Connect with us

Business

Pola Bisnis “Zaman Now” Diakui Jusuf Kalla Sulit Diikutinya, Kenapa Ya?

Published

on


Pola Bisnis “Zaman Now” Diakui Jusuf Kalla Sulit Diikutinya, Kenapa Ya?

Finroll.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, jika dirinya sudah tidak bisa mengkuti pola bisnis di zaman saat ini. Itu dikarenakan saat ini pelaku usaha rela menjual produknya bahkan di bawah biaya pokok.

Ia menuturkan, jika di jaman dulu para pengusaha menjual produk selalu di atas biaya pokok. Namun saat ini hal itu sudah mulai ditinggalkan.

“Kalau dulu, jual lebih tinggi dari pokoknya. Kalau sekarang lebih kecil dari pokoknya. Saya menjadi pengusaha hampir 35 tahun, sekarang tidak bisa mengikuti pola bisnis sekarang,” ujarnya ketika menjadi keynote speakre di Seminar dan Dialog Nasional Himpuni, di Grand Sahid Hotel Jakarta, Senin (14/1).

Ia pun mencontohkan pola bisnis jaman sekarang ada di Grab dan Go-Jek. Kedua layanan aplikasi jasa transportasi itu memang diketahui selalu menjual produk layanannya lebih murah dibanding biaya pokok.

Baca Lainnya: Lebih Dari Sekedar Mencari “Receh”

Adanya sharing economy lah yang menurut JK berandil besar dalam menjalankan roda bisnis kedua perusahaan tersebut.

Dengan sharing economy tersebut, biaya seperti kepemilikan kendaraan yang pada umumnya ditanggung oleh perusahaan bisa dipangkas. Sebab mitra pengemudi sudah disyaratkan untuk memiliki kendaraan sebelum bergabung.

“Dengan sharing economy, sepihak memiliki kendaraan. Lalu disatukan dengan penumpang oleh Gojek dan Grab,” lanjutnya.

JK menilai, pola bisnis yang ada di “zaman now” inilah juga berandil besar pada perubahan kebiasaan masyarakat. Salah satunya dengan layanan pemesanan makanan dengan aplikasi ojek online tersebut.

Sumber: Detik Finance

Investasi

Bagaimana Dampak Revisi UU KPK ke Iklim Investasi di Indonesia?

Published

on

By

Meski menuai pro dan kontra, DPR bersama pemerintah telah merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Keputusan yang sudah disahkan DPR ini dianggap sejumlah pihak sebagai upaya melemahkan KPK dalam memberangus tindak pidana korupsi.

Poin yang disebut akan melemahkan itu yakni keberadaan Dewan Pengawas KPK, aturan penyadapan, kewenangan penghentian penyidikan perkara (SP3), dan status pegawai KPK yang menjadi ASN.

Lalu, apakah revisi UU tersebut berpengaruh terhadap perekonomian khususnya investasi?
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mengatakan langkah yang diambil DPR dan pemerintah dengan merevisi UU KPK malah membawa dampak buruk dari segi investasi.

“Dampaknya justru negatif ke kepercayaan investor yang mau masuk ke Indonesia. Masalah utama daya saing di Indonesia itu kan soal pemberantasan korupsi di dalam ranking daya saing global,” kata Bhima saat dihubungi kumparan, Rabu (18/9).

Bhima merasa para investor sebelum berinvestasi tentu akan melihat kepastian hukum yang ada. Ia mengungkapkan bisa saja investor enggan masuk ke Indonesia karena khawatir biayanya yang mahal karena ada praktik korupsi.

“Investor mau masuk ke suatu negara mempertimbangkan biaya-biaya silumannya. Kalau korupsinya marak terjadi artinya investasi lebih mahal, karena harus suap oknum pejabat sana sini,” ujar Bhima.

Hal itu, kata Bhima, yang membuat Incremental Capital Output Ratio atau ICOR Indonesia berada di atas angka 6 yang berarti tidak efisien. Selain itu, Bhima mencontohkan dampak secara nyata buruknya investasi karena revisi UU KPK terlihat dari larinya dana asing sampai Rp 1,5 triliun dalam sepekan terakhir.

“Sekarang pemberantasan korupsi malah mau dilemahkan. Reaksi investor sudah jelas tidak setuju, dan terlihat larinya dana asing Rp 1,5 triliun dalam sepekan terakhir, salah satunya karena polemik KPK,” tutur Bhima.

Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menganggap dampak revisi UU KPK lebih bergantung kepada bagaimana sikap masyarakat menanggapi perubahan tersebut. Ia merasa investasi tidak akan terganggu kalau masyarakat tidak gaduh.

“Kalau kita menyikapinya dengan tenang tidak muncul kegaduhan. Mencari solusi terbaik tanpa kegaduhan, saya kira investasi tidak akan terpengaruh signifikan,” terang Piter.

Menurutnya, permasalahan revisi ini adalah internal di Indonesia. Sehingga tidak begitu berpengaruh sepanjang tidak ada permasalahan seperti demonstrasi yang membuat gaduh. Kegaduhan tersebut, kata Piter, adalah yang bisa membuat pengaruh buruk terhadap investasi.

“Tapi kalau response masyarakat sangat negatif, memunculkan berbagai demo yang cenderung tidak produktif bahkan anarkis, tidak hanya memunculkan riak di tataran politik tetapi juga ketidaknyamanan bisnis, maka investasi otomatis akan terganggu,” ungkap Piter.

Continue Reading

Business

Biayai Wahana Baru, PT Jaya Ancol Dapat Kucuran Pinjaman Rp300 Miliar

Published

on

Finroll.com — Gunakan untuk membiayai proyek wahana baru. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PPIA) mendapatkan pinjaman dari Bank DKI sebesar Rp 300 miliar. Fasilitas kredit ini memiliki jangka waktu 24 bulan, terhitung sejak jatuh tempo pinjaman sebelumnya, yakni pada 20 September 2019.

Corporete Secretary Division Head  Pembangunan Jaya Ancol Agung Praptono mengatakan, kredit tersebut akan digunakan sebagai sumber dana capital expenditure (capex) dan operational expenditure (opex) perusahaan di sisa tahun ini.

“Capex akan digunakan untuk membiayai proyek wahana baru, diantaranya adalah Haunted Coaster di Dunia Fantasi, Ancol Bird Park, serta revitalisasi restoran, bangket, dan kolam di Putri Duyung Ancol.

“Capex juga digunakan untuk merancang Masjid Apung serta perbaikan-perbaikan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung,” katanya dilansir dari Kontan, Rabu (18/9/2019).

Dana opex sementara akan digunakan untuk membiayai kegiatan dan acara yang akan berlangsung pada kuartal IV-2019. Pelaksanaan kegiatan mingguan dan akhir tahun di unit-unit rekreasi ini dijalankan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.

Pasalnya, per Juni 2019, pendapatan tiket pintu gerbang PJAA menurun 8,06% secara tahunan menjadi Rp 148,19 miliar, dari sebelumnya Rp 161,19 miliar. Menurut Agung, menurunnya pemasukan tiket pintu gerbang pada semester I-2019 adalah efek tsunami pada penghujung 2018.

Oleh karena itu, PJAA mengadakan kegiatan Music Special tiap minggunya sejak  Mei 2019. “Saat ini kegiatan tersebut sudah membentuk awareness   pengunjung. Harapannya, pendapatan dari tiket pintu gerbang bisa naik dibanding tahun lalu pada kuartal III-2019,” ucap dia.(red)

Continue Reading

Business

Bank Mandiri Mencatat Lebih Dari 12 Juta Transaksi Daring Melalui Layanan Dagang-el

Published

on

Finroll.com — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) berhasil mencatatkan kinerja gemilang dari trasnsaksi belanja daring.

Laporan catatan per Agustus 2019, BMRI sudah mencatatkan lebih dari 12 juta transaksi daring melalui layanan dagang-el. Sementara itu,  sales volume  yang dicatat naik 38% secara tahunan ( year-on-year /yoy) menjadi lebih dari Rp10 triliun.

Senior Vice President Transaction Banking Retail Sales BMRI Thomas Wahyudi, perseroan melihat hal ini sebagai kegiatan belanja daring melalui ragam penawaran yang menarik.

“Dengan adanya kegiatan promo belanja online, masyarakat akan terdorong untuk mencoba melakukan pembelian barang di  e-commerce  hingga melakukan pembayaran secara  online ,” ujarnya seperti dikutip Bisnis, Selasa (17/9/2019).

Sementara Thomas juga menyebut sejak gencarnya promo belanja daring bulanan pada akhir 2018 lalu seperti promo 10.10, 11.11, hingga 12.12 pada transaksi dagang-el, membuat perseroan mencatatkan peningkatan hingga 45% dibanding rerata transaksi bulanan pada semester I/2018.

Pada tahun ini diharapkan ada peningkatan transaksi daring menjadi sebesar 49% dibanding 2018 atau sebesar 23 juta transaksi.

Lebih lanjut Thomas menyebut sebagian besar pembayaran transaksi daring melalui
BMRI masih dilakukan menggunakan sumber kartu kredit. Perbandingan penggunaan kartu kredit dibanding debit mandiri yaitu 70 : 30.

Terkait layanan terbaru,
BMRI bersama Himpunan Bank Negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Telkomsel, serta beberapa perusahaan BUMN lainnya, telah berkolaborasi untuk mendukung Finarya dalam pengembangan aplikasi LinkAja.

LinkAja merupakan uang elektronik berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan isi saldo dan menggunakannya untuk berbagai transaksi baik untuk tenan luring maupun daring.Ke depannya aplikasi ini juga akan berfungsi sebagai dompet elektronik.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending