Connect with us

Makro Ekonomi

Potensi Gagal Bayar BPJS Kesehatan Rp 15,5 T

Published

on


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lagi-lagi menunjukkan kekesalannya kepada BPJS Kesehatan. Sebab, masalah keuangan BPJS Kesehatan masih terus menjadi bahasan.

FINROLL.COM — Sri Mulyani mengatakan, sepanjang tahun 2019 lalu masih ada potensi gagal bayar BPJS Kesehatan sebesar Rp 15,5 triliun. Padahal, pemerintah sudah menyuntik sebesar Rp 13,5 triliun untuk menutupi potensi defisit yang diperkirakan sebesar Rp 32 triliun.

“Kami sudah transfer Rp 13,5 triliun kepada BPJS sebelum akhir 2019 untuk mengurangi defisit yang estimasi Rp 32 triliun. Tapi meski sudah diberikan Rp 13,5 triliun masih gagal bayar Rp 15,5 triliun,” ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (18/2/2020).

Dengan kondisi ini, maka ia menekankan bahwa BPJS Kesehatan masih defisit untuk keuangan tahun 2019. Oleh karenanya, pada saat itu BPJS Kesehatan meminta Kemenkeu untuk membayarkan iuran PBI Pusat dan Pemda untuk dibayarkan di awal untuk menutupi kebolongan keuangannya.

“Makanya BPJS kirim surat ke kami untuk minta seluruh PBI bayar di depan. Kalau bicara surplus, defisit masih Rp 15,5 triliun. Ini juga dengan kenaikan yang sudah kita masukan Rp 13,5 triliun,” tegasnya.

Lanjutnya, dengan kondisi ini maka jika iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan akan kembali mengalami defisit dan bahkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Ia menjelaskan sejak dibentuk pada tahun 2014 lalu, BPJS terus mengalami defisit.

Pada 2014 defisit mencapai Rp 9 triliun dan disuntik pemerintah Rp 5 triliun, 2016 defisit turun menjadi Rp 6 triliun dan disuntik pemerintah Rp 6 triliun. Namun, pada 2017 meningkat jadi Rp 13,5 triliun dan 2018 naik lagi menjadi Rp 19 triliun dan pada 2019 BPSJ mengestimasi defisit capai Rp 32 triliun.

“Dengan demikian, pemerintah putuskan naikkan iuran. Menurut Peraturan UU, kenaikan iuran 2 tahun sekali. Tapi sejak 2014 tidak ada perubahan iuran. Padahal UU bilang review tiap 2 tahun,” tegasnya.

Sebagai informasi kenaikan iuran yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020 lalu adalah: Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp 22.500 menjadi Rp 42.000 per bulan.

Kemudian yang menjadi permasalah adalah untuk masyarakat golongan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Dimana ada tiga kelas yang semuanya dinaikkan iurannya oleh pemerintah.

Kelas III : naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa per bulan
Kelas II : naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa per bulan
Kelas I : naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa per bulan.

(hps)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Syarat Dapat Paket Sembako dan BLT Rp600 Ribu dari Jokowi

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak pandemi virus corona atau (covid-19) di Indonesia. Bantuan itu berupa pemberian paket sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan selama tiga bulan ke depan.

Apa saya syarat untuk mendapatkan paket sembako dan BLT dari Jokowi?

Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan paket sembako akan diberikan secara ‘cuma-cuma’ kepada masyarakat yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ia mencatat setidaknya ada 2,5 juta jiwa atau 1,2 juta KK di Jakarta dan 1,6 juta atau 576 ribu KK di Bodetabek yang akan mendapat paket sembako ini.

Masyarakat yang bisa menerima bantuan sosial (bansos) ini adalah mereka yang sudah terdata sebagai keluarga penerima manfaat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

“Data yang kami gunakan adalah keluarga yang ada di dalam data terpadu DTKS, ditambah masukan tambahan data-data dari pemda,” ujar Juliari, Selasa (7/4).

Rencananya, pemerintah akan memberikan paket sembako ini pada bulan ini sampai tiga bulan ke depan. Saat ini, pemerintah tengah menyesuaikan data keluarga penerima manfaat di pusat dan daerah.

Sementara, BLT senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan rencananya diberikan kepada masyarakat di luar Jabodetabek. Untuk sasaran ini, pemerintah juga akan memberikan BLT kepada keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar di DTKS Kemensos dan pemda di luar Jabodetabek.

“Siapa yang menerima adalah seluruh seluruh keluarga yang ada di dalam data terpadu kami, yang belum terima bansos seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), ataupun nanti Kartu Prakerja,” katanya.

Saat ini, setidaknya ada 9 juta jiwa yang masuk radar pemberian BLT dari pemerintah pusat. Namun, Juliari mengatakan pemerintah masih menyisir data tersebut, sehingga belum pasti.

“BLT yang di luar itu semua, saya sudah lihat angkanya 9 juta, tapi sepertinya tidak sampai,” tuturnya.

Sementara secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp110 triliun untuk insentif perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah pandemi corona. Dari dana tersebut, sekitar Rp25 triliun untuk program paket sembako bagi masyarakat.

Sisanya, untuk Program Kartu Sembako mencapai Rp20 triliun, Kartu Prakerja Rp20 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian, juga untuk gratis listrik tiga bulan untuk 24 juta pelanggan berdaya 450 VA dan diskon 50 persen bagi 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi serta insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 175 ribu unit rumah.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Pengusaha Khawatir PSBB Akibatkan PHK Besar-besaran

Published

on

By

Pengusaha khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan demi menekan penyebaran wabah virus corona akan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

FINROLL.COM — Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan KADIN Rico Rustambi mengatakan masyarakat kecil yang akan paling terdampak akan kebijakan tersebut mengingat 70 persen perekonomian Indonesia berpusat di Jakarta. Ia menyebut, penerapan PSBB akan mengharuskan para perusahaan untuk menutup usahanya yang berimbas pada hilangnya pendapatan masyarakat.

“Akan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena perusahaan banyak yang tutup atau bangkrut dalam waktu dekat,” terangnya kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (7/4).

Namun, Rico menilai pilihan tersebut tak terelakkan sebab lesunya perekonomian telah menerjang berbagai usaha sejak awal Maret. Dia menambahkan PSBB akan menjadi puncak dari seretnya perekonomian dalam negeri dengan drastisnya penurunan permintaan.

Lihat juga: Harga Batu Bara Acuan Turun Jadi US$65,77 per Ton pada April
Sejalan dengan Kadin, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkap dengan PSBB maka semua bisnis akan terhenti dengan sendiri.

“Masing-masing masih mendata, yang mesti dirumahkan berapa besar kan kemarin disampaikan di Jakarta sudah keluar angka ratusan ribu, angka akan terus naik dengan terhentinya ekonomi,” ujarnya.

Shinta mengungkap jumlah karyawan yang dirumahkan akan membengkak dengan penerapan kebijakan PSBB. Pasalnya, rantai keberlanjutan usaha dengan hubungan karyawan tak dapat dipisahkan.

Shinta menambahkan yang dapat dilakukan pengusaha saat ini ialah mengoptimalisasi kebijakan pemerintah. Dia mencontohkan dengan bersiap diri dalam mempersiapkan pasokan kebutuhan masyarakat selama PSBB dilangsungkan.

Terkait stok makananya, Shinta mengungkap hingga saat ini stok di masyarakat masih aman dan ia yakin selama logistik tidak terganggu maka penyaluran stok ke masyarakat tak akan terkendala.

“Stok aman, selama tidak dihentikan logistiknya. Karena sangat penting untuk kebutuhan primer dan aktivitas (barang),” ungkapnya.

Shinta mengaku belum merampungkan kalkuasi kerugian yang diakibatkan wabah virus corona sejak Maret lalu. Namun, dia menyebut kerugian para pengusaha tak tanggung-tanggung besarnya mengingat covid-19 menyerang hampir seluruh sektor perekonomian.

Melansir data Kementerian Tenaga Kerja per 4 April 2020, setidaknya ada 130 ribu pekerja di sektor formal, informal, dan buruh yang diPHK maupun dirumahkan.

Dengan terhentinya pemasukan masyarakat hingga waktu yang belum ditentukan, Shinta meminta pemerintah untuk menjamin harga sembako terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Katanya, jika tidak, akibatnya bisa fatal.

Namun, Shinta menyambut baik kebijakan tersebut demi memutus rantai penyebaran wabah covid-19. Ia berharap, penerapan PSBB dapat dilaksanakan dengan tertib agar mobilitas masyarakat dapat ditekan dan roda perekonomian dapat segera berjalan normal.

Lihat juga: Airbnb Dapat Dana US$1 M Buat Atasi Dampak Virus Corona
Sementara, Dewan Penasehat Hippindo Tutum Rahanta menilai penerapan PSBB tak akan menimbulkan dampak terlalu hebat sebab sudah banyak usaha di berbagai sektor yang menutup usahanya seiring dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing.

Menurut Tutum, logistik akan menjadi kunci keberhasilan PSBB sehingga ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tak menghentikan aktivitas pengiriman logistik lewat ojek. Tutum bilang, usaha pemerintah dalam menekan lalu lintas manusia akan efektif jika kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara logistik.

“Kami menyambut baik penerapan PSBB untuk memutus rantai penyebaran covid-19,” tukasnya.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Daya Beli Tak Boleh Kendur Lawan Corona, THR Tak Boleh Mundur

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkaji kembali pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 ke Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini. Maklum saja, karena pemerintah sudah terlalu banyak mengeluarkan belanja untuk penanganan penyebaran pandemi virus corona atau covid-19 di Indonesia.

Setelah mengeluarkan paket stimulus ekonomi jilid satu dan dua, belakangan, pemerintah bahkan mau tidak mau harus merogoh kocek lebih dalam mencapai Rp405,1 triliun untuk penanganan dampak penyebaran virus corona. Kendati belum direalisasikan, namun kebijakan ini setidaknya sudah membuat geger.

Sebab, pemerintah sampai harus mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) karena perlu mengutak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang sudah disiapkan. Bahkan, turut mengubah beberapa aturan lain, seperti amanah pembelian surat utang kepada Bank Indonesia (BI) hingga melebarkan defisit anggaran dari 3 persen ke 5 persen.

Hal-hal ini yang mungkin menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menjadi pertimbangan Jokowi untuk mengkaji kembali pemberian THR dan gaji ke-13 kepada PNS. Toh, di sisi lain, pemerintah tetap memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) dan insentif kepada masyarakat, baik yang merupakan abdi negara maupun bukan.

“Mungkin ada pertimbangan tersebut, tapi harus betul-betul dilihat dampak plus minusnya,” ungkap Faisal kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/4).

Namun, bila dijabarkan, menurutnya, lebih banyak dampak positif dari pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS secara normal ketimbang mengubahnya. Entah akan dihilangkan, atau sekadar ditunda.

Pertama, kebijakan THR dan gaji ke-13 mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Sebab, masyarakat tengah dihadapkan pada situasi serba dari rumah, mulai dari kerja, belajar, sampai ibadah.

Hal ini membuat sebuah kelompok keluarga sangat bergantung pada sumber pendapatan yang pasti. Bila pekerja informal belum tentu bisa menikmati THR, bahkan gaji bulanan, maka para PNS diharapkan bisa tetap mendapat kepastian tersebut.

“Idealnya tidak dipotong atau dihilangkan, apalagi di kondisi sekarang ini. Mungkin ada masyarakat yang bergantung pada pendapatan anggota keluarnya yang PNS yang lebih pasti di tengah ketidakpastian ini,” katanya.

Apalagi, sambung Faisal, PNS sejatinya tak melulu ada di kalangan masyarakat menengah ke atas. Banyak juga PNS yang sebenarnya berada di kalangan menengah ke bawah, khususnya 40 persen penduduk berpenghasilan rendah.

Kedua, bila ada sumber pendapatan yang pasti, maka masyarakat akan tetap terdorong untuk melakukan konsumsi di tengah pandemi corona. Hal ini sejatinya dibutuhkan agar roda ekonomi tetap berjalan setelah tekanan tinggi selama pandemi corona berlangsung.

“Selanjutnya, kaitannya ke daya beli masyarakat. Paling tidak, secara historis, ada tambahan konsumsi masyarakat di sebelum dan setelah Lebaran yang dalam beberapa tahun terakhir ada di kuartal II. Kalau tidak ada THR, konsumsi akan sama dengan bulan-bulan sebelumnya,” tuturnya.

THR Tak Boleh Mundur Agar Daya Beli Tak Kendur Lawan CoronaTHR biasanya digunakan masyarakat untuk membeli berbagai kebutuhan lebaran. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Sementara menurut hitung-hitungan Faisal, setidaknya konsumsi masyarakat yang terbantu THR pada periode sebelum sampai sesudah lebaran bisa mencapai kisaran 3 persen. Menurutnya, laju konsumsi tersebut setidaknya menjadi modal untuk mencapai rata-rata konsumsi 5 persen pada kuartal tersebut di waktu normal.

Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi di kisaran tersebut dibutuhkan untuk menopang laju ekonomi nasional. “Meski belum ada hitungan pasti berapa peran THR ke pertumbuhan ekonomi, tapi biasanya ada peningkatan konsumsi pada periode tersebut,” ucapnya.

Ketiga, kepastian pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS menjadi jaminan agar perusahaan swasta tak mangkir dari kewajibannya. Menurutnya, dampak ini harus dipertimbangkan betul.

“Itulah kenapa THR ini tidak hanya dilihat sebagai bonus ke PNS, tapi acuan untuk swasta juga. Kalau sampai mereka ikut-ikutan mempertimbangkan THR, yang terkena dampak justru masyarakat luas,” imbuhnya.

Untuk itu, Faisal menilai masalah ini seharusnya sudah selesai, di mana pemerintah hanya perlu memastikan THR dan gaji ke-13 tetap sampai ke tangan PNS. Toh, sumber dana bagi pengeluaran ini seharusnya sudah pasti, yaitu masuk ke belanja pegawai yang sudah diperhitungkan setiap tahunnya.

Kalaupun butuh dana tambahan, Faisal mengatakan pemerintah bisa mengambilnya dari pengeluaran jangka panjang, seperti proyek infrastruktur. Syaratnya, proyek tersebut belum jalan atau baru mau dimulai, belum tender, sehingga tidak ada tambahan biaya perawatan (maintenance) tinggi ketika ditinggalkan sementara untuk fokus ke penanganan pandemi corona.

Senada, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS tetap mutlak dilakukan seperti biasanya. Justru, sambungnya, kebijakan ini seharusnya dijalankan dengan tanpa keraguan mengingat kondisi ekonomi tengah tertekan pandemi corona.

“Seharusnya normal saja, karena di jangka pendek, pandemi corona masih membuat pelemahan demand konsumsi. Buktinya, inflasi Maret rendah, padahal sebulan sebelum puasa, itu indikator bahwa ekonomi lagi turun,” jelasnya.

Bahkan, menurutnya, THR merupakan bantalan tambahan dari stimulus ekonomi yang saat ini diberikan pemerintah tanpa perlu mengeluarkan insentif tambahan lagi. Dengan begitu, masyarakat, khususnya PNS, tetap punya bantalan untuk konsumsi.

“Saat pandemi ini, jangan sampai ekonomi masyarakat ambruk, justru harus tetap countercyclical,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fithra mengingatkan dampak THR mempengaruhi konsumsi karena PNS penerima bonus itu tersebar ke semua kalangan masyarakat.

“Bahkan, setidaknya ada 30 persen di level 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah. Meski dampak ekonominya bukan untuk selamatkan pertumbuhan, tapi tetap perlu untuk mendorong konsumsi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Fithra melihat tidak ada alasan kajian untuk pemberian THR karena anggaran sebenarnya sudah ada di belanja pegawai. Sekalipun ada tekanan pandemi corona, menurutnya, pemerintah tidak perlu sampai melakukan realokasi anggaran untuk membayarkan THR.

Pada APBN 2020, pemerintah setidaknya sudah mengalokasikan belanja pegawai dengan jumlah Rp416,14 triliun yang sudah mencakup pemberian THR. Bila penambahan sampai diperlukan pun, sambungnya, ia mengestimasi masih ada dana sekitar Rp300 triliu di APBN 2020 yang bisa diutak-atik.

“Yang jelas, anggaran yang bisa dilihat adalah subsidi energi BBM mencapai Rp100 triliun dan ada sekitar Rp300 triliun yang bisa disisir dari anggaran kementerian yang belum jelas outcome-nya. Selain itu masih ada opsi pandemic bond, pinjaman Bank Dunia untuk bencana, hingga penyebaran surat utang oleh BI,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending