Connect with us

Keuangan

PLN Klaim Bisa Hemat Rp4 Triliun Berkat Substitusi BBM ke Gas

Published

on


Finroll.com, Jakarta – PT PLN (Persero) mengklaim bisa menghemat biaya operasional senilai Rp4 triliun dengan kebijakan substitusi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas. Gas digunakan untuk operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan perseroan telah melakukan kajian substitusi BBM ke gas sejak setahun terakhir. Kajian itu dilakukan pada penggunaan PLTD di lima wilayah kerja.

Dari hasil kajian tercatat kebutuhan konsumsi BBM mencapai 2,6 juta kiloliter (kL) pada 2019. Dari jumlah itu sekitar 1,6 juta kL atau setara 61,53 persen bisa dipenuhi dengan penggunaan gas.

“Jadi penurunan konsumsi BBM dari 2,6 juta kL menjadi 1,6 juta kL akan mengurangi biaya operasi. Estimasi pengurangan biaya operasi sebesar Rp4 triliun,” ungkap Zulkifli, Selasa (28/1).

Ia mengatakan kajian ini merupakan tindak lanjut perusahaan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG, serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG dalam Penyediaan Tenaga Listrik.

Beleid hukum itu dikeluarkan untuk mengejar target penggunaan gas pada pembangkit listrik mencapai 12 ribu megawatt (MW) atau sekitar 22 persen dari total bauran energi nasional. Target itu ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028.

“Maka dari itu, PLN telah melakukan identifikasi untuk memetakan perencanaan konstruksi pembangkit dan pengoperasian pembangkit yang menggunakan BBM dan gas,” jelasnya.

Pemerintah berharap substitusi BBM ke gas pada pengoperasian pembangkit listrik bisa menekan konsumsi minyak. Sebab, kebutuhan minyak tersebut umumnya ditutup dari aktivitas impor.

Sementara impor minyak yang tinggi membuat defisit neraca perdagangan meningkat. Persoalan ini kemudian menjalar ke Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang ikut defisit.

Di sisi lain, pemerintah juga berusaha mengurangi impor minyak dengan program mandatori biodiesel sebanyak 20 persen (B20) pada tahun lalu dan 30 persen (B30) pada tahun ini. PLN pun jadi sasaran implementasi program ini dengan menggunakan biodiesel sebagai bahan bakar pembangkit listrik.(cnnindonesia.com)

 

Keuangan

Jelang New Normal, OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Melandai

Published

on

Finroll – Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat permintaan restrukturisasi kredit melandai seiring pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju fase normal baru (new normal).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK  Heru Kristiyana mengungkapkan total restrukturisasi disalurkan perbankan tercacat sebesar Rp695,34 triliun hingga 22 Juni 2020. Rinciannya, restrukturisasi kepada UMKM sebesar Rp 307,8 triliun dan non-UMKM sekitar Rp387,52 triliun.

“Di minggu-minggu terakhir ini, kami lihat bahwa permintaan restrukturisasi kredit itu mulai melandai, artinya para debitur dengan agak dilontarkannya PSBB itu sudah mulai percaya diri,” ujarnya dalam diskusi virtual Mendorong Pemulihan Ekonomi Melalui Perbankan, Kamis (2/7).

Penurunan permintaan restrukturisasi kredit tersebut juga tercermin dari banyaknya pemohon yang membatalkan restrukturisasi kredit karena bisa memenuhi kewajibannya.



Menurut Heru hal tersebut memberikan sinyal bahwa PSBB telah menggerakkan kembali roda perekonomian. “Itu artinya pelonggaran PSBB kan memberikan nilai positif,” imbuhnya.

Lantaran itu pula lah, kata Heru, perbankan kian optimistis bahwa kredit akan tetap tumbuh positif bahkan mencapai 4 persen.

“Kami juga mendapati data bahwa perbankan kita itu masih optimistis kreditnya untuk tetap bisa tumbuh positif bahkan mencapai 4 persen. Nah ini kan bagus sekali. Jadi kita optimistis memandang perbankan kita ke depan dalam menghadapi covid-19 ini,” pungkas Heru.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Keuangan

Mulai 1 Juli 2020 Transaksi Kartu Kredit Wajib Pakai PIN

Published

on

Finroll – Jakarta, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mengungkapkan transaksi kartu kredit wajib menggunakan autentifikasi nomor identifikasi pribadi (Personal Identification Number/PIN) sebanyak enam digit mulai hari ini, 1 Juli 2020. Autentifikasi transaksi menggunakan tanda tangan tidak akan bisa lagi.

“Ini hari pertama (wajib PIN kartu kredit),” ungkap Ketua AKKI Steve Martha kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/7).

