sudah menyampaikan ke semua K/L, rencana realokasi dan refocusing belanja K/L tahun 2021, berdasarkan arahan Presiden, yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu,” jelas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani kepada Kompas.com.

Askolani pun menjelaskan, realokasi anggaran tersebut juga digunakan untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Nantinya, anggaran K/L yang akan dilakukan realokasi dan refocusing yakni belanja non operasional yang tidak mendesak, serta ditujukan untuk semakin mempertajam kegiatan dan anggaran belanja K/L.

Di dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-30/MK/02/2021 dijelaskan kriteria penghematan belanja K/L TA 2021 difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan arahan presiden, juga pembangunan gedung kantor.

Selain itu juga pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan atau swakelola, anggaran dari kegaitan yang belum dikontrakkan atau tidak memungkinan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda dan dibatalkan.

“Langkah dari realokasi dan refocusing belanja K/L tersebut diharapkan akan dapat diselesaikan dalam waktu secepatnya oleh K/L, agar selanjutnya dapat fokus dalam pelaksanaan kegiatan dan progam pembangunan masing-masing

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Nasional

Jokowi Minta Aparat Tindaklanjuti Temuan Komnas HAM soal FPI

Published

on

Presiden Joko Widodo telah menerima hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kematian enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI).

Jokowi langsung menugaskan aparat pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Ia meminta tidak ada hal yang disembunyikan dari publik.

“Jadi, presiden sesudah bertemu lama dengan beliau-beliau ini [Komisioner Komnas HAM], lalu mengajak saya bicara yang isinya itu berharap dikawal agar seluruh rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM ditindaklanjuti, enggak boleh ada yang disembunyikan,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/1).

Mahfud menyampaikan pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM lewat proses hukum. Ia juga memastikan kepolisian akan menerima salinan laporan tersebut.

“Nanti kita ungkap di pengadilan dan saya akan menyerahkan ini ke kepolisian,” ucap Mahfud.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan pihaknya ingin hasil temuan ini dibawa ke peradilan pidana.

“Tentu nanti Bapak Presiden bisa mempelajari dengan timnya,” ujar Taufan.

Komnas HAM menyimpulkan peristiwa penembakan laskar FPI pada 7 Desember 2020 sebagai pelanggaran HAM.

Sebelumnya, Komnas HAM menuntaskan investigasi terkait kematian 6 orang laskar FPI dalam kejadian bentrok di Tol Jakarta-Cikampek KM 50, 7 Desember 2020. Komnas menyatakan polisi melanggar HAM karena membunuh 4 dari 6 orang anggota laskar tanpa upaya mencegah kematian dalam bentrokan.

Komnas HAM merekomendasikan kasus tersebut dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Komnas menolak kasus ini hanya diselesaikan lewat mekanisme internal Polri.

Komnas HAM juga merekomendasikan kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Komnas menemukan ada momen baku tembak sebelum kematian 6 laskar.

Mereka juga meminta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar HAM dalam menuntaskan kasus ini.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Trending