Connect with us

Makro Ekonomi

Peternak Rugi Rp2 T Karena Banjir Impor Ayam

Published

on


Finroll.com, Jakarta — Para peternak ayam hidup yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) mengadu ke Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga. Pengaduan terkait kerugian yang mereka derita akibat penurunan harga ayam hidup di pasar dan perusahaan integrator.

Peternak mengklaim penurunan harga ayam belakangan ini telah merugikan mereka sampai dengan lebih dari Rp2 triliun.  Salah satu anggota paguyuban dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Tengah Parjuni menjelaskan kerugian terjadi akibat harga jual ayam hidup berada di kisaran Rp16 ribu sampai Rp17 ribu per ekor.

Padahal, Harga Pokok Penjualan (HPP) dari pemerintah berada di angka Rp18 ribu per ekor.

“Harga sekarang sebenarnya sudah lebih baik dari Juli lalu, sekitar Rp5 ribu sampai Rp10 ribu per ekor, tapi harga yang masih lebih rendah dari HPP ini membuat peternak tetap merugi karena harga bibit dan pakan pun cukup tinggi,” ujar Parjuni kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/11).

Ia merinci harga bibit berada di kisaran Rp5 ribu sampai Rp10 ribu saat ini. Sementara harga pakan berupa jagung mencapai Rp7.000 sampai Rp7.300 per kilogram.

Padahal, peternak masih perlu mengeluarkan biaya lain untuk merawat ayam hingga siap dijual. Perhitungannya, harga ideal untuk bibit seharusnya berada di bawah Rp5 ribu per bibit, sedangkan harga pakan di kisaran Rp4 ribu per kg.

“Untuk harga bibit saja, seharusnya maksimal hanya 30 persen dari harga jual ayam hidup. Misalnya, harga ayam Rp15 ribu per ekor, maka seharusnya harga bibit tidak sampai Rp5 ribu per kg, tapi sekarang lebih tinggi,” ujarnya.

Selain persoalan harga bibit dan pakan, Parjuni mengatakan penurunan harga jual ayam hidup juga terpengaruh oleh peningkatan pasokan. Ini terjadi karena kebijakan impor dari pemerintah sebanyak 707 ribu ekor per tahun.

Padahal, rata-rata hasil produksi ayam di dalam negeri berkisar 68 ribu sampai 70 ribu per minggu. Jumlah ini, kata Parjuni, sejatinya sudah mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar 55 juta sampai 57 juta per minggu.

“Impor ini diduga karena ada perusahaan tertentu yang nakal meminta di atas kuota dengan alasan ini dan itu, padahal jumlahnya mengganggu kami. Makanya kami minta ini dilihat lagi,” tuturnya.

Di sisi lain, sambungnya, kebijakan impor membuat perusahaan integrator lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan mereka dari impor. Akhirnya, perusahaan mengurangi pembelian ayam hidup dari peternak nasional.

Berdasarkan catatannya, jumlah pemotongan ayam hidup dalam beberapa bulan terakhir hanya sekitar 5 juta ekor per minggu. Padahal, menurut Parjuni, seharusnya mencapai 7 juta sampai 10 juta per minggu.

“Kami minta mulai bulan depan, pemerintah harus sudah bisa kembali membuat pemotongan ayam mencapai 10 juta ekor per minggu. Kalau tidak kami terus merugi,” katanya.

Ketika dimintai tanggapan, Jerry menyatakan keluhan dari para peternak ayam telah ditampung dan akan ditindaklanjuti. Ia memerlukan waktu untuk membahas persoalan yang terjadi dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto bersama seluruh pihak terkait.

“Kami harus melihat secara teliti apa yang terjadi. Intinya, setiap permasalahan wajib kami dengar,” tuturnya. (CNN)

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Fakta Utang Pemerintah Era Jokowi Tembus Rp 6.074 Triliun

Published

on

JAKARTA. Besarnya defisit APBN membuat utang pemerintah terus mengalami kenaikan. Hingga akhir Desember 2020, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.074,56 triliun.

Posisi utang ini naik cukup tajam dibandingkan dengan akhir tahun 2019 lalu. Dalam satu tahun, utang Indonesia bertambah Rp 1.296,56 triliun dari akhir Desember 2019 yang tercatat Rp 4.778 triliun.

Dikutip dari APBN Kita 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, Minggu (17/1/2021), defisit APBN diklaim pemerintah masih terjaga, terutama dipenuhi pembiayaan utang tahun 2020 sebagai alat pengungkit guna memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dengan Posisi utang pemerintah di level Rp 6.074,56 triliun tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen.

Kementerian Keuangan mengeklaim, komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No. 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang Pemerintah adalah 60 persen.

“Belanja pemerintah pusat tahun 2020 lebih tinggi dari tahun lalu. Ini menunjukan APBN berusaha bekerja luar biasa dan harus kita jaga ke depan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Inilah yang menjadi desain konsolidasi, tetapi tetap mendukung perekonomian agar betul-betul pulih,” tambah dia.

Menurut Sri Mulyani, sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang, pemerintah senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

Hal ini ditunjukkan dengan komposisi utang pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN, hingga akhir Desember 2020 mencapai 85,96 persen dari total komposisi utang.

Sementara itu, dari sisi mata uang, utang pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang Rupiah, yaitu mencapai 66,47 persen dari total komposisi utang pada akhir Desember 2020.

Dominasi mata uang Rupiah ini seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas.

“Portofolio utang pemerintah dikelola dengan hati-hati dan terukur, Pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi,” tulis Sri Mulyani.

Kata dia, portofolio utang secara optimal untuk meningkatkan efisiensi utang (biaya dan risiko minimal), baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang.

Di penghujung tahun 2020, Japan Credit Rating (JCR) mengafirmasi peringkat kredit Indonesia pada peringkat BBB+ dengan outlook stabil.

Diungkapkan Sri Mulyani, hal ini mencerminkanterjaganya keyakinan stakeholder internasional terhadap ketahanan perekonomian Indonesia di tengah tekanan pandemi.

Selain itu, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang pemerintah yang terkendali turut menambah keyakinan global terhadap Indonesia.

Peringkat kredit ini adalah bukti pengakuan atas kesungguhan kerja pemerintah dalam menyehatkan dan memulihkan ekonomi Indonesia.

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Makro Ekonomi

Pandemi Kerek Utang Pemerintah Jadi Rp 6.074 T

Published

on

Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga akhir tahun lalu melonjak 27% dari Rp 4.778 triliun pada akhir 2018 menjadi Rp 6.074 triliun. Lonjakan utang pemerintah terjadi akibat pelemahan ekonomi dan kebutuhan pembiyaan yang meningkat untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan data APBN Kita edisi Januari 2021, utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun lalu meningkat menjadi 38,68%. Meski menanjak, pemerintah menegaskan rasio utanng pemerintah masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yakni 60% terhadap PDB.

Utang pemerintah pusat semakin didominasi surat berharga negara yang mencapai Rp 5.221,65 triliun atau 85,96% dari total utang pemerintah . Ini sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang pemerintah. Utang pemerintah dalam bentuk SBN terdiri dari utang denominasi rupiah Rp 4.025,62 triliun dan valas Rp 1.1963,03 triliun.

SBN dalam denominasi rupiah, terdiri dari surat utang negara Rp 3.303,78 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 721,84 triliun. Sedangkan SBN dalam valas berupa SUN Rp 946,27 triliun dan SBSN Rp 249,66 triliun. Selain dalam bentuk penerbitan SBN, pemerintah juga menarik utang dalam bentuk pinjaman Rp 852,91 triliun atau 14,04% dari total utang. Pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 11,97 triliun dan luar negeri Rp 840,94 triliun.

Pinjaman luar negeri berasal dari kerja sama bilateral Rp 333,76 triliun, multilateral Rp 464,21 triliun, dan bank komersial Rp 42,97 triliun.

Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia menilai, utang Indonesia masih dalam batas yang relatif aman. Pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan dorongan dari belanja pemerintah dan penerimaan pajak yang masih sulit membuat pemerintah tak memiliki banyak pilihan selain menambah utang.

Kendati demikian, disiplin fiskal perlu diperketat dalam beberapa tahun kedepan. Ini agar kredibilitas rating Indonesia tetap terjaga.

“Ke depan juga perlu berhati-hati dalam menarik utang karena beban pembayaran bunga dalam APBN terus meningkat,” ujar Riefky kepada Katadata.co.id, Senin (18/1).

Realisasi pembayaran bunga utang hingga 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 314,08 triliun, naik 14% secara tahunan. Ini sejalan dengan tambahan penerbitan utang yang dilakukan untuk menutup peningkatan defisit APBN 2020 yang sebesar Rp 956,3 triliun dan peningkatan pengeluaran pembiayaan.

Japan Credit Rating Agency, Ltd sebelumnya mempertahankan peringkat utang atau sovereign credit rating Indonesia pada level BBB+ dengan outlook stabil. Peringkat itu mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang tahan terhadap guncangan eksternal.

Kepala Manajer Departemen Pemeringkatan Internasional JCR Atsushi Masuda mengatakan ketahanan guncangan eksternal Indonesia didukung fleksibilitas nilai tukar dan kebijakan moneter.

“Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh ketergantungan yang relatif tinggi pada sumber daya alam, basis pendapatan masyarakat yang tetap kecil dibanding ukuran perekonomian, dan sistem keuangan domestik yang masih dalam proses pendalaman,” tulis Masuda dalam keterangan resminya, Selasa (22/12).

Terdapat dua faktor utama yang mendukung pengukuhan peringkat utang Indonesia. Pertama, upaya pemerintah untuk mengendalikan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian melalui sinergi antara kebijakan fiskal yang ekspansif dengan tetap secara berhati-hati mengelola pembatasan kegiatan ekonomi dan kebijakan Bank Indonesia yang secara agresif namun terukur menyediakan likuiditas bagi perekonomian.

Kedua, komitmen pemerintah untuk menjaga momentum reformasi struktural ekonomi meski di tengah pandemi. Ini terbukti dengan pemberlakuan Omnimbus Law Cipta Kerja.

Sumber Berita : Katadata.co.id

Continue Reading

Makro Ekonomi

Tarif 10 Tol Jawa Naik, Tol Layang Japek Berbayar

Published

on

Tarif 10 ruas tol di Jawa, termasuk dua ruas tol di DKI Jakarta per hari ini, Minggu (17/1), naik. Tak hanya itu, tarif Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) yang sebelumnya gratis, per hari ini juga dikenakan pemberlakuan tarif perdana.

Tol-tol yang tarifnya naik ini dikelola PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Waskita Toll Road, dan PT Hutama Karya (Persero). Berapa besar kenaikan tarifnya?

6 Ruas Tol Jasa Marga di Tol Trans Jawa

Sebanyak enam ruas tol yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan anak usahanya, per hari ini resmi naik. Keenam ruas tersebut yakni Jakarta Outer Ring Road (JORR), Cikampek – Padalarang (Cipularang), Padalarang – Cileunyi (Padaleunyi), Semarang Seksi A, B, C, Palimanan – Kanci (Palikanci), serta Surabaya – Gempol.

Penyesuaian Tarif Tol Palimanan-Kanci

Gol I: Rp 12.000 menjadi Rp 12.500

Gol II: Rp 15.000 menjadi Rp 18.000

Gol III: Rp 21.000 menjadi Rp 18.000

Gol IV: Rp 27.000 menjadi Rp 30.000

Gol V: Rp 32.000 menjadi Rp 30.000

Penyesuaian Tarif Tol Semarang Seksi A, B, C

Gol I: Rp 5.000 menjadi Rp 5.500

Gol II: Rp 7.500 menjadi Rp 8.000

Gol III: Rp 7.500 menjadi Rp 8.000

Gol IV: Rp 10.000 menjadi Rp 10.500

Gol V: Rp 10.000 menjadi Rp 10.500

Penyesuaian Tarif Tol Surabaya-Gempol

Sistem Terbuka (Dupak-Waru)

Gol I: Rp 3.500 menjadi Rp 5.000

Gol II: Rp 4.500 menjadi Rp 8.000

Gol III: Rp 6.000 menjadi Rp 8.000

Gol IV: Rp 7.500 menjadi Rp 10.500

Gol V: Rp 9.000 menjadi Rp 10.500

Sistem Tertutup (Waru-Porong)

Gol I: Rp 4.500 menjadi Rp 9.000

Gol II: Rp 6.000 menjadi Rp 14.000

Gol III: Rp 9.500 menjadi Rp 14.000

Gol IV: Rp 12.000 menjadi Rp 18.500

Gol V: Rp 14.000 menjadi Rp 18.500

Sistem Terbuka (Kejapanan-Gempol)

Gol I: Rp 3.000 tetap Rp 3.000

Gol II: Rp 4.500 menjadi Rp 5.000

Gol III: Rp 4.500 menjadi Rp 5.000

Gol IV: Rp 6.000 menjadi Rp 6.500

Gol V: Rp 6.000 menjadi Rp 6.500

Tarif 2 Ruas Tol Jawa Milik Waskita Juga Naik

Selain tarif 6 tol yang dikelola Jasa Marga, ada dua tol lain yang juga tarifnya mulai 17 Januari 2021. Ruas tol yang juga akan naik ini dikelola PT Waskita Toll Road (WTR). Kedua tol tersebut yakni Pejagan – Pemalang dan Tol Kanci – Pejagan.

Kepala Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Mahbullah Nurdin, mengatakan bahwa penyesuaian tarif kedua tol ini sudah mengantongi SK Menteri PUPR sejak tahun 2020. Namun, eksekusi terhadap kebijakan tersebut baru bisa direalisasikan sekarang. Tapi, Nurdin tak merinci berapa tepatnya penyesuaian tarif kedua tol milik Waskita tersebut.

Tarif Tol JORR Pondok Pinang-TMII dan ATP Juga Naik

Per hari ini, tarif Tol JORR Pondok Pinang-TMII dan Akses Tanjung Priok (ATP) Yang dikelola Hutama Karya juga resmi naik. Dengan diberlakukannya penyesuaian tarif tersebut, maka tarif Tol JORR-S dan ATP akan mengalami kenaikan sekitar Rp 1.000 sampai Rp 1.500 dari tarif sebelumnya.

Berikut rinciannya:

Golongan I: sebelumnya Rp 15.000 menjadi Rp 16.000

Golongan II: sebelumnya Rp 22.500 menjadi Rp 23.500

Golongan III: sebelumnya Rp 22.500 menjadi Rp 23.500

Golongan IV: sebelumnya Rp 30.000 menjadi Rp 31.500

Golongan V: sebelumnya Rp 30.000 menjadi Rp 31.500

Tol Layang Japek II Juga Dikenakan Tarif

Selain kesepuluh ruas tol tersebut yang mengalami kenaikan tarif, per hari ini Tol Layang Japek II yang dikelola Jasa Marga juga resmi dikenakan tarif secara terintegrasi dengan tol Jakarta-Cikampek.

Berikut tarif terintegrasi Tol Japek dan Japek II Elevated yang berlaku hari ini:

Wilayah 1 (Jakarta IC – Pondok Gede Barat dan Timur)

Golongan I dari Rp 1.500 menjadi 4.000

Golongan II dari Rp 2.000 menjadi Rp 6.000

Golongan III dari Rp 2.000 menjadi Rp 6.000

Golongan IV dari Rp 3.000 menjadi Rp 8.000

Golongan V dari Rp 3.000 menjadi Rp 8.000

Wilayah 2 (Jakarta IC – Cikarang Barat)

Golongan I dari Rp 4.500 menjadi Rp 7.000

Golongan II dari Rp 6.500 menjadi Rp 10.000

Golongan III dari Rp 6.500 menjadi Rp 10.500

Golongan IV dari Rp 9.000 jadi Rp 14.000

Golongan V dari Rp 9.000 jadi Rp 14.000

Wilayah 3 (Jakarta IC – Karawang Barat)

Golongan I tetap Rp 12.000

Golongan II tetap Rp 18.000

Golongan III tetap Rp 18.000

Golongan IV tetap Rp 24.000

Golongan V tetap Rp 24.000

Wilayah 4 (Jakarta IC – Cikampek)

Golongan I dari Rp 15.000 jadi Rp 20.000

Golongan II dari Rp 22.500 jadi Rp 30.000

Golongan III dari Rp 22.500 jadi Rp 30.000

Golongan IV dari Rp 30.000 jadi Rp 40.000

Golongan V dari Rp 30.000 jadi Rp 40.000.

Sumber Berita dan Data : Kumparan.com

Continue Reading

Trending