Penggunaan PIN untuk transaksi kartu kredit mulai diterapkan karena lebih aman untuk mencegah potensi pembobolan oleh oknum tak bertanggung jawab. Selain itu, kebijakan ini diterapkan sesuai arahan dari Bank Indonesia (BI).

Maka dari itu, Steve mengingatkan agar seluruh pengguna kartu kredit segera melakukan aktivasi PIN. Kendati begitu, tidak ada batas waktu kapan masa aktivitas PIN akan berakhir.

“Tidak ada (batas aktivitasi), kapan saja customer bisa mengaktifkan PIN. Selama mereka belum menggunakan PIN, mereka tidak bisa melakukan transaksi (kartu kredit di mesin EDC),” jelasnya.

Sementara pada penerapan perdana pada hari ini, Steve mengaku belum mendapat laporan lengkap terkait keluhan-keluhan yang mungkin muncul dari nasabah terkait aktivasi dan transaksi kartu kredit menggunakan PIN.

Namun, survei terakhir menunjukkan sekitar 80 persen pengguna kartu kredit sejatinya sudah mengetahui kebijakan ini.

Sebab, kebijakan ini sejatinya sudah sering disosialisasikan oleh lembaga penerbit dan pengelola kartu kredit. Hanya saja, sekitar 25 persen pengguna kartu kredit tetap belum melakukan aktivasi PIN.

“Mereka belum melakukan aktivasi PIN karena alasan belum sempat. Tapi secara teknis, tidak ada (kendala). Hanya masalah informasi, baik ke cardholder maupun merchant,” tuturnya.

Sebagai informasi, aktivasi PIN kartu kredit umumnya bisa dilakukan melalui aplikasi mobile dari masing-masing penerbit kartu kredit. Selain itu, bisa juga dengan mengirimkan PIN yang diinginkan melalui pesan singkat (SMS).

Misalnya, aktivasi PIN di Bank Mandiri. Caranya, pengguna kartu kredit mengirimkan SMS ke 3355 dengan mengetik OTPCC diikuti 16 digit nomor kartu kredit.

Setelah itu, akan ada balasan SMS berupa kode otentikasi (OTP). Kemudian, datanglah ke mesin ATM Bank Mandiri terdekat.

Masukkan kartu kredit dan pilih menu aktivasi PIN. Lalu, masukkan kode OTP tersebut sebagai PIN awal. Selanjutnya, pengguna akan menemui menu PIN baru dan buatlah PIN dengan enam digit angka sesuai keinginan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Keuangan

Mulai Hari Ini Iuran BPJS Kesehatan Naik

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah efektif memberlakukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mulai Rabu (1/7) ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan besaran kenaikan dikenakan bervariasi.

Untuk peserta mandiri kelas I, iuran naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per peserta. Untuk peserta mandiri kelas II, iuran naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per peserta per bulan.

Sementara itu untuk peserta mandiri kelas III, iuran naik dari Rp25.500 per peserta per bulan menjadi Rp35 ribu per peserta per bulan.

Sedangkan peserta mandiri kelas III masih bisa menikmati tarif datar Rp25.500 per peserta per bulan. Peserta kelas ini baru membayar penuh iuran sebesar Rp35 ribu mulai 1 Januari 2021.

Pada 2021, iuran kepesertaan kelas mandiri III sebenarnya mencapai Rp42 ribu per peserta per orang. Namun, pemerintah memberi subsidi lagi sebesar Rp7.000 per peserta per bulan.

Kenaikan iuran tersebut sebenarnya merupakan lanjutan. Sebelumnya, Jokowi pernah menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020.

Iuran yang berlaku yaitu, mandiri I Rp160 ribu, mandiri II Rp110 ribu, dan mandiri III Rp42 ribu per peserta per bulan.

Namun, kenaikan hanya berlangsung selama 3 bulan. Pasalnya, kenaikan tersebut dibatalkan MA.

Dalam putusan pembatalan saat itu, MA menilai bahwa masalah keuangan yang menimpa BPJS Kesehatan disebabkan salah satunya karena kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial yang dilaksanakan lembaga tersebut.

Oleh karenanya, menurut MA, defisit BPJS tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, dengan menaikan iuran bagi Peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja).

Alhasil, iuran kepesertaan kembali ke awal, yakni Mandiri I Rp80 ribu, Mandiri II Rp51 ribu, dan Mandiri III Rp25.500 per peserta per bulan. Iuran ini berlaku dari April-Juni 2020. Kelebihan bayar peserta atas iuran sesudah kenaikan pada Januari-Maret akan dialih menjadi pembayaran iuran April-Juni 2020.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